Jakarta -

Pemerintah berencana melakukan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 pada 2035 demi mengurangi emisi karbon. Namun, rencana 'suntik mati' PLTU berkapasitas 660 megawatt (MW) di Jawa Barat itu menghadapi sejumlah tantangan.

Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli mengatakan, keputusan itu harus memperhitungkan banyak aspek, mulai dari hukum hingga dampak sosial dan ekonomi.

"Kita kan benar-benar harus menghitung jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai membebani portofolio PLN, jangan sampai berdampak pada sosial budaya ekonominya," katanya di sela acara The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Andi menambahkan, suntik mati PLTU Cirebon butuh persetujuan dari tiga Kementerian. Ketiganya adalah Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

"Pensiunan dini untuk Cirebon-1, kita belum bisa menyatakan bahwa yes akan dipensiunkan, tetapi saat ini sedang dilakukan kajian-kajiannya karena ternyata hal ini merupakan hal yang sangat kompleks dan prinsip no one left behind itu adalah menjadi pegangan kami," jelasnya.

Andi menyebut sudah ada penawaran pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebesar US$ 430 juta atau sekitar Rp 6,70 triliun (kurs Rp 15.600).

"Untuk pembiayaannya kita sudah dapat penawaran pendanaan dari ADB untuk net present value-nya sebesar US$ 430 juta untuk biaya tambahan kelistrikan kepada PLN. Karena pergantian PLTU Cirebon ini apapun PLTU-nya itu harus nantinya merupakan total dari EBT dan juga berikut transmisi yang harus dibangun," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan butuh biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar atau setara Rp 21 triliun (kurs Rp 16.200) untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1. Pelaksanaannya dilakukan lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

"Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 MW, akan membutuhkan biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun ke depan," terang Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Jumat (19/4).

Sri Mulyani menyebut pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat menyelamatkan 28,5 juta ton CO2e. Investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon ini diakui sangatlah besar.

(ily/rrd)

JAKARTA, iNews.id - Anjing liar di Bali akan ditangkap dan disuntik mati apabila tidak ada yang mengadopsi dalam 2 pekan. Keputusan ini setelah audiensi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PHDI) dengan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Kepala Dinas Kesehatan Bali dan Kabid Kesehatan Provinsi Bali pada 30 September lalu.

Dikutip dari akun Instagram @PDHI_Bali, ada lima poin yang dihasilkan dari pertemuan tersebut. Pertama, Pj Gubernur Bali sangat mengapresiasi audiensi dengan PDHI, informasi yang jelas, berguna untuk menurunkan kebijakan-kebijakan yang tepat terkait penanggulangan rabies. Kedua, Pj Gubernur akan mengambil langkah-langkah yang cepat untuk mengumpulkan semua pejabat terkait, seperti Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satpol PP Bali, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali, Kepolisian, MDA, Karantina, PDHI Bali dan lainnya.

"Ketiga akan mengambil tindakan yang tegas bagi anjing-anjing liar untuk dipindahkan ke tempat yang tepat. Selama 2 minggu. Kalau tidak ada yang merasa memiliki/tidak ada mengadopsi akan diambil tidakkan eutanasia humanis," tulis PDHI_Bali dikutip dari laman instagramnya, Senin (14/10/2024).

Keempat akan lebih mengoptimalkan penerapan Perda Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies. Kelima, merevisi isi perda terkait lalu lintas anjing keluar/masuk Bali, salah satunya boleh masuk dengan persyaratan yang ketat.

Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di media sosial. Bahkan menjadi perbincangan warga Bali. 

"Bapak, ibu, apa harus seperti ini kebijakannya? Kenapa tidak dananya dibuat untuk memberikan subsidi atau steril gratis di tiap Puskeswan yg ada di Bali agar lebih manusiawi," tulis @tio_russ.

"Bali punya Universitas Udayana dengan fakultas jedokteran hewannya. Kenapa tidak menempatkan mahasiswa² dan yg sudah lulus bertugas di Puskeswan untuk mensteril anjing² Bali. Saya yakin masyarakat jauh lebih setuju diberikan steril murah atau gratis daripada melihat anjing² jalanan dibunuh," tulisnya lagi.

"Gimana kalo pejabat ga jelas aja yg disuntik mati? Yang bisanya cm buang2 anggaran negara buat nggaji dia," tulis angrita.ws.

"Aduh kalau seegois ini manusia apakah semesta tidak akn marah? Mereka diciptakan ada fungsinya sama seperti manusia. Mendengar melihat hal semacam ini bagaimana kita sebagai pecinta hewan terutama anjing harus bersikap? Hewan tidak punya kesejahteraan sedikitpun di indonesia ini," tulis @pr3m.24

"Omg....karma is real," tulis @tinatandun88

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Pemerintah tengah menyusun peta jalan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sebanyak 13 PLTU direncanakan dipensiunkan dini dengan berbagai pertimbangan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana, mengatakan saat ini pemensiunan dini pembangkit batubara masih berpedoman pada regulasi yang ada yakni Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Pertimbangan pemerintah untuk memensiunkan PLTU berada pada regulasi tersebut.

"Di situ kan (Perpres 112 Tahun 2022) ada beberapa kriteria yang diatur misalnya umurnya, kemudian kinerjanya, efisiensinya, produktivitas. Jadi itu dilihat kita mendaftar dari umur, dari kinerja, dari emisinya semua, jadi kita udah ada daftarnya tuh yang 13 PLTU itu," ujar Dadan dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Kamis (22/8/2024).

Dadan kemudian menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus mencari dukungan untuk memensiunkan dini PLTU yang sesuai kriteria. Hal ini agar pemensiunan tidak menimbulkan gejolak seperti kenaikan biaya pokok penyediaan listrik (BPP) dan kekurangan pasokan listrik.

Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak diperlukan termasuk dari negara-negara karena status program pemensiunan sebagai komitmen bersama. "Ini komitmen bersama ya, dukungan. Jadi mana support-nya dari negara maju, dari luar, yang bisa membuat kita bisa menjalankannya itu menjadi lebih sesuai dengan kemampuan kita," lanjutnya.

Dadan tidak mengungkap nama 13 PLTU yang bakal dipensiunkan, dia juga tidak menjelaskan kapan 13 PLTU tersebut dipensiunkan.

Namun dalam pelaksanaannya, Dadan mengatakan pemerintah tetap mengacu kepada Perpres 112/2022 dan pertimbangan keekonomian PLTU itu sendiri.

"13 PLTU dengan total kapasitas 4,8 GW seluruhnya milik PLN, saat ini kita belum menentukan ini harus dipensiun dininya kapan? Itu belum. Karena itu nanti basisnya kepada keekonomian," ujar dia.

Sebagai informasi, program pensiun dini PLTU bertujuan untuk mempercepat transisi energi dari sumber daya fosil, khususnya batu bara, menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Dengan melakukan pensiun dini pada PLTU, pemerintah berharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Implementasi program pensiun dini PLTU melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan listrik, dan lembaga keuangan.

Simak juga Video: KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi PLTU di Sumbagsel

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengungkapkan rencana menyuntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten. Selain menekan polusi rencana tersebut untuk ekosistem kendaraan listrik.

"Jadi kita bahas kemarin, kita akan bawa ke rapat bahwa Suralaya, kita harus menutup yang satu ini. Jika kita menutup Suralaya, saya pikir bagian dari transisi energi yang adil," ujar Luhut saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/8/2024).

Luhut juga menekankan penghentian PLTU Suralaya ini harus usianya yang sudah sangat tua yaitu lebih dari 40 tahun. "PLTU itu kita mau rapatin, nanti yang Suralaya itu kan sudah banyak polusinya ya. Dan sudah lebih 40 tahun," tegasnya.

Baca Juga: Luhut Tanggapi Soal Kabar Reshuffle Kabinet, Ini Katanya

Ia menambahkan, selain menutup PLTU Suralaya, pemerintah juga akan terus menggalakkan penggunaan kendaraan listrik hingga penerapan kebijakan ganjil genap.

"Jadi, kita pengen exercise, kita pengen kaji. Kalau bisa kita tutup, supaya mengurangi polusi Jakarta. Di samping tadi, mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV untuk lebih banyak area," urainya.

"Dan jadi seperti ganjil genap, mungkin kita lagi exercise juga. Untuk supaya, itu nanti boleh motor EV dengan mobil EV secara bertahap. Dan kemudian low sulfur, minyak."

Baca Juga: Luhut Salahkan Kemenkeu Soal Investasi Migas yang Seret Selama 30 Tahun Terakhir

Sebagai informasi, PLTU Suralaya memiliki 7 unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang 3.440 Megawatt (MW). Sebagai salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia, PLTU Suralaya memproduksi sekitar 50 persen dari total produksi PT Indonesia Power dan menyumbang 17 persen dari energi listrik kebutuhan Jawa-Madura-Bali.

Jakarta -

PLTU Suralaya di Cilegon, Banten akan disuntik mati. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah akan membahas penutupan PLTU Suralaya karena menimbulkan polusi.

Bicara mengenai PLTU Suralaya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pihaknya akan melihat masa operasi PLTU Suralaya tersebut. Diakuinya, emisi yang dihasilkan PLTU Suralaya berat.

"Kita lihat lah masa operasinya sudah berapa lama, kemudian ya saya sendiri kan pernah terbang dari di atas wilayah itu kan memang berat tuh emisinya di daerah sana, daerah Cilegon, banyak industri, kemudian pembangkitnya juga gede," ungkapnya di JCC Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Arifin mengatakan, energi baru direncanakan akan masuk. Namun, Arifin menyebut, jika melihat potensi energi baru di Jawa tidak memungkinan untuk mencukup kebutuhan energi di Jawa.

Oleh karena itu, perlu didukung sambungan transmisi ke Sumatera. Menurutnya, sambungan itu akan dilakukan secara bertahap.

"Nah jawa ini kalau kita lihat potensi-potensi energi-energi barunya nggak mungkin, nggak cukup untuk bisa di-support makanya harus ada sambungan dari Sumatera nanti ke depan, tapi itu kan kita harus lakukan bertahap. Jadi kalau nggak infrastruktur transmisi ya nggak akan bisa masuk energi-energi baru ini," ujarnya.

Sementara, Luhut mengatakan, penutupan PLTU tersebut akan mampu mengurangi polusi di DKI Jakarta. Di samping itu, pemerintah juga terus mendorong ekosistem kendaraan listrik hingga kebijakan ganjil genap.

"Kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi Jakarta, di samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV," tutur Luhut.

(acd/rrd)

Jakarta -

Suzuki Ignis disuntik mati di Indonesia. Ignis sebelumnya sudah tujuh tahun mengisi pasar otomotif Indonesia.

Suzuki tak lagi menjual Ignis di Indonesia. City car yang meluncur perdana di Tanah Air pada tahun 2017 itu sudah resmi disuntik mati. Sinyal Suzuki menyuntik mati Ignis terlihat saat city car itu absen di situs resminya.

Kini di situs resmi Suzuki hanya ada Jimny, Ertiga, Ertiga Hybrid, XL7 Hybrid, Grand Vitara, Baleno, S-Presso dan APV Arena, dan Carry Pick-up.

"Iya, Ignis sudah di-discontinue dari market Indonesia," ungkap Direktur Pemasaran 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Harold Donnel saat dikonfirmasi detikOto, Rabu (10/7/2024).

Harold menjelaskan keputusan itu merupakan bagian dari rencana perusahaan yang mulai fokus ke kendaraan elektrifikasi.

"Alasannya, sesuai dengan rencana korporasi kami yang secara bertahap akan lebih fokus ke produk terelektrifikasi seperti XL7 hybrid dan Ertiga hybrid. Serta memperkuat keberadaan model-model buatan dalam negeri," lanjut Harold.

Adapun kalau melihat dari data distribusi wholesales yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penurunan penjualan Ignis sudah terlihat sejak tahun 2019. Sebagai informasi, pada tahun pertamanya distribusi Ignis mencapai 14.157 unit.

Selanjutnya pada tahun 2018, Suzuki mendistribusikan Ignis sebanyak 13.802 unit. Pada tahun 2019, distribusinya merosot tajam hanya menjadi 5.138 unit. Penurunan masih berlanjut setahun setelahnya. Sepanjang 2020, distribusi Suzuki Ignis hanya mencapai 1.893 unit. Tahun 2021, kondisinya memulih sedikit. Ada 1.932 unit Ignis yang didistribusi ke dealer-dealer Suzuki.

Varian Ignis pun juga mulai berkurang. Pada tahun 2022, varian Ignis yang sebelumnya ada empat tersisa tiga. Kemudian pada tahun 2023 varian semakin berkurang jadi dua. Terakhir pada tahun 2024, Ignis hanya tersedia dalam satu varian. Adapun pada tahun 2024, distribusi Ignis hanya 369 unit dari Januari hingga Mei.

Sayonara Suzuki Ignis!

Lihat juga Video: Tak Hanya di RI, Mitsubishi Mirage Juga Disuntik Mati di Jepang

[Gambas:Video 20detik]

(dry/rgr)

TOKYO - Honda telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan produksi semua moped sub 50cc mereka di Jepang, termasuk model ikonik Super Cub 50.

Seperti dilansir dari Rushlane, penghentian ini dikarenakan beberapa faktor, terutama peraturan emisi yang lebih ketat dan peralihan konsumen ke kendaraan listrik.

Pemerintah Jepang menerapkan standar emisi yang lebih ketat mulai tahun 2025.
Memasang catalytic converter pada moped sub 50cc akan menjadi proses yang mahal dan rumit.

Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga yang signifikan, membuat Super Cub 50 tidak lagi terjangkau.

Diperkirakan harga Super Cub 50 akan setara dengan mootor 125cc Honda jika memenuhi standar emisi.

Permintaan moped sub 50cc di Jepang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Konsumen beralih ke kendaraan listrik yang dianggap lebih ramah lingkungan dan hemat biaya.

Honda sendiri telah meluncurkan beberapa model skuter listrik di Jepang dan berencana untuk fokus pada pengembangan kendaraan listrik di masa depan.

Penghentian produksi akan memengaruhi seluruh moped sub 50cc Honda di Jepang, termasuk:

Super Cub 50
Super Cub 50 Pro
Cross Cub 50
Giorno 50

Penghentian produksi moped sub 50cc Honda di Jepang menandakan pergeseran dalam industri otomotif. Peraturan emisi yang lebih ketat dan popularitas kendaraan listrik mendorong produsen kendaraan untuk beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Meskipun Super Cub 50 merupakan model ikonik, Honda harus beradaptasi dengan tren dan fokus pada pengembangan kendaraan yang lebih berkelanjutan untuk masa depan.