Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 hari ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan tiga tantangan di sektor ekonomi yang harus diatasi Prabowo.

Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani mengatakan tantangan pertama yang dihadapi adalah tantangan fiskal yang mengalami tekanan. Menurutnya, belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada 2024 menyentuh angka Rp 3.613,1 triliun dan diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp 3.005,1 triliun. Artinya potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun akan menjadi penambah utang negara.

"Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo utang sekitar Rp 800 triliun tahun 2025. Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," kata Ajib dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Tantangan selanjutnya, yakni masih tingginya angka pengangguran. Dia menyebut tahun 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%. Dia menilai pencapaian investasi yang selalu over target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Bahkan terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) terus mengalami peningkatan. Hal ini menandakan investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terakhir, permasalahan yang harus dihadapi Prabowo yakni kemiskinan. Dia mendorong pemerintah baru harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

Dengan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan sustain apabila ingin memberantas kemiskinan.

Selain itu, daya beli masyarakat juga harus ditingkatkan. Data statistik tahun 2024 menunjukkan angka kemiskinan menyentuh 9,03% atau sekitar 25 juta orang. Di sisi lain, ada fakta menarik lain yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang.

"Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang," tambahnya.

Menurutnya, Prabowo sudah memahami permasalahan dan tantangan ke depannya berkaitan dengan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita, di mana dari delapan program unggulan, lima di antaranya tentang ekonomi. Meski begitu, dia menilai masih membutuhkan sebuah reformasi ekonomi struktural untuk bisa menjadi jalan keluarnya.

"Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur. Hal ini bisa tercapai, ketika jajaran kabinetnya mau dan mampu menterjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural tersebut," imbuh dia.

Tahun ini Indonesia sudah menginjak usia yang ke-79 tahun. Dalam sejarahnya, sistem ekonomi di Indonesia sempat mengalami naik turun. Bahkan, sempat terjadi krisis ekonomi selama beberapa kali di Tanah Air.

Meski begitu, Indonesia akhirnya berhasil keluar dari krisis tersebut. Lalu, bagaimana perjalanan ekonomi Indonesia dari sebelum merdeka? Simak pembahasannya dalam artikel ini.

Sejarah Ekonomi di Indonesia Sebelum Kemerdekaan

Mengutip buku Sejarah Perekonomian Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, sebelum terbentuk menjadi sebuah negara yang berdaulat, awalnya Tanah Air terdiri dari berbagai kerajaan.

Nah, kerajaan ini yang dapat menggerakkan perekonomian dengan perdagangan dari luar maupun dalam negeri. Bahkan, Indonesia memiliki jalur perdagangan yang strategis sehingga dapat menguntungkan masyarakat.

Alhasil, banyak negara yang datang ke Indonesia untuk berdagang, salah satunya adalah Belanda. Kedatangan Belanda sempat dikira angin segar bagi masyarakat, tetapi semua itu berubah ketika muncul kebijakan pembangunan ekonomi yang bernama cultuurstelsel.

Sistem yang lebih dikenal dengan nama tanam paksa ini terjadi saat masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch pada 1830. Sayangnya, kebijakan cultuurstelsel hanya memperkaya orang-orang Belanda saja, sedangkan petani di Tanah Air malah menderita.

Sebab, cultuurstelsel dilakukan dengan cara memaksa para petani untuk memberikan tanah mereka, lalu menanam berbagai tanaman ekspor yang laku di pasar internasional.

Pada 1836, Van den Bosch juga berniat menjadikan pulau Jawa sebagai pusat eksportir produk pertanian. Tentu, semua keuntungan bakal dikantongi oleh Belanda.

Beberapa produk rempah-rempah yang laris manis diekspor mulai dari kopi, gula, tembakau, teh, lada, tebu, hingga kayu manis. Semua bahan-bahan itu dikirim dari wilayah di Indonesia.

Bagaimana dengan petani yang tidak memiliki tanah? Maka mereka harus bekerja tanpa upah di perkebunan negara selama 66 hari dalam setahun.

Saat itu, para petani juga memproses hasil taninya sendiri, sehingga tak hanya bahan mentah. Petani juga mengelola pabrik yang sebenarnya sudah dibangun oleh Belanda, lalu mereka mendapatkan bayaran dengan sistem fluktuasi harga jual di pasaran.

Sistem tanam paksa berlangsung cukup lama di Indonesia. Sampai pada 1870, cultuurstelsel akhirnya dihentikan oleh menteri jajahan Belanda, Engelbertus de Waal. Ia memprotes sistem tanam paksa karena menilai merugikan rakyat Tanah Air.

Ketika Jepang masuk ke Indonesia, mereka menerapkan berbagai macam kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Di sektor ekonomi, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang guna mendukung gerak maju Jepang dalam perang Pasifik.

Mengutip buku Sistem Ekonomi Indonesia karya Darwin Damanik, dkk, Jepang merombak struktur ekonomi Indonesia dan mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Tujuannya adalah demi menyokong kebutuhan tentara Jepang selama perang.

Adapun sejumlah kebijakan yang diterapkan Jepang yaitu:

• Memperluas wilayah persawahan agar produksi beras dapat meningkat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan perang.
• Menerapkan penanaman wajib tanaman untuk perang, yakni pohon kapas dan pohon jarak. Pohon kapas berfungsi untuk pakaian, sedangkan pohon jarak digunakan untuk bahan bakar pesawat dan pelumas senjata.
• Mengawasi kegiatan pertanian rakyat Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengendalikan harga hasil pertanian, khususnya beras.
• Mewajibkan penyerahan hasil pertanian sebesar 30% untuk pemerintah Jepang, 30% diserahkan ke lumbung desa, lalu sisanya milik petani.

Semua itu berlangsung sampai Jepang akhirnya mengalami kekalahan dan menyerah kepada sekutu. Hal itu dipicu peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945.

Setelah Indonesia menyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945, pemerintah mulai menata ulang sistem negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah menata ulang perekonomian agar segera pulih.

Demikian penjelasan mengenai sejarah sistem ekonomi Indonesia sebelum kemerdekaan. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan detikers!

Ekonom Senior Ingatkan Politisi soal Kondisi Ekonomi RI Seusai Pemilu 2024

Ekonom Senior Ingatkan Politisi soal Kondisi Ekonomi RI Seusai Pemilu 2024