Bisnis.com, JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 mengancam akan memberikan rapor merah terhadap kinerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kesimpulan dan rekomendasi Pansus Angket Haji 2024

“Kalau pelanggaran-pelanggarannya ditulis, otomatis rapor merah itu. Bukan hanya rapor merah itu, sudah tidak layak untuk menjadi Menteri Agama karena itu sudah menyangkut kepada aparat penegak hukum,” ujar Anggota Pansus Haji 2024 Marwan Jafar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024)

Kendati demikian, Marwan menyebut sampai sejauh ini internal Pansus Haji tengah berdebat apakah temuan mereka akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Pasalnya, dia mengatakan banyak pihak yang menghendaki ini harus direkomendasikan ke APH, tetapi ada juga pihak yang tidak mau.

“Nah, ini yang masuk angin tidak mau pasti, yang tidak masuk angin ya pasti itu akan terus dilanjutkan dalam penyelidikan kepada aparat penegak hukum, karena itu sangat jelas terbukti dan terang-benderang melanggar Undang-Undang Haji, melanggar Kepres Haji, juga ada unsur diduga gratifikasi.Itu kan masuk dalam kategori undang-undang tipikor dan seterusnya, Itu sudah berkali-kali saya omongkan itu sudah sangat terang-benderang sebetulnya itu,” tambah Marwan.

Dengan demikian, lanjut dia, saat ini tinggal bagaimana Pansus Haji mengemas dalam sebuah kalimat rekomendasi yang nantinya akan diteruskan kepada APH.

Untuk diketahui, Pansus Haji DPR RI kembali menggelar rapat internal untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang rencananya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (26/9/2024) mendatang.

Kendati demikian, Marwan menyampaikan bahwa kesimpulan Pansus Haji 2024 masih dalam tahap tawar-menawar dengan pimpinan DPR untuk dibawa ke rapat paripurna.

“Ya, itu pun kemarin masih tawar-menawar dengan pimpinan DPR. Dalam bamus hari ini atau besok, itu harus dimasukkan dalam agenda rapat paripurna. Supaya pimpinan Pansus bisa membacakan hasil kesimpulan dan rekomendasi,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Pansus Haji memastikan Menag RI Yaqut Cholil Quomas mangkir tiga kali dalam pemanggilannya terkait Haji 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2024).

“Iya, iya [Menag Yaqut] tiga kali mangkir,” ujar Wisnu.

Berdasarkan catatan, Menag Yaqut mangkir pertama kali saat dipanggil Pansus Haji pada Selasa (10/9/2024). Kala itu, Yaqut beralasan tengah dalam agenda MTQ di Kalimantan Timur.

Pada panggilan kedua (19/9/2024), Menag juga kembali mangkir dengan alasan tengah dalam kunjungan ke Eropa.

Kemudian, pada panggilan ketiga (23/9/2024), Menag kembali mangkir dan beralasan sedang ada dinas luar negeri di Paris, Perancis.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 menyampaikan pihaknya bakal menyerahkan laporan akhir kepada pimpinan DPR RI pada rapat paripurna yang akan digelar pada Kamis (26/9/2024). Pemberian kuota haji melanggar aturan?

Anggota Pansus Haji 2024 Marwan Jaffar mengatakan pimpinannya, yakni Nusron Wahid, bakal segera bersurat untuk menjadwalkan laporan terakhir pansus haji ke badan musyawarah (Bamus) DPR RI.

"Kita tanggal 23 [September] malam ini pimpinan Pansus mengirim surat kepada Bamus untuk menjadwalkan hari Kamis untuk laporan terakhir Pansus," ujarnya Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Marwan menyampaikan peluang soal pihaknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran pembagian kuota Haji 2024 bisa saja dilakukan. Namun, hal tersebut harus dicapai dengan kesepakatan bersama.

"Ya ada, kalau pembagian kuota itu kita sepakati pukul 19.00 wib nanti ya berarti ada pelanggaran dugaan pelanggaran," kata dia.

Jika memang telah disepakati soal temuan dugaan pelanggaran pembagian haji 2024, nantinya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH), seperti KPK, Kejaksaan hingga Kepolisian.

Sebagai informasi, alokasi kuota haji tambahan menjadi perdebatan lantaran dinilai menyalahi UU No.8/2019. Untuk diketahui, Indonesia tahun ini mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Dengan demikian, total kuota haji Indonesia di 2024 mencapai 241.000 jemaah.

Jika merujuk UU No.8/2019, kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan haji khusus sebanyak 19.280 jemaah. Namun, Kemenag membagi rata alokasi kuota tambahan, masing-masing 10.000 ke haji reguler dan haji khusus. Dengan alokasi tersebut, kuota haji khusus tahun ini menjadi 27.680 jemaah.

Hal ini yang kemudian mendorong DPR membentuk Pansus Haji di mana salah satu fokusnya yaitu masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) bakal menggelar rapat kerja dengan sejumlah kementerian terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2024 pada Senin (23/9/2024).

Berdasarkan agenda yang diterima Bisnis, rapat kerja itu akan dilaksanakan bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas; Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi; dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Pukul 10.00 WIB, raker dengan Menag, Menhub, Menkes bahas evaluasi Haji 2024," dalam agenda DPR RI, Senin (23/9/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 10.50 WIB, suasana ruang rapat Komisi VII DPR RI masih belum dihadiri menteri-menteri yang diundang.

Selain itu, ruang rapat juga terpantau masih sepi, meskipun sudah ada sejumlah peserta rapat yang tengah menunggu dimulainya raker antara legislator dan pemerintah.

Pansus Haji sebelumnya telah membeberkan sejumlah temuan terkait haji 2024. Pertama, proposal pembagian rata kuota haji tambahan berasal dari Kementerian Agama (Kemenag) bukan dari otoritas Arab Saudi.

Kedua, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat dengan masa tunggu nol tahun. Ketiga, adanya dugaan manipulasi data di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang membuat jadwal keberangkatan jemaah tidak sesuai dengan ketentuan.

Temuan berikutnya yaitu adanya tekanan pada sejumlah saksi dari unsur jemaah hingga pejabat sepanjang penyelidikan. Kelima, pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time, sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap.

Keenam, yaitu tidak ada regulasi yang jelas terkait pelunasan. Dengan demikian, hanya jemaah yang memiliki akses informasi dan sumber daya dari PIHK tertentu yang lebih diuntungkan dibanding jemaah lain dalam hal percepatan keberangkatan.

Temuan ketujuh, yakni pengawasan Kemenag yang dinilai tidak memadai terhadap PIHK lantaran kerap gagal melaporkan keberangkatan jemaah tepat waktu dan tidak ada sanksi yang tegas untuk ketidakpatuhan ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas sekaligus Dewan Pengawas BPKH Ishfah Abidal Aziz meminta agar Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI dapat menggelar rapat secara tertutup.

Permintaan tersebut disampaikan Alex, sapaannya, usai Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Marwan Jafar meminta klarifikasi terkait laporan yang menyeret namanya.

Dalam rapat tersebut, Marwan mengungkapkan bahwa ada laporan bahwa Alex telah dilaporkan sejak tahun lalu bersama dengan vendor-vendor haji nakal kepada aparat penegak hukum.

“Saya dengar-dengar ini, makanya saya minta klarifikasi atau tabayun,” ujar Marwan Jafar dalam rapat Pansus Hak Angket Haji 2024, Selasa (10/9/2024).

Merespons hal tersebut, Alex menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali. Justru, Alex mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk melakukan tindak pidana.

“Saya bisa tunjukkan orang, pihaknya, saya bisa identifikasi orang-orangnya,” terang Alex.

Saat Marwan meminta Alex untuk membeberkan oknum-oknum yang dimaksud, dia lantas meminta Pansus Hak Angket Haji 2024 untuk menjawab dalam rapat tertutup.

Menurutnya, hal tersebut sudah menyangkut keamanan Alex dan keluarganya. Dia juga kembali menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali dalam penyiapan layanan haji, baik di dalam negeri maupun di dalam negeri.

“Apakah boleh saya mengajukan untuk [rapat] tutup karena menyangkut institusi yang diklaim oleh pihak tersebut?” tanya Alex.

Permintaan tersebut lantas disetujui oleh para anggota yang hadir. Wakil Ketua Pansus Hak Angket Haji Diah Pitaloka lantas mengetuk palu dan menyatakan rapat digelar tertutup.

“Rapat kita nyatakan tertutup,” ujar Diah.

Sebagai informasi, Pansus Hak Angket Haji kembali menggelar rapat untuk membahas soal penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024 M. Setidaknya terdapat tiga ruang lingkup yang menjadi fokus Pansus yakni kuota dan keuangan haji, manajemen operasional haji, dan pembenahan sistem keuangan haji.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani mengaku tidak tahu siapa yang mengusulkan pembagian kuota haji tambahan 2024.

Sebagai informasi, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah sehingga total kuota ibadah haji untuk 2024 mencapai 241.000 jemaah. Kuota tersebut oleh Kemenag dibagi secara merata untuk haji reguler dan haji khusus masing-masing sebanyak 10.000 kuota.

“Berkaitan dengan pembagian kuota 50:50, terus terang pak Maman saya tidak mengetahui karena pada saat kami diskusi salah satunya berkaitan dengan kepadatan di Mina, tetapi akhirnya ini sudah diputuskan menjadi 50:50,” kata Jaja dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2024).

Hal tersebut disampaikan Jaja untuk menjawab pertanyaan Anggota pansus Haji 2024 Maman Imanul Haq. Dalam rapat tersebut, Maman menanyakan siapa yang mengusulkan kuota haji tambahan dibagi secara merata ke haji reguler dan haji khusus.

Lebih lanjut, Maman juga menanyakan apakah Jaja berusaha untuk menyampaikan kepada petinggi Kemenag bahwa pembagian tersebut menyalahi Undang-undang No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Namun menurut Jaja, pihaknya dalam melakukan pembagian kuota tambahan sudah sesuai dengan Pasal 9, di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Menteri menetapkan kuota haji tambahan dan ketentuan pengisian kuota haji tambahan akan diatur dengan Peraturan Menteri.

“Itulah diskusi kami pak yang akhirnya kami menyimpulkan itu,” ujarnya.

Lantaran, pembagian kuota haji tambahan sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA), maka pihaknya harus melaksanakan regulasi yang ada.

“Kalau saya tidak laksanakan, saya salah lagi pak,” ungkapnya.

Alokasi kuota haji tambahan menjadi perdebatan lantaran dinilai menyalahi UU No.8/2019. Untuk diketahui, Indonesia tahun ini mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah. Dengan demikian, total kuota haji Indonesia di 2024 mencapai 241.000 jemaah.

Jika merujuk UU No.8/2019, kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 jemaah dan haji khusus sebanyak 19.280 jemaah. Namun, Kemenag membagi rata alokasi kuota tambahan, masing-masing 10.000 ke haji reguler dan haji khusus. Dengan alokasi tersebut, kuota haji khusus tahun ini menjadi 27.680 jemaah.

Inilah yang kemudian mendorong DPR membentuk Pansus Haji di mana salah satu fokusnya yaitu masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Subhan Cholid mengaku tidak tahu soal legal standing atau kedudukan hukum pembagian kuota haji tambahan 2024.

“Kami tidak tahu,” kata Subhan dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Haji, di Kompleks Parlemen, Senin (26/8/2024).

Hal tersebut disampaikan Subhan untuk merespons pertanyaan Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Iskan Qolba Lubis. Dalam rapat tersebut, Iskan menanyakan apakah ada legal standing dari Arab Saudi yang mengatakan bahwa kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah dibagi rata untuk jemaah haji reguler dan khusus.

“Yang [kuota tambahan] 20.000 dibagi 50% itu, itu ada kebijakan Arab Saudi tidak?” tanya dia.

Menurutnya, ada ketidakkonsistenan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengenai masalah pembagian kuota haji. Dalam salah satu rapat dengan Menag, Komisi VIII sempat menanyakan apakah memungkinkan jika kuota tambahan diberikan kepada haji khusus mengingat tahun sebelumnya kuota haji khusus banyak yang tidak terserap.

Namun, Menag, kata Iksan, menyebut bahwa kuota tambahan untuk haji khusus tidak diizinkan di Arab Saudi.

Iksan juga menanyakan alasan kuat Kemenag membagikan kuota haji khusus ke travel-travel. Apalagi pembagian kuota haji ke travel tanpa menginformasikan Komisi VIII sebagai mitra Kemenag.

“Nggak tahu,” jawab Subhan singkat.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024 Wisnu Wijaya juga menanyakan hal serupa. Wisnu mengatakan, berdasarkan keterangan saksi sebelumnya, disampaikan bahwa pembagian kuota haji tidak ditentukan oleh Arab Saudi.

Untuk itu, dia meminta Subhan memberikan alasan pertimbangan pembagian kuota haji secara merata ke haji reguler dan haji khusus.

“Kita udah dapat jawaban, bukan dari otoritas Arab Saudi, tapi dari Kemenag, dan itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari Anda, tolong dijawab,” tanya Wisnu.

Merespons hal tersebut, Subhan menuturkan bahwa pihaknya hanya sebatas memberikan pertimbangan realitas yang ada.

“Apabila jumlah jemaah terus bertambah, sedangkan luasan Mina tidak bertambah, kondisinya akan semakin padat,” tuturnya.

Adapun, hingga berita ini ditayangkan, rapat bersama Pansus masih berlangsung. Sebelum pemeriksaan dilakukan, rapat dimulai dengan pengambilan sumpah Subhan sebagai saksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI menyebut pembagian kuota haji tambahan 2024 tidak sesuai dengan persetujuan DPR dan pemerintah.

Untuk diketahui, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 241.000 jemaah, yang terdiri dari 221.000 jemaah kuota resmi 2024 dan 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, sejak 6 November 2023, DPR telah menekankan agar kuota haji tambahan diprioritaskan untuk lansia reguler. Namun, apa yang dilakukan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, justru berbeda dari kesepakatan awal.

“Spirit kami, Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji saat itu adalah bagaimana kuota tambahan ini betul-betul bisa mengurangi panjangnya waktu antrean bagi jamaah,” kata Wisnu dalam keterangannya, dikutip Senin (26/8/2024).

Sebagai informasi, DPR menilai bahwa kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 orang dan haji khusus sebanyak 19.280 orang. Pasalnya, Undang-Undang No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

Sementara, Kemenag membagi kuota haji sebesar 221.000 jemaah menjadi 203.320 jemaah (92%) dari total untuk haji reguler dan 17.680 (8%) bagi haji khusus.

Untuk kuota tambahan, Kemenag membagi rata kuota haji masing-masing 50% untuk haji reguler dan haji khusus. Dengan pembagian tersebut, maka total kuota haji untuk haji khusus mencapai 27.680 orang.

Menurut Wisnu, tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melobi pihak Arab Saudi sejatinya untuk mempersingkat lamanya antrean jemaah haji Indonesia yang dapat mencapai 47 tahun, melalui kuota tambahan ini.

“Namun yang dilakukan oleh Kemenag justru bertolak belakang dengan niat baik Presiden sehingga patut disesalkan,” ujarnya.

Pembagian kuota tambahan sebelumnya sempat disinggung dalam rapat perdana Pansus dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief pada pekan lalu.

Anggota Pansus Hak Angket Haji, Luluk Nur Hamidah, mempertanyakan Hilman selaku saksi pertama dalam Pansus, mengenai kuota haji khusus dan reguler, pembagian kuota haji khusus, hingga dasar hukum aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan haji 2024.

“Apa yang saudara ketahui tentang ibadah haji 2024? Apa yang saudara ketahui mengenai kuota haji khusus dan reguler, pembagian kuota haji khusus, apa saja dasar hukum aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan haji 2024?” tanya Lulu dalam Rapat Pansus di Kompleks Parlemen, Rabu (21/8/2024).

Anggota lainnya turut mempertanyakan apakah pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 untuk reguler dan haji khusus telah sesuai dengan kesimpulan dalam rapat Komisi VIII beberapa waktu lalu.

“Menurut saksi dengan membagi 50% regular dan 50% khusus apakah itu sesuai dengan apa yg menjadi keputusan dan kesimpulan rapat Komisi VIII yang memang harus ditindaklanjuti oleh kementerian terkait?” tanya My Esti Wijayati.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 DPR RI menyebut pembagian kuota haji tambahan 2024 tidak sesuai dengan persetujuan DPR dan pemerintah.

Untuk diketahui, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 241.000 jemaah, yang terdiri dari 221.000 jemaah kuota resmi 2024 dan 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, sejak 6 November 2023, DPR telah menekankan agar kuota haji tambahan diprioritaskan untuk lansia reguler. Namun, apa yang dilakukan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, justru berbeda dari kesepakatan awal.

“Spirit kami, Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji saat itu adalah bagaimana kuota tambahan ini betul-betul bisa mengurangi panjangnya waktu antrean bagi jamaah,” kata Wisnu dalam keterangannya, dikutip Senin (26/8/2024).

Sebagai informasi, DPR menilai bahwa kuota untuk haji reguler seharusnya mencapai 221.720 orang dan haji khusus sebanyak 19.280 orang. Pasalnya, Undang-Undang No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

Sementara, Kemenag membagi kuota haji sebesar 221.000 jemaah menjadi 203.320 jemaah (92%) dari total untuk haji reguler dan 17.680 (8%) bagi haji khusus.

Untuk kuota tambahan, Kemenag membagi rata kuota haji masing-masing 50% untuk haji reguler dan haji khusus. Dengan pembagian tersebut, maka total kuota haji untuk haji khusus mencapai 27.680 orang.

Menurut Wisnu, tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melobi pihak Arab Saudi sejatinya untuk mempersingkat lamanya antrean jemaah haji Indonesia yang dapat mencapai 47 tahun, melalui kuota tambahan ini.

“Namun yang dilakukan oleh Kemenag justru bertolak belakang dengan niat baik Presiden sehingga patut disesalkan,” ujarnya.

Pembagian kuota tambahan sebelumnya sempat disinggung dalam rapat perdana Pansus dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief pada pekan lalu.

Anggota Pansus Hak Angket Haji, Luluk Nur Hamidah, mempertanyakan Hilman selaku saksi pertama dalam Pansus, mengenai kuota haji khusus dan reguler, pembagian kuota haji khusus, hingga dasar hukum aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan haji 2024.

“Apa yang saudara ketahui tentang ibadah haji 2024? Apa yang saudara ketahui mengenai kuota haji khusus dan reguler, pembagian kuota haji khusus, apa saja dasar hukum aturan yang digunakan dalam penyelenggaraan haji 2024?” tanya Lulu dalam Rapat Pansus di Kompleks Parlemen, Rabu (21/8/2024).

Anggota lainnya turut mempertanyakan apakah pembagian kuota tambahan sebanyak 20.000 untuk reguler dan haji khusus telah sesuai dengan kesimpulan dalam rapat Komisi VIII beberapa waktu lalu.

“Menurut saksi dengan membagi 50% regular dan 50% khusus apakah itu sesuai dengan apa yg menjadi keputusan dan kesimpulan rapat Komisi VIII yang memang harus ditindaklanjuti oleh kementerian terkait?” tanya My Esti Wijayati.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak AngketHaji 2024 DPR RI mengendus adanya kejanggalan dalam pengelolaan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, kejanggalan tersebut ditemukan usai pihaknya melakukan investigasi selama sepekan terakhir.

“Dari sejumlah keterangan saksi yang telah kami gali dari Kemenag, Pansus mengendus kejanggalan terkait dengan proses percepatan haji yang tidak sesuai dengan ketentuan di Siskohat. Bahkan, berkembang rumor ada jual-beli [kuota haji] di sana,” kata Wisnu dalam keterangan resminya, dikutip Senin (26/8/2024).

Terhadap temuan tersebut, Pansus berencana akan memanggil pihak dari Direktorat Data dan Siskohat Kemenag serta beberapa KBIH untuk menggali keterangan dari mereka pekan ini.

“Agar tidak menjadi fitnah, pansus akan melakukan proses tabayyun [klarifikasi] terhadap mereka, sehingga tidak menjadi isu liar yang menimbulkan kerugian pada pihak terkait,” ujarnya.

DPR RI dalam Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, mengatakan, DPR menginginkan agar pelaksanaan haji menjadi lebih sehat dan membawa kemaslahatan bagi jemaah haji.

Menyusul pembentukan Pansus, Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar dipilih sebagai Ketua Pansus. Pansus diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya sebelum pelantikan anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024.

Setidaknya, terdapat tiga fokus utama Pansus terkait penyelenggaraan haji 2024. Pertama, masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan tahun 2024 yang seharusnya digunakan untuk kuota reguler, dialihkan ke kuota khusus.

Kedua, terkait operasional haji 2024, mulai dari manajemen, sumber daya manusia, pelayanan, hingga sistem operasional secara keseluruhan. Dan ketiga, pembenahan sistem keuangan haji Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak AngketHaji 2024 DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) kooperatif menyusul mangkirnya sejumlah pejabat dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Anggota Pansus Hak Angket Haji 2024, Wisnu Wijaya, menyampaikan, sedianya, pekan lalu pihaknya mengadakan rapat dengan pihak terundang. Rapat tersebut dinilai penting untuk menggali keterangan dari Kemenag dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

“Namun rapat terpaksa dibatalkan karena pihak yang diundang tidak memenuhi panggilan pansus meski sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya,” kata Wisnu dalam keterangan resminya, dikutip Senin (26/8/2024).

Anggota Komisi VIII itu mengatakan, DPR memiliki wewenang melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait dalam rangka menjalankan pengawasan. Sementara, setiap pejabat negara, badan hukum, atau masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR.

Jika pihak terkait tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut, Wisnu mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemanggilan paksa melalui Polri, sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang No. 17/2014 tentang MD3 dan Pasal 187 Peraturan DPR No. 1/2020.

Pansus sejak pekan lalu telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah regulator penyelenggara haji. Sejauh ini, DPR telah menggelar rapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, dan Dirjen Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag.

Untuk diketahui, Pansus dibentuk dan telah bekerja sejak pertengahan Agustus 2024 hingga sidang penutupan akhir alias sebelum Oktober 2024.

Adapun, Pansus akan fokus pada tiga isu utama terkait penyelenggaraan haji 2024. Pertama, adalah masalah dugaan penyalahgunaan Menteri Agama dalam mengalokasikan kuota haji tambahan tahun 2024 yang seharusnya digunakan untuk kuota reguler, dialihkan ke kuota khusus.

Kedua, terkait operasional haji 2024, mulai dari manajemen, sumber daya manusia, pelayanan, hingga sistem operasional secara keseluruhan. Dan ketiga, pembenahan sistem keuangan haji Indonesia di masa depan.

Menyusul pembentukan Pansus, DPR rencananya akan memanggil berbagai pihak yang terkait, termasuk regulator, pelaku industri haji seperti travel dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), serta perwakilan jamaah dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan haji.