Bisnis.com,JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

Heru mengklarifikasi bahwa data PHK di Jakarta memang tinggi, namun ternyata tidak semuanya adalah warga asli Jakarta.

“Berdasarkan data memang PHK tiggi. [Namun] Berdasarkan data yang ada, tidak murni itu adalah warga Jakarta yang sudah lama tinggal,” pungkas Heru ketika ditemui di Pasar Minggu, Senin (5/8/2024).

Dia juga menyebut sejumlah warga yang ada di Jakarta bukanlah penduduk asli. Adapun, lanjutnya, sebagian juga masih belum mendapatkan pekerjaan.

“Nah, itu juga termasuk di dalam data itu, ini menjadi perhatian,” jelas Heru.

Sebagai catatan, baru-baru ini diketahui bahwa sejak awal tahun gelombang PHK massal sektor manufaktur terus terjadi, seperti tekstil dan alas kaki.

Kementerian Investasi/ Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa PHK massal terjadi karena pabrik tutup ataupun relokasi ke daerah lain bagian Jawa lainya.

"Masalahnya ada 2, mesinnya tua dan biaya ekonominya tinggi dibandingkan negara-negara lain, ini juga terkait dengan produktivitas kerja kita," kata Bahlil dalam konferensi pers, Senin (29/7).

Menanggapi hal ini, Bahlil berpendapat perlunya ada jalan tengah untuk menyelesaikan polemik PHK massal tersebut. Kondisi ini kemudian menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan dukungan yang cocok bagi industri agar tetap bertahan.

"Juga kerja sama dengan buruh, kita hargai buruh, lapangan kerja dengan upah yang layak, tapi buruh harus mengerti bahwa kalau industri gak jalan gimana pabrik mau survive, jadi keduanya saling membutuhkan," tuturnya.

Di lain sisi, hak buruh menurutnya harus diperhatikan yang adil sesuai dengan kontribusi terhadap perusahaan. Pekerja juga diminta untuk memperhatikan keberlangsungan perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa industri pakaian, yang belakangan diterpa isu PHK massal, menjadi salah satu sektor yang mengalami perlambatan dan berpengaruh ke stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Laporan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud dalam Rilis BPS di Kantor BPS RI, Jakarta Pusat pada Senin (5/8/2024).

"Sub komponen secara YoY mengalami perlambatan seperti pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan, sub komponen kesehatan dan pendidikan, serta transportasi dan komunikasi, dan lainnya," jelas Edy.

Dia tidak menampik, pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama tiga kuartal terakhir selalu di bawah 5%. Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB).

Terbaru, pada kuartal II/2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,93%. Sementara itu, distribusinya mencapai 54,53%.

Perlambatan industri pakaian ini sejalan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan terjadi. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

Selain itu, PT Sepatu Bata Tbk. (BATA) juga menutup pabrik Purwakarta dan memberhentikan karyawannya pada akhir April lalu. Alasannya, BATA terus mengalami kerugian dan permintaan produk turun.

Perbesar