Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Korupsi itu disebut merugikan negara Rp 400 miliar, di mana dilakukan saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016.

"Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Tom Lembong bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong merupakan salah satu tokoh ekonomi kawakan di Tanah Air. Terakhir ia dikenal sebagai pentolan tim ekonomi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Cak Imin (AMIN) dalam pemilu 2024.

Berikut sepak terjang Tom Lembong:

Ditunjuk Jokowi Jadi Mendag

Tom Lembong dipercaya menjadi Mendag di pemerintahan pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Jusuf Kalla (JK), menggantikan Rachmat Gobel. Saat itu penunjukannya cukup mengejutkan beberapa pihak karena namanya jarang terdengar di publik.

"Pak Tom kan pelaku riil ya kan? Juga punya latar belakang di penanganan risiko pas di BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), pernah di Morgan Stanley, pernah di Deutsche Bank. Saya rasa pengalaman-pengalaman seperti itu akan baik dalam manajemen pengelolaan kita," kata Jokowi menjelaskan alasan memilih Tom Lembong di Istana Negara, Jakarta, 13 Agustus 2015.

Tom Lembong dikabarkan merupakan relawan Jokowi di masa kampanye pada tahun 2014. Kedekatan secara personal itu disebut-sebut adalah titik awal Tom Lembong dipercaya untuk masuk Kabinet Kerja.

Jadi Kepala BKPM

Setahun berselang pada Juli 2016, posisi Tom Lembong digantikan dengan Enggartiasto Lukita. Jokowi kemudian menempatkannya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Franky Sibarani.

Tom Lembong menjabat sebagai Kepala BKPM selama lebih dari 3 tahun hingga 23 Oktober 2019. Selama itu, ia banyak membantu Jokowi termasuk dalam hal memberi 'contekan' di forum internasional yang sempat heboh.

Kebijakan Tom Lembong selama menjabat sebagai Kepala BKPM pun tak luput dari kritikan Bahlil Lahadalia yang menggantikannya sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. Salah satunya terkait realisasi investasi yang tidak seberapa.

"Kalau kalian lihat grafik ini, realisasi investasi kita itu naik terus. Saya masuk 2019, target investasinya sekarang hampir 2 kali lipat. Ini adalah perbedaan antara 2018-2019 itu pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Harvard (Tom Lembong), dan 2019 sampai 2023 pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Papua," ucap Bahlil saat mengisi kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jawa Barat, Kamis (11/7).

Jadi Oposisi

Setelah menyudahi jabatannya sebagai Kepala BKPM pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Tom Lembong tidak lagi mengisi posisi strategis di pemerintahan. Pada 2021, ia justru menyeberang kutub politik dengan bergabung bersama Anies Baswedan di masa pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan menjadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA).

Tom Lembong bahkan menjabat sebagai Co-Captain di Tim Pemenangan Nasional AMIN. Saat itu lah ia banyak mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi, ia bahkan mengaku menyesal pernah menjadi bagian di dalamnya.

"Saya punya rasa sesal, nyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," kata Tom Lembong dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2).

Alasan Tom Lembong menyesal menjadi bagian pemerintahan Jokowi karena strategi yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia disebut tidak sepenuhnya berhasil. Strategi yang disepakati dinilai gagal mengembangkan ekonomi di Indonesia.

"Di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil. Kalau mau lebih keras lagi, ya banyak gagal," beber Tom Lembong.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud adalah pemerintahan Jokowi tidak dapat memperbaiki kondisi kelas menengah di Indonesia. Dia menyebut dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Tom Lembong menilai salah satu penyebabnya adalah aliran investasi di Indonesia yang hanya berfokus ke industri padat modal, bukan padat karya. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran angka 5% disebut manfaatnya sangat sedikit diterima masyarakat.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus impor gula. Penetapan ini diumumkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, dalam jumpa pers di Kanto Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Tom Lembong bernama lengkap Thomas Trikasih Lembong. Ia merupakan salah satu tokoh ekonomi kawakan di tanah air. Tom kini merupakan pentolan tim ekonomi pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies-Cak Imin.

Tom pun sebenarnya pernah berada di dalam lingkup pemerintah. Dia menduduki jabatan bergengsi di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tepatnya, dia pernah menjabat Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

Bahkan, di masa pemerintahan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta, Tom Lembong sempat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA).

Berdasarkan catatan detikcom, jejak karier Tom diketahui terbentang panjang di berbagai perusahaan finansial. Dia pernah menjabat CEO dan Managing Partner di perusahaan asuransi Quvat Capital.

Tom Lembang juga sempat bekerja di Deutsche Bank, Morgan Stanley, Farindo Investments, dan sempat 2 tahun bekerja sebagai Kepala Divisi dan Senior VP di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Tom merupakan salah satu sosok yang bertanggung jawab mengelola aset para obligator BLBI di BPPN. Alumnus Universitas Harvard ini pun sempat menjadi sorotan ketika restrukturisasi aset Sinar Mas pada 2001.

Selain itu, Tom Lembong pernah dinobatkan sebagai Young Global Leader (YGL) di World Economic Forum (Davos) pada 2008. Tom Lembong kini menjabat sebagai Co-Captain di Timnas AMIN.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA) mencatatkan kinerja lesu sepanjang semester I/2024 dengan penurunan pendapatan dan laba bersih.

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2024 di laman Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Jumat (26/7/2024), laba bersih PJAA tercatat Rp59,82 miliar atau turun 44,47% secara year-on-year (YoY) dibandingkan dengan Rp107,24 miliar periode 6 bulan pertama 2023.

Penurunan laba bersih PJAA sejalan dengan pendapatan perseroan yang mengalami koreksi 1,84% YoY menjadi Rp567,95 miliar, dibandingkan dengan Rp578,62 miliar semester I/2023.

Secara terperinci berdasarkan segmen, pendapatan Ancol ditopang dari pariwisata sebesar Rp420,46 miliar, disusul real estat Rp104,51 miliar, serta perdagangan dan jasa Rp110,16 miliar. Pendapatan itu dikurangi biaya eliminasi Rp67,18 miliar.

Meskipun pendapatan turun, beban pokok dan beban langsung Ancol justru terkerek 8,81% YoY menjadi Rp293,26 miliar pada Januari-Juni 2024.

Alhasil, laba bruto Ancol tercatat sebesar Rp274,68 miliar pada 6 bulan pertama 2024, atau mengalami penurunan 11,13% dari Rp309,10 miliar periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, kas dan setara kas pada akhir periode semester I/2024 Ancol tercatat Rp330,07 miliar, atau ambles 52,24% YoY dari tahun sebelumnya yang membukukan kas sebesar Rp691,13 miliar.

Berdasarkan neraca, total aset PJAA turun menjadi Rp3,66 triliun per 30 Juni 2024, dibandingkan posisi akhir Desember 2023 sebesar Rp3,74 triliun.

Liabilitas PJAA juga turun menjadi Rp1,99 triliun, dari posisi akhir 2023 sebesar Rp2,07 triliun. Sementara ekuitas perseroan naik tipis menjadi Rp1,67 triliun dibandingkan pada Desember 2023 sebesar Rp1,66 triliun.

Adapun, saham PJAA tercatat mengalami koreksi 8,28% atau 60 poin menjadi Rp665 per saham pada Jumat (26/7/2024). Untuk periode berjalan 2024, saham PJAA terkoreksi 30%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.