Badan Kepegawaian Nasaional (BKN) wanti-wanti peserta yang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 agar tidak menyebarluaskan soal Seleksi Kompetensi Dasar CPNS.

Kabarnya, isu penyebarluasan soal SKD ini terus diperbincangkan di media sosial. Melansir akun Instagram resmi BKN @bkngoidofficial pada (28/10/2024), pihaknya baru saja mengunggah peringatan ancaman bagi oknum yang menyebarluaskan soal tes SKD CPNS 2024.

BKN mengancam bagi peserta atau oknum yang menyebarluaskan soal tes SKD itu akan mendapatkan sanksi berupa diskualifikasi apabila terdapat pelaku yang menyebarluaskannya via sosial media apapun.

"Dilarang menyebarkan soal SKD CPNS! Karena terdapat sanksi diskualifikasi bagi pelaku penyebaran," tulis akun Instagram @bkngoidofficial.

Pasalnya, hal itu mutlak sesuai peraturan Badan Kepegawaian Negara No Tahun 2024 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode computer assisted test BKN.

Menyebarluaskan soal SKD CPNS 2024 tertuang dalam tata tertib pelarangan no 6 dalam peraturan tersebut. "Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j angka 6) dan angka 7) dikenakan sanksi diskualifikasi," tulis Sanksi peraturan tersebut.

Pihak BKN juga memperingati sekaligus mengajak untuk menjadi peserta SKD CPNS yang jujur dan tidak ikut melakukan penyebaran soal.

"Jangan sampai kehilangan kesempatan karena terdapat sanksi diskualifikasi pada seleksi mendatang. Jadi pelamar #SeleksiCPNS2024 yang keren tanpa ikut-ikutan tren yang bikin nama tercoreng," tulis BKN dalam unggahannya.

JAKARTA, KOMPAS.com –Razia lalu lintas merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk memastikan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan berkendara, menurunkan angka kecelakaan, dan menciptakan ketertiban di jalan raya.

Budiyanto, pemerhati transportasi dan hukum, mengatakan, razia atau pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan sudah diatur dalam Undang-undang Lalu Lintas No 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJO Polisi lalu lintas menilang sejumlah pengendara motor yang melawan arah di Jalan Panglima Polim tepatnya di Stasiun MRT Blok A, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (30/9/2021) sore.

Kemudian terdapat aturan turunannya, yaitu PP No 42 tahun 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan PP 80 tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan Jalan.

“Petugas dan kewenangannya serta teknis pelaksanaan secara eksplisit sangat jelas. Hal yang perlu kita soroti adalah masalah teknis pemeriksaan ranmor yang kadang-kadang terabaikan,” ujar Budiyanto, dalam keterangan tertulis (16/10/2024).

“Misal tidak memasang pelang pemeriksaan, tidak memasang lampu penerangan saat malam hari dan lupa membawa surat perintah tugas, pengambilan lokasi yang mengganggu arus lalu lintas dan sebagainya,” kata dia.

Seperti diketahui, saat ini sedang berlangsung Operasi Zebra yang digelar pada 14-27 Oktober 2024, yang penekanannya adalah edukasi dan teguran. Namun tidak menutup cara untuk melakukan represif dengan tilang cara manual.

“Walaupun cara ini (tilang manual) sebagai ultimum remedium atau pilihan akhir. Pada saat pemeriksaan secara stasioner atau razia, SOP tetap harus dipedomani,” ucap Budiyanto.

“Petunjuk teknis agar anggota gampang menerjemahkan di lapangan. SOP disusun tetap mengacu pada ketentuan hukum di atasnya. Dalam arti SOP tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya,” ujarnya.

Menurutnya, secara umum razia atau pemeriksaan di jalan tidak boleh berdampak kepada kemacetan, dan tidak menyimpang dari aturan hukum.

Kompas.com/Daafa Alhaqqy 14 sasaran pelanggaran Operasi Zebra 2024.

Berikut ini prosedur razia atau pemeriksaan kendaraan:

1. Surat perintah tugas dari kesatuannya.
2. Penempatan anggota pada lokasi yang mudah dilihat masyarakat dan terlalu berdampak pada situasi kemacetan.
3. Memasang pelang pemeriksaan.
4. Tempatkan pada jarak minimal 50 meter sebelum lokasi pemeriksaan.
5. Apabila lokasi pemeriksaan berada pada jalam yang hanya dibatasi oleh median, penempatan pelang pemeriksaan jarak minimal 50 meter sebelum dan sesudahnya.
6. Saat pemeriksaan dilakukan malam hari dilengkapi dengan lampu penerangan.
7. Pedomani cara menghentikan kendaraan dari aspek keselamatan.
8. 3S (Senyum, Salam, Sapa) menjadi pedoman saat menghentikan kendaraan bermotor.
9. Hindari debat kusir di jalan, ada ruang hukum apabila petugas melaksanakan tugas tidak sesuai ketentuan.
10. Pengawasan internal dan eksternal.
11. Selesai melaksanakan operasi membuat laporan penugasan dan melaksanakan evaluasi untuk dasar perbaikan ke depan.

PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor industri dengan menggelar Sertifikasi Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Kelas II. Program yang diselenggarakan pada awal Oktober 2024 ini merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung tenaga kerja lokal yang lebih kompeten dan tersertifikasi di bidangnya.

Sebagai bagian dari inisiatif dan implementasi prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), PT GNI berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi yang berstandar nasional. Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis para pekerja, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan keselamatan kerja di lingkungan smelter yang memiliki risiko tinggi.

Head of Corporate Communication PT GNI Mellysa Tanoyo menyampaikan kegiatan ini menjadi bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih kompetitif.

"Kami melihat pentingnya peran sertifikasi dalam menciptakan tenaga kerja yang handal dan siap bersaing di dunia industri. PT GNI ingin memastikan bahwa kami tidak hanya memenuhi aspek bisnis, tetapi juga tanggung jawab sosial dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memperkuat SDM lokal," ungkap Mellysa dalam keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

Program ini juga sejalan dengan program pemerintah yang mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui sertifikasi berstandar nasional. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi pekerja di sektor-sektor yang berisiko tinggi, seperti konstruksi bangunan tinggi.

Dengan memiliki sertifikat ini, pekerja akan lebih siap menghadapi tantangan di lapangan, sekaligus memberikan kepastian kepada perusahaan mengenai kualitas SDM yang terlibat.

PT GNI juga menegaskan aspek keselamatan kerja merupakan prioritas utama dalam operasional perusahaan. Program sertifikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa para pekerja memahami prosedur keselamatan yang sesuai, khususnya saat bekerja di proyek bangunan tinggi yang memerlukan ketelitian dan kehati-hatian ekstra.

"Kami berharap melalui pelatihan ini, para pekerja dapat memahami standar keselamatan yang diperlukan serta menguasai teknik-teknik kerja yang aman, sehingga risiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir," lanjut Mellysa.

Program ini juga memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk mendapatkan berbagai materi seperti Karakteristik Lantai Kerja, Prinsip Penerapan Faktor Jatuh, Prosedur Kerja Aman, Teknik Penyelamatan dalam Keadaan Darurat, serta pembaruan terkait teknologi terbaru dalam konstruksi bangunan tinggi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di lapangan.

Dengan program ini, PT GNI berharap dapat terus berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi masyarakat lokal.

"Kami berharap program sertifikasi ini menjadi langkah awal dari upaya berkelanjutan kami dalam menciptakan tenaga kerja yang unggul dan siap bersaing, tidak hanya di industri konstruksi, tetapi juga di sektor-sektor lainnya," tutup Mellysa.

Hilirisasi Sektor Minerba Memberikan Efek Nyata Ekonomi Indonesia

Hilirisasi Sektor Minerba Memberikan Efek Nyata Ekonomi Indonesia

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag mulai mempersiapkan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M, salah satunya dengan merumuskan regulasi layanan akomodasi jemaah haji yang akan digunakan tahun depan.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid mengatakan, pembahasan regulasi ini mencakup standar layanan, standar operasional prosedur (SOP), dan pedoman layanan akomodasi.

Ia menyebut, penyediaan akomodasi jemaah haji 2025 harus segera dilakukan. Sebab, waktu penyelenggaraan ibadah haji semakin dekat.

Subhan memastikan proses penyediaan layanan mengacu pada prinsip pengadaan barang/jasa yang meliputi efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel.

"Sehingga diperlukan standar layanan, SOP dan pedoman penyediaan akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi tersebut," ujar Subhan dalam keterangannya, Sabtu (12/10/2024).

Menurut dia, untuk menjamin transparansi, seluruh proses penyediaan dilakukan melalui Aplikasi Sepakat.

Aplikasi Sepakat adalah akronim dari Sistem Pengadaan Layanan Akomodasi, Katering dan Transportasi.

Dalam pelaksanaannya, para calon penyedia layanan akomodasi harus mendaftar terlebih dahulu melalui Sepakat sehingga tercantum dalam database.

Dengan database itu, Kemenag dapat memanggil kembali calon penyedia dengan rekam jejak yang baik, untuk ikut dalam penyedian layanan berikutnya.

“Dengan database itu pengadaan bisa menjadi lebih efisien waktunya,” tutur Subhan.

Ia menyampaikan, penyediaan layanan jemaah haji Indonesia akan lebih baik jika dapat dialaksanakan lebih awal.

Dia mencontohkan Irak yang langsung memulai pengadaan dengan calon penyedia layanan akomodasi usai berakhirnya operasional haji.

Kasubdit Akomodasi Haji Kemenag Ali Machzumi menyebut, standar layanan dan pedoman penyediaan akan menjadi panduan dan petunjuk kerja tim dan/atau pihak lain yang terkait dalam penyediaan akomodasi jemaah haji.

"Penyusunan regulasi agar proses penyediaan akomodasi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi berjalan efektif, efisien, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel,” ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemenag Mulai Susun Regulasi Layanan Akomodasi Jemaah Haji 2025", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/12/11503651/kemenag-mulai-susun-regulasi-layanan-akomodasi-jemaah-haji-2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Jawa Barat (Jabar) wajib tunduk pada putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung yang membebaskan Pegi Setiawan (PS) dari status tersangka terkait pembunuhan Vina dan Eky di Kota Cirebon pada 2016. Hal itu lantaran ada kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka Pegi oleh penyidik Polda Jabar.

Bareskrim Polri akan melakukan evaluasi atas kinerja tim penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jabar dalam penetapan Pegi sebagai tersangka. Apalagi dalam persidangan terungkap ada cacat syarat formal maupun prosedural yang dilakukan penyidik dalam kasus Pegi.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, proses evaluasi akan dilakukan segera. "Penegak hukum wajib tunduk dengan putusan yang sudah ada," kata Djuhandhani saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

"Dan kita melihat evaluasi-evaluasi terhadap penyidik yang ada tentang bagaimana proses ini. Tetapi, yang pasti kita akan tunduk pada putusan hakim yang sudah ada saat ini," ujar Djuhandhani melanjutkan.

Menurut dia, selama proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, tim Dittipidum Bareskrim Polri sebetulnya sudah melakukan asistensi di lapangan. Meski begitu, Djuhandhani mengakui, di sidang praperadilan muncul pembuktian yang dilakukan kuasa hukum hingga menguatkan adanya catat syarat formal dalam penetapan Pegi sebagai tersangka.

Dia menyebut, kecacatan prosedural tersebut yang menjadi dalil bagi hakim tunggal Eman Sulaeman dalam mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan. "Karena kalau kita melihat sejauh mana materi dari praperadilan itu, tentu terlihat ada syarat-syarat formil yang bagi penyidik tidak melaksanakan," ujar Djuhandhani.

Karena itu, ia memerintahkan penyidik Polda Jabar mematuhi apa yang sudah menjadi ketetapan hakim. "Ini adalah putusan hakim yang bagi penegak hukum wajib tunduk dengan putusan yang sudah ada," kata Djuhandhani.

Hakim praperadilan PN Kota Bandung pada Senin, membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky. Selain bebas dari status tersangka, hakim juga memutuskan Polda Jabar agar menghentikan semua proses hukum maupun penyidikan atas kasus pembunuhan berencana yang menyeret Pegi sebagai tersangka.