Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 hari ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan tiga tantangan di sektor ekonomi yang harus diatasi Prabowo.

Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani mengatakan tantangan pertama yang dihadapi adalah tantangan fiskal yang mengalami tekanan. Menurutnya, belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada 2024 menyentuh angka Rp 3.613,1 triliun dan diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp 3.005,1 triliun. Artinya potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun akan menjadi penambah utang negara.

"Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo utang sekitar Rp 800 triliun tahun 2025. Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," kata Ajib dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Tantangan selanjutnya, yakni masih tingginya angka pengangguran. Dia menyebut tahun 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%. Dia menilai pencapaian investasi yang selalu over target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Bahkan terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) terus mengalami peningkatan. Hal ini menandakan investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terakhir, permasalahan yang harus dihadapi Prabowo yakni kemiskinan. Dia mendorong pemerintah baru harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

Dengan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan sustain apabila ingin memberantas kemiskinan.

Selain itu, daya beli masyarakat juga harus ditingkatkan. Data statistik tahun 2024 menunjukkan angka kemiskinan menyentuh 9,03% atau sekitar 25 juta orang. Di sisi lain, ada fakta menarik lain yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang.

"Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang," tambahnya.

Menurutnya, Prabowo sudah memahami permasalahan dan tantangan ke depannya berkaitan dengan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita, di mana dari delapan program unggulan, lima di antaranya tentang ekonomi. Meski begitu, dia menilai masih membutuhkan sebuah reformasi ekonomi struktural untuk bisa menjadi jalan keluarnya.

"Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur. Hal ini bisa tercapai, ketika jajaran kabinetnya mau dan mampu menterjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural tersebut," imbuh dia.

Kurang dari satu bulan lagi masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir, digantikan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ada banyak pekerjaan rumah (PR) besar menanti Prabowo, salah satunya mengejar target swasembada beras.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, pemerintah punya PR besar dalam menghadapi luas baku sawah yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Saat ini, diperkirakan luas baku sawah mencapai 7,4 juta hektare.

"Luas baku sawah kita 7,4 juta (hektare) dan tiap tahun menurun. Kenapa menurun? Dipakai buat pabrik, buat rumah. Kemudian penduduk kita naik terus," kata Sudaryono, ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, ada dua cara yang dapat dilakukan agar lahan cukup untuk memproduksi beras dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Cara tersebut antara lain intensifikasi dan ekstensifikasi.

Sudaryono menjelaskan, intensifikasi ini ialah bagaimana agar dalam 1 hektar lahan bisa dimaksimalkan produksinya. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemupukan, pompanisasi, hingga irigasi.

"Itu dengan harapan kita bisa swasembada beras. Contohnya intensifikasi apa? Lahannya sama, yang tadinya panen sekali, gimana caranya panen dua kali, gimana caranya panen tiga kali. Itu sudah kita lakukan. Dengan pompanisasi, dengan irigasi, dengan macam-macam," ujarnya.

Namun demikian, menurutnya intensifikasi saja tidak cukup. Dalam beberapa dekade ke depan, Sudaryono mengatakan perlu dilakukan ekstensifikasi atau cetak sawah. Ia menekankan, cetak sawah tidak harus dilakukan dengan membabat hutan.

"Cetak sawah itu sumbernya macam-macam. Ada yang lahannya milik rakyat, yang selama ini mungkin karena nggak ada irigasi, nggak ada air, tapi tanahnya itu dibiarin aja," kata dia.

Ia pun mencontohkan dengan lahan di Kalimantan Tengah. Katanya, di sana ada saluran irigasi di mana area sisi-sisinya belum dijadikan sawah. Luasannya sekitar 500 ribu hektar. Lalu cetak sawah juga bisa dilakukan di lahan rawa.

"Di Kalimantan Barat, di Sumatera Selatan, ada lahan rawa. Lahan rawa itu tergenang air, tinggal dibikin. Namanya cetak sawah, bikin drainasenya, airnya dikeluarkan, dibikin kering, ditanamkan padi. Itu juga namanya cetak sawah," ujar Sudaryono.

"Jadi jangan misleading seolah-olah kita kayak penjahat lingkungan terus main sikat-sikat aja. Nggak. Semua pasti ada kajianya. Itu satu hal yang harus digarisbawahi," tutupnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% di bawah kepemimpinannya. Bagaimana caranya?

Tim Ekonom Perbanas dan Chief Economist Bank Central Asia David Sumual mengatakan perlu sinergi bersama dan pembuatan blueprint terperinci sebagai landasan membuat kebijakan agar bisa mencapai angka tersebut. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi 8% tidak mungkin otomatis dicapai pada 2025.

"PR (pekerjaan rumah) kita supaya (ekonomi) bisa bertumbuh tinggi. Target pemerintah berikutnya kan bahkan sampai 8%, tentu saya yakin tidak akan tercapai di 2025, tapi pelan-pelan mudah-mudahan dengan sinergi bersama, kita bisa naik pelan-pelan ke arah 8%, (mulai dari) 5,5%, 6% dan seterusnya," kata David dalam sebuah diskusi di Hotel Mulia Jakarta, Jumat (27/9/2024).

"Ini tentu perlu sinergi, pemerintah perlu blueprint bagaimana step-stepnya bisa mencapai angka tersebut," tambahnya.

David menyebut Indonesia perlu investasi dari luar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Target tersebut tidak mungkin tercapai jika hanya mengandalkan domesticsaving atau tabungan domestik.

Hitung-hitungan David, kalau mau sampai pertumbuhan ekonomi 8% perlu investasi hingga US$ 650 miliar.

"Sekarang baru sekitar US$ 120 (miliar), jadi perlu empat kali lipat paling enggak kalau ke 8%. Kalau hanya ke 6% mungkin ya US$ 250-300 miliar investasi yang masuk itu sudah cukup," ucapnya.

PR lain untuk mendorong ekonomi Indonesia tumbuh 8% yakni perbaikan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang cukup tinggi. Hal itu menandakan perekonomian Indonesia terbilang 'boros' dan tidak efisien lantaran tingginya biaya investasi di dalam negeri.

"ICOR kita masih tinggi, dibandingkan negara-negara tetangga itu 3-4%, kita sekitaran 5,6. Jadi selisihnya sekitar 20-30% dengan negara emerging market lain," imbuhnya.