Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami kinerja yang jeblok dalam sepekan perdagangan terakhir dipengaruhi kemenangan Donald Trump di Pilpres AS. Di tengah lesunya IHSG, salah satu saham yakni PT Fortune Mate Indonesia Tbk. (FMII) milik Tjandra Mindharta Gozali terbang 139,04% dalam sepekan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG memang menguat 0,6% pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (8/11/2024) ditutup di level 7.287,19. Namun, dalam sepekan perdagangan atau sejak 4 November 2024 hingga 8 November 2024, IHSG turun 2,91%.

IHSG mencatatkan level terendah sepanjang perdagangan pekan ini di level 7.243,86, dan level tertinggi di 7.529,7.

Seiring dengan penurunan IHSG, kapitalisasi pasar saham Indonesia pun turun 2,86% dalam sepekan menjadi Rp12.241 triliun.

Nilai transaksi yang diperdagangkan dalam sepekan terakhir mencapai Rp58,42 triliun, volume transaksi 107,68 miliar lembar saham, dan frekuensi transaksi 6,52 juta kali transaksi.

Di tengah kinerja lesu IHSG dalam sepekan perdagangan terakhir, masih terdapat sejumlah saham yang berkinerja moncer dan masuk ke dalam top gainers. Salah satu saham misalnya FMII yang terbang 139,04% dalam sepekan.

Pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (8/11/2024), harga saham FMII juga naik 25% ke level Rp545 per lembar. Emiten real estat ini pun mencatatkan peningkatan harga saham 119,76% dalam sebulan perdagangan dan naik 70,31% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd).

Selain FMII, deretan saham yang masuk ke dalam top gainers lainnya adalah PT Perdana Bangun Pusaka Tbk. (KONI) yang melesat 56,72%. Harga saham PT Golden Flower Tbk. (POLU) juga naik 46,19%, PT Dwi Guna Laksana Tbk. (DWGL) naik 34,78%, dan PT Jakarta International Hotels & Develop Tbk. (JIHD) naik 24,74%.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan pergerakan IHSG yang lesu dalam sepekan terakhir dipengaruhi oleh sentimen kemenangan Trump di Pilpres AS.

Adapun, pada akhir pekan ini, penguatan IHSG tersengat oleh pengumuman penurunan suku bunga The Fed sebanyak 25 basis poin menjadi 4,5% hingga 4,75%. Pidato Gubernur The Fed Jerome Powell juga sedikit meredam aksi jual pada akhir pekan ini.

Ke depan masih ada harapan penguatan pasar saham Indonesia. "Kebijakan pelonggaran moneter The Fed ke depan, setidaknya sampai Trump dilantik Januari 2025 memberikan dorongan. Jadi masih ada harapan sampai akhir tahun. Ini sebenarnya bagus dalam memperkuat inflow," ujar Nafan kepada Bisnis pada Jumat (8/11/2024).

Selain itu, proyeksi adanya window dressing pada akhir tahun ini memberikan sentimen positif selain kebijakan pelonggaran The Fed.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Putra Pertama Presiden Pertama RI Soekarno, Guntur Soekarnoputra, menceritakan bagaimana adiknya, Megawati Soekarnoputri, mendapatkan penugasan yang cukup berisiko, yakni mengirimkan Bendera Pusaka Merah Putih untuk perayaan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 1967.

Cerita itu dituangkan Guntur melalui tulisannya dalam buku berjudul "Sangsaka Melilit Perut Megawati" yang diluncurkan pada Minggu (3/11/2024).

Guntur mengawali kisah itu ketika Presiden Kedua RI Soeharto kebingungan karena Bendera Pusaka tidak diketahui keberadaannya.

"Ketika mau 17 Agustus 1967, rupanya Pak Harto sudah jadi presiden atau apa, lupa, kebingungan gimana enggak ada Bendera Pusaka yang mau dikibarkan. Kemudian mereka mencari," kata Guntur saat menceritakan isi buku yang dituliskannya.

Satu-satunya jalan, jelas Guntur, pemerintahan Orde Baru harus bertanya kepada Soekarno.

Sementara itu, kata Guntur, Bung Karno enggan menyerahkan Bendera Pusaka itu ke pemerintah Orde Baru.

Akhirnya, Bung Karno mengaku tidak menyimpan bendera tersebut ketika diinterogasi.

"Tapi di situ tidak manusiawinya Orde Baru terhadap Bung Karno. Setiap Bung Karno mengelak, Bung Karno diberi tekanan psikologis agar kasih tahu di mana bendera," ujar Guntur.

Suatu ketika, Guntur mengaku dipanggil Bung Karno untuk menjelaskan mengenai Bendera Pusaka tersebut.

Kepada Guntur, Bung Karno mengaku akan menyerahkan Bendera Pusaka tersebut ke Soeharto. Akan tetapi, masalah pun tidak selesai di situ.

Sebab, menurut Guntur, ada kesulitan untuk mengirimkan Bendera Pusaka itu oleh Bung Karno secara langsung.

Guntur mengatakan saat itu Bung Karno "dikarantina" akibat dampak gejolak politik selepas peristiwa 30 September 1965.

"Tapi masalahnya, kalau kita nengok Bung Karno, istilahnya, di karantina. Jangankan bawa benda-benda yang aneh atau bagaimana," jelasnya.

"Kalau ibu kirim sayur lodeh saja, itu oleh komandan jaga di Wisma Yaso dengan bayonet diudek-udek sayur lodehnya, takut apa, takut apa, dan sebagainya," lanjut Guntur.

Akhirnya, istri Soekarno atau ibu dari Guntur yang merupakan penjahit Bendera Pusaka, Fatmawati, memiliki ide yakni meminta Megawati mengirimkan bendera tersebut.

Caranya, bendera itu dililitkan ke perut Megawati yang ditutup busana sehari-hari yang agak longgar.

Megawati, yang ketika itu memiliki panggilan akrab "Adis", juga mendapatkan instruksi khusus agar tidak ketahuan oleh pos penjaga Wisma Yaso, sedang mengirimkan Bendera Pusaka.

Bila melalui pos pemeriksaan di Wisma Yaso, Mega diminta mengaku sedang hamil muda karena perut yang membesar.

Megawati yang mendapat tugas penuh risiko tersebut ternyata sangat berani dan tenang.

"Adis ditanya, ‘Dis, kamu kalau dapat tugas membawa bendera, kamu sanggup enggak?' Adis bilang sanggup, berani, padahal itu penuh risiko," ungkap Guntur.

Mendengar pernyataan itu, Guntur menggelengkan kepalanya karena melihat keberanian Megawati.

Ia pun menilai pekerjaan yang dilakukan Megawati itu termasuk pekerjaan gila.

"Saya cuma bisa geleng-geleng kepala, ini pekerjaan gila. Akhirnya dilaksanakan, Alhamdulillah sampai ke Bung Karno, dibawa ke kamar Bung Karno, di sana dibuka kemudian diserahkan kepada utusan Orde Baru," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi buka suara mengenai aturan pelarangan jilbab untuk para anggota putri Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) 2024.

Pihaknya membantah adanya larangan untuk melepas jilbab. Namun pihaknya memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Adapun anggota yang melepas jilbab saat menjalankan tugasnya sebagai Paskibraka yakni dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025.

Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.

“BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka putri dengan pakaian atribut dan sikap tampak bagaimana saat tugas kenegaraan yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi aturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi dalam konferensi pers, Rabu (14/8).

Yudi kemudian menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Ia menilai bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujarnya, dikutip dari Antara.

Bisnis.com, JAKARTA - Dugaan aturan pelarangan penggunaan jilbab untuk para anggota Pasukan Pengibar Bender Pusaka (Paskibraka) 2024 menjadi kontroversi.

Pelarangan ini pun menjadi viral dan mendapat kritik dari berbagai pihak. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membenarkan kabar tersebut.

Ia menilai bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8), dikutip dari Antara.

Meskipun diperbolehkan digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, namun BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Dirinya kemudian menegaskan bahwa pelepasan hijab dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025.

Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.

“BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka putri dengan pakaian atribut dan sikap tampak bagaimana saat tugas kenegaraan yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi aturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi.

Bisnis.com, JAKARTA - Dugaan aturan pelarangan penggunaan jilbab untuk para anggota Pasukan Pengibar Bender Pusaka (Paskibraka) 2024 menjadi kontroversi.

Pelarangan ini pun menjadi viral dan mendapat kritik dari berbagai pihak. Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membenarkan kabar tersebut.

Ia menilai bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8), dikutip dari Antara.

Meskipun diperbolehkan digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, namun BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Dirinya kemudian menegaskan bahwa pelepasan hijab dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025.

Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.

“BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka putri dengan pakaian atribut dan sikap tampak bagaimana saat tugas kenegaraan yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi aturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi.

Bisnis.com, JAKARTA - Aturan melepas jilbab untuk para anggota Pasukan Pengibar Bender Pusaka (Paskibraka) 2024 menjadi kontroversi.

Beredar aturan bahwa para anggota putri Paskibraka dilarang menggunakan jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera Merah Putih.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menilai bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera.

“Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian ketika memberi pernyataan pers di Hunian Polri Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8), dikutip dari Antara.

Meskipun diperbolehkan digunakan pada tahun-tahun sebelunya, namun BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan bahwa penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa, yakni Ir. Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

Dirinya kemudian menegaskan bahwa pelepasan hijab dilakukan secara sukarela, berdasarkan tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka Tahun 2025.

Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas materai Rp10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum.

“(Pelepasan hijab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,” kata Yudi.

Pelarangan ini pun mendapat penolakan dan kritikan dari berbagai pihak, salah satunya Purna Paskibraka Indonesia (PPI).

Ketua Umum PPI Gouta Feriza mengatakan bahwa dugaan pelarangan hijab justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Ini adalah sebuah inkonsistensi yang tidak dapat dibenarkan. Pertanyaannya, mengapa pada saat pelatihan diizinkan, namun pada saat pengukuhan justru dilarang," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Wasekjen PPI Irwan Indra mengungkapkan bahwa ada 18 anggota Paskibraka 2024 putri yang terpaksa tidak menggunakan hijab saat upacara pengukuhan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).

Padahal para anggota tersebut merupakan utusan provinsi yang sejak awal mereka berproses untuk menjadi anggota Paskibraka sudah mengenakan hijab.

BALIKPAPAN, iNews.id - Warga dan pelajar di Kota Balikpapan, Kalimantan Timuur tumpah ruah ke jalan untuk meyaksikan iring-iringan kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi, Sabtu (10/8/2024). Mereka berkumpul di sepanjang jalan dari Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dari pantauan terlihat para siswa yang mengenakan seragam Pramuka berjejer rapi di pinggir jalan dengan didampingi para guru. Mereka memegang bendera merah putih berukuran kecil sambil melambai-lambaikan tangan saat mobil iring-iringan melintas.

Para warga dan pelajar ini tampak antusias menyaksikan iring-iringan kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi tersebut.

Proses kirab Bendera Pusaka ini dikawal lima motor polisi dan sejumlah kendaraan keamanan lainnya. Bunyi sirine pun tak henti-hentinya menggema mengiringi perjalanan menuju ibu kota baru.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rute kirab Bendera Pusaka ini salah satunya akan melewati Jembatan Pulau Balang yang sebelumnya telah dilakukan uji coba oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Awalnya, iring-iringan melintas melalui VIP lounge Bandara Sepinggan di Jalan Marsma Iswahyudi. Kemudian bergerak menuju ke Jalan Mulawarman serta masuk ke Gerbang Tol Manggar.

Kemudian, iring-iringan berjalan menuju Tol Sekmen 3B Jembatan Pulau Balang, lalu masuk ke Jalan Negara dan merapat ke Jalan IKN road area untuk selanjutnya tiba di area Istana Negera IKN.

Adapun estimasi jarak dan waktu sendiri diperkirakan akan menempuh waktu selama 2 jam 12 menit.

Editor: Donald Karouw

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendera Pusaka Merah Putih dan Teks Proklamasi diambil oleh Pasukan Purna Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2023 dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (10/8/2024) dengan rombongan kirab untuk pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rombongan kirab itu terdiri atas kelompok Paskibraka dan pasukan militer dari tiga matra seperti yang biasa dilakukan ketika HUT RI. Kirab itu pun dilengkapi dengan rombongan Detasemen Kavaleri Berkuda TNI AD.

"Biasanya rutenya dari Monas ke Istana Merdeka, tapi kali ini kita akan menciptakan sejarah karena diselenggarakan kirab tersebut dari Monas menuju ke Ibu Kota Nusantara," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

Dia menjelaskan bahwa kirab tersebut dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi dan melibatkan sebanyak 122 personel purna Paskibraka 2023. Selain itu, ada sebanyak 180 abang none dari DKI Jakarta sebagai kearifan lokal.

Menurutnya rute kirab tersebut dimulai dari Monas melewati Istana Merdeka, kemudian ke arah Patung Kuda hingga ke tujuannya yakni Bandara Halim Perdana Kusuma.

"Pertama kali ini bendera duplikat dan teks proklamasi akan keluar Jakarta menuju ke Ibu Kota Baru, di Istana Negara, di Ibu Kota Nusantara," kata dia.

Dia pun meminta kepada masyarakat tanah air agar perjalanan Bendera Pusaka Merah Putih dan Teks Proklamasi dari Jakarta menuju IKN berjalan lancar.

"Ini juga adalah rangkaian dari kegiatan pagelaran peringatan HUT RI sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama kita mensukseskan semua acara di bulan kemerdekaan," kata dia.

Jakarta: Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Kebijakan ini sehubungan dengan kegiatan kirab bendera pusaka di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga Bandara Halim Perdanakusuma menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Rekayasa lalu lintas berlangsung secara situasional mulai pukul 07.00 sampai 10.00 WIB pada beberapa ruas jalan yang bersinggungan dengan rute kirab," ucap Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Agustus 2024.

Kirab bendera pusaka akan dilakukan mulai dari Jalan Medan Merdeka Barat sisi Timur, Jalan MH Thamrin sisi Timur, Jalan Jenderal Sudirman sisi Timur sampai dengan Simpang Semanggi. Kirab juga melintasi Jalan Jenderal Gatot Subroto sisi Utara melalui Flyover Kuningan, Jalan MT Haryono sisi Utara sampai Flyover Pancoran, Jalan Cawang, Jalan Halim Perdanakusuma.
Dishub Jakarta bakal melakukan penutupan secara situasional di sejumlah simpang jalan. Berikut ini daftarnya:

1. Simpang Jalan Medan Merdeka Selatan - Jalan MH Thamrin sisi Timur
2. Simpang Jalan Kebon Sirih - Jalan MH Thamrin sisi Timur
3. Simpang Jalan Wahid Hasyim - Jalan MH Thamrin sisi Timur
4. Simpang Jalan Imam Bonjol - Jalan Pamengkasan yang mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia (HI)
5. Simpang Jalan Pamengkasan - Jalan Jenderal Sudirman
6. Simpang Jalan Setiabudi Barat VII - Jalan Jenderal Sudirman
7. Simpang Jalan Setiabudi Raya - Jalan Jenderal Sudirman
8. Simpang Jalan Penjernihan I - Jalan Jenderal Sudirman
9. Simpang Jalan Prof. Dr. Satrio - Jalan Jenderal Sudirman
10. Simpang Jalan Masjid Hidayatullah - Jalan Jenderal Sudirman
11. Simpang Jalan Garnisun - Jalan Jenderal Sudirman
12. Simpang Jalan Halim Perdanakusuma - Jalan Akses Tol Cikampek

Dishub juga akan melakukan pengalihan arus lintas di sepanjang rute kirab bendera pusaka yang meliputi:

1. Lalu lintas dari arah Utara (Harmoni) menuju Selatan (Sarinah) dapat melalui Jalan Juanda - Jalan Pos - Jalan Gedung Kesenian - Jalan Lapangan Banteng Utara - Jalan Lapangan Banteng Barat - Jalan Pejambon - Jalan Ridwan Rais - Jalan Tugu Tani - Jalan Menteng Raya - Jalan Cut Mutia - Jalan HOS Cokroaminoto - Jalan Agus Salim - Jalan Wahid Hasyim (Sarinah)
2. Lalu lintas dari Utara (Harmoni) menuju Selatan (Blok M) dapat melalui Jalan Suryopranoto - Jalan Balikpapan - Jalan Cideng Timur - Jalan Jatibaru Raya - Jalan Slipi I - Jalan S Parman - Jalan Gatot Subroto - Simpang Semanggi - Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Sisingamangaraja - Jalan Panglima Polim - Blok M
3. Lalu lintas dari Timur (Cikini) menuju ke Barat (Tanah Abang) dapat melalui Jalan Menteng Raya - Jalan Ridwan Rais - Jalan Medan Merdeka Timur - Jalan Perwira - Jalan Katedral - Jalan Veteran - Jalan Suryopranoto - Jalan Balikpapan - Jalan Cideng Timur - dst
4. Lalu lintas dari Barat (Grand Indonesia, Tanah Abang, RS Budi Kemuliaan) menuju ke Timur (Stasiun Gambir) dapat menggunakan Jalan MH Thamrin Sisi Barat - Jalan Medan Merdeka Barat sisi Barat - Jalan Majapahit - Jalan Juanda - Jalan Pos - Jalan Gedung Kesenian - Jalan Lapangan Banteng Utara - Jalan Lapangan Banteng Barat - Jalan Pejambon - Gambir
5. Lalu lintas dari arah Timur (Manggarai) menuju ke Barat (Tanah Abang) bisa melalui Jalan Sultan Agung - Jalan Galunggung - Jalan Karet Pasar Baru Timur III - Jalan Karet Pasar Baru Timur II - Jalan RM Margono Djojohadikusumo
6. Lalu lintas dari Barat (Stasiun Karet) menuju Barat (Manggarai) dapat melalui Jalan RM Margono Djojohadikusumo - Jalan Galunggung - Jalan Sultan Agung
7. Lalu lintas dari Utara (Tanah Abang) menuju ke Timur (Kampung Melayu) dapat melalui Jalan Mas Mansyur - Jalan Prof. Dr. Satrio atau JLNT Satrio - Jalan Casablanca Raya - Jalan KH Abdulah Syafei
8. Lalu lintas dari Timur (Kampung Melayu) menuju arah utara (Tanah Abang) dapat melalui Jalan KH Abdulah Syafei - Jalan Casablanca Raya - JLN Satrio atau Jalan Prof. Dr. Satrio - Jalan Mas Mansyur
9. Lalu lintas dari arah Selatan (GBK) menuju Utara (Harmoni) dapat melalui Jalan Jenderal Sudirman - Semanggi - Jalan MH Thamrin sisi Barat - Jalan Medan Merdeka Barat sisi Barat
10. Lalu lintas dari arah Timur (Tol Cikampek) menuju selatan (Halim Perdanakusuma) dapat menggunakan Jalan Akses Tol Cikampek - Jalan Perindustrian - Jalan Usman Harun - Jalan Udayana - Jalan Cililitan Besar - Jalan Komodor Halim Perdanakusuma - Jalan Angkasa
11. Lalu lintas dari arah Selatan (Halim Perdanakusuma) menuju Utara (Cawang) dapat menggunakan Jalan Halim Perdanakusuma sisi Barat - Jalan Akses Tol Cikampek - Jalan Majyen Sutoyo - dst.

(AGA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendera pusaka dan naskah proklamasi akan dibawa melalui proses kirab dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (10/8/2024). Dalam gladi kirab bendera pusaka yang diadakan hari ini, kirab dimulai dari Monas, melewati Patung Arjuna Wijaya (patung kuda) di Jalan Medan Merdeka Barat.

Kemudian, berlanjut ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jalan Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman ke Jalan Gatot Subroto, lalu menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Nantinya, dari Bandara Halim, bendera pusaka dan naskah proklamasi diterbangkan menuju Balikpapan, Kaltim.

Berikutnya, keduanya dibawa menuju kawasan IKN di Penajam Paser Utara. Adapun bendera pusaka dan naskah proklamasi dibawa oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2023.

Gladi kirab pusaka dan naskah proklamasi diikuti Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono. "Yang melakukan kirab adalah Paskibraka tahun 2023, dan tentu ini sudah dilatih. Masyarakat bisa menyaksikan pada tanggal tersebut," kata Heru di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Selain dimeriahkan oleh deretan pasukan drum band berseragam, terdapat sejumlah pasukan berkuda yang mengiringi dalam kegiatan gladi kirab tersebut. Adapun bendera pusaka dan teks proklamasi dibawa menggunakan kendaraan taktis Maung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi membagikan Duplikat Bendera Pusaka, Salinan Teks Proklamasi, Naskah Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, dan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila kepada 205 Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Penyerahan itu dilakukan di Balai Samudra, Jakarta, Selasa (6/8/24)

Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya Tiga Stanza, acara dilanjutkan dengan menyaksikan tayangan Cerita Ibu Megawati Soekarnoputri bertajuk “Bu Mega Bercerita Tentang Sang Saka Merah Putih” Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila. Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri telah menyerahkan Duplikat Bendera Pusaka kepada Gubernur seluruh Indonesia pada Senin, (5/8/2024).

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menyampaikan bahwa Penyerahan Duplikat Bendera pusaka merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 ayat (1) sampai (3).

“Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya,”ujarnya.

Prof Yudian mengatakan kepada para Bupati/Walikota untuk senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan, yang penuh perjuangan dan negara yang sangat di kasihani Tuhan dari segi sumber daya alamnya dan sumber daya konstitusionalnya.

“Yang paling utama ketika dikibarkan pada tanggal 17 Agustus itulah yang menjadi bukti bahwa kita menjadi bangsa yang paling dikasihani Tuhan dari segi Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Konstitusionalnya, ini yang wajib kita syukuri,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BPIP melaporkan dalam acara tersebut bahwa Pelaksanaan Prosesi Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka telah dan akan dilakukan selama 3 hari dimulai pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan hari rabu tanggal 7 Agustus 2024.

“Pada hari ini, terdapat 205 Kabupaten/Kota yang hadir pada acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka kepada Bupati/Walikota Se-Indonesia,” ujarnya.

Tonny mengatakan, bahwa Duplikat Bendera Pusaka sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, digunakan selama 10 (sepuluh) tahun.

“Jika sebelum jangka waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan/atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP. Kami berharap agar Duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya,” terangnya.

Lebih Lanjut, Tonny menyampaikan makna dari acara pembagian duplikat bendera pusaka kepada seluruh kepala daerah adalah sebagai satu simbol negara yang diperjuangkan oleh para pahlawan dan perlu dijaga marwahnya.

“Makna terkait penyerahan duplikat bendera pusaka, luar biasa, karena bendera melambangkan satu simbol negara, melambangkan suatu jati diri bangsa, dan identitas bangsa Indonesia, sehingga kalau tanpa bendera merah putih tentunya Indonesia tidak akan merdeka,” tegasnya.

Tonny mengucapkan terima kasih kepada para Bupati/Walikota yang hadir mengambil secara langsung Duplikat Bendera Pusaka di Jakarta. “Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu Bupati/Walikota sekalian, juga apresiasi setinggi-tingginya kepada kepada semua pihak yang telah turut andil dalam menyukseskan kegiatan ini,” ujarnya.

JAKARTA, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menerima duplikat Bendera PusakaSang Saka Merah Putih di Balai Samudera Jakarta, Senin (5/8/2024). Penyerahan duplikat bendera pusaka tersebut diinisiasi dan diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada seluruh kepala daerah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. 

Acara dimulai dengan sambutan Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran para gubernur dan penjabat gubernur. 

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran para gubernur dan penjabat gubernur pada acara ini," ujar Yudian, Senin (5/8/2024).

Yudian juga menjelaskan tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 mengenai Program Paskibraka. BPIP bertanggung jawab untuk mendistribusikan bendera pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Kementerian/Lembaga.

"Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 mengamanatkan duplikat bendera pusaka ini digunakan dalam waktu 10 tahun. Namun apabila sebelum 10 tahun terjadi kerusakan, dapat mengajukan pergantian secara tertulis ke BPIP," katanya.

"Kami berharap agar duplikat bendera pusaka ini dijaga dengan sebaik-baiknya," ucapnya lagi.

Acara dilanjutkan dengan pengarahan Presiden Republik Indonesia ke-5 yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri. Dia mengajak para peserta kegiatan untuk berkontemplasi sekaligus mengingatkan kembali akan perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. 

"Bendera ini bukan sekadar kain, melainkan lambang dari perjuangan, pengorbanan dan cita-cita bangsa kita," ujar Megawati. 

Megawati juga menekankan pentingnya menyosialisasikan sejarah dan visi bangsa serta membiasakan untuk memulai dengan Salam Pancasila. 

"Pekikan 'Merdeka' menggambarkan perjuangan yang tidak pernah luntur di era kemerdekaan ini. Indonesia adalah negara demokratis, rakyat memiliki hak untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat," katanya.

Selain itu, Megawati juga mengingatkan gotong royong, kekeluargaan dan Bhinneka Tunggal Ika sudah mulai luntur oleh anak bangsa sendiri. 

"Duplikat Sang Saka Merah Putih sebenarnya moral kita yang membuat negara lain memberikan hormat, karena menggambarkan nilai perjuangan dan kejuangan. Jaga dan berikan tempat yang layak," ucapnya.

Acara ini diakhiri dengan penyerahan duplikat bendera pusaka, teks proklamasi dan buku pendidikan Pancasila kepada seluruh kepala daerah. 

"Alhamdulillah, selaku Pj Gubernur Sultra saya tadi mendapat amanah untuk menerima duplikat bendera pusaka dari Kepala BPIP yang disaksikan Ibu Presiden RI ke-5. Ini merupakan momentum bersejarah bagi kita semua," ujar Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto.

"Bendera Pusaka tersebut akan disimpan dengan baik, dan selanjutnya akan diserahkan kepada putra/i terbaik Sultra yang tergabung dalam Paskibraka untuk dikibarkan pada saatnya," katanya.

Andap mengutarakan rasa bangganya dapat menghadiri acara tersebut.

"Penyerahan duplikat bendera pusaka ini merupakan momen yang sangat penting untuk mengingatkan kita semua akan sejarah dan perjuangan bangsa. Ini juga menjadi dorongan bagi kita untuk terus berupaya menjaga keutuhan dan memajukan daerah masing-masing," kata Andap.

Acara penyerahan duplikat bendera pusaka ini diharapkan dapat mengokohkan semangat kebangsaan dan cinta akan tanah air di kalangan masyarakat Indonesia, utamanya generasi muda.

Sebagai informasi, penyerahan duplikat bendera pusaka ini dibuat dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terakhir dilaksanakan pada tahun 1969. Bendera yang akan dibagikan tidak memiliki jahitan antara warna merah dan putih, sesuai dengan ketentuan tersebut.

Turut hadir dalam acara ini, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Sekretaris Pengarah BPIP, anggota pengarah BPIP, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Wakil Kepala BPIP, para gubernur/pj gubernur dan Ketua Umum Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Yuslihayanti.

Editor: Donald Karouw