REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi se-Indonesia pada Juni 2024. Selama satu bulan itu, ada lebih dari 7.000 orang yang terkena PHK di DKI Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengakui tingginya angka PHK di wilayahnya. Meski begitu, ia memgeklaim yang terkena PHK itu bukan seluruhnya warga DKI Jakarta.

"Gini, berdasarkan data memang PHK (di Jakarta) tinggi. Berdasarkan data yang ada, tidak murni itu adalah warga Jakarta yang sudah lama tinggal," kata dia di Jakarta Selatan, Senin (6/8/2024).

Ia menjelaskan, sebagian warga yang masuk data itu adalah warga pendatang yang sedang mencari pekerjaan. Artinya, bukan seluruhnya angka dalam data itu merupakan warga yang terkena PHK di DKI Jakarta.

Menurut dia, warga pendatang itu datang ke Jakarta tinggal bersama kerabat atau sanak keluarga untuk mencari pekerjaan. Namun, mereka masih belum mendapatkan pekerjaan di DKI Jakarta.

"Sesuai dengan aturan kependudukan, kan dia boleh pindah. Nah, ini ada sebagian yang belum dapat pekerjaan. Nah itu juga termasuk di dalam data itu," kata Heru.

Menurut dia, warga pendatang yang belum mendapatkan pekerjaan itu juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta disebut akan memfasilitasi warga untuk mendapatkan pekerjaan. "Ini menjadi perhatian. Kami akan fasilitasi," kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 32.064 kasus PHK di Indonesia pada Juni 2024. Dari total kasus itu, PHK di DKI Jakarta menjadi yang tertinggi, yaitu sebanyak 7.469 kasus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai kritik calon gubernur (cagub) Anies Rasyid Baswedan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merupakan hal yang wajar. Pasalnya, Anies merupakan salah satu warga DKI Jakarta

Menurut dia, sebagai mantan gubernur DKI Jakarta, Anies merupakan warga biasa. Karena itu, wajar apabila Anies menyampaikan pendapatnya ketika banyak program Pemprov DKI Jakarta yang tak jalan sebagaimana mestinya. Termasuk, kala Anies melakukan kritik terhadap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Memang banyak program-program pj, program-program yang khususnya untuk kemasyarakatan itu tidak berjalan," kata anggota Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Dia mencontohkan, salah satu contoh program yang tak berjalan baik adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pasalnya, banyak pemotongan terhadap penerima manfaat meski anggaran dari Pemprov DKI Jakarta cukup. "Nah, ini yang pak Anies sebagai warga Jakarta ya wajar. Mengkritisi hal ini," ujar Hasbiallah.

Doa menilai, kritik Anies bukan untuk mencari kambing hitam. Namun, kritik itu disampaikan karena adanya keresahan sebagai warga DKI Jakarta. "Itu sesuatu yang biasa, siapapun dikritik itu biasa. Tujuannya kan dikritik itu untuk membangun, jadi tidak ada masalah. Dia (Heru) juga enggak perlu baper, enggak perlu apa," kata Hasbiallah.

Menurut dia, adanya kritik itu menandakan warga sayang dengan daerahnya, termasuk kepala daerah. Hasbiallah menilai, seorang kepada daerah tak perlu anti terhadap kritik dari warga.

JAKARTA, investor.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono menjawab tudingan bahwa dirinya tidak melanjutkan program Gubernur Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan. Heru mengaku tak pernah menghentikan program yang diperuntukkan bagi masyarakat Jakarta, tetapi lebih pada merapikan program-program gubernur sebelumnya sesuai aturan yang ada.

“Saya masuk Oktober itu 2022, APBD sudah berjalan untuk 2023. Tidak ada kegiatan untuk masyarakat yang saya berhentikan. Semua saya jalankan,” kata Heru di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

“Saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan enggak motong KJP. Masa ada siswa yang kaya mendapat KJP? Enggak juga,” tambah Heru.

Heru mengklaim bahwa selama dirinya menjalankan program untuk masyarakat Jakarta, tidak pernah melanggar aturan yang berlaku. Dalam menjalankan anggaran, Pemprov DKI Jakarta juga diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

“Ada BPK, ada BPKP. Semua saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada,” ucapnya.

Heru juga menyindir pihak-pihak yang mengkritik dirinya hanya untuk kepentingan politik di Pilkada 2024. “Jelas ya, jelasin seperti itu. Silakan untuk berlaga di pilkada, tetapi jangan kambinghitamkan saya,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam kampanye di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024), Anies Baswedan menyebut dirinya berniat kembali maju di Pilgub Jakarta 2024 untuk mengembalikan program yang telah dijalankan pemerintahannya.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan ultimatum kepada para kepala sekolah untuk tidak lagi merekrut guru honorer. Apalagi, perekrutan itu dilakukan tanpa izin dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

"Bagi kepala sekolah, untuk tidak merekrut guru tanpa izin dari dinas pendidikan," kata dia di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Heru menyebutkan, kebijakan pembersihan atau cleansing terhadap guru honorer yang dilakukan merupakan dampak dari ulah kepala sekolah yang melakukan perekrutan tanpa ada rekomendasi dinas. Pasalnya, guru honorer yang direkrut itu tak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (dapodik) dan tak punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidikan (NUPTK).

Sementara itu, berdasarkan regulasi yang ada, syarat guru honorer dapat dibiayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS) di antaranya harus terdaftar dalam dapodik dan memiliki NUPTK. Alhasil, praktik itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi selama ini kan sporadis, kepala sekolah ada yang rekrut. Kepala sekolahnya pindah, kepala sekolah yang baru dia rekrut lagi, pindah, rekrut lagi. Sehingga, ya seperti ini, maka administrasi kita rapikan," kata Heru.

Karena itu, ia mengapresiasi langkah untuk melakukan kebijakan cleansing oleh Disdik DKI Jakarta. Pasalnya, kebijakan itu dilakukan tak lain untuk melakukan pembenahan dalam administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. "Besok (Senin) siang, saya akan kumpulkan kepala sekolah se-Jakarta, supaya informasi ini tidak bias," kata Heru.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, kebijakan cleansing itu dilakukan karena ada temuan BPK pada 2023 terkait adanya 400 guru honorer yang dibayar menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak sesuai ketentuan. Namun, berdasarkan data Disdik DKI Jakarta, jumlah guru honorer yang ada saat ini mencapai sekitar 4.000 orang.

"Sebenarnya satu sekolah itu cuma satu. Ya kan. Cuma kan pengalinya banyak. Jadi akhirnya kelihatannya 4.000-an kan, karena memang sekolahnya juga banyak. Sekolah kita aja sampai 2.000-an, 3000-an kan," kata Budi saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Angka itu tidak muncul secara tiba-tiba. Namun, sekitar 4.000 guru honorer itu merupakan akumulasi sejak 2016. Artinya, praktik pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tanpa adanya rekomendasi dari dinas sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Berhenti rekrut honorer...

Budi mengeklaim, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. Sosialisasi itu dilakukan sejak 2017. Bahkan, Disdik telah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi dinas.

"Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, dari tahun 2022, di saat itu sudah kita sampaikan. Setop (mengangkat guru honorer), tapi kan bandel," ujar Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat telah memunculkan nama Heru Budi Hartono untuk diusung menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. Pj Gubernur DKI Jakarta itu dinilai memiliki berbagai keunggulan apabila maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya terus menjalin komunikasi dengan Heru Budi. Di satu sisi, Partai Demokrat juga masih mencari nama yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta.

"Ya komunikasi tentu lah. Dia kan Pj Gubernur," kata dia di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Ia menilai, Heru merupakan birokrat yang sangat paham dengan kondisi Jakarta. Heru juga memiliki pengalaman sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Karena dinilai berprestasi, Heru akhirnya dibawa untuk bertugas di Istana Negara dan saat ini dijadikan Pj Gubernur DKI Jakarta.

Herzaky menambahkan, Heru juga dapat menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Menurut dia, hal itu penting lantaran kerja eksekutif akan selalu bersinggungan dengan legislatif.

"Enggak pelu merasa menang sendiri atau hebat sendiri. Ini yang penting. Membangun Jakarta butuh kebersamaan, tidak butuh satu orang belaka," ujar dia.

Herzaky mengatakan, Partai Demokrat saat ini tengah fokus untuk menemukan sosok pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, pasangan gubernur dan wakil gubernur haruslah menjadi satu paket.

"Enggak bisa nih merasa gubernur harus unggul. Jakarta ini berat dan sangat kompleks dan sangat penting. Tidak bisa diletakkan pada hanya satu sosok aja," ujar dia.

Selain itu, kriteria calon yang diinginkan oleh Partai Demokrat sosok yang dapat fokus mengurus DKI Jakarta. Artinya, tidak menjadikan DKI Jakarta sebagai batu loncatan.

Menurut dia, tokoh yang memiliki target lain dalam memimpin Jakarta pasti akan selalu membuat kebijakan yang populer. Padahal, kebijakan populer tak selalu membawa manfaat besar untuk warga.

"Kami mencari pemimpin yang benar-benar solutif. Konteksnya apa? Boleh kebijakan enggak populer, tapi benar-benar bermanfaat buat masyarakat. Ini yang kami butuhkan. Kalau jadikan Pilgub Jakarta ajang modal awal untuk maju Pilres 2029, udah salah alamat. Bahaya nih buat warga Jakarta," ujar Herzaky.

Karena itu, Partai Demokrat masih dalam proses diskusi dengan tokoh-tokoh maupun dengan partai lain, untuk mengusung calon. Diharapkan, nama pasangan calon yang akan diusung dapat dipastikan pada pertengahan Agustus 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut proyek galian yang ada di sejumlah wilayah Jakarta merupakan bagian dari upaya menghadapi krisis air bersih yang menjadi tugas dan tanggung jawab PAM Jaya.

Dia menegaskan adanya tujuan keterjangkauan air bersih itu tentunya berimbas terhadap risiko di lapangan seperti kemacetan.

Terlebih, lanjut Heru, target galian saluran air tersebut harus selesai pada 2030-2035. Pihaknya mewakili Pemerintah Provinsi DKI meminta maaf dan berupaya menekan kemacetan itu dengan memberlakukan rekayasa lalu lintas di berbagai titik lokasi galian.

"Kami atas nama Pemprov DKI minta maaf ada gangguan lalu lintas. Tetapi kalau ini tidak kita lakukan dari sekarang, kapan lagi. Tahun 2030-2035 itu tidak lama lagi ya," ujarnya.

Selain untuk persiapan menghadapi krisis air bersih, tujuan galian ini diharapkan bisa mengurangi penurunan muka tanah yang terjadi setiap tahun.

Pemerintah Provinsi DKI menyatakan proyek galian dilakukan secara bertahap sehingga meminta masyarakat untuk bisa mendukung upaya tersebut.

"Seperti di Kali Malang sekitar Jatiwaringin begitu digali tidak sampai seminggu sudah tutup dan seterusnya, memang bertahap dan masih berjalan," ujarnya.

Jalan di kawasan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan menjadi macet imbas proyek galian dan revitalisasi trotoar. Pembangunan sistem saluran penghubung (Phb) Patra itu dilakukan di Jalan Denpasar dan Jalan Taman Patra, Setiabudi yang dilakukan pada 29 April-25 Oktober 2024.

Tujuan proyek saluran untuk mengurangi genangan di Jalan Gatot Subroto depan Dinas Pendidikan, Jalan Denpasar Raya dan depan Kementerian Ketenagakerjaan segmen Jalan Taman Patra.

Kemudian, penataan trotoar yang ditata ini melintang dari Simpang Gatot Subroto hingga Jalan Setia Budi Utara Raya dengan panjang kurang lebih 3.090 meter dan selebar 2,5-5 meter.