Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (Gapmmi) mengungkap sejumlah dampak penerbitan PP Kesehatan teranyar yang berisiko memukul industri pengolahan mamin hingga PHK massal.

Adapun, pemerintah baru-baru ini menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 terkait Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17/2023 tentang Kesehatan. Beleid ini bertujuan untuk menurunkan risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) yang bersumber dari konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL).

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan ada berbagai poin yang menjadi penghambat yaitu pemungutan cukai, pelarangan iklan, promosi, serta sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu, untuk produk-produk pangan olahan yang melebihi batas gula, garam, lemak.

"Menentukan batas maksimal gula, garam, lemak dalam produk pangan olahan saja, tentu tidak akan efektif menurunkan angka penyakit tidak menular, dikarenakan konsumsi gula, garam, lemak masyarakat, hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh produk pangan olahan," kata Adhi dalam siaran pers, dikutip Kamis (22/8/2024).

Adhi menuturkan bahwa pemungutan cukai dan pelarangan iklan dan promosi ini akan mengurangi ruang gerak pelaku usaha pangan olahan dalam menjalankan usaha dan menjangkau konsumensebagai target market dari produk-produknya.

Padahal, industri makanan minuman merupakan salah satu sektor strategis penopang ekonomi nasional dan penyumbang pendapatan domestik bruto (PDB) industri nonmigas sebesar 39,10% dan 6,55% terhadap PDB nasional pada 2023.

Terlebih, di tengah perlambatan pertumbuhan industri makanan minuman saat ini, industri makanan minuman akan makin sulit berkembang, kehilangan daya saing, serta berisiko untuk tutup beroperasi dan mengurangi lapangan pekerjaan atau PHK massal.

Dalam hal ini, pihaknya memang mendukung tujuan baik pemerintah untuk menciptakan Masyarakat Indonesia lebih sehat dengan mengurangi Penyakit Tidak Menular tersebut.

Namun, Gapmmi memandang bahwa Peraturan Pemerintah tersebut seolah membebankan seluruh permasalahan Penyakit Tidak Menular (PTM) kepada produsen pangan olahan semata.

Menurut dia, faktor risiko PTM disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi gaya hidup, kurangnya aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan ke dalam tubuh, pengelolaan stres serta pola konsumsi makanan dan minuman sehari-hari yang tidak seimbang.

"Kondisi gangguan kesehatan tidak berasal dari kekurangan atau kelebihan mengonsumsi jenis pangan tertentu sehingga bukan hanya berasal dari konsumsi pangan olahan saja," ujarnya.

Adhi mengutip kajian IPB tahun 2019 yang menyebutkan bahwa produk pangan olahan hanya menyumbang sebagian kecil dari konsumsi gula, garam, dan lemak masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap gula, garam dan lemak didominasi oleh Pangan Non-Olahan seperti kuliner dan makanan sehari-hari yang dimasak di rumah tangga sebesar 70%, sementara Pangan Olahan hanya sebesar 30%.

Lebih lanjut, Adhi menjelaskan bahwa penentuan satu batas maksimum gula, garam, dan lemak untuk berbagai kategori produk makanan dan minuman, akan sangat sulit diterapkan mengingat setiap produk memiliki karakteristik tertentu yang sangat bervariasi.

Sebagai produsen, dia menerangkan bahwa gula, garam, dan lemak memiliki fungsi teknologi dan formulasi pangan dimana produsen pangan olahan menggunakan gula, garam, dan lemak dalam produknya untuk berbagai tujuan dan alasan, termasuk rasa, tekstur, dan pengawetan.

Pembatasan kandungan gula, garam dan lemak tentu akan mempengaruhi fungsi teknologi dan formulasi pangan olahan. PP Kesehatan ini dalam salah satu pasalnya membatasi dan/atau melarang penggunakan zat/bahan yang berisiko menimbulkan penyakit tidak menular.

Dengan kata lain, dalam PP tersebut menilai gula, garam dan lemak termasuk ke dalam bahan yang beresiko menimbulkan penyakit tidak menular.

Pelarangan penggunaan gula, garam dan lemak dalam produksi pangan sangat tidak dimungkinkan, karena seperti dijelaskan di atas, ke tiga bahan tersebut memiliki fungsi teknologi dan formulasi pangan.

"Hampir tidak ada produk pangan yg tidak memiliki kandungan gula, garam dan lemak kecuali air mineral," imbuhnya.

Untuk itu, Gapmmi meminta Pemerintah agar dilakukan review secara menyeluruh terhadap PP No. 28/2024 ini dalam proses penerbitannya dilakukan secara komprehensif, dengan mengedepankan kajian risiko dan melibatkan stakeholder terkait, utamanya industri makanan minuman pangan olahan selaku pelaku utama serta pembina industri agar tujuan Nasional untuk masyarakat sehat dan juga industri Nasional yang berdaya saing dapat berjalan beriringan.

Dia juga meminta pemerintah mengutamakan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya konsumsi makanan dan minuman yang seimbang sesuai dengan kebutuhan setiap individu, istirahat dan aktivitas fisik yang cukup.

"Dengan demikian konsumen dapat memilih produk pangan yang dikonsumsi berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak sesuai dengan kebutuhannya," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah menilai tantangan sektor pertembakaun semakin berat ke depan. Diketahui, tembakau telah dibudidayakan di 15 provinsi yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, Bali, Madura, hingga Nusa Tenggara dengan luas area 228 ribu hektare (ha).

Selain sebagai bahan utama pembuatan rokok turunan tembakau juga digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, pangan hingga bioenergi.

Industri ini berhasil menyediakan lapangan pekerjaan dengan jumlah yang signifikan dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, industri tembakau telah berkontribusi kepada penerimaan negara ratusan triliun setiap tahun.

Namun demikian, lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) membawa dampak serius bagi Industri Hasil Tembakau (IHT) dan petani tembakau.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Tengah, Wisnu Brata, menilai bahwa penerbitan peraturan ini berpotensi mengancam keberlanjutan IHT.

Pasalnya, selama ini pelaku industri telah mendapatkan berbagai keterbatasan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. 

“Kalau begini, akan tercipta pengangguran yang semakin banyak,” kata Wisnu.dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (2/8/2024). Saat ini, diperkirakan total tenaga kerja yang diserap oleh Industri Hasil Tembakau atau IHT adalah sebanyak 5,98 juta orang, yang terdiri dari 4,28 juta pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan.

Jika menilik apa yang diamanatkan dalam PP 28 tahun 2024, Wisnu menilai sektor tembakau akan menerima pembatasan yang lebih besar lagi. Misalnya saja, larangan penjualan rokok eceran ataupun pelarangan penjualan dalam jarak 200 m dari institusi pendidikan.

Menurut dia, aturan ini jelas akan menghantam rantai pendapatan di sektor tembakau, terutama bagi para pedagang kecil karena akan mengalami penurunan pendapatan.

“Jika pedagang mengalami kerugian pasti dampaknya akan ke petani juga. Kalau penjualan turun, maka penyerapan tembakaunya juga turun. Industri terdampak, akhirnya terjadi PHK massal,” ucap Wisnu.

Wisnu menilai pemerintah salah membaca strategi karena selalu mengambil perspektif bahwa Indonesia menjadi negara pasar dari produk tembakau, bukan penghasil. 

Padahal, Wisnu menyatakan bahwa pemerintah sudah sepatutnya memposisikan negara sebagai penghasil produk tembakau. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan rantai tembakau di Indonesia mulai dari hulu sampai hilir.

Ia juga mengatakan bahwa luputnya pemerintah ini berimbas pada penyusunan kebijakan yang hanya berparadigma kepada pasar atau konsumen. Ketika sektor penghasil ini luput diakomodir, maka imbasnya akan menyasar sektor industri.“Kalau IHT semakin tertekan, maka akan tercipta pengangguran yang semakin banyak,” tegasnya.

Belum lagi, Wisnu juga menyoroti tertutupnya proses penyusunan aturan tersebut yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan di IHT. Wisnu menilai, beberapa masukan yang disampaikan industri maupun petani perihal aturan ini pun tidak pernah diakomodir.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Mei 2024 masih berada dalam zona ekspansif atau tumbuh, yaitu pada level 52,50, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan April 2024 yang berada di level 52,30. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, hanya satu subsektor yang mengalami kontraksi atau penurunan produksi, yakni industri pengolahan tembakau. Kontraksi industri pengolahan tembakau ini baru pertama kalinya terjadi pada Mei 2024 sejak IKI diluncurkan pada November 2022. Kontraksi ini disebabkan oleh penurunan komponen pada sisi produksi. Ini karena maraknya peredaran rokok ilegal di pasaran, terutama rokok ilegal impor.  

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menilai pemerintah semestinya memberikan edukasi yang menyeluruh untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia, .

Edukasi memiliki peran yang krusial terhadap upaya mengurangi prevalensi perokok. Hal ini karena setiap kebijakan yang tidak diimbangi dengan edukasi yang baik, maka tidak akan memiliki hasil yang maksimal.

“Untuk mengendalikan konsumsi rokok mestinya dilakukan edukasi. Kami keberatan dengan PP 28/2024 ini karena beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan, atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha,” kata Ketua Umum APARSI, Suhendro dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Sebagai informasi, data survei kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun.

Kelompok anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Sementara itu, data SKI 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).

Data Tobacco Enforcement and Reporting Movement (TERM) edisi Mei–Agustus 2023 menyebutkan, lebih dari dua pertiga kegiatan pemasaran produk tembakau diunggah di Instagram (68%), Facebook (16%) dan X (14%). Industri produk tembakau juga melakukan pemasaran dengan membuka gerai di berbagai festival musik dan olahraga untuk menarik perhatian anak muda.

APARSI, kata dia, mewakili seluruh pelaku usaha pasar rakyat menyatakan keberatan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah disahkan Presiden Jokowi. Sejumlah pasal terkait pelarangan penjualan produk tembakau dalam peraturan tersebut dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar.

Salah satu pasal yang akan diberlakukan yaitu larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain serta larangan menjual rokok secara eceran yang dinilai masih sangat rancu untuk diberlakukan.

Suhendro memaparkan, larangan terhadap produk tembakau yang ditegaskan dalam PP Kesehatan ini dikuatirkan dapat menekan pertumbuhan ekonomi pedagang pasar yang sampai saat ini masih baru bertumbuh dari imbas pandemi beberapa tahun sebelumnya.

Saat ini, total tenaga kerja yang diserap oleh Industri Hasil Tembakau atau IHT adalah sebanyak 5,98 juta orang, yang terdiri dari 4,28 juta pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, serta sisanya 1,7 juta bekerja di sektor perkebunan.

“Jika aturan ini diberlakukan, kami telah menghitung penurunan omzet usaha sebesar 20%-30%, bahkan sampai pada ancaman penutupan usaha karena komoditas ini menjadi penyumbang omzet terbesar bagi teman-teman pedagang pasar,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Mei 2024 masih berada dalam zona ekspansif atau tumbuh, yaitu pada level 52,50, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan April 2024 yang berada di level 52,30. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, hanya satu subsektor yang mengalami kontraksi atau penurunan produksi, yakni industri pengolahan tembakau. Kontraksi industri pengolahan tembakau ini baru pertama kalinya terjadi pada Mei 2024 sejak IKI diluncurkan pada November 2022. Kontraksi ini disebabkan oleh penurunan komponen pada sisi produksi. Ini karena maraknya peredaran rokok ilegal di pasaran, terutama rokok ilegal impor.  

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap industri hasil tembakau (IHT) atau rokok dan makanan minuman akan terdampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 sebagai aturan pelaksana UU 17/2024 tentang Kesehatan.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya mendukung beleid tersebut yang berupaya mengatur kesehatan masyarakat. Namun, tak dipungkiri kebijakan itu akan memberikan dampak ke produksi industri.

"Kami pasti dukung. Bahwa itu berdampak terhadap industri sudah pasti berdampak. Cuma sekarang kita bagaimana upayanya agar dampaknya itu terutama terhadap produksi itu minim," kata Febri di Kantor Kemenperin, Rabu (31/7/2024).

Pihaknya akan kembali berunding dengan industri agar dapat menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dan menggodok strategi industri agar tetap bertahan.

Dalam hal ini, dia menyoroti potensi penurunan produksi industri rokok dan makanan minuman pengolahan yang akan dibatasi kandungan gula, garam, dan lemak.

"Memang akan berdampak terhadap produksi. Kami akan concern di produksi nanti kita duduk bersama-sama lagi lah sama produsen," tuturnya.

Di samping itu, Febri menyebut kemungkinan beberapa industri sudah ada yang memgadu ke pihaknya meskipun belum sampai terdengar ke telinga nya. Dia memastikan Kemenperin akan mencarikan solusi untuk meminimalisir dampak negatif terhadap industri.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Yulia Astuti mengatakan aturan PP Kesehatan yang mengatur pengendalian GGL dan potensi pemberian cukai terhadap makanan minuman olahan tak langsung diterapkan.

"Terkait GGL memang di UU Kesehatan yang baru terkait pengendalian konsumsi GGL di pasal 194-195 memang tidak langsung berlaku, berlakunya terhitung setelah 2 tahun sejak penetapan batas maksimal kandungan GGL jadi gak langsung, jadi sudah itu ditetapkan baru itu diberlakukan GGL nya. Pada saat pembahasan ini kita selalu libatkan industri, terkait kandungan dan kemasan," pungkasnya.