JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Seribu untuk meninjau uji coba program makan bergizi gratis dan memberikan bantuan benih ikan untuk warga setempat.

Teguh, yang didampingi oleh istrinya, Ika Octaviana, tiba menggunakan kapal Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Dermaga Pulau Pramuka pada pukul 08.46 WIB.

Kedatangannya disambut hangat oleh warga setempat, jajaran ibu-ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Seribu, serta para aparatur sipil negara (ASN).

Setibanya di lokasi, Teguh menerima pengalungan selendang cukin dari tokoh warga, sementara Ika mendapatkan bunga hand bouquet.

Usai prosesi penyambutan, Teguh melanjutkan agenda dengan meninjau uji coba makan bergizi gratis untuk seluruh siswa-siswi di SMAN 69 Jakarta.

Program ini telah dilaksanakan di 13 sekolah di wilayah Administrasi Jakarta, termasuk di SMAN 69 Jakarta, Pulau Pramuka.

Setelah meninjau program makan bergizi, Teguh dijadwalkan untuk kembali ke dermaga dan memberikan benih ikan kepada petani nelayan yang telah menunggu di lokasi.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menyalurkan 10.448 paket makanan selama 12 kali uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah Jakarta.

Ke depan, Teguh menambahkan, Pemprov berencana untuk memperluas kelompok sasaran program makan bergizi gratis ini, termasuk sekolah negeri maupun swasta.

"Sekarang sudah ada yang negeri dan hari ini swasta. Nanti kami akan pertimbangkan untuk target grup yang lain, kelompok sasaran yang lain," ungkap Teguh saat ditemui di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Ihsan, Kebagusan, Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) Dirjen Dukcapil Kementerian Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi resmi menjadi penjabat atau Pj Gubernur Jakarta. Nantinya, Teguh akan menggantikan Heru Budi Hartono.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan penggantian posisi jabatan PJ Gubernur Jakarta itu berdasarkan aturan Keputusan Presiden atau Keppres No.125P tertanggal 16 Oktober 2024.

"Pada Keppres tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai PJ Gubernur Jakarta," ujar Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Atas pengangkatan itu, Teguh bakal bertugas sebagai PJ hingga Gubernur Jakarta dari hasil Pilkada 2024 dilantik pada Februari 2024.

Lantas, berapa besaran gaji yang bakal diterima oleh Teguh?

Gaji Pj Gubernur Jakarta

Berdasarkan PP No.59/2000 tentang Hak Keuangan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gaji pokok kepala daerah se-Indonesia mencapai Rp3 juta.

Selanjutnya, berdasarkan Keppres No.68/2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, Gubernur juga mendapatkan tunjangan sebesar Rp5,4 juta.

Selain dua aturan itu, pejabat kepala daerah setingkat provinsi juga mendapatkan tunjangan sesuai biaya operasional yang diklasifikasikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tunjangan itu diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) PP No.109/2000. Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ini cukup beragam, tergantung PAD yang diterima.

Sebagai gambaran, Pemprov Jakarta menerima PAD pada 2023, sebesar Rp49,1 triliun. Berdasarkan PP No 109/2000 ini, tunjangan operasional kepala daerah di atas Rp500 miliar paling tinggi mendapat sebesar 0,15%.

Dari hitungan total PAD tersebut tunjangan kepala daerah propinsi mencapai Rp73,5 miliar dalam satu tahun dan Rp6,1 miliar per bulan. Jumlah ini kemudian dibagi antara kepala daerah dan wakilnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) Dirjen Dukcapil Kementerian Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi resmi menjadi penjabat atau Pj Gubernur Jakarta. Nantinya, Teguh akan menggantikan Heru Budi Hartono.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan penggantian posisi jabatan PJ Gubernur Jakarta itu berdasarkan aturan Keputusan Presiden atau Keppres No.125P tertanggal 16 Oktober 2024.

"Pada Keppres tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai PJ Gubernur Jakarta," ujar Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Atas pengangkatan itu, Teguh bakal bertugas sebagai PJ hingga Gubernur Jakarta dari hasil Pilkada 2024 dilantik pada Februari 2024.

Lantas, berapa besaran gaji yang bakal diterima oleh Teguh?

Gaji Pj Gubernur Jakarta

Berdasarkan PP No.59/2000 tentang Hak Keuangan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gaji pokok kepala daerah se-Indonesia mencapai Rp3 juta.

Selanjutnya, berdasarkan Keppres No.68/2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, Gubernur juga mendapatkan tunjangan sebesar Rp5,4 juta.

Selain dua aturan itu, pejabat kepala daerah setingkat provinsi juga mendapatkan tunjangan sesuai biaya operasional yang diklasifikasikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tunjangan itu diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) PP No.109/2000. Biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ini cukup beragam, tergantung PAD yang diterima.

Sebagai gambaran, Pemprov Jakarta menerima PAD pada 2023, sebesar Rp49,1 triliun. Berdasarkan PP No 109/2000 ini, tunjangan operasional kepala daerah di atas Rp500 miliar paling tinggi mendapat sebesar 0,15%.

Dari hitungan total PAD tersebut tunjangan kepala daerah propinsi mencapai Rp73,5 miliar dalam satu tahun dan Rp6,1 miliar per bulan. Jumlah ini kemudian dibagi antara kepala daerah dan wakilnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Teguh Setyabudi sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta san memberhentikan Heru Budi Hartono.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan bahwa pemberhentian itu termaktub dalam Keppres No.125P tertanggal 16 Oktober 2024.

"Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres no 125P, tertanggal 16 Oktober 2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PJ Gubernur DKI Jakarta," ujar Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

Dia menambahkan, pada Keppres tersebut, Jokowi juga telah mengangkat Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi untuk menduduki kursi yang ditinggalkan Heru Budi.

"Pada Keppres tersebut, Presiden memberhentikan dengan hormat Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta," pungkasnya.

Sebagai informasi, Heru dilantik sebagai PJ Gubernur pada (17/10/2022) untuk mengisi kursi jabatan yang ditinggalkan Gubernur Anies Baswedan. Masa jabatan Heru kemudian diperpanjang pada (17/10/2024) melalui Keppres No.87/2023.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta mengusulkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta pengganti Heru Budi Hartono pada hari ini dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024).

"Diperoleh jumlah sebagai berikut yang pertama Teguh Setyabudi mendapatkan dukungan delapan fraksi, kedua Akmal Malik dari tujuh fraksi, Tomsi Tohir sebanyak tujuh fraksi, keempat Joko Agus mendapat dukungan dua fraksi, kelima Marullah Matali satu, Heru Budi Hartono satu, dan Rudy Sufahriadi mendapat dukungan satu," jelas Ketua DPRD Sementara Achmad Yani dalam rapat.

Dari hasil itu, Teguh Setyabudi yang menjabatan sebagai Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, menduduki peringkat pertama sebagai calon Pj Gubernur Jakarta pengganti Heru Budi.

Sementara posisi kedua ada Akmal Malik yang menjabat Pj Gubernur Kalimantan Timur. Posisi ketiga yakni Tomsi Tohir yang menjabat sebagai Plt Sekjen Kemendagri.

"Mendapat ranking pertama Teguh Setyabudi, kedua Akmal Malik, ketiga Tomsi Tohir," ujar Yani.

Yani menuturkan, tiga nama itu akan diajukan DPRD kepada Kemendagri untuk menjadi pertimbangan dalam memilih calon Pj Gubernur Jakarta selanjutnya.

Berikut usulan nama-nama calon Pj Gubernur Jakarta dari setiap fraksi:

1. PKS: Teguh Setyabudi, Rudy Sufahriadi, Akmal Malik

2. PDI-P: Heru Budi Hartono, Joko Agus Setyono, Marullah Matali

3. Gerindra: Teguh Setyabudi, Tomsi Tohir, Akmal Malik

4. Golkar: Teguh Setyabudi, Tomsi Tohir, Akmal Malik

5. PKB-PPP: Teguh Setyabudi, Tomsi Tohir, Akmal Malik

6. PAN: Teguh Setyabudi, Tomsi Tohir, Akmal Malik

7. Demokrat-Perindo: Teguh Setyabudi, Tomsi Tohir, Akmal Malik

8. PSI: Tomsi Tohir, Teguh Setyabudi, Akmal Malik

9. NasDem: Joko Agus Setyono, Teguh Setyabudi, Tomsi Tohir

Masa jabatan penjabat kepala daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota.

Dalam Pasal 8, masa jabatan Pj Gubernur berlangsung satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

Mengacu aturan Permendagri tersebut, masa jabatan Heru akan berakhir dua tahun setelah menjabat, yakni 17 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan keinginannya untuk mempermudah perizinan bagi investor yang hendak menanamkan modalnya di DKI Jakarta.

Hal tersebut dia sampaikan dalam pergelaran Jakarta Investment Award (JIA) 2024 pada Rabu (31/7/2024) malam. Wakil Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung juga hadir dalam malam penganugerahan tersebut.

Mulanya, Heru Budi membeberkan capaian realisasi investasi di DKI Jakarta yang mencapai Rp166,7 triliun sepanjang 2023.

“Mudah-mudahan ini menjadi pemicu kami khususnya Pemda DKI untuk memberikan yang pertama, kenyamanan bagi bapak-bapak investor, yang kedua, memberikan kemudahan perizinan,” katanya di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Dia melanjutkan, dengan nominal penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp95,2 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebanyak Rp71,5 triliun, Jakarta ditahbiskan sebagai provinsi dengan kontribusi investasi tertinggi kedua secara nasional.

Mengenai kemudahan perizinan bagi investor, Heru memaparkan bahwa hal tersebut dilakukan bagi investasi berisiko rendah maupun investasi berskala besar.

“Kemudahan untuk [investasi] berisiko rendah melalui NIB atau nomor induk berusaha, mendapatkan apresiasi bagi masyarakat untuk berusaha di Jakarta. Begitu juga rekan-rekan kita yang melakukan investasi berskala besar juga diberikan kemudahan,” sambungnya.

Lebih lanjut, dirinya lantas mengungkapkan prediksi iklim investasi Jakarta ketika nanti tak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.

Heru Budi optimistis bahwa Jakarta akan tetap menjadi daya tarik tersendiri terlepas dari tantangan dan penyesuaian wewenang yang ada.

“Semoga ini menjadi pemicu atau memberikan sinyal bahwa daerah Jakarta masih memberikan yang terbaik sekaligus daya tarik bagi bisnis, dan bisa menambah PAD [pendapatan asli daerah] bagi kami,” tandasnya.

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau instalasi biogas di peternakan sapi di Kelurahan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Heru meninjau pemanfaatan kotoran sapi menjadi energi terbarukan. Sebagian warga di wilayah Cikoko tercatat sudah turun-temurun berprofesi sebagai peternak sapi.

"Ini cukup bagus dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama, peternak sapi tetap di sini. Dengan adanya pengelolaan yang baik, maka warga juga tidak terganggu. Ini adalah contoh energi terbarukan yang bisa jadi edukasi bagi banyak pihak," terang Heru dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 13 Juli 2024.

Instalasi biogas akan mengolah limbah kotoran sapi yang terdiri dari feses dan urine. Setelah melalui penampungan kotoran, gas metana akan secara alami muncul. Gas tersebut kemudian ditampung dan didistribusikan melalui pipa ke rumah-rumah warga yang berada di sekitar kandang.

"Gas disalurkan kepada warga. Sampai saat ini, ada 27 rumah. Untuk sementara waktu, gas itu masih gratis oleh koperasi di sini. Nah, ke depan, akan dikenakan tarif Rp30.000 per rumah per bulan. Kalau warga biasanya menghabiskan 2 LPG ya, itu bisa menghabiskan Rp60.000, nantinya ditarik Rp30.000 dan tanpa batas penggunaan, silahkan saja warga bisa memakainya," ujarnya.
Tidak hanya biogas, ada pula pupuk dari urine sapi yang dijual seharga Rp 25.000, pupuk padat dari feses sapi seharga Rp 10.000, dan pupuk cair seharga Rp 20.000. Masyarakat dapat membeli secara online melalui nomor telepon 081-7762-611.

Heru menjelaskan adapun pengelolaan kotoran sapi akan mengadopsi inovasi yang dilakukan di peternakan sapi biogas Cikoko. Ia menyampaikan, terdapat 73 peternak sapi yang berada di Jakarta Selatan. Masing-masing peternak memiliki 10-15 ekor sapi.

Tidak hanya itu, pengelolaan keuangan nantinya akan melibatkan koperasi yang sudah lama diikuti oleh para peternak.

“Jadi, hasil penjualan akan masuk ke koperasi, nantinya dana yang terkumpul akan digunakan untuk perawatan,” ujarnya.

Sementara itu, Fitri, selaku warga sekitar peternakan sapi, mengaku sangat terbantu dengan adanya solusi energi terbarukan. Kini, ia tidak mengeluarkan biaya untuk membeli gas, karena rumahnya sudah terpasang pipa biogas dari peternakan sapi.

"Sebelumnya, saya tinggal di Cikarang, dan setiap bulan bisa 4 tabung gas atau Rp 88.000. Kebetulan saya punya usaha catering, Alhamdulillah, saya tidak mengeluarkan biaya apapun untuk beli gas semenjak tinggal di sini," jelas Fitri.

Fitri menyampaikan, tetangga lain di sekitarnya turut menikmati nyala api dari limbah kotoran sapi tersebut. Terlebih, saat perayaan Idulfitri, ia dan warga sekitar memasak ketupat dan rendang untuk santapan lebaran menggunakan biogas.

"Apalagi kalau lebaran, semuanya pakai (biogas). Saya beruntung banget ada biogas, semoga jangan sampai mati. Karena, sampai sekarang nggak ada halangan mati biogasnya," katanya.

(ADN)

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mendorong pemerintah pusat membangun banyak sekolah berkualitas di daerah sekitar Jakarta. Banyak warga daerah lain yang pindah kartu keluarga (KK) untuk bisa bersekolah di Jakarta.

"Titip kepada pemerintahan pusat bangun dong sekolah yang bagus di sekitar sana, sehingga mereka tidak mencari pendidikan yang berkualitas di Jakarta," ujar Heru di Jakarta, dikutip Sabtu, 6 Juli 2024.

Heru menegaskan tak melarang warga berpindah KK ke Jakarta. Namun, dia mengingatkan kapasitas sekolah di DKI sangat terbatas.
"Maka sebenarnya gampang saja, Bekasi misalnya (bangun) lima, enam SD yang bagus, SMP dan SMA bangun kualitas bagus, Tangerang gitu," ujar dia.

Baca Juga: Masalah Terus Berulang, Wakil Ketua MPR Soroti Transparansi Pelaksanaan PPDB

Sebelumnya, Heru meminta kepala daerah di sekitar Jakarta untuk membangun sekolah yang kualitasnya sama dengan Jakarta. Hal ini diminta Heru agar tak ada lagi masyarakat yang pindah ke Jakarta agar dapat lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi.

"Saya pesan kepada pemimpin yang baru di daerah lain, bupati, wali kota sekitar Jakarta, ya bangunlah sekolah yang setara Jakarta," kata Heru, di Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024.

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu menjelaskan perubahan aturan PPDB jalur zonasi dilakukan untuk mengatasi orang-orang yang sengaja pindah ke sekolah incarannya. Namun, aturan PPDB DKI mengharuskan calon peserta didik itu masuk KK Jakarta sejak 10 Juni 2023.

"Saya lihat data perpindahan itu sudah diatur dari satu tahun yang lalu. Maka sampai kapan pun DKI Jakarta kekurangan bangku sekolah," ujar dia.

(AZF)

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengaku kerap bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu, kata Heru sebatas berdiskusi mengani tata kota Jakarta.

"Beliau kasih masukan terkait penataan kota," ujar Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Heru juga menyebut beberapa kali Megawati menyampaikan usulan terkait konsep penanangan sampah. Khususnya, pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Baca juga: Megawati Singgung Nama Jokowi, PDIP: Hanya Ingin Sebut Saja

Sebelumnya, Sekretaris Jendral (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Pj Heru Budi sering berdialog dengan Ketua Umum PDIP Megawati. Keduanya membahas upaya membangun Jakarta.
"Kemudian terjadi perubahan-perubahan kebijakan, meskipun oleh Pak Heru itu mencoba untuk dibawa kembali, sehingga Pj Gubernur saat ini sering bertemu dengan Ibu Mega juga berdialog tentang bagaimana membangun Jakarta, termasuk dengan spirit dari Bapak Ali Sadikin," ujar Hasto kepada wartawan di Jakarta.

(AGA)

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkap rencana usai tak memimpin Jakarta. Ia bakal kembali ke pekerjaan awalnya, yakni sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

"Sesuai dengan aturan itu selesainya tahun kedua adalah 17 Oktober, kalau ditanya setelah jadi gubernur ngapain pindah sebagai tugas awalnya kan jadi kepala staf presiden," ujar Heru di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024.

Heru juga belum mengetahui apakah akan ada perpanjangan atau tidak, mengingat Pilkada Jakarta baru dilaksanakan bulan November, sedangkan Heru menjabat sampai 17 Oktober 2024. Keputusannya ada di tangan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Jadi kalau selesai dari Pak Mendagri nanti 17 oktober selesai, nanti ke istana sebagai Kepala Staf Presiden," terangnya.

Baca juga: Heru Budi Kunjungan ke Palmerah, Warga Berteriak KJP Belum Cair

Dalam kesempatan itu, Heru juga sempat ditanya soal tawaran maju Pilkada Jakarta 2024. Pasalnya, Heru telah mendapat dukungan dari Partai Demokrat DKI. Heru kembali menegaskan tak tertarik maju.

Sebelumnya, Heru mengaku tidak tertarik saat namanya diusulkan Partai Demokrat untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Dia pun mengaku tidak ada komunikasi dengan partai berlambang bintang mercy itu.

"Tidak ada (komunikasi dengan Partai Demokrat). Tidak (tertarik), tertariknya ya bagi-bagi sembako saja ini sama awak media," kata Heru usai menghadiri acara sembako murah di RPTRA Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.

Heru menerangkan dirinya merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak berpengalaman di bidang politik. Karena itu, dia tidak tertarik untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

"Saya kan ASN, tidak pengalaman, tidak pengalaman di bidang politik. Gimana?," ujar Heru.

(AGA)