Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (PLN Insurance) menekankan pentingnya digitalisasi dalam proses bisnis asuransi.

Presiden Direktur PLN Insurance, Moch. Hirmas Fuady, menyatakan digitalisasi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pelayanan, tetapi juga untuk mengatasi penipuan dalam proses klaim.

"Digitalisasi ini tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah customer, tetapi juga sebagai sarana untuk meminimalkan fraud. Baik itu asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, maupun yang lain tidak terlepas dari fraud," kata Hirmas dalam acara di AAUI Maipark Ballroom beberapa waktu lalu.

Hirmas menjelaskan bahwa dengan adanya data dan historis data, potensi terjadinya penipuan dalam proses klaim dapat diminimalisasi. Namun, ia menekankan bahwa proses digital hanya membantu dalam analisis, sementara keputusan akhir tetap diambil oleh manusia. "AI [artificial intelligence] sebagai alat untuk membantu menganalisis," tambahnya.

Di sisi lain, Direktur eCentrix, Agung Susanto, selaku penyedia sistem teknologi, menyatakan bahwa inti dari proses bisnis asuransi umum melibatkan pengembangan dan pemberian harga produk, underwriting risiko, pengelolaan polis dan klaim, kepatuhan pada peraturan, serta menjaga hubungan dengan pelanggan (customer relationship). Untuk itu, pihaknya mengembangkan sistem Customer Relationship Management (CRM).

"Sistem CRM dapat mengelola data pelanggan, memberikan personalisasi interaksi dengan pelanggan, serta menyediakan analitik prediktif yang memudahkan proses klaim baik untuk agen asuransi maupun pelanggan," ujar Agung.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada kuartal I/2024, nilai klaim yang dibayarkan melalui kanal digital mencapai Rp96 miliar, atau sekitar 0,83% dari total klaim industri asuransi umum yang mencapai Rp11,56 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang menyusun peraturan terkait program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan.

Regulator menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum mengeluarkan aturan asuransi wajib ini.

Terkait rencana program asuransi wajib tersebut, PT Asuransi Perisai Listrik Nasional atau PLN Insurance menyatakan bahwa mereka akan menunggu kepastian aturan dari pemerintah.

"Kami menunggu regulasi dari pemerintah. Apakah nanti akan diserahkan kepada asuransi milik BUMN atau swasta, kami belum tahu kebijakan pemerintah akan seperti apa. Tentu saja, dari sisi infrastruktur, kami sudah siap. Jadi, tinggal menerapkan untuk lebih masif dan lebih luas lagi," ujar Presiden Direktur PLN Insurance, Hirmas Fuady, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (24/7).

Hirmas mengatakan bahwa adanya asuransi wajib untuk kendaraan juga menjadi peluang bagi perusahaan dalam mengembangkan lini bisnis asuransi kendaraan bermotor. Dia menyebut bahwa jumlah kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, sangat banyak, sehingga tentu akan mendorong lini bisnis tersebut.

Menurut Hirmas, penerapan kebijakan asuransi wajib harus diimbangi dengan digitalisasi. Tanpa digitalisasi, tentu akan menimbulkan permasalahan, baik dari sisi nasabah maupun klaim.

Hirmas juga menyampaikan bahwa PLN Insurance telah menyediakan asuransi TPL untuk kendaraan, baik sebagai produk utama maupun tambahan. Saat ini, minat pembeli memang belum begitu besar.

"Saat ini, kami hanya memasarkan di captive market dan hampir semua pegawai PLN pasti memiliki kendaraan," kata Hirmas.

Sebagai informasi, OJK saat ini sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu cakupan dari asuransi wajib ini adalah asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang menyusun peraturan terkait program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan.

Regulator menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum mengeluarkan aturan asuransi wajib ini.

Terkait rencana program asuransi wajib tersebut, PT Asuransi Perisai Listrik Nasional atau PLN Insurance menyatakan bahwa mereka akan menunggu kepastian aturan dari pemerintah.

"Kami menunggu regulasi dari pemerintah. Apakah nanti akan diserahkan kepada asuransi milik BUMN atau swasta, kami belum tahu kebijakan pemerintah akan seperti apa. Tentu saja, dari sisi infrastruktur, kami sudah siap. Jadi, tinggal menerapkan untuk lebih masif dan lebih luas lagi," ujar Presiden Direktur PLN Insurance, Hirmas Fuady, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (24/7).

Hirmas mengatakan bahwa adanya asuransi wajib untuk kendaraan juga menjadi peluang bagi perusahaan dalam mengembangkan lini bisnis asuransi kendaraan bermotor. Dia menyebut bahwa jumlah kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, sangat banyak, sehingga tentu akan mendorong lini bisnis tersebut.

Menurut Hirmas, penerapan kebijakan asuransi wajib harus diimbangi dengan digitalisasi. Tanpa digitalisasi, tentu akan menimbulkan permasalahan, baik dari sisi nasabah maupun klaim.

Hirmas juga menyampaikan bahwa PLN Insurance telah menyediakan asuransi TPL untuk kendaraan, baik sebagai produk utama maupun tambahan. Saat ini, minat pembeli memang belum begitu besar.

"Saat ini, kami hanya memasarkan di captive market dan hampir semua pegawai PLN pasti memiliki kendaraan," kata Hirmas.

Sebagai informasi, OJK saat ini sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu cakupan dari asuransi wajib ini adalah asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

JAKARTA, investor.id – Baru sebesar 0,83% klaim asuransi umum dibayarkan secara digital pada kuartal I-2024. Padahal, klaim secara digital diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena kemudahan dan kesederhanaan prosesnya.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), nilai klaim yang dibayar melalui kanal digital sebesar Rp 96 miliar pada kuartal I-2024. Angka itu mencakup sekitar 0,83% dari total klaim sebesar Rp 11,56 triliun dari industri asuransi umum pada tiga bulan pertama tahun ini.

Presiden Direktur PLN Insurance, Moch Hirmas Fuady mengungkapkan, pelayanan dalam industri asuransi tidak terlepas dari proses klaim asuransi. Untuk itu PLN Insurance melakukan digitalisasi atau transformasi digital untuk meningkatkan proses klaim asuransi bagi para pelanggan. “Transformasi ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan densitas masyarakat Indonesia,” ungkap Hirmas dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (25/7/2024).

Pihaknya meyakini, transformasi digital merupakan hal yang harus dilakukan terlebih dalam industri asuransi. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis melalui optimalisasi proses bisnis, pemanfaatan big data, serta menyediakan layanan yang inovatif.

Dengan demikian, pada gilirannya diharapkan tercipta kemudahan berasuransi bagi masyarakat, termasuk saat proses pengajuan hingga pembayaran klaim. Ini pula yang diharapkan dapat mendorong kepercayaan masyarakat dan minat berasuransi, sehingga densitas dan penetrasi asuransi terus meningkat.

Sebagaimana laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, densitas asuransi di Indonesia masih tergolong rendah. Sementara itu, untuk angka penetrasi asuransi Indonesia yang sebesar 2,76% juga tergolong rendah jika dibandingkan negara Asean lainnya.

Direktur eCentix, Agung Susanto menjelaskan, inti dari proses bisnis asuransi umum melibatkan proses pengembangan dan pemberian harga produk, underwriting risiko, mengelola polis dan klaim, memastikan kepatuhan pada peraturan, serta menjaga hubungan dengan pelanggan (customer relationship).

Dari sana, pihaknya mengembangkan sistem yang dikenal sebagai Customer Relationship Management (CRM) Collaborative untuk meningkatkan pengalaman pelanggan khususnya dalam proses klaim asuransi. “Sistem CRM dapat mengelola data pelanggan, memberikan personalisasi interaksi dengan pelanggan, serta memberikan analitik prediktif yang dapat memudahkan proses klaim baik untuk agen asuransi dan pelanggan,” kata Agung.

Dia menambahkan, eCentrix akan terus berinovasi untuk menyediakan sistem yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi bagi berbagai industri termasuk industri asuransi di Indonesia. Ini sesuai dengan komitmen perusahaan untuk berkontribusi bagi kemajuan industri contact center lokal dan turut serta dalam mewujudkan ekosistem Contact Center di Indonesia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (PLN Insurance) menyambut baik wacana asuransi wajib bagi pengendara mobil dan motor yang direncanakan akan diterapkan pada tahun depan. Nantinya, pengendara mobil dan motor akan diwajibkan memiliki asuransi kendaraan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (Third Party Liability/TPL). Asuransi ini memberikan perlindungan atau ganti rugi terhadap pihak ketiga yang dirugikan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan.

Presiden Direktur PLN Insurance, Moch. Hirmas Fuady, menyatakan bahwa jika asuransi ini diwajibkan, maka peluang pertumbuhan bisnis asuransi akan semakin besar. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu regulasi resmi terkait pelaksanaan asuransi wajib ini.

“Tinggal bagaimana regulasi dari Pemerintah, apakah nanti diserahkan kepada industri asuransi atau BUMN [Badan Usaha Milik Negara],” ujar Hirmas setelah acara AAUI Talkshow di Maipark Ballroom, Rabu (24/7/2024).

Hirmas berharap semua pelaku industri asuransi dapat mengambil bagian dari pelaksanaan asuransi wajib ini. Menurutnya, aturan pelaksanaan mungkin dapat dibagi dalam beberapa segmen. Namun, semua itu masih bergantung pada aturan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah. PLN Insurance sendiri sudah siap melihat peluang yang besar dari wacana ini.

“Kami siap menyambutnya. Karena jumlah kendaraan bermotor bukan hanya roda empat, tetapi juga roda dua. Jumlahnya cukup banyak,” katanya.

Hirmas juga menyebutkan bahwa PLN Insurance sudah memiliki produk asuransi TPL untuk kendaraan, meskipun saat ini porsinya masih kecil karena belum banyak digunakan.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 yang dikutip dari laman resmi PLN Insurance, perusahaan mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp824 miliar, meningkat 33,85% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan Rp616,2 miliar pada 2022. Dari sisi hasil investasi, PLN Insurance mencatatkan peningkatan 78,1% menjadi Rp12,7 miliar dari sebelumnya Rp7,1 miliar pada 2022.

PLN Insurance mencatatkan laba setelah pajak sebanyak Rp57,49 miliar, meningkat 3,4% dari Rp55,6 miliar pada 2022. Dari sisi ekuitas, perusahaan memiliki ekuitas sebesar Rp355 miliar pada 2023, sedikit meningkat dibandingkan Rp305 miliar pada 2022. Sementara itu, liabilitas yang ditanggung turun menjadi Rp1,39 triliun dibandingkan Rp1,42 triliun pada 2022.

Jumlah aset perusahaan mencapai Rp1,75 triliun, meningkat dibandingkan Rp1,73 triliun pada 2022. Tingkat kesehatan perusahaan dilihat dari Risk Based Capital (RBC) mencapai 204% pada 2023, sedikit turun dibandingkan 208% pada 2022, namun masih jauh di atas ambang batas yang ditetapkan OJK yakni 120%.