JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No 62 Tahun 2024 resmi menurunkan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit. Saham-saham emiten sawit pun kembali berbuah cuan.

Harga saham PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) melejit 5,13% menjadi Rp 1.025 pada perdagangan Jumat (20/9/2024). Selain LSIP, saham PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) menguat 3,07% menjadi Rp 840.

Sedangkan saham PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) meningkat 2,32% menjadi Rp 6.625 dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) naik 1,2% menjadi Rp 840.

Dalam sebulan terakhir, saham TAPG melesat 24,4%, LSIP melonjak 17,1%, AALI terangkat 9,9%, dan DSNG terkerek 8,3%.

Menurut Stockbit Sekuritas, regulasi terbaru menyederhanakan kategorisasi pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi tarif tunggal (single tariff) sebesar 7,5% dari harga referensi CPO yang dirilis Kementerian Perdagangan. Hal itu berbeda dengan regulasi sebelumnya yang menggunakan tarif progresif sesuai golongan harga CPO.

“Skema tarif baru akan menurunkan pungutan ekspor yang dikenakan oleh pemerintah. Pada harga CPO saat ini di sekitar 3.930 ringgit Malaysia per ton, tarif pungutan ekspor yang akan dikenakan sebesar US$ 70 per ton, lebih rendah dibandingkan tarif US$ 100 per ton,” tulis Stockbit dalam ulasannya, yang dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Harga CPO dan4Emiten Sawit 

Kabar penurunan pungutan ekspor itu hanya berselang beberapa hari setelah India, negara yang berkontribusi terhadap 19% total ekspor Indonesia pada 2023, mengumumkan kenaikan pajak impor tiga edible oil termasuk CPO dari 5,5% menjadi 27,5%. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung harga edible oil lokal yang anjlok di bawah harga minimum yang ditetapkan Pemerintah India.

Menyusul perkembangan terbaru mengenai pungutan ekspor Indonesia, harga acuan CPO menguat 1,42% pada perdagangan Jumat (20/9) ke level 3.931 ringgit Malaysia per ton.

“Kami menilai tarif pungutan ekspor yang lebih rendah dapat meningkatkan daya saing CPO dibandingkan minyak-minyak nabati lainnya, sehingga berpotensi meningkatkan permintaan dan mendukung harga CPO. Hal ini bakal berdampak positif terhadap emiten-emiten sawit, seperti TAPG, DSNG, LSIP, dan AALI,” pungkas Stockbit.

Selain itu, prospek harga CPO yang lebih baik bisa berdampak positif terhadap daya beli masyarakat, khususnya di luar Jawa, mengingat banyaknya tenaga kerja yang terlibat di industri ini (labor intensive).

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Saham emiten kelapa sawit kompak terbang pada perdagangan Jumat (6/9/2024). Penyebab hal ini salah satunya rencana pemerintah memangkas pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO).

Berdasarkan data RTI, saat berita ini ditilis, saham JARR naik 10,2%, TAPG 7,48%, LSIP 7,3%, BWPT 7,27%, SSMS 5,6%, AALI 3,53%, STAA 2,44%, dan GZCO 2,17%.

Merujuk laporan The Edge yang mengutio Reuters, Dida Gardera, pejabat senior Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan, pemerintah berencana menurunkan pungutan ekspor sawit agar daya saing produk Indonesia meningkat di pasar global kala menghadapi minyak nabati lain. Selain itu, langkah ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

Biasanya, harga CPO lebih murah dari minyak nabati lain. Namun, belakangan ini, harga CPO mirip minyak kedelai dan bunga matahari, seiring cukupnya masokan. Keadaan ini menyurutkan minat pembeli dari India dan Cina terhadap CPO Indonesia.

Selama ini, petani kerap mengeluhkan TBS ditawar rendah oleh perusahaan perkebunan untuk mengompensasi tingginya pajak ekspor.

Saat ini, pungutan ekspor CPO berkisar US$ 55-240 per ton, tergantung harga. Tarif terendah ketika harga CPO berada di level US$ 680 per ton, sedangkan tertinggi US$ 1.430 per ton.

“Skema pungutan ekspor baru akan lebih sederhana ketimbang yang berlaku saat ini,” kata Dida.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi (HR) CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS) atau pungutan ekspor (PE) periode 1—31 Agustus 2024 sebesar US$ 820,11 per ton.

Oleh sebab itu, merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 33 per ton dan PE US$ 85 per ton selama 1—31 Agustus 2024.

Pengaruh ke Saham

BCA Sekuritas mencatat, median PE CPO saat ini 10,8%. Para pemain CPO akan diuntungkan jika median PE CPO dipangkas di bawah 10%.

Sementara itu, harga kontrak CPO di Bursa Malaysia Derivatives (BMD) rebound pada Kamis (5/9/2024). Ini mengakhiri pelemahan yang terjadi dalam tiga hari beruntun. Hal itu seiring penguatan harga minyak kedelai.

Berdasarkan data BMD pada penutupan Kamis (5/9/2024), kontrak berjangka CPO untuk September 2024 naik 29 Ringgit Malaysia menjadi 4.021 Ringgit Malaysia per ton. Untuk kontrak berjangka CPO Oktober 2024 terkerek 29 Ringgit Malaysia menjadi 3.953 Ringgit Malaysia per ton.

Sementara itu, kontrak berjangka CPO November 2024 meningkat 31 Ringgit Malaysia menjadi 3.917 Ringgit Malaysia per ton. Kontrak berjangka CPO Desember 2024 bertambah 31 Ringgit Malaysia menjadi 3.891 Ringgit Malaysia per ton.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui perlunya penyesuaian besaran bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) di tengah melemahnya permintaan minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan bahwa usulan para pengusaha kelapa sawit atas penyesuaian BK dan PE produk minyak sawit, tengah dikaji oleh pemerintah.

Penyesuaian BK dan PE ini, diakuinya sebagai upaya pemerintah mendongkrak daya saing minyak sawit di pasar global dan memastikan keberlanjutan program replanting sawit rakyat serta B35 dapat terpenuhi dengan baik.

"Saat ini sedang proses pengkajian dan pembahasan di kementerian/lembaga terkait untuk mementukan penyesuaian besaran BK dan penurunan tarif PE," kata Isy saat dihubungi, dikutip Minggu (25/8/2024).

Isy pun membeberkan bahwa pihaknya mendukung penetapan besaran BK dan PE yang bersifat lebih dinamis alias menyesuaikan dengan harga CPO dan minyak nabati di pasar global.

Menurutnya, saat harga cpo lebih tinggi dari harga minyak nabati lainnya, besaran BK dan PE diturunkan. Pun sebaliknya, kata Isy, saat harga CPO dan turunannya lebih rendah dari harga minyak nabati lainnya di pasar global, maka BK dan PE sudah sewajarnya naik.

Di sisi lain, Isy mengeklaim, bahwa penaikan harga eceran tertinggi (HET) domestic market obligation (DMO) MinyaKita menjadi Rp15.700 per liter dalam Permendag No.18/2024 dapat turut meringankan biaya ekspor pada produsen minyak sawit.

"Di mana HET untuk Minyakita disesuaikan dari Rp 14.000 per liter menjadi Rp 15.700 per liter secara tidak langsung dapat mengurangi biaya atau cost dari ekspor dikarenakan setiap eksportasi membutuhkan DMO Minyakita," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (15/8/2024), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengakui kondisi perekonomian global yang belum membaik telah berdampak pada pelemahan permintaan minyak sawit. Apalagi, kata dia, persaingan harga antara minyak nabati lainnya yang semakin ketat telah membuat CPO Indonesia semakin tertekan.

Bahkan, Eddy menyebut harga minyak biji bunga matahari saat ini lebih murah dibandingkan minyak sawit. Kondisi itu memicu para konsumen yang selama ini menjadi importir terbesar CPO Indonesia beralih ke minyak nabati lainnya.

"Termasuk selisih harga dengan minyak soybean [kedelai] tidak terlalu signifikan sehingga negara importir punya pilihan," ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (15/8/2024).

Oleh karena itu, Eddy mengusulkan sejumlah strategi kepada pemerintah agar ekspor cpo dan turunannya bisa membaik. Salah satunya yang utama, kata dia, adalah penyesuaian instrumen pungutan ekspor (PE), bea keluar (BK) dan domestic market obligation (DMO) minyak goreng.

Dengan penyesuaian instrumen tersebut, Eddy meyakini bahwa harga minyak sawit Indonesia akan lebih kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya saat ini.

Adapun, pemerintah menetapkan harga referensi CPO pada periode Agustus 2024 sebesar US$820,11 per ton dengan besaran PE US$85 per ton dan BK US$33 per ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor CPO pada Juli 2024 sebesar US$1,39 miliar mengalami penurunan secara bulanan maupun tahunan. Secara bulanan nilai ekspor CPO pada Juli 2024 turun 36,37% (month-to-month/mtm) dibandingkan nilai ekspor pada Juni 2024 sebesar US$2,18 miliar.

Sementara secara tahunan, nilai ekspor CPO pada Juli 2024 juga turun signifikan 39,22% (year-on-year/YoY) dibandingkan Juli 2023 sebesar US$2,28 miliar.

Adapun, total volume ekspor CPO dan turunannya pada Juli 2024 tercatat sebanyak 1,62 juta ton, merosot dibandingkan volume ekspor bulan sebelumnya sebanyak 2,67 juta ton.

Sementara dari sisi harga CPO dan turunannya di tingkat global pada Juli 2024 mengalami peningkatan menjadi US$856,66 per ton dari harga bulan sebelumnya sebesar US$814,93 per ton.