Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada para menterinya untuk tak ragu menghubungi dirinya bila ada masalah. Dia menegaskan dirinya terbuka untuk menerima komunikasi langsung dari para jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Hal ini dipaparkan Prabowo saat melakukan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Sidang kabinet dilakukan untuk mempersiapkan program kerja pemerintah saat Prabowo melakukan lawatan ke beberapa negara akhir pekan ini.

"Jangan ragu-ragu bila ada masalah apapun, kalau saudara sampaikan ke Menko tapi masih ingin ada kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu hubungi saya, jangan ragu telepon saya, saya terbuka," tegas Prabowo kepada para menterinya, dalam rapat yang diadakan Rabu (6/11/2024).

Prabowo menegaskan sudah saatnya kabinet meninggalkan hal-hal yang protokoler dan feodal. Baik dirinya dan para menteri sama-sama mengabdi kepada rakyat, jajaran pemerintah menurutnya merupakan kolega.

"Saudara boleh telpon langsung. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang protokoler dan feodal, kita ini adalah kolega dan mengabdi bersama ke rakyat," sebut Prabowo.

"Saya pemimpin dari tim kita secara mandataris dari rakyat, tapi kita adalah sama dalam kewajiban dan tanggung jawab ke rakyat," sebutnya.

JAKARTA, investor.id – Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta Pramono-Rano menjanjikan kenaikan insentif untuk RT, RW, Jumantik, dasawisma dan guru honorer. Kenaikan insentif ini merupakan bagian dari program Pramono-Rano dalam upaya mengentaskan kemiskinan. 

“Untuk RT, RW, juru pemantau jentik (jumantik) dan dasawisma kami akan berikan insentif yang lebih dari sekarang,” tuturnya saat menyampaikan program dalam debat kedua Cagub dan Cawagub DKI Jakarta, Minggu (27/10/2024)

Pramono menjelaskan, insentif RT yang semula sebesar Rp 2 juta akan dinaikkan menjadi Rp 4 juta, sedangkan Insentif RW yang semula Rp 2,5 juta menjadi Rp 5 juta. Adapun jumantik dan dasawisma yang semula mendapat insentif Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta.

Pramono pun memberikan perhatian kepada guru honorer di Jakarta dengan menaikkan upahnya. “Kepada guru honorer Jakarta saat ini yang rata-rata menerima Rp 2 juta maka akan kami beri UMR Rp 5 juta,” imbuh Pramono. 

Selain itu, Pramono-Rano pun akan menjanjikan membuka lapangan pekerjaan sebanyak 500 ribu dan akan alokasikan Rp 300 miliar untuk UMKM terutama para wanita sebagai penggerak.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto yang bertugas untuk memonitor dan mengawasi program-program kerja para menteri. Badan ini dibentuk untuk memaksimalkan kinerja kabinet Merah Putih.

Badan baru itu tepatnya adalah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Orang nomor satu di Indonesia itu memaparkan fungsi badan baru tersebut di depan para menterinya dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana kemarin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

"Saya ada tambahan lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program semua proyek yang kita akan lancarkan," papar Prabowo dalam sambutan sidang kabinet, Rabu (23/10/2024) kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo sempat menegaskan jangan sampai ada proyek-proyek yang menjadi mercusuar dan tidak sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkannya sebagai pemimpin negara.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," tegas Prabowo.

Bisa Investigasi Program Menteri

Adapun, Selasa 22 Oktober 2024 yang lalu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus baru saja dilantik Prabowo. Posisi itu diisi oleh Aris Marsudiyanto.

Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

"Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat," ungkap Aris.

Aris bilang posisinya setingkat dengan menteri dengan koordinasi langsung ke presiden. Di sisi lain, pihaknya juga diberi wewenang untuk melakukan investigasi khusus soal program pemerintah bila diperlukan.

"Jadi ini badan baru setingkat Menteri. Selanjutnya juga diberi kewenangan untuk melakukan investigasi khusus bila diperlukan," beber Aris.

Saksikan Live DetikPagi:

Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk membentuk program kerja sesuai dengan arah kebijakan yang dia tentukan. Arah kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Pertamanya saat dilantik di MPR.

Prabowo meminta agar Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memastikan semua kementerian punya kontribusi program yang signifikan, terukur, dan sinergis.

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan jangan sampai ada proyek-proyek yang menjadi mercusuar dan tidak sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkannya sebagai pemimpin negara.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," tegas Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Perdana, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Prabowo meminta agar jajaran menterinya segera menyiapkan program kerja masing-masing sesuai dengan arahan kebijakannya. Dia mengatakan sewaktu-waktu dirinya akan meminta laporan soal program yang dibentuk.

Purnawirawan Jenderal TNI itu juga menekankan semua program bisa dibentuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dia ingin kabinetnya bisa bekerja dengan cepat.

"Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam waktu dekat saudara akan segera menyiapkan program kerja masing-masing. saya beri kesempatan segera. Sewaktu-waktu akan saya panggil untuk koordinasi," tegas Prabowo.

INFO BISNIS - Program pembangunan tiga juta rumah per tahun yang akan digulirkan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Dengan anggaran ratusan triliun rupiah, program ini akan mendorong sektor riil serta membuka peluang besar bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan Program 3 Juta Rumah per tahun, yang diperkirakan mampu memicu pertumbuhan ekonomi serta memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak. Program ini ditargetkan akan menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan perputaran uang di daerah.

Menurut anggota tim satgas perumahan, Bonny Z. Minang, program ini tidak hanya fokus pada pengentasan kemiskinan melalui pembangunan rumah subsidi, tetapi juga berupaya mendorong pemerataan ekonomi. "Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah," kata Bonny.

Proyek ini dirancang untuk membangun 3 juta rumah setiap tahunnya, dengan alokasi 1 juta unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat pedesaan. Estimasi dari Bank BTN menyebutkan bahwa potensi transaksi dari program ini dapat mencapai Rp400 triliun per tahun, dengan harga rumah subsidi di perkotaan sekitar Rp200 juta dan di pedesaan berkisar antara Rp75 juta hingga Rp100 juta per unit.

Dana besar tersebut akan mengalir ke para pengembang lokal, terutama yang berada di daerah pedesaan. Tim satgas menekankan pentingnya melibatkan pengembang kecil-menengah agar tercipta pemerataan ekonomi. "Pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan kepada pengembang lokal, bukan konglomerat, agar modal dapat mengalir ke daerah-daerah dan terjadi pemerataan," tambah Bonny.

Selain itu, sektor properti ini diyakini akan memberi dampak berantai yang signifikan terhadap 183 subsektor usaha lain, mulai dari industri semen, baja, hingga toko bangunan dan UMKM lokal. Jika program ini berjalan sesuai rencana, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat mencapai target 8 persen dengan kontribusi besar dari sektor properti.

Namun, Bonny menegaskan bahwa dukungan dari sektor perbankan dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan program ini. "Proyek strategis ini membutuhkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha, karena dana dari APBN saja tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan modal kerja dalam pengadaan dan pembiayaan rumah," katanya.

Direktur Utama Bank BTN, Nixon L.P Napitupulu, juga menyatakan kesiapan perseroannya untuk mendukung program ini dengan kapabilitas yang telah terbukti. "BTN mendukung Program 3 Juta Rumah per tahun karena kami memiliki pangsa pasar KPR subsidi nasional yang kuat. BTN siap mendanai pengembang melalui kredit konstruksi, serta mengajukan beberapa skema subsidi KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah," ujar Nixon.(*)

INFO BISNIS - Program pembangunan tiga juta rumah per tahun yang akan digulirkan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Dengan anggaran ratusan triliun rupiah, program ini akan mendorong sektor riil serta membuka peluang besar bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan Program 3 Juta Rumah per tahun, yang diperkirakan mampu memicu pertumbuhan ekonomi serta memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian yang layak. Program ini ditargetkan akan menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan perputaran uang di daerah.

Menurut anggota tim satgas perumahan, Bonny Z. Minang, program ini tidak hanya fokus pada pengentasan kemiskinan melalui pembangunan rumah subsidi, tetapi juga berupaya mendorong pemerataan ekonomi. "Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah," kata Bonny.

Proyek ini dirancang untuk membangun 3 juta rumah setiap tahunnya, dengan alokasi 1 juta unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat pedesaan. Estimasi dari Bank BTN menyebutkan bahwa potensi transaksi dari program ini dapat mencapai Rp400 triliun per tahun, dengan harga rumah subsidi di perkotaan sekitar Rp200 juta dan di pedesaan berkisar antara Rp75 juta hingga Rp100 juta per unit.

Dana besar tersebut akan mengalir ke para pengembang lokal, terutama yang berada di daerah pedesaan. Tim satgas menekankan pentingnya melibatkan pengembang kecil-menengah agar tercipta pemerataan ekonomi. "Pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan kepada pengembang lokal, bukan konglomerat, agar modal dapat mengalir ke daerah-daerah dan terjadi pemerataan," tambah Bonny.

Selain itu, sektor properti ini diyakini akan memberi dampak berantai yang signifikan terhadap 183 subsektor usaha lain, mulai dari industri semen, baja, hingga toko bangunan dan UMKM lokal. Jika program ini berjalan sesuai rencana, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat mencapai target 8 persen dengan kontribusi besar dari sektor properti.

Namun, Bonny menegaskan bahwa dukungan dari sektor perbankan dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan program ini. "Proyek strategis ini membutuhkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha, karena dana dari APBN saja tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan modal kerja dalam pengadaan dan pembiayaan rumah," katanya.

Direktur Utama Bank BTN, Nixon L.P Napitupulu, juga menyatakan kesiapan perseroannya untuk mendukung program ini dengan kapabilitas yang telah terbukti. "BTN mendukung Program 3 Juta Rumah per tahun karena kami memiliki pangsa pasar KPR subsidi nasional yang kuat. BTN siap mendanai pengembang melalui kredit konstruksi, serta mengajukan beberapa skema subsidi KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah," ujar Nixon.(*)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan transisi pemerintah ke presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Program kerja Prabowo diklaim terancang dengan baik di sisa pemerintahannya.

Jokowi bercerita selama ini Prabowo sangat sering ikut rapat-rapat di Istana Kepresidenan, baik yang rapat terbatas maupun rapat paripurna. Semua rapat dihadiri Prabowo semenjak menang Pemilu awal tahun ini, mulai dari yang membicarakan pertahanan, maupun hal lainnya.

Dengan begitu, rencana dan program unggulan yang akan dilaksanakan Prabowo betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang menjabat sekarang.

"Hampir di setiap Rapat Paripurna, Ratas, apapun topiknya pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya urusan pertahanan, tapi setelah jadi presiden terpilih di semua rapat terbatas hadir," ujar Jokowi ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Bahkan, Jokowi juga bilang Prabowo seringkali menemui Sri Mulyani Indrawati yang menjabat Menteri Keuangan. Pertemuan dilakukan untuk membahas secara khusus Rancangan APBN 2025 yang menjadi anggaran pertama Prabowo.

"Sebagai contoh RAPBN 2025, saya nggak tahu berapa kali Pak Prabowo dengan Bu Menkeu. Hampir tiap minggu, tiap hari bertemu mempersiapkan itu," sebut Jokowi.

Jokowi kembali menekankan transisi berjalan dengan sangat mulus. Dengan begitu, kabinet baru yang diusung Prabowo akan bisa langsung bekerja dengan cepat tanpa perlu ada masa transisi.

"Artinya, transisi kepemimpinan ini akan berjalan lancar insyaallah mulus sehingga setelah dilantik, presiden dan kabinet bisa langsung bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda," ujar Jokowi.

Simak: Momen Sri Mulyani Bertemu Prabowo, Bahas Kondisi APBN

[Gambas:Video 20detik]

Pasangan Calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Paslon Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) memaparkan program kerja mereka ke depan di pemerintahan Jakarta untuk mengatasi permasalahan banyaknya PHK terhadap Gen Z.

Pembahasan ini dimulai saat pasangan Rido diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pasangan Pram-Doel terkait masalah banyaknya pekerja dari generasi z ini yang mengalami pemutusan kerja.

Dalam kesempatan itu, Pramono menjawab akan mengupayakan agar para pekerja bisa work from anywhere (WFA) alias kerja dari mana saja. Sebab menurutnya hal ini terbukti bisa meningkatkan produktivitas para pekerja, khususnya kalangan gen z.

"Yang pertama bagaimana dengan gen z dulu, saya punya pengalaman yang namanya gen z supaya dia tidak di PHK, di tempat kami kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari manapun," jawab Pramono dalam debat pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu (6/10/2024).

"Kementerian Sekretariat Kabinet sudah menerapkan itu dan hasilnya produktivitas betul-betul tinggi dan sangat memuaskan. Sehingga dengan demikian kalau saya menjadi gubernur jakarta maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan," tambahnya lagi.

Nantinya, Paslon nomor urut tiga ini berencana untuk membuat sistem kerja di mana dalam seminggu dua hari kerja di kantor (WFO) dan tiga hari kerja di rumah (WFH).

"Untuk itu dua hari di kantor, tiga hari di rumah, dan mereka bisa bekerja dengan baik. Bagaimana dengan gen z yang di-PHK," tegasnya.

Sedangkan untuk para pekerja gen z yang sudah terlanjur terkena PHK, ia berencana untuk memberikan bimbingan konseling. Bimbingan ini dapat diakses melalui hotline atau telpon dan terbuka selama 24 jam.

"Pertama kami membuka konseling 24 jam, mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya, yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para gen z ini ada tempat penyalurannya. Untuk itu konselingnya 24 jam, nggak perlu capek-capek naik apa saja, cukup di telpon 24 jam untuk itu," jelas Pramono.

Di luar itu, ia berencana untuk mengarahkan para pekerja generasi z ini untuk bekerja di bidang-bidang industri kreatif. Tentu arahan ini diberikan kepada mereka yang berminat untuk mendalami industri tersebut.

"Dalam jangka panjang, bagaimanapun gen z ini mempunyai potensi yang luar biasa, gen z maupun milenial. Bagi saya pribadi, ini potensi, ekonomi kreatif harus ditimbulkan dan mereka mau bekerja berdasarkan itu," ungkapnya.

Setelah itu paslon nomor urut satu, RK-Suswono, diminta untuk memberikan tanggapan atas jawaban Pramono-Rano Karno. Dalam kesempatan ini RK sempat menyampaikan bahwa ia sepakat untuk menjalankan program kerja dari manapun alias WFA.

Namun bedanya, pasangan ini berencana untuk menyediakan fasilitas 'kantor' bagi para pekerja gen z dengan biaya sewa gratis. Lengkap dengan fasilitas kopi yang juga gratis.

"Setuju work from anywhere, bedanya InsyaAllah pasangan Rido akan memperbanyak coworking-coworking yang sewanya gratis buat gen z di Jakarta, termasuk minum kopinya. Karena gen z ini konsumsi kopinya besar dan mahal, nanti kita kasih gratis kopinya," kata RK menanggapi jawaban Pramono.

Sama seperti paslon Pramono-Rano Karno, RK juga mengaku akan menggenjot para pekerja khususnya gen z untuk bekerja di sektor industri kreatif dan digital.

"Mari fokus ke ekonomi baru yaitu ekonomi digital, ekonomi kreatif, yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9-5 yang bisa di mana saja dan kapan saja," terangnya.

Kemudian pasangan ini juga berencana untuk memberikan dana bantuan sosial selama 3 bulan bagi mereka yang terkena PHK sebelum akhirnya bisa melamar atau mendapatkan pekerjaan baru. Namun untuk besaran bantuan ini masih akan disesuaikan dengan postur APBD Jakarta ke depan.

"Secara teknis kalau mereka kena PHK, pasangan Rido akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD," kata RK.