Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melepas ekspor hasil produk perhutanan sosial ke Jepang. Ada 9 ton produk agroforestry yang diekspor sebagai komoditas hasil hutan bukan kayu.

Dia menjelaskan komoditas agroforestry yang diekspor salah satunya merupakan petai hasil produksi Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) KTH Sukobubuk Rejo, Pati, Jawa Tengah. Kemudian, ada jengkol, cabai rawit oranye, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, daun salam, bunga pepaya, kelapa parut, nangka muda rebus, hingga daun singkong rebus.

"Total kuantitas 9 ton dengan nilai transaksi ekonomi sebesar Rp 989.000.000," kata Raja Juli di Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

"Sekarang petani hutan di Pati di Sukobubuk ini sudah bisa mengeksplor agroforestry. Petai, jengkol, cabai, nangka, daun pepaya, dan daun singkong rebus yang insyaallah ini akan meningkatkan sejahtera masyarakat," tambahnya.

Raja Juli menuturkan pihaknya akan terus menjajaki pasar ekspor hasil agroforestry. Dia berharap jumlah hasil produksi perhutanan sosial bisa terus meningkat.

"Alhamdulillah ini satu kontainer, per dua minggu nanti sudah bisa dikirim dua kontainer. Tadi saya bicara dengan beberapa teman-teman, di banyak negara juga demand-nya sudah ada, tinggal sekarang sebenarnya adalah menghubungkan ya antara tadi supply, petani, kemudian dengan demand," jelasnya.

"Nah, tadi saya sudah bicara dengan Pak Dirjen Pertanian Sosial, konsep integrative area development itu perlu kita kerjakan," tambahnya.

Dia mengatakan pihaknya akan mengutamakan kualitas produk yang akan diekspor. Dia menyebutkan kuantitas produk harus diiringi dengan kualitas.

"Kita juga akan kerja sama dengan koperasi, dengan institusi perbankan barang kali untuk memastikan bahwa apa yang ditanam tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki pasar di lokal maupun di global," ujarnya.

Raja Juli mengatakan hal itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan Prabowo menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas.

"Poin penting saya adalah kami di Kementerian Kehutanan siap melaksanakan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan hutan menjadi tulang punggung untuk swasembada pangan," ujar Raja Juli.

"Jadi hutannya tetap lestari, tetapi rakyat sejahtera, dan kemudian hasilnya ini akan menjadi bagian dari program swasembada pangan yang diinisiasi oleh Pak Prabowo Subianto," pungkasnya.

Simak Video Raja Juli Usai Retret: Komunikasi Mampet Kini Jadi Cair

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik lahan mati dan lahan pelepasan kawasan hutan untuk ketahanan pangan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana.

Suyus mengatakan Kementerian Kehutanan saat ini tengah mendorong sejumlah lahan untuk dikeluarkan dari status kawasan hutan. Untuk itu, pihaknya akan mengusulkan lahan pelepasan kawasan hutan itu agar digunakan untuk mendorong ketahanan pangan.

"Ada beberapa kasus sekarang yang terkait dengan kawasan hutan yang itu mudah-mudahan bisa selesai. Jadi, bagaimana nanti saya justru berharap diusulkan perkembangan pelepasan-pelepasan dari kawasan hutan, banyak sekali nanti pelepasan kawasan. Mungkin ke depan kaitannya dengan pelepasan-pelepasan aset terutama untuk ketahanan pangan," kata Suyus dalam acara Forum Diskusi di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Dia pun mendorong agar Badan Bank Tanah untuk segera berdiskusi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar lahan tersebut dapat digunakan untuk pemerintah. Nantinya, pemerintah akan bekerja sama dengan pihak ketiga.

"Saya pikir seharusnya nanti Pak Parman (Kepala Badan Bank Tanah) lebih diskusi dengan Pak Raja (Menteri Kehutanan) supaya pelepasan itu masuk ke negara dulu. Jadi, tidak langsung diberikan juga ke badan hukum. Jadi, tetap menjadi negara, nanti negara akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi, banyak sekali yang harus kita diskusikan," jelasnya.

Terkait wilayahnya, dia menyebut pihaknya sedang mendata lahan-lahan mana saja yang berpotensi untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, pihaknya memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar. Hal ini sejalan dengan program reforma agraria yang didorong ATR/BPN.

"Sedang kita list semua ya. Nanti Pak Menteri akan laporkan ke Pak Presiden. Potensinya kita akan sudah dilihat tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan di Indonesia ada. Kemudian lain-lain yang nanti dilepaskan dari kawasan hutan juga ada," imbuhnya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan harapan presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelum pensiun. Jokowi berharap eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif, bukan hanya Plt.

Terlepas dari itu, Raja Juli mengatakan yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto.

"Lagi-lagi yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan adalah pak [residen Prabowo Subianto, namun memang sebelum proses transisi ini terjadi, ada masukan dan harapan disampaikan kepada mantan Presiden Joko Widodo agar Pak Basuki dapat meneruskan sebagai Kepala OIKN definitif," kata Raja Juli kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Raja Juli kembali menekankan bahwa semuanya adalah hak prerogatif presiden, termasuk keputusan pengganti dirinya sebagai Wakil Kepala OIKN. Ia hanya berharap keputusan dapat dilakukan sesegera mungkin agar OIKN bisa kembali bekerja dengan cepat.

"Sekali lagi tentu semuanya adalah otoritas hak prerogatif pak presiden, termasuk juga yang akan menjadi pengganti saya sebagai Plt Wakil Kepala OIKN. Saya berharap sesegera mungkin agar OIKN kita kembali bergerak dengan cepat," tambahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, kata Raja Juli, penunjukan kepala dan wakil kepala OIKN setelah pertama kali perlu berkonsultasi dengan DPR RI.

"Untuk pertama kali kepala dan wakil kepala OIKN itu ditunjuk oleh presiden, namun untuk selanjutnya itu perlu persetujuan dari DPR. Jadi nanti saya kira Pak Bas, artinya dari Setneg atau Seskab harus mengonfirmasi pencalonan kepala OIKN yang baru ini," tuturnya.