GAYA bicaranya penuh semangat, berapi-api, menggelegar, dan energik. Itulah gaya pidato Prabowo Subianto seusai pengucapan sumpah dan janji sebagai presiden periode 2024-2029 bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, dalam sidang paripurna MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.
?
Pidato perdananya tanpa teks selama 58 menit. Sepanjang pidato Presiden Ke-8 RI Prabowo Subianto berkali-kali mendapat tepuk tangan meriah hingga standing applause berkali-kali dari peserta sidang paripurna MPR.

Kemeriahan juga tak hanya di gedung parlemen Senayan. Di sejumlah tempat yang digelar nobar alias nonton bareng atau di kedai-kedai pinggir jalan, warga sependapat dengan apa yang disampaikan mantan Danjen Kopassus itu. "Mantap, pidatonya menggebu-gebu, seperti Presiden Sukarno," ujar seorang warga di Cikampek, Karawang, Jawa Barat.

Secara substansi Ketua DPR RI Puan Maharani menilai apa yang disampaikan Prabowo ekuivalen dengan ajakan Presiden Pertama RI Sukarno. “Membangun Indonesia itu harus bergotong royong, seperti yang disampaikan Bung Karno dan tadi disampaikan juga oleh Pak Prabowo,” ujar Puan.

Dalam pidatonya hampir satu jam itu, setidaknya lima poin yang ditegaskan Prabowo, yakni mendukung kemerdekaan Palestina, bahaya korupsi, swasembada pangan, persatuan dan demokrasi, serta penghapusan kemiskinan.

Prabowo sudah resmi memimpin 280 juta rakyat Indonesia. Rakyat bisa melihat visi dan misinya sebagai pemimpin dalam pidato perdananya yang dihadiri sebanyak 33 kepala negara itu. Pidato Prabowo tak jauh dari apa yang tertulis dalam bukunya, yakni Paradoks Indonesia. Buku itu diluncurkan bertepatan dengan deklarasi dukungan Koalisi Buruh Jakarta kepada pasangan calon gubernur dan wakilnya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Sabtu, 1 April 2017.

Buku setebal 184 halaman itu sudah memasuki edisi cetakan ketiga pada 2022. Dalam buku itu Prabowo mengutarakan kegalauannya pada dua hal, pertama ekonomi Indonesia yang dikuasai segelintir kalangan, bahkan mengalir deras ke luar negeri. Sistem ekonomi Indonesia menyimpang dari amanat Pasal 33 UUD 1945. "Yang menikmati ekonomi hanya 1% rakyat," tandasnya.

Kedua, demokrasi dikuasai pemodal besar. Para pemodal bisa membeli suara rakyat sehingga marak politik uang. "Jika demokrasi dikuasai oleh pemodal besar, sangat kecil kemungkinan negara Indonesia memiliki lapis kepemimppinan yang dapat berdiri tegak dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat," ujarnya.

Kini, Prabowo berhadapan langsung dengan paradoks yang pernah ditulisnya. Tak ada yang sulit baginya untuk untuk menciptakan perubahan. Modal politik 58,59% hasil Pemilu 2024 memberikan legitimasi kepada Prabowo-Gibran untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk melawan paradoks yang menyelimuti Republik ini.

Belum lagi dukungan politik dari Koalisi Indonesia Maju Plus (Partai NasDem, PKS, dan PKB) yang bisa membuat pemerintahan Prabowo 'menyala' di parlemen. Dari 580 anggota DPR RI periode 2024-2029, 470 anggota di antaranya berada dalam gerbong KIM Plus. Hanya PDIP yang ditinggalkan dalam gerbong besar di Senayan itu.

Penguasaan mayoritas Prabowo di parlemen bak pisau bermata dua. Di satu sisi efektif untuk pengambilan keputusan, tetapi di sisi lain bisa mendatangkan mudarat apabila ketuk palu di parlemen tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Era pemerintahan Jokowi yang kedua, misalnya, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditolak publik karena akan melemahkan lembaga antirasuah tetap berjalan dengan mulus dan secepat kilat. Akibatnya, KPK babak belur, penuh drama, dan tidak lagi menjadi kebanggaan rakyat dalam memerangi korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Prabowo tak mudah melawan paradoks yang ditulisnya. Paradoks yang selalu dikumandangkan sejak ikut kontestasi pada Pemilu 2019. Politik akomodasi dengan dalih gotong royong membuat kabinet tambun, yakni 48 kementerian yang terdiri dari tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis, akan melahirkan kerumitan dalam mengorkestrasi para pembantunya.

Jumlah kementerian era Prabowo melompat dari era Jokowi yang berjumlah 34 kementerian. Kabinet Merah-Putih yang gemuk dengan sejumlah kementerian yang dipecah-pecah membutuhkan waktu untuk koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi. Belum lagi pembengkakan kabinet itu akan berkonsekuensi pada ledakan anggaran.

Dengan kondisi itu, berat rasanya Prabowo bisa lekas melenyapkan paradoks Indonesia. Namun, kata Norman Schwarzkopf, jenderal Amerika Serikat (1934-2012), kepemimpinan ialah kombinasi yang kuat dari strategi dan karakter.

Kita tunggu strategi dan kepemimpinan yang berkarakter dari Prabowo, jenderal purnawirawan mantan pasukan elite. Tabik!

Jakarta -

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 hari ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan tiga tantangan di sektor ekonomi yang harus diatasi Prabowo.

Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani mengatakan tantangan pertama yang dihadapi adalah tantangan fiskal yang mengalami tekanan. Menurutnya, belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada 2024 menyentuh angka Rp 3.613,1 triliun dan diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp 3.005,1 triliun. Artinya potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun akan menjadi penambah utang negara.

"Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo utang sekitar Rp 800 triliun tahun 2025. Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," kata Ajib dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Tantangan selanjutnya, yakni masih tingginya angka pengangguran. Dia menyebut tahun 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%. Dia menilai pencapaian investasi yang selalu over target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Bahkan terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) terus mengalami peningkatan. Hal ini menandakan investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terakhir, permasalahan yang harus dihadapi Prabowo yakni kemiskinan. Dia mendorong pemerintah baru harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

Dengan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan sustain apabila ingin memberantas kemiskinan.

Selain itu, daya beli masyarakat juga harus ditingkatkan. Data statistik tahun 2024 menunjukkan angka kemiskinan menyentuh 9,03% atau sekitar 25 juta orang. Di sisi lain, ada fakta menarik lain yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang.

"Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang," tambahnya.

Menurutnya, Prabowo sudah memahami permasalahan dan tantangan ke depannya berkaitan dengan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita, di mana dari delapan program unggulan, lima di antaranya tentang ekonomi. Meski begitu, dia menilai masih membutuhkan sebuah reformasi ekonomi struktural untuk bisa menjadi jalan keluarnya.

"Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur. Hal ini bisa tercapai, ketika jajaran kabinetnya mau dan mampu menterjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural tersebut," imbuh dia.

(kil/kil)

Dalam sistem demokrasi modern, hak setiap individu untuk memilih dan dipilih merupakan fondasi yang tak tergoyahkan. Namun, fenomena dinasti politik masih sering kita jumpai di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dinasti politik merujuk pada situasi di mana kekuasaan politik oleh keluarga tertentu secara turun-temurun. Meskipun undang-undang tidak secara eksplisit melarang hal ini, praktik tersebut sering kali bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sehat dan merata.

Sejatinya, dinasti politik identik dengan penurunan kualitas demokrasi. Mengapa demikian? Karena dalam dinasti politik, terjadi monopoli kekuasaan yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu untuk berpartisipasi dalam politik.

Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang seharusnya memberi ruang kepada semua lapisan masyarakat untuk berkontribusi. Dalam konteks ini, dinasti politik tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial yang menjadi dasar dari hak asasi manusia.

Lebih jauh lagi, dinasti politik dapat menciptakan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ketika satu keluarga memegang kendali politik untuk waktu yang lama, peluang terjadinya nepotisme, korupsi, dan kolusi sangat besar. Hal ini bukan hanya merugikan masyarakat luas, tetapi juga melemahkan institusi-institusi demokrasi yang seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan.

Sebagai contoh, banyak pejabat publik di Indonesia yang terlibat dalam skandal korupsi akibat praktik-praktik dinasti politik. Situasi ini semakin sulit oleh relasi kekeluargaan yang kuat, sehingga sulit bagi penegak hukum untuk bertindak independen. Ketidakadilan ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia yang mengutamakan keadilan dan transparansi dalam pemerintahan.

Selain itu, dinasti politik dapat menghalangi munculnya pemimpin baru yang potensial. Dominasi satu keluarga dalam politik membatasi kesempatan bagi individu lain untuk tampil dan berkontribusi. Hal ini menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat dan inovatif, yang pada akhirnya berdampak negatif pada perkembangan suatu negara. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu berhak memiliki kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam politik.

Dinasti politik bukanlah suatu hak yang bisa diwariskan seperti hak milik pribadi. Politik adalah domain publik yang harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen untuk melayani masyarakat. Ketika politik dijadikan arena kekuasaan yang diwariskan turun-temurun, esensi demokrasi itu sendiri menjadi ternodai.

Untuk menghadapi fenomena ini, diperlukan kesadaran kolektif dari masyarakat untuk menolak praktik-praktik dinasti politik. Edukasi politik yang baik dan peningkatan partisipasi publik dalam proses politik dapat menjadi solusi jangka panjang. Selain itu, peraturan dan kebijakan yang tegas harus ditegakkan untuk mencegah monopoli kekuasaan oleh keluarga tertentu. Reformasi sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel harus menjadi prioritas untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam politik.

Untuk mencegah meluasnya dinasti politik, reformasi harus diterapkan secara menyeluruh. Reformasi ini perlu dimulai dengan aturan pemilihan yang lebih ketat, termasuk pembatasan masa jabatan dan pengetatan syarat calon dari keluarga yang sama. Dengan regulasi yang jelas, peluang bagi keluarga untuk memonopoli kekuasaan dapat diminimalisir. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan aturan tersebut ditegakkan tanpa diskriminasi.

Selain regulasi, pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting. Kesadaran politik yang baik akan membuat masyarakat lebih kritis dalam memilih pemimpin. Edukasi politik bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, diskusi publik, dan kampanye yang mendorong pemilih untuk memilih berdasarkan kompetensi dan integritas calon, bukan hubungan keluarga. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami pentingnya memilih pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan positif.

Peran media juga sangat penting dalam menghapus dinasti politik. Media memiliki kekuatan untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya dinasti politik serta pentingnya memilih pemimpin yang kompeten dan bersih. Media juga harus berperan aktif dalam mengawasi proses politik, termasuk mengungkap praktik-praktik kecurangan dan nepotisme. Dengan media yang bebas dan independen, kontrol sosial terhadap praktik dinasti politik dapat lebih efektif.

Selain itu, partai politik juga harus berperan dalam menghapus dinasti politik. Partai politik seharusnya menjadi wadah bagi individu kompeten untuk berkontribusi dalam politik, tanpa diskriminasi berdasarkan hubungan keluarga. Partai politik harus menerapkan seleksi calon yang ketat berdasarkan meritokrasi, bukan hubungan kekerabatan. Dengan partai politik yang lebih demokratis, peluang munculnya pemimpin-pemimpin baru yang berkualitas.

Menghapus dinasti politik memerlukan upaya terintegrasi dari berbagai pihak. Regulasi yang ketat, pendidikan politik yang baik, peran aktif media, dan partai politik yang demokratis adalah langkah-langkah penting yang harus diambil. Dengan usaha bersama, kita dapat membangun sistem politik yang lebih adil dan transparan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memimpin, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi yang sejati.

Dinasti politik adalah praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Demokrasi yang sehat harus memberikan ruang bagi setiap individu untuk berpartisipasi dan berkontribusi tanpa adanya monopoli oleh satu keluarga. Dengan menolak dinasti politik, kita bisa membangun sistem politik yang lebih adil, transparan, dan inklusif, di mana hak setiap individu untuk memilih dan dipilih benar-benar dihormati dan dijunjung tinggi.