Pemerintah berencana melakukan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 pada 2035 demi mengurangi emisi karbon. Namun, rencana 'suntik mati' PLTU berkapasitas 660 megawatt (MW) di Jawa Barat itu menghadapi sejumlah tantangan.

Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli mengatakan, keputusan itu harus memperhitungkan banyak aspek, mulai dari hukum hingga dampak sosial dan ekonomi.

"Kita kan benar-benar harus menghitung jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai membebani portofolio PLN, jangan sampai berdampak pada sosial budaya ekonominya," katanya di sela acara The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Andi menambahkan, suntik mati PLTU Cirebon butuh persetujuan dari tiga Kementerian. Ketiganya adalah Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

"Pensiunan dini untuk Cirebon-1, kita belum bisa menyatakan bahwa yes akan dipensiunkan, tetapi saat ini sedang dilakukan kajian-kajiannya karena ternyata hal ini merupakan hal yang sangat kompleks dan prinsip no one left behind itu adalah menjadi pegangan kami," jelasnya.

Andi menyebut sudah ada penawaran pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebesar US$ 430 juta atau sekitar Rp 6,70 triliun (kurs Rp 15.600).

"Untuk pembiayaannya kita sudah dapat penawaran pendanaan dari ADB untuk net present value-nya sebesar US$ 430 juta untuk biaya tambahan kelistrikan kepada PLN. Karena pergantian PLTU Cirebon ini apapun PLTU-nya itu harus nantinya merupakan total dari EBT dan juga berikut transmisi yang harus dibangun," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan butuh biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar atau setara Rp 21 triliun (kurs Rp 16.200) untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1. Pelaksanaannya dilakukan lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

"Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 MW, akan membutuhkan biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun ke depan," terang Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Jumat (19/4).

Sri Mulyani menyebut pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat menyelamatkan 28,5 juta ton CO2e. Investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon ini diakui sangatlah besar.

Bisnis.com, JAKARTA - Komitmen untuk mempercepat pengakhiran operasi atau pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjadi misi yang kompleks bagi Indonesia. Upaya untuk mengejar target net zero emission ini tak bisa serta-merta dieksekusi tanpa memperhitungkan keandalan sistem kelistrikan nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah menyusun peta jalan pensiun dini PLTU berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
dan melakukan kajian mengenai dampak-dampak yang mungkin akan timbul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah berupaya menyuntik mati atau pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 di Jawa Barat. Namun dalam prosesnya terdapat tantangan yang harus dihadapi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan biaya dan konsekuensi yang akan terjadi jika rencana tersebut dilaksanakan.

Sebab memensiunkan sebuah PLTU akan membutuhkan biaya yang besar dan berdampak pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, keuangan negara, maupun pihak swasta.

"Challenge-nya (tantangannya) kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN, dan private sector," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (6/9/2024).

Selain itu, pihaknya juga perlu memastikan upaya pensiun dini PLTU ini secara hukum tidak dianggap sebagai program yang merugikan negara.

Sekalipun, tujuan dari penyuntikmatian PLTU merupakan hal yang positif, yaitu untuk memulai transisi energi yang lebih ramah lingkungan agar emisi gas rumah kaca dapat berkurang.

"Bagaimana ini being seeing (akan terlihat) sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," imbuhnya.

Kendati demikian, dia memastikan pensiun dini PLTU Cirebon-1 akan tetap berjalan meski terdapat sejumlah tantangan tersebut. Namun dia belum dapat memastikan kapan rencana ini dapat terlaksana.

"Kita usahakan terus ya," tuturnya.

Sebagai informasi, PLTU Cirebon-1 diresmikan oleh mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik pada 18 Oktober 2012.

PLTU yang terletak 10 kilometer sebelah timur Kota Cirebon, Jawa Barat ini berkapasitas 1 x 660 MW dan memproduksi pasokan listrik hingga 5.500 GWh per tahunnya.

Dengan nilai investasi mencapai 877 juta dollar AS, PLTU Cirebon ini dibangun dengan skema Independent Power Producer (IPP) oleh konsorsium Indika Energy Tbk, Marubeni Corporation, Korea Midland Power Company, dan Santan Co. Ltd.

Tak Hanya PLTU Cirebon-1

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, Indonesia memiliki 400 proyek transisi energi untuk mencapai target nol emisi (net zero emission/NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia telah membentuk gugus tugas (task force) untuk menggenjot transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan.

“Kami mencoba mewujudkannya (target NZE) lebih awal dari tahun 2060. Kami sudah memiliki 400 proyek saat ini," ujar Luhut dalam gelaran Indonesia International Sustainability Forum 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Kamis (5/9/2024).

Dia menuturkan, salah satu proyek transisi energi yang dikerjakan adalah suntik mati atau pensiun dini PLTU.

Setidaknya ada dua pembangkit berbasis energi fosil yang akan disuntik mati yakni PLTU Suralaya di Cilegon, Banten dan PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat.

"Contoh saja, seperti rencana PLTU Suralaya, kami akan menutupnya, dan kami juga punya (PLTU) Cirebon (yang akan ditutup). Jadi kita berbicara tentang proyek konkrit yang sedang kami kerjakan," ungkapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku masih mengusahakan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1.

Seperti diketahui, PLTU berkapasitas 660 megawatt (MW) di Jawa Barat itu menjadi salah satu yang akan disuntik mati pemerintah dalam upaya mengurangi emisi karbon.

"Kita usahakan terus ya (pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebelum pemerintahan berakhir)," kata Sri Mulyani saat ditemui usai Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (6/9/2024).

Sri Mulyani mengatakan pembahasan suntik mati PLTU Cirebon-1 masih terus berlangsung. Ia mengungkapkan sederet tantangan yang menyebabkan kebijakan itu belum kunjung terealisasi.

"Challenge-nya kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN, dan private sector (swasta)," ungkapnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga ingin memastikan pensiun dini PLTU tidak memiliki konsekuensi hukum dan merugikan negara, walaupun tujuannya baik yakni untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK).

"Bagaimana ini being seeing sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani pernah mengatakan butuh biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar atau setara Rp 21 triliun (kurs Rp 16.200) untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1. Pelaksanaannya dilakukan lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

"Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 MW, akan membutuhkan biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun ke depan," terang Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Jumat (19/4).

Sri Mulyani menyebut pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat menyelamatkan 28,5 juta ton CO2e. Investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon ini diakui sangatlah besar.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, Indonesia telah memiliki 400 proyek transisi energi untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Luhut menyebut, salah satunya proyek yang masuk dalam 400 proyek tersebut adalah pengakhiran pengoperasian atau pensiun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya.

“Kami sudah memiliki 400 proyek yang sedang berjalan saat ini. Saya bisa memberikan satu contoh seperti PLTU Suralaya 2 gigawatt atau 2,2 gigawatt,” kata Luhut dalam Indonesia Internasional Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9/2024).

Luhut menuturkan, selain Suralaya pemerintah juga memasukan pensiun dini PLTU Cirebon dalam salah satu dari 400 proyek guna mencapai NZE pada 2060.

Namun, Luhut menyebut, pengerjaan proyek-proyek transisi energi yang dilakukan Indonesia masih belum maksimal karena permasalahan pendanaan.

“Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita sudah memiliki 400 proyek yang sudah berjalan. Kita hanya butuh sebagian pembiayaan dan juga dukungan untuk masalah hukum,” ujarnya.

Dalam paparannya, Luhut juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih menjadi negara dengan kontribusi emisi karbon per kapita yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

“Saya katakan Indonesia hanya 2,5 ton per kapita, sementara AS sudah 14 hingga 15 ton per kapita dan garis dasar ini seperti 4,5 ton per kapita,” ucap Luhut.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkap kebutuhan anggaran untuk mewujudkan nol emisi karbon atau NZE pada 2060 mencapai Rp800 triliun per tahun.

Hal ini seiring dengan peta jalan NZE yang juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Dalam dokumen tersebut arah pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Priyanto Rohmattullah mengatakan, untuk mewujudkan nol emisi karbon maka diperlukan transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau yang meletakkan pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim.

“Menjadi tantangan pendanaan, kebutuhan investasi untuk Net Zero Emission sangat besar, kita hitung hampir Rp800 triliun per tahun, ini angka signifikan dan perlu kita bersama-sama,” kata Priyanto dalam Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Rabu (7/8/2024).