REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerbitkan surat keterangan tak pernah sebagai terdakwa untuk Anies Rasyid Baswedan, Senin (26/8/2024). Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan, surat tersebut diterbitkan atas permintaan sebagai bagian dari persyaratan dalam pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta.

Djuyamto mengatakan, bukan cuma menerbitkan surat keterangan tak pernah sebagai terdakwa untuk Anies Baswedan. PN Jaksel, kata dia, juga menerbitkan surat yang sama untuk Andhika Perkasa yang dicalonkan sebagai gubernur (cagub) untuk Pilkada Jawa Tengah 2024.

“Surat keterangan tersebut, dikeluarkan atas nama pemohon Andhika Perkasa untuk syarat pencalonan sebagai gubernur Jawa Tengah. Dan atas nama pemohon Anies Rasyid Baswedan untuk pencalonan sebagai gubernur DKI Jakarta,” begitu kata Djuyamto dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).

Djuyamto menjelaskan, dalam surat keterangan tersebut, PN Jaksel bukan cuma menebalkan Anies Baswedan dan Andhika Perkasa sebagai warga negara yang tak pernah sebagai terdakwa. Namun juga ditebalkan dalam surat tersebut, bahwa keduanya, bukan warga negara yang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. “Bahwa surat keterangan tersebut, juga mengenai tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih,” ujar Djuyamto.

Selain itu, PN Jaksel juga menerbitkan surat keterangan yang menegaskan Anies Baswedan, dan Andhika Perkasa tak memiliki tanggungan utang pribadi, maupun atas badan usaha.

“Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang atas nama pribadi, maupun badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya,” begitu kata Djuyamto. Kata dia, surat keterangan untuk Anies Baswedan dan Andhika Perkasa tersebut, diterbitkan pada hari yang sama, pada saat keduanya juga melayangkan permohonan pada Senin (26/8/2024).

Anies Rasyid Baswedan, sampai saat ini belum pasti nasib politiknya untuk maju sebagai cagub dalam Pilkada Jakarta 2024. Sementara Andhika Perkasa, pada Senin (26/8/2024) sudah resmi diumumkan oleh Ketua Umum Megawati Sukarnoputri untuk menjadi cagub dari PDI Perjuangan dalam Pilkada 2024.

Mantan Panglima TNI tersebut, dipasangkan dengan Hendrar Prihardi sebagai cawagub, Andhika dan Hendrar adalah dua kader PDI Perjuangan, yang dalam Pilkada Jateng akan menghadapi pasangan rival Ahmad Luthfi-Gus Yasin usungan KIM Plus.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep ternyata telah mengurus pembuatan surat sebagai persyaratan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) 2024.

Kaesang mengurus surat-surat tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, jelang pendaftaran calon kepala daerah Pilkada Serentak 2024 yang akan dibuka pada 27 Agustus pekan depan.

"Betul Kaesang sudah mengurus surat keterangan belum pernah dipidana ke PN Jaksel. [Tujuannya untuk] persyaratan pencalonan sebagai wagub Jateng," ujar Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto kepada wartawan, Jumat (23/8/2024).

Djuyamto, yang juga merupakan hakim, menyebut permohonan Kaesang untuk mengurus surat-surat itu dimasukkan pada 20 Agustus 2024.

Terdapat tiga surat yang diurus Kaesang yakni Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terdakwa, Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dalam Daftar Pemilih serta Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang. Semuanya diterbitkan juga pada 20 Agustus 2024.

"Surat keterangan tersebut diterbitkan juga pada tanggal 20 Agustus," kata Djuyamto saat dimintai konfirmasi.

Diusung KIM Plus

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus memastikan untuk mengusung duet Komjen Pol Ahmad Luthfi dan Kaesang Pangarep dalam Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) 2024.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa langkah dari koalisi tersebut senada dengan pilihan politik yang dilakukan oleh Partai Nasdem yang terlebih dulu memberikan rekomendasi dukungan itu pada Senin (19/8/2024) sore.

“Kami [KIM Plus] akan mengusung pak Ahmad Luthfi dan mas Kaesang,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (19/8/2024) malam.

Lebih lanjut, Dasco menjabarkan kesamaan visi politik membuat mereka akan mengusung putra bungsu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkontestasi di Jawa Tengah.

Apalagi, katanya, NasDem yang merupakan bagian dari koalisi dan memastikan untu mengusung Ahmad Luthfi dan Kaesang pun sudah merupakan sinyal senada untuk pilihan dari KIM Plus.

“Ya, kita dengan Nasdem sama sama, Nasdem itu kan masuk di KIM sehingga shg apa yang dilakukan kawan kawan di NasDem sudah dikoordinasikan pada saat bang Surya Paloh bertemu pak Prabowo bertemu beberapa waktu yang lalu. Dan kelihatannya KIM Plus akan bersama-sama mengikuti skema yang sudah kita sepakati termasuk dengan NasDem untuk mengusung calon di Jateng,” katanya.

Batal Maju?

Meski demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini melalui putusan No.70/PUU-XII/2024 menolak gugatan soal syarat usai calon kepala daerah atau gubernur dan wakil gubernur. Dalam putusannya, MK menyatakan syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi saat penetapan pasangan calon peserta Pilkada oleh KPU.

Hal itu berbeda dengan putusan Mahkamah Agung (MA) No.23 P/HUM/2024 sebelumnya yang membatalkan ketentuan syarat usia calon gubernur dan wakilnya minimal 30 tahun, dan bupati/wali kota serta wakilnya minimal 25 tahun, ketika pendaftaran.

Melalui putusan MA, syarat usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati/wali kota dan wakilnya berlaku ketika dilantik, bukan saat pendaftaran. Putusan itu memuluskan jalan Kaesang maju di Pilkada, terutama setelah Baleg DPR memasukkan landasan hukum tersebut ke RUU Pilkada yang dikebut sehari pembahasannya.

Meski demikian, DPR gagal membawanya ke paripurna untuk disahkan, Kamis (22/8/2024), lantaran peserta sidang tidak memenuhi kuorum. Di sisi lain, terdapat penolakan publik yang mmasif terhadap RUU Pilkada sehingga terjadi demonstrasi di berbagai daerah termasuk di sekitar gedung DPR.

Pembatalan pengesahan RUU Pilkada menutup peluang Kaesang maju baik sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur pada Pilpres 2024 nanti.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep telah mengurus surat keterangan belum pernah dipidana ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Surat ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk menjadi bakal calon wakil gubernur (cawagub) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) 2024.

"Betul, Kaesang sudah mengurus surat keterangan belum pernah dipidana ke PN Jaksel," kata Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto kepada Kompas.com, Jumat (23/8/2023).

Djuyamto yang juga Hakim di PN Jakarta Selatan ini mengatakan, Kaesang mengurus tiga surat sekaligus untuk mengikuti kontestasi pilkada Jateng.

Ketiganya adalah surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang.

Seluruh surat untuk pencalonan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo itu diurus pada Selasa (20/8/2024).

"Persyaratan pencalonan sebagai wagub Jateng, permohonan dimasukkan tanggal 20 Agustus," kata Djuyamto.

Sebagai informasi, surat diurus Kaesang bertepatan dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam pertimbangan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Anthony Lee dan Fahrur Rozi itu, Kaesang dipastikan tidak bisa maju dalam kontestasi pilkada lantaran belum cukup umur.

Namun, sehari setelahnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menganulir putusan MK dengan revisi UU Pilkada. DPR menggenakan tafsir hukum yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) belum lama ini.

Melalui putusan nomor 24 P/HUM/2024, MA mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung dalam Peraturan KPU (PKPU) saat penetapan pasangan calon, menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih.

MA menilai bahwa PKPU itu melanggar UU Pilkada. Putusan kontroversial MA dikaitkan dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh Ketua Umum PSI yang mulai digadang-gadang maju Pilkada 2024.

Seandainya menggunakan PKPU sebelum dibatalkan MA, putra bungsu Presiden Jokowi itu tidak memenuhi syarat maju menjadi gubernur atau calon gubernur karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September 2024 mendatang.

Sementara itu, dengan putusan MA, Kaesang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir pasti dilakukan pada 2025, setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak.

Namun demikian, revisi UU Pilkada batal disahkan lantaran rapat paripurna DPR RI yang digelar Kamis (22/8/2024) tidak kuorum. Selain itu, dikebutnya RUU Pilkada ini juga ditentang masyarakat dengan menggelar berbagai aksi penolakan lantaran dianggap hanya demi kepentingan satu kelompok.

Di sisi lain, KPU telah menegaskan bahwa pendaftaran kepala daerah mengikuti putusan MK terbaru. Adapun Kaesang telah dideklarasikan maju oleh Partai Nasdem pada Pilkada Jawa Tengah 2024 berpasangan dengan pensiunan Polri Ahmad Luthfi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyebut, pandangan bahwa PDI-P menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya spekulasi belaka.

Zaenur mengatakan, pihaknya justru mempertanyakan bahwa selama ini PDI-P seperti tidak "disentuh" KPK.

Oleh karenanya, anggapan KPK menarget partai banteng baru muncul setelah KPK gencar memeriksa sejumlah kader PDI-P, baik dalam kasus Harun Masiku maupun proyek jalur kereta.

"Apakah selama ini itu berarti KPK tidak menyentuh PDI-P karena PDI-P berada di dalam kekuasaan?" ujar Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Zaenur mengatakan, jika memang pihak PDI-P merasa penindakan oleh KPK janggal, mereka bisa menempuh jalur hukum yang tersedia.

Misalnya, pihak PDI-P bisa menempuh praperadilan ke Pengadilan Negeri atau melapor ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Menurut Zaenur, tidak ada artinya berpolemik di media massa karena tidak akan berakhir.

"Jika kader-kader PDI-P menganggap bahwa KPK tidak sesuai prosedur gunakan upaya yang tersedia untuk men-challange KPK seperti upaya praperadilan," tutur Zaenur.

Sementara itu, bagi KPK, Zaenur menyarankan agar mengikuti prosedur hukum yang ada.

Lembaga antirasuah harus melakukan penindakan jika memang terdapat dugaan korupsi.

Hal ini penting dilakukan untuk menepis anggapan KPK bertindak politis seperti mengincar PDI-P.

"Baru ditargetkan sekarang? Padahal kemungkinan terjadi berbagai persoalan korupsi juga dari dulu. Jadi itu persoalan politik," ujar Zaenur.

"Nah oleh karena itu untuk menghindari itu semua, tuduhan-tuduhan, prasangka-prasangka atau anggapan maka semua kembalikan kepada prosedur hukumnya," tambah dia.

Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir KPK gencar mencari Harun Masiku yang tengah buron. Harun merupakan mantan kader PDI-P yang menjadi tersangka suap.

Penyidik memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dan beberapa orang do lingkaran partai banting itu.

Belakangan, KPK menyatakan membuka peluang menerapkan pasal obstruction of justice setelah memeriksa istri terpidana kasus Harun Masiku, Saiful Bahri bernama Dona Berisa.

Selain itu, KPK juga memanggil Hasto sebagai saksi dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.

Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai konsultan. Namun, ia belum memenuhi panggilan itu karena berhalangan.

Meski demikian, penyidik telah memeriksa Wakil Sekjen PDI-P Yoseph Adhie pada Kamis (18/7/2024).

Dalam beberapa kesempatan, pihak PDI-P menuding kasus Harun Masiku selalu muncul ketika PDI-P mengkritik kekuasaan.

Namun, KPK menyatakan tidak menargetkan pihak tertentu dan hanya berdasar pada alat bukti yang ada.

"Apakah KPK menarget HK (Hasto Kristiyanto)? Tentunya pemanggilan saksi tidak mungkin tidak ada kaitannya (dengan kasus yang sedang diselidiki),” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan dua kasus korupsi yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjadi artikel populer di Kompas.com, Minggu (21/7/2024).

Artikel populer selanjutnya terkait Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita atas meninggalnya Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong.

Pemberitaan populer lainnya mengenai berderet sanksi yang dialamatkan kepada aktivis Nahdlatul Ulama (NU) yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Dua Kasus Korupsi yang Seret Hasto Kristiyanto: Harun Masiku dan Proyek Jalur Kereta di DJKA

Nama Sekjen PDI-P Hasto Krsitiyanto terseret dalam dua kasus dugaan korupsi yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada 10 Juni lalu, Hasto dipanggil KPK sebagai saksi dugaan suap eks kader PDI-P Harun Masiku ke anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang sampai saat ini masih buron.

Beberapa bulan terakhir, KPK memang kian gencar mencari keberadaan Harun. Hal itu ditunjukkan dengan memanggil sejumlah saksi yang diduga mengetahui persembunyian Harun.

Setelah mengantongi beberapa informasi, penyidik pun memanggil Hasto. Namun, pemeriksaannya saat itu belum masuk pokok perkara karena Hasto ribut dengan penyidik.

Hasto tidak terima staf yang menemaninya ke KPK digeledah. Tiga buah handphone, kartu ATM, dan buku catatan pun disita penyidik.

"(Kusnadi dipanggil) katanya untuk bertemu dengan saya, tapi kemudian tasnya dan handphone-nya atas nama saya, itu disita," kata Hasto seusai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024) lalu.

Baca selengkapnya: Dua Kasus Korupsi yang Seret Hasto Kristiyanto: Harun Masiku dan Proyek Jalur Kereta di DJKA

2. Jokowi Ucapkan Duka atas Meninggalnya Pemimpin Tertinggi Vietnam Nguyen Phu Trong

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong.

“Saya merasakan duka yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Nguyen Phu Trong, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam,” tulis Presiden Jokowi dalam unggahan di akun X resminya, @jokowi, pada Minggu (21/7/2024).

Jokowi mengatakan, kontribusi Phu Trong dalam membentuk kemitraan strategis antara Vietnam dan Indonesia akan dikenang oleh generasi mendatang.

“Atas nama masyarakat Indonesia, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat Vietnam pada masa berduka ini,” tulis Jokowi.

Baca selengkapnya: Jokowi Ucapkan Duka atas Meninggalnya Pemimpin Tertinggi Vietnam Nguyen Phu Trong

3. Sanksi demi Sanksi Dialamatkan ke Aktivis NU yang Bertemu Presiden Israel

Sanksi demi sanksi dialamatkan kepada dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Zainul Maarif setelah ia bertemu Presiden Israel Isaac Herzog bersama 4 orang tokoh muda Nahdliyin lain baru-baru ini.

Terbaru, ia dinyatakan terbukti melanggar etik oleh Mahkamah Etik Pegawai Unusia pada 17 Juli 2024. Zainul menerima putusan tersebut dan langsung mengundurkan diri.

"Pernyataan mundur ini disampaikan secara tertulis oleh yang bersangkutan pada tanggal 19 Juli 2024," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Unusia Dwi Putri dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7/2024).

Dwi menyampaikan, dari sidang Mahkamah Etik Unusia, dapat disimpulkan aktivitas Zainul Maarif ke Israel merupakan undangan pribadi.

Para Pemimpin Barat Serukan kepada Israel untuk Lindungi Warga Sipil Artikel Kompas.id Undangan itu tak terkait dengan Unusia tetapi Zainul Maarif menggunakan atribut Unusia tanpa meminta dan mendapat persetujuan pimpinan Unusia.

"Kedua, tindakan dan perbuatan yang bersangkutan ke Israel tidak mewakili sikap Unusia dan justru bertolak-belakang," ucap Dwi.

Baca selengkapnya: Sanksi demi Sanksi Dialamatkan ke Aktivis NU yang Bertemu Presiden Israel