Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengunjungi Kampung Wanam di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, untuk menyerahkan bantuan benih kepada masyarakat setempat. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian lokal dan mendukung kesejahteraan petani.

Kementerian Pertanian membagikan berbagai jenis benih dan perlengkapan pertanian, antara lain 400 bibit cabai seedling, 7 paket plastik polybag, 5 dus (700 sachet) benih biji sachet, termasuk cabai, tomat, bayam, terung, jagung manis, kacang panjang, dan kangkung. Selain itu 3 dus (150 pcs) baju jersey untuk anak-anak dan 100 pcs baju dewasa, serta 1 dus (100 pack) snack untuk anak-anak.

Dalam dialognya bersama masyarakat kampung Wanam, Amran mengungkapkan komitmennya untuk memenuhi seluruh permintaan masyarakat, termasuk traktor, cultivator, dan pompa air, yang akan segera dikirimkan. Ia juga mengajak masyarakat untuk menanam semua benih yang diberikan dan mendukung upaya pembukaan lahan sawah demi kepentingan bersama.

"Tanam padi didukung ya. kita kawal berikan alat mesin pertanian nanti. sebelum saya datang kemarin, tim saya kami sudah kirim. Nanti saya tinggal ya bu direktur untuk membina," ungkap Amran dikutip dari siaran pers, Sabtu (12/10/2024).

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan mengenai kesulitan menjual hasil panen sayuran dan hasil laut. Meskipun mereka sudah terbiasa menanam sayuran, sering kali hasil panen yang mencukupi kebutuhan sendiri tidak dapat terjual. Tingginya pasokan sayuran dari Merauke menjadi kendala utama dalam memasarkan hasil pertanian mereka.

Amran pun berjanji akan meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk hadir dalam menyerap sayuran dari masyarakat. Ia juga mencatat pentingnya menyiapkan transportasi untuk pemasaran hasil panen, termasuk menjajaki peluang menjual sayuran ke pulau-pulau terdekat yang masih membutuhkan pasokan.

Mewakili masyarakat lokal, Petrus Paulus Wabaya, Plt. Kepala Distrik Ilwayab, mengungkapkan harapan agar pelibatan masyarakat dalam pertanian modern dapat menjadi penggerak ekonomi di Papua Selatan. Dia mengatakan Distrik ilwayab mempunyai empat kampung yakni Wanam, Wogikel, Uli uli dan Bibikem.

Kementerian Pertanian berharap, melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, ekonomi pertanian di Papua Selatan dapat tumbuh dan berkembang, membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan pemerintah yang sedang mempersiapkan cetak sawah seluas 1 juta hektare di wilayah ini, peluang untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat semakin terbuka lebar.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra, Kasum TNI Letjen Richard Taruli Horja Tampubolon, Pangdam Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, dan pejabat Kementerian Pertanian.

Ragam Potensi Padi Gogo yang Dikembangkan Peneliti Kementan

Ragam Potensi Padi Gogo yang Dikembangkan Peneliti Kementan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Brigjen TNI Simon Petrus Kamlasi (SPK) berpotensi menjadi bintang baru di pemilihan gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Timur (NTT) pada November 2024 mendatang. Salah satunya, karena SPK punya modal untuk disukai dan dipilih baik secara personal figur maupun program-programnya.

Demikian disampaikan Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam, dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (2/8/2024). Hal ini disampaikan terkait aneka segmen masyarakat di NTT yang meminta SPK untuk mundur dari TNI dan maju sebagai calon gubernur.

Dukungan warga terhadap SPK itu menguat setelah sebelumnya, KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa Program TNI Manunggal Air dalam rangka penyediaan air bersih di NTT itu merupakan ide dari SPK. Program tersebut, kini sudah berjalan tiga tahun sejak 2021.

“Kami tidak menduga, bahwa program air bersih lewat pembangunan 400 titik sumur bor di seluruh wilayah NTT itu ternyata ide awalnya datang dari Pak SPK. Ini artinya, secara diam-diam beliau sangat memperhatikan persoalan NTT sebagai tanah kelahirannya, melalui program air bersih,” kata Bill Nope, salah satu tokoh adat di NTT.

Atas dasar itulah, kata dia, SPK sangat layak untuk didukung maju sebagai calon gubernur di NTT.“Kita butuh figur pemimpin yang mengerti dan peduli terhadap persoalan rakyatnya seperti Pak SPK yang diam-diam memikirkan nasib NTT,” ungkapnya.

Menurut Arman, respon positif warga NTT seperti itu, bisa mencerminkan tingkat kesukaan publik terhadap sosok SPK. Sehingga, secara personal, SPK masuk dalam kategori figur calon yang sudah punya modal disukai.

Apalagi, kata Arman, SPK juga dikenal sebagai sosok yang memiliki kombinasi katakter figur yang tegas tapi juga santun dan merakyat. “Ini bisa menjadi modal utama seorang leader yang tegas tapi bijak,” katanya.

Namun begitu, lanjut Arman, dalam aneka riset yang dilakukannya selama ini, calon yang bermodal disukai juga belum cukup. Kenapa? Karena seorang calon juga harus dikenal. Dua variabel dalam temuan hasil survei, sudah menjadi hukum besi untuk menang.

Dijelaskan Arman, pengenalan itu sama pentingnya dengan kesukaan. Seorang calon yang hanya bermodal disukai, tapi tak dikenal, akan percuma karena kecil kemungkinannya untuk dipilih. Begitu juga sebaliknya, punya modal dikenal, tapi tidak disukai, sulit juga untuk dipilih.

Dalam kontek ini, kata Arman, SPK masih punya problem pengenalan. Hal karena belum maksimalnya sosialisasi sebagai calon. Tapi, plusnya, SPK sudah punya modal disukai sebagai salah satu hukum besi untuk dipilih.

“Dengan bekal itu, jika SPK mampu menggenjot pengenalan dalam waktu dekat, dia sangat berpotensi untuk dipilih, karena rata-rata orang yang mengenalnya mengaku suka,” tandasnya.

Dari bekal yang dimiliki SPK itulah, lanjut Arman, sebagai salah satu kandidatsangat berpotensi untuk menjadi bintang baru yang bersinar di Pilgub NTT, dibanding dengan kandidat lain yang sudah dikenal lebih dulu.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat sebanyak 247 warga DIY korban Pelanggaran HAM Berat (PHB) yang menjadi terlindung aktif dan dilayani oleh LPSK selama 2024.

Korban pelanggaran HAM berat yang ditangani LPSK di wilayah DIY mencakup korban Peristiwa 1965/1966 dan Penembakan Misterius (Petrus) yang terjadi pada masa Orde Baru, periode sekitar 1983-1985.

Para korban pelanggaran HAM berat ini diberikan bantuan medis, rehabilitasi, psikososial, dan rehabilitasi psikologis.

“Di wilayah DIY terdapat 247 terlindung aktif dari korban Pelanggaran HAM Berat, yang dilayani LPSK selama tahun 2024,” kata Wakil Ketua LPSK Antonius PS. Wibowo, Sabtu (13/7).

LPSK dan Pemda DIY juga telah menyepakati nota kesepahaman untuk memulihkan para korban pelanggaran HAM berat ini.

Pemda DIY berencana mengerahkan 29 instansi di DIY untuk ikut serta dalam upaya pemulihan korban tindak pidana, termasuk bagi penyintas peristiwa pelanggaran HAM berat. Salah satunya dengan diberikannya akses Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) dan Jaminan Sosial Lanjut Usia kepada para korban.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY juga mendorong agar nota kesepahaman yang telah dibuat antara LPSK dan Pemerintah DIY tersebut dapat ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman serupa bersama pemerintah kabupaten/kota di DIY. Hal tersebut dilakukan agar bentuk kerja sama lebih jelas dan dapat melibatkan OPD teknis lebih banyak.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bantul, Nur Indah Isnaeni, mengusulkan agar beberapa program di tingkat desa yang dibiayai Dana Keistimewaan dapat dimanfaatkan juga untuk pemulihan korban PHB.

“Tinggal dilakukan sinkronisasi data yang dimiliki LPSK dengan data di kabupaten/kota, supaya lebih banyak masyarakat DIY yang menjadi korban PHB. dapat tersentuh,” kata dia.