Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penegasan penggunaan satu pintu dalam pelayanan pajak dinilai dapat menutup celah penipuan yang semakin marak dengan berbagai modus.

Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, menyatakan bahwa penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah mengganggu instansi tersebut.

Menurutnya, banyak Wajib Pajak yang tidak mampu membedakan antara layanan resmi dan modus penipuan, sehingga rentan menjadi korban.

"Penegasan satu pintu pelayanan akan menutup celah penipuan, baik melalui email, aplikasi telepon genggam, maupun konsultasi melalui telepon," kata Raden kepada Kontan pada Minggu (3/11).

Raden menambahkan bahwa jika modus penipuan perpajakan terus dibiarkan, hal ini tidak hanya merugikan Wajib Pajak tetapi juga merusak citra Ditjen Pajak.

Dampaknya, sebagian masyarakat akan bersikap antipati terhadap institusi tersebut. Ia juga menegaskan perlunya kerja sama antara Ditjen Pajak dengan pihak kepolisian untuk menangkap pelaku penipuan.

"Sampai saat ini, belum ada pelaku penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak yang ditangkap oleh Kepolisian," ujarnya.

Lebih lanjut, Raden mengingatkan bahwa dua bulan mendatang sistem Coretax akan segera diluncurkan. Ia menekankan pentingnya Ditjen Pajak untuk lebih aktif mengkampanyekan pelayanan pajak online melalui Coretax.

Menurutnya, Wajib Pajak perlu diinformasikan bahwa semua pelayanan perpajakan hanya dapat dilakukan melalui Coretax secara online, tanpa menggunakan telepon atau aplikasi di perangkat genggam.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kalangan pengamat pajak mengomentari langkah pemerintah yang baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024.

Beleid terbaru tersebut memberikan batas waktu hingga 31 Desember 2025 bagi investor untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan bahwa aturan terbaru ini juga menyelipkan ketentuan pajak minimum global melalui Pasal 15 A.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa perusahaan grup multinasional yang beroperasi di Indonesia dan memanfaatkan tax holiday tetap dikenakan pajak minimum global, sesuai aturan yang akan berlaku mulai 2025.

"Jika dikenai pajak minimum global, artinya investor yang sudah mendapatkan tax holiday tetap akan dikenai Pajak Penghasilan Badan," ujar Raden kepada Kontan.co.id, Minggu (3/11).

Menurutnya, insentif tax holiday tidak lagi menjadi daya tarik utama bagi investor. Oleh karena itu, dirinya menegaskan bahwa untuk memacu investasi, pemerintah harus mencari solusi selain tax holiday agar Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi investasi global.

"Menurut saya insentif tax holiday ini bukan lagi pemanis bagi investasi. Dengan adanya ketentuan pajak minimum global, maka ada kesetaraan di mana pun investasi dilakukan, katanya.

Sementara itu, Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga menyoroti dampaknya potensial dari ketentuan pajak tambahan minimum domestik yang diatur dalam beleid tersebut.

Fajry menyebut, pajak tambahan tersebut diberlakukan termasuk terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan PPh Badan.

"Justru yang menjadi menarik adalah setelah ini bagaimana? Ini menjadi pertanyaan serius dan ini menjawab pertanyaan apakah tax holiday berhasil menarik investasi," kata Fajry.

Ia menjelaskan, keputusan perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia biasanya bergantung pada studi kelayakan (feasibility study) dan Return on Investment (ROI).

"Jadi, seharusnya perusahaan tidak berinvestasi ke Indonesia karena besaran nilai ROI tidak sesuai (terlalu kecil) tapi karena ada tax holiday maka besaran ROI menjadi cukup bagi perusahaan. Dan kemudian perusahaan memutuskan untuk berinvestasi ke Indonesia," imbuhnya.

Fajry menambahkan, untuk proyek investasi dengan ROI yang “mepet,” tax holiday memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi keputusan investasi. Namun, dengan adanya pajak tambahan minimum domestik, proyek-proyek semacam itu mungkin tidak lagi feasible dari sisi ROI.

Dirinya menekankan pentingnya kepastian berinvestasi di Indonesia agar data tarik Indonesia tetap kuat bagi investor, terutama dalam menghadapi persaingan ROI antar negara.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan empat tahun lagi. Mendukung hal tersebut, Badan Bank Tanah telah membidik sejumlah lahan beberapa wilayah di Indonesia.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan pihaknya saat ini sudah menyiapkan lahan untuk mendorong swasembada pangan, seperti Luhu di Maluku, Poso di Sulawesi Tengah, hingga Tapanuli Selatan di Sumatera Utara.

"Sekarang sudah ada ya untuk ketahanan pangan, seperti yang ada bisa di Luhu (Maluku) nanti bisa, di Poso juga bisa. Kita akan dapat lagi di beberapa lahan, tentunya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kita sudah ada. Nanti akan ada di Kalimantan, itu bisa untuk ketahanan pangan," katanya saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Lebih lanjut, saat ini Bank Tanah mengelola sebanyak 27 ribu hektar lahan. Dia menargetkan pihaknya menargetkan sebanyak 40 ribu hektar lahan yang dikelola hingga akhir tahun.

Dia bilang tidak semua lahan yang dikelolanya dapat mendorong ketahanan pangan, seperti di Kalimantan ada beberapa yang tidak cocok. Adapun wilayah yang berpotensi, seperti di Sumatera dan sebagian wilayah Kalimantan.

"Total sekarang kita 27 ribu hektare lahan. Yang bakal dibidik nanti kita lihat dari keseluruhan lahannya, karena di Kalimantan tidak bisa semuanya dipakai ya. Jangan sampai airnya seperti yang ada di Palangkaraya yang harus dipakai ya," terangnya.

Dia pun menyatakan pihaknya siap membantu Prabowo mewujudkan swasembada pangan. Namun, pihaknya juga harus memperoleh tanah dalam jumlah yang besar.

"Kita siap semuanya, kita siap tentunya untuk swasembada pangan ini. Namun kita harus dapat dukungan juga perolehan Badan Bank Tanah agar bisa segera setepat mungkin dalam jumlah yang cukup besar," jelasnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik lahan mati dan lahan pelepasan kawasan hutan untuk ketahanan pangan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana.

Suyus mengatakan Kementerian Kehutanan saat ini tengah mendorong sejumlah lahan untuk dikeluarkan dari status kawasan hutan. Untuk itu, pihaknya akan mengusulkan lahan pelepasan kawasan hutan itu agar digunakan untuk mendorong ketahanan pangan.

"Ada beberapa kasus sekarang yang terkait dengan kawasan hutan yang itu mudah-mudahan bisa selesai. Jadi, bagaimana nanti saya justru berharap diusulkan perkembangan pelepasan-pelepasan dari kawasan hutan, banyak sekali nanti pelepasan kawasan. Mungkin ke depan kaitannya dengan pelepasan-pelepasan aset terutama untuk ketahanan pangan," kata Suyus dalam acara Forum Diskusi di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia pun mendorong agar Badan Bank Tanah untuk segera berdiskusi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar lahan tersebut dapat digunakan untuk pemerintah. Nantinya, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak ketiga.

"Saya pikir seharusnya nanti Pak Parman (Kepala Badan Bank Tanah) lebih diskusi dengan Pak Raja (Menteri Kehutanan) supaya pelepasan itu masuk ke negara dulu. Jadi, tidak langsung diberikan juga ke badan hukum. Jadi, tetap menjadi negara, nanti negara akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi, banyak sekali yang harus kita diskusikan," jelasnya.

Terkait wilayahnya, dia menyebut pihaknya sedang mendata lahan-lahan mana saja yang berpotensi untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, pihaknya memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar. Hal ini sejalan dengan program reforma agraria yang didorong ATR/BPN.

"Sedang kita list semua ya. Nanti Pak Menteri akan laporkan ke Pak Presiden. Potensinya kita akan sudah dilihat tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan di Indonesia ada. Kemudian lain-lain yang nanti dilepaskan dari kawasan hutan juga ada," imbuhnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) diprediksi hanya akan menjadi isu yang tak terealisasi, terutama setelah Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Prabowo.

Hal ini disampaikan Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia. Ia menilai Sri Mulyani akan mempertahankan posisi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) di bawah Kementerian Keuangan, seperti yang telah dilakukan sejak masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Raden menjelaskan bahwa wacana pembentukan BPN sudah masuk dalam Nawacita Presiden Joko Widodo. Bahkan, Menteri Keuangan saat itu, Bambang Brodjonegoro, telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) sebagai dasar hukum pembentukan BPN.

RUU tersebut telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas lebih lanjut. Namun, setelah Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan, pembahasan mengenai BPN tidak pernah dilanjutkan.

Penolakan Sri Mulyani terhadap pembentukan badan perpajakan yang terpisah dari Kementerian Keuangan dinilai konsisten dari masa ke masa. Sikap ini sudah jelas terlihat sejak era Presiden SBY, dan berlanjut hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo, serta sekarang di bawah Presiden Prabowo.

"Sikap tegas Sri Mulyani tampak jelas saat beliau dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo, di mana keduanya sepakat untuk memperkuat Kementerian Keuangan," ujar Raden.

Menurut Raden, meskipun target peningkatan tax ratio hingga 23% sangat mendesak, pembentukan BPN tampaknya tidak akan menjadi prioritas.

Raden menyoroti bahwa Ditjen Pajak terlalu kaku dalam strukturnya karena tunduk pada ketentuan birokrasi yang berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Birokrasi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kinerja Ditjen Pajak, termasuk ketentuan yang melarang pemecatan pegawai pajak meskipun tidak menunjukkan kinerja yang optimal.

Raden menilai bahwa tantangan perpajakan sangat dinamis dan memerlukan pegawai yang memiliki etos kerja tinggi.

Untuk itu, urgensi pembentukan BPN lebih bertujuan agar otoritas pajak dapat merekrut pegawai di luar ASN, serta memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan tugasnya, mirip dengan entitas swasta yang lebih dinamis.

Menurutnya, birokrasi yang ada, seperti prosedur pembukaan dan penutupan kantor pajak, perlu dihapus agar otoritas pajak dapat bekerja lebih efektif dalam mencapai target perpajakan.

Namun, dengan Sri Mulyani yang kembali memegang kendali di Kementerian Keuangan, wacana pembentukan BPN diperkirakan akan tetap hanya sebatas wacana.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) diprediksi hanya akan menjadi isu yang tak terealisasi, terutama setelah Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Prabowo.

Hal ini disampaikan Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia. Ia menilai Sri Mulyani akan mempertahankan posisi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) di bawah Kementerian Keuangan, seperti yang telah dilakukan sejak masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Raden menjelaskan bahwa wacana pembentukan BPN sudah masuk dalam Nawacita Presiden Joko Widodo. Bahkan, Menteri Keuangan saat itu, Bambang Brodjonegoro, telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) sebagai dasar hukum pembentukan BPN.

RUU tersebut telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas lebih lanjut. Namun, setelah Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan, pembahasan mengenai BPN tidak pernah dilanjutkan.

Penolakan Sri Mulyani terhadap pembentukan badan perpajakan yang terpisah dari Kementerian Keuangan dinilai konsisten dari masa ke masa. Sikap ini sudah jelas terlihat sejak era Presiden SBY, dan berlanjut hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo, serta sekarang di bawah Presiden Prabowo.

"Sikap tegas Sri Mulyani tampak jelas saat beliau dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo, di mana keduanya sepakat untuk memperkuat Kementerian Keuangan," ujar Raden.

Menurut Raden, meskipun target peningkatan tax ratio hingga 23% sangat mendesak, pembentukan BPN tampaknya tidak akan menjadi prioritas.

Raden menyoroti bahwa Ditjen Pajak terlalu kaku dalam strukturnya karena tunduk pada ketentuan birokrasi yang berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menilai pemerintah baiknya menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

Raden mengatakan baiknya pemerintah menunda kenaikan tarif PPN karena kondisi Masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Di tengah daya beli masyarakat sedang turun, menunda kenaikan tarif akan lebih bijak.

"Mungkin setelah ekonomi tumbuh dan Tingkat daya beli Masyarakat juga meningkat, boleh saja menaikkan tarif PPN jika memang sangat dibutuhkan," jelas Raden kepada Kontan, Senin (14/10).

Menurut Raden, untuk meningkatkan penerimaan negara pemerintah tidak harus menaikkan tarif pajak. Ada banyak cara untuk meningkatkan penerimaan negara, di antaranya dengan cara meningkatkan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

Alat ukur untuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak salah satunya yaitu membandingkan rekening bank dengan penghasilan yang dilaporkan di SPT Tahunan Wajib Pajak.

Otoritas pajak sudah waktunya untuk menggunakan teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk melakukan pengawasan SPT Tahunan. Jika hanya mengandalkan pegawai pajak secara manual, pengawasan tidak akan efektif karena terbatasnya data yang dapat diawasi oleh petugas.

Sedangkan dengan menggunakan teknologi informatika, pengawasan dapat dilakukan secara masif dan terstruktur.

"Sehingga tercipta keadilan bagi Wajib Pajak, semua Wajib Pajak benar-benar diawasi," ujarnya.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan menerapkan skema pajak minimum global (global minimum tax/GMT) sebesar 15% pada tahun depan. Penerapan skema tersebut diyakini akan mempersempit ruang penghindaran pajak dan berdampak positif terhadap negara berkembang seperti Indonesia.

Pajak minimum global 15% merupakan hasil kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE), di mana negara-negara sepakat menerapkan tarif minimum pajak untuk perusahaan multinasional. Melalui penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi praktik perusahaan yang memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan pajak rendah.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan saat ini sudah saatnya Indonesia menerapkan pajak karbon.

Hal itu sejalan dengan desakan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan zero carbon emission sudah semakin sering disuarakan.

Raden mengatakan isu lingkungan hidup dan gas emisi sudah semakin banyak dibicarakan, serta desakan kepada pemerintah untuk menerapkan kebijakan zero carbon emission sudah semakin sering disuarakan. Hal itu mendorong kebijakan pajak karbon harus segera diimplementasikan.

“Sekarang sudah saatnya diterapkan, alasan dibuatkannya pajak karbon sebenarnya dalam rangka mendukung zero carbon emission,” jelas Raden kepada Kontan, Minggu (6/10).

Hingga saat ini, Menteri Keuangan belum menerbitkan tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon. Berdasarkan Undang-Undang HPP, tata cara penghitungan pajak karbon diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Raden menjelaskan pemerintah sudah membentuk bursa karbon (IDX Carbon). Bursa karbon diperlukan karena Undang-Undang Pajak Karbon mengatur bahwa pengenaan pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan peta jalan karbon.

“Tapi belum diimplementasikannya pajak karbon mungkin masih banyak desakan dari pengusaha untuk menunda pengenaan pajak karbon,” ungkapnya.

Adapun, aturan terkait implementasi pajak karbon diperkuat melalui pengesehan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tujuan pengenaan pajak karbon ini bukan hanya menambah penerimaan negara semata, melainkan sebagai instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip pencemar membayar (polluter pays principle).

Dengan adanya UU HPP tersebut, pemerintah bisa menerapkan pajak karbon atas PLTU batubara pada 1 April 2022. Sementara tarif pajak karbon yang diatur dalam UU HPP adalah senilai Rp 30 per kilogram CO2 ekuivalen.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menargetkan pendapatan pajak tahun 2025 mencapai Rp 2.189,3 triliun. Tingginya target pendapatan tersebut tidak terlepas dari langkah pemerintah yang harus membiayai sejumlah program pembangunan negara. Oleh karena itu, reformasi perpajakan harus dijalankan secara berkelanjutan.

Bila dirinci, target pendapatan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun terbagi dalam pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 1.209,3 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 945,1 triliun, pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 27,1 triliun, dan pajak lainnya senilai Rp 7,8 triliun.