REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 141 guru honorer putus kerja di DKI Jakarta, telah mengajar kembali di sekolah masing-masing dan nantinya akan disebar ke institusi yang membutuhkan. Keputusan ini diambil oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tak lama setelah heboh polemik pemecatan para guru honorer lewat kebijakan cleansing.

"Mereka (yang sempat diputus), hari ini sudah mulai masuk," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin saat rapat kerja dengan Komisi E DPRD Provinsi DKI di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Budi mengatakan, setelah berunding dan berdiskusi dengan guru yang terdampak tersebut, kemudian disepakati bahwa mereka kemudian dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Ia menyatakan bahwa mereka sudah kembali mulai Selasa ini dan mengajar sesuai dengan tugasnya. Pengembalian para guru tersebut setelah mendengarkan berbagi masukan.

"Yang 141, kami jamin sudah aman yang penting membuat tenang mereka dan nyaman mereka terlebih dahulu," katanya.

Menurut dia, ke depannya para guru yang sempat diputus kontrak akan disebar ke beberapa sekolah yang memang masih kekurangan guru, terutama pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Budi mengatakan, saat ini jumlah guru honorer tercatat sebanyak kurang lebih 4.000 orang. Setiap satu sekolah memiliki satu hingga dua guru honorer.

Budi menjelaskan bahwa rekrutmen guru honorer selama ini diangkat oleh kepala sekolah atas alasan kebutuhan pendidikan tanpa melalui proses rekomendasi berjenjang ke tingkat dinas. Karena itu, kepala sekolah yang menerima guru honorer tanpa sepengetahuan Disdik akan dipanggil untuk dilakukan pembinaan dan evaluasi.

"Kami sudah kumpulkan semua kepala sekolah agar tidak lagi mengangkat guru honorer tanpa sepengetahuan Disdik," katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 112 Jakarta Barat Mutia mengatakan bahwa pengangkatan guru honorer tersebut merupakan upaya untuk menjamin kebutuhan guru di sekolahnya. Karena, kata Mutia, banyak guru yang pensiun sehingga anak didik tidak mendapatkan pengajar yang memenuhi kriteria mereka, bahkan ketika belum mengangkat guru honorer jam pelajaran selalu kosong.

"Kami sudah bersurat ke Sudin dan Dinas Pendidikan, tapi tidak ada respon. Sedangkan guru yang pensiun itu banyak. Jadi, kami terpaksa mengangkat guru honorer," katanya.

Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Selasa menggelar rapat dengan Disdik DKI Jakarta terkait kebijakan pembersihan atau cleansing yang dilakukan terhadap guru honorer. Dalam rapat itu, Komisi E DPRD meminta Disdik Provinsi DKI Jakarta menjadikan seluruh guru honorer sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI).

Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Disdik telah memiliki rencana untuk merekrut 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui KKI pada Agustus 2024. Namun, jumlah guru honorer itu di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih 4.000 orang.

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki alokasi APBD yang sangat besar setiap tahunnya. Angkanya adalah sekitar Rp 82 triliun. Anggaran itu dinilai sangat cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

Jhonny menilai, Jakarta harus menjadi teladan bagi teladan bagi daerah lain untuk menghargai kinerja para guru. Karena itu, ia meminta Disdik Provinsi DKI Jakarta untuk mengangkat seluruh guru honorer saat ini menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji 200 ribu, 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait kebijakan pembersihan (cleansing) yang dilakukan terhadap guru honorer. Dalam rapat itu, Komisi E DPRD meminta Disdik DKI Jakarta menjadikan seluruh guru honorer sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI).

Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Disdik DKI telah memiliki rencana untuk merekrut 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui KKI pada Agustus 2024. Namun, jumlah guru honorer itu di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih 4.000 orang.

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD Provinsi DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki alokasi APBD yang sangat besar setiap tahunnya. Angkanya adalah sekitar Rp 82 triliun. Jhonny menganggap, anggaran itu sangat cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

Politikus PDIP tersebut menganggap, Jakarta harus menjadi teladan bagi teladan bagi daerah lain untuk menghargai kinerja para guru. Karena itu, ia meminta Disdik DKI Jakarta untuk mengangkat seluruh guru honorer saat ini menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji 200 ribu, 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.

Sebelumnya, Disdik Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan perekrutan tenaga pendidik melalui mekanisme KKI sebanyak 1.700 orang pada Agustus 2024. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan cleansing yang dilakukan.

Perekrutan tenaga pendidik itu akan dikhususkan terhadap guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing. Sementara sisa guru honorer yang belum masuk pada Agustus 2024, akan direkrut pada 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) terkait kebijakan pembersihan (cleansing) yang dilakukan terhadap guru honorer. Dalam rapat itu, Komisi E DPRD meminta Disdik DKI Jakarta menjadikan seluruh guru honorer sebagai tenaga pendidik melalui mekanisme Kontrak Kerja Individu (KKI).

Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, Disdik DKI telah memiliki rencana untuk merekrut 1.700 guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui KKI pada Agustus 2024. Namun, jumlah guru honorer itu di DKI Jakarta saat ini mencapai lebih 4.000 orang.

"Kenapa tidak 4.000 sekian itu langsung kita terima? Dana? PJLP kita banyak sekali jumlahnya. PPSU mereka dapat 4 juta sekian. Kenapa tidak kita dahulukan guru?" kata Jhonny saat rapat di Komisi E DPRD Provinsi DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Menurut dia, Jakarta memiliki alokasi APBD yang sangat besar setiap tahunnya. Angkanya adalah sekitar Rp 82 triliun. Jhonny menganggap, anggaran itu sangat cukup untuk mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

Politikus PDIP tersebut menganggap, Jakarta harus menjadi teladan bagi teladan bagi daerah lain untuk menghargai kinerja para guru. Karena itu, ia meminta Disdik DKI Jakarta untuk mengangkat seluruh guru honorer saat ini menjadi tenaga pendidik melalui mekanisme KKI.

"Kita mau mencapai Indonesia emas 2045, salah satu ukurannya adalah SDM yang bagus. Bagaimana SDM mau bagus sementara guru masih seperti ini? Ada yang digaji 200 ribu, 700 ribu, sementara PJLP, PPSU, mereka dapat Rp 4,6 juta. Kan lucu," ujar Jhonny.

Sebelumnya, Disdik Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan perekrutan tenaga pendidik melalui mekanisme KKI sebanyak 1.700 orang pada Agustus 2024. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti kebijakan cleansing yang dilakukan.

Perekrutan tenaga pendidik itu akan dikhususkan terhadap guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing. Sementara sisa guru honorer yang belum masuk pada Agustus 2024, akan direkrut pada 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan ultimatum kepada para kepala sekolah (kepsek) untuk tidak lagi merekrut guru honorer. Apalagi, perekrutan itu dilakukan tanpa izin dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta.

"Bagi kepala sekolah, untuk tidak merekrut guru tanpa izin dari dinas pendidikan," kata dia di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024) malam.

Heru menyebutkan, kebijakan pembersihan atau cleansing terhadap guru honorer yang dilakukan merupakan dampak dari ulah kepala sekolah yang melakukan perekrutan tanpa ada rekomendasi dinas. Pasalnya, guru honorer yang direkrut itu tak terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik) dan tak punya nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan (NUPTK).

Sementara itu, berdasarkan regulasi yang ada, syarat guru honorer dapat dibiayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS), di antaranya harus terdaftar dalam dapodik dan memiliki NUPTK. Alhasil, praktik itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi selama ini kan sporadis, kepala sekolah ada yang rekrut. Kepala sekolahnya pindah, kepala sekolah yang baru dia rekrut lagi, pindah, rekrut lagi. Sehingga, ya seperti ini, maka administrasi kita rapikan," kata Heru.

Karena itu, ia mengapresiasi langkah untuk melakukan kebijakan cleansing oleh Disdik Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, kebijakan itu dilakukan tak lain untuk melakukan pembenahan dalam administrasi pendidik dan tenaga pendidikan.

"Besok (Senin) siang, saya akan kumpulkan kepala sekolah se-Jakarta, supaya informasi ini tidak bias," kata dia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, kebijakan cleansing itu dilakukan karena ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023 terkait adanya 400 guru honorer yang dibayar menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak sesuai ketentuan. Namun, berdasarkan data Disdik Provinsi DKI Jakarta, jumlah guru honorer yang ada saat ini mencapai sekitar 4.000 orang.

"Sebenarnya satu sekolah itu cuma satu. Cuma kan pengalinya banyak. Jadi akhirnya kelihatannya 4.000-an kan, karena memang sekolahnya juga banyak. Sekolah kita aja sampai 2.000-an, 3000-an kan," kata dia saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Angka itu tidak muncul secara tiba-tiba. Namun, sekitar 4.000 guru honorer itu merupakan akumulasi sejak 2016. Artinya, praktik pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tanpa adanya rekomendasi dari dinas sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Budi mengeklaim, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. Sosialisasi itu dilakukan sejak 2017. Bahkan, Disdik telah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi dinas.

"Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, dari tahun 2022, di saat itu sudah kita sampaikan. Setop (mengangkat guru honorer), tapi kan bandel," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengapresiasi kebijakan pembersihan atau cleansing yang telah dilakukan oleh dinas pendidikan (disdik). Pasalnya, kebijakan itu dilakukan untuk melakukan penataan terhadap guru honorer.

Heru mengatakan, kebijakan cleansing dilakukan bukan untuk memberhentikan atau memecat para guru honorer. Menurut dia, cleansing dilakukan untuk memadukan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akuratnya.

"Cleansing ini adalah jangan diartikan untuk memberhentikan guru, tidak. Cleansing ini adalah mempadupadankan data supaya benar-benar bisa mendapatkan data yang akurat," kata dia di Lapangan Banteng.

Ia menyebutkan, jumlah guru honorer di DKI Jakarta saat ini sekitar 4.000 orang. Namun, para guru honorer itu disebut tidak bekerja dengan baik. Artinya, para guru itu tak bisa mengajar dengan optimal lantaran ada tumpang tindih kebutuhan guru di sekolah.

Heru mencontohkan, kebutuhan guru di beberapa sekolah sudah sangat tercukupi. Bahkan, ada kasus terdapat guru mata pelajaran Bahasa Inggris yang mencapai tiga sampai empat orang. Alhasil, guru yang bersangkutan itu tidak bisa mendapatkan jam pelajaran. Padahal, di satu sisi guru memiliki target jam pelajaran.

"Tadi siang saya rapat maraton dengan kepala Dinas Pendidikan dan pejabat terbatas. Satu yang saya jelaskan di sini, terkait dengan guru yang non-aktif 107, akan kita data, lantas mereka akan didistribusikan ke sekolah yang membutuhkan ilmunya," ujar Heru.

Ia menegaskan, sebanyak 107 yang dikabarkan dinonaktifkan tetap akan bisa mengajar. Namun, sekolah tempat mereka mengajar akan disesuaikan dengan keahlian para guru honorer tersebut.

Artinya, para guru honorer yang terdampak cleansing itu akan disalurkan ke sekolah lain sesuai kebutuhan. Penyaluran itu juga akan tetap memperhatikan jarak antara rumah guru honorer dan sekolah, sehingga tidak menyulitkan guru untuk beraktivitas.

"Karena mereka di tempat posisinya juga tidak bisa mendapatkan jam pelajaran, jam terbang lah ya untuk mengajar. Kan dia mendapatkan poin, jadi semuanya bisa terselesaikan," kata dia.

Selain itu, seluruh guru honorer di DKI Jakarta juga akan dibekukan rekomendasi untuk masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik). "Kepala Dinas Pendidikan merekomendasikan 4.000 guru ini yang sudah bertahun-tahun bertugas sebagai guru, mengajar anak-anak didik kita yang kita cintai untuk mendapatkan rekomendasi data dapodik," kata Heru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera merekomendasikan sekitar 4.000 guru honorer daerah itu untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). "Sebanyak 4.000 guru honorer tersebut akan diproses untuk direkomendasikan mendapatkan Dapodik,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menghadiri silaturahmi bersama Kepala Sekolah se-DKI Jakarta di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Ahad (21/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan ultimatum kepada para kepala sekolah untuk tidak lagi merekrut guru honorer. Apalagi, perekrutan itu dilakukan tanpa izin dari Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

"Bagi kepala sekolah, untuk tidak merekrut guru tanpa izin dari dinas pendidikan," kata dia di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).

Heru menyebutkan, kebijakan pembersihan atau cleansing terhadap guru honorer yang dilakukan merupakan dampak dari ulah kepala sekolah yang melakukan perekrutan tanpa ada rekomendasi dinas. Pasalnya, guru honorer yang direkrut itu tak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (dapodik) dan tak punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidikan (NUPTK).

Sementara itu, berdasarkan regulasi yang ada, syarat guru honorer dapat dibiayai oleh dana bantuan operasional sekolah (BOS) di antaranya harus terdaftar dalam dapodik dan memiliki NUPTK. Alhasil, praktik itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi selama ini kan sporadis, kepala sekolah ada yang rekrut. Kepala sekolahnya pindah, kepala sekolah yang baru dia rekrut lagi, pindah, rekrut lagi. Sehingga, ya seperti ini, maka administrasi kita rapikan," kata Heru.

Karena itu, ia mengapresiasi langkah untuk melakukan kebijakan cleansing oleh Disdik DKI Jakarta. Pasalnya, kebijakan itu dilakukan tak lain untuk melakukan pembenahan dalam administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. "Besok (Senin) siang, saya akan kumpulkan kepala sekolah se-Jakarta, supaya informasi ini tidak bias," kata Heru.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, kebijakan cleansing itu dilakukan karena ada temuan BPK pada 2023 terkait adanya 400 guru honorer yang dibayar menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak sesuai ketentuan. Namun, berdasarkan data Disdik DKI Jakarta, jumlah guru honorer yang ada saat ini mencapai sekitar 4.000 orang.

"Sebenarnya satu sekolah itu cuma satu. Ya kan. Cuma kan pengalinya banyak. Jadi akhirnya kelihatannya 4.000-an kan, karena memang sekolahnya juga banyak. Sekolah kita aja sampai 2.000-an, 3000-an kan," kata Budi saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Angka itu tidak muncul secara tiba-tiba. Namun, sekitar 4.000 guru honorer itu merupakan akumulasi sejak 2016. Artinya, praktik pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tanpa adanya rekomendasi dari dinas sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Berhenti rekrut honorer...

Budi mengeklaim, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. Sosialisasi itu dilakukan sejak 2017. Bahkan, Disdik telah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi dinas.

"Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, dari tahun 2022, di saat itu sudah kita sampaikan. Setop (mengangkat guru honorer), tapi kan bandel," ujar Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendata ternyata ada 466 guru honorer yang tidak punya jam mengajar. Tindakan ini diduga sebagai upaya cleansing atau memecat mereka secara halus.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyebut laporan itu paling banyak diadukan guru honorer di Jawa Barat (Jabar). Para guru honorer tak diberi jam mengajar dengan dalih dialihkan ke guru PPPK yang baru masuk.

"Pada bulan Mei sampai Juli ini kami terus berkomunikasi, kami terus mendata dan akhirnya berhasil kami kumpulkan ada sekitar 466 kasus guru honorer di sekolah yang jamnya tergeser sehingga dia non, tidak punya jam mengajar," kata Iman, Kamis (18/7/2024).

Padahal jam mengajar ibarat nyawa bagi guru honorer. Penghilangan jam mengajar secara paksa ini menimbulkan keresahan bagi guru honorer.

"Bagi guru honorer jam mengajar itu adalah nyawa mereka, karena tidak ada alasan mereka di sekolah jika tidak ada jam mengajar," ucap Iman.

Iman menegaskan profesi guru sebenarnya dilindungi oleh regulasi. Tapi kenyataannya para guru honorer saat ini nasibnya tak menentu. Bahkan mereka ada yang dipecat tanpa diberikan pesangon.

"Guru itu dilindungi sebagai profesi. Dengan kondisi guru honorer sekarang itu miris karena dipecat di hari yang sama dengan isi formulir. Banyak yang tanya apa dapat pesangon? Boro-boro," ujar Iman.

Tercatat, P2G memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini. Seratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Ke-107 guru honorer itu pun sudah mengadu ke LBH Jakarta. LBH Jakarta membuka pos pengaduan bagi guru honorer yang menjadi korban pemecatan di awal tahun belajar Juli 2024. Pos ini diharapkan menghimpun para guru honorer terdampak.

Pos pengaduan ini merupakan hasil kerja sama LBH Jakarta dengan P2G serta Guru Honorer Muda (GHM). Pembukaan pos ini karena munculnya pemecatan yang berlangsung sejak awal Juli 2024 atau di Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Iman mengatakan, P2G mencurigai adanya upaya melakukan pemecatan besar-besaran terhadap guru honorer di Indonesia. Mereka ada yang diusir langsung dari sekolah atau sengaja dibuat tak punya jam mengajar.

"4 Juli (2024) ada laporan dari beberapa daerah upaya pengusiran guru honorer itu kejadian masif. Oleh karena itu sedang ada PHK besar-besaran terhadap guru honorer di seluruh Indonesia," kata Iman.

Iman menduga pemecatan di Jakarta berpeluang terjadi pula di daerah lain. "Umumnya bisa dikatakan tata kelola guru kurang lebih amburadul ya. Kejadian cleansing guru honorer di Jakarta boleh disebut fenomena gunung es," ujar Iman.

Iman menemukan di Garut, Provinsi Jawa Barat ternyata para guru honorernya ada yang kehilangan jam mengajar. Padahal jam mengajar ibarat nyawa bagi guru honorer.

"Sampelnya ada di Garut. Selama tiga kali seleksi PPPK yang disebut cara selamatkan guru honorer ternyata ada korban. Korbannya guru honorer juga. Tiap ada kelulusan PPPK yang sebagian guru honorer ternyata geser keberadaan guru honorer ambil jam. Sehingga keresahan ini terus memuncak," ujar Iman.

Di Lampung Utara, Provinsi Lampung, Iman mendapati polanya berbeda dari di Jawa Barat. Para guru honorer disana dibiarkan saja tanpa ada upaya mengangkat derajat mereka. Bahkan mereka tak punya kesempatan ikut seleksi PPPK.

"Di Lampung Utara metode beda. Di Jabar metode pengurangan jam. Di Lampung utara nggak ada seleksi PPPK, mereka terus honorer sampai Desember 2024 maka karirnya stop. Mereka juga nggak ada kesempatan berkompetisi seleksi PPPK," ujar Iman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mendata, ternyata ada 466 guru honorer yang tidak punya jam mengajar. Tindakan ini diduga sebagai upaya memecat mereka secara halus.

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyebut laporan itu paling banyak diadukan guru honorer di Jawa Barat. Para guru honorer tak diberi jam mengajar dengan dalih dialihkan ke guru PPPK yang baru masuk.

"Pada bulan Mei sampai Juli ini kami terus berkomunikasi, kami terus mendata dan akhirnya berhasil kami kumpulkan ada sekitar 466 kasus guru honorer di sekolah yang jamnya tergeser sehingga dia non, tidak punya jam mengajar," kata Iman, Kamis (18/7/2024).

Padahal jam mengajar ibarat nyawa bagi guru honorer. Penghilangan jam mengajar secara paksa ini menimbulkan keresahan bagi guru honorer. "Bagi guru honorer jam mengajar itu adalah nyawa mereka, karena tidak ada alasan mereka di sekolah jika tidak ada jam mengajar," ucap Iman.

Iman menegaskan, profesi guru sebenarnya dilindungi oleh regulasi. Tapi kenyataannya para guru honorer saat ini nasibnya tak menentu. Bahkan mereka ada yang dipecat tanpa diberikan pesangon.

"Guru itu dilindungi sebagai profesi. Dengan kondisi guru honorer sekarang itu miris karena dipecat di hari yang sama dengan isi formulir. Banyak yang tanya apa dapat pesangon? Boro-boro," ujar Iman.

Tercatat, P2G memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini. Seratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Ke-107 guru honorer itu pun sudah mengadu ke LBH Jakarta. LBH Jakarta membuka pos pengaduan bagi guru honorer yang menjadi korban pemecatan di awal tahun belajar Juli 2024. Pos ini diharapkan menghimpun para guru honorer terdampak.

Pos pengaduan ini merupakan hasil kerjasama LBH Jakarta dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) serta Guru Honorer Muda (GHM). Pembukaan pos ini karena munculnya pemecatan yang berlangsung sejak awal Juli 2024 atau di Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Para guru honorer bereaksi keras atas pemecatan yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta pada bulan ini. Pemecatan ini memang muncul mendadak hingga mengagetkan para guru honorer.

Andi Febriansyah menjadi salah satu guru honorer yang terdampak pemecatan ini. Andi memprotes keras kelas sosial yang ada pada guru. Ia menyinggung adanya guru honorer, guru PPPK, guru PNS. Padahal tugas mereka sebagai pengajar tak berbeda jauh.

"Ada perbedaan dan kelas sosial kepada kita yaitu upah padahal tugas sama, ijazah sama. Kapan setaranya ini guru? Guru ya guru saja, enggak usah ada stratifikasi sosial tingkatan guru honor lah, PPPK, ASN lah," kata Andi, Kamis (17/7/2024).

Andi menyebut "kelas" pada guru ini malah memperparah masalah dunia pendidikan. Andi mengendus guru-guru ini sengaja dibuat kelasnya justru agar saling berantem satu sama lain.

"Guru selalu dibenturkan tiap ganti menteri. Jadi kita dibentrokan," ujar Andi.

Andi juga menyentil guru honorer digaji lebih kecil padahal tanggungjawabnya tak beda jauh. Bahkan menurutnya gaji guru honorer tak punya standar baku secara nasional.

"Guru honorer bekerja lebih besar. Tapi guru honorer digaji per tiga bulan dari dana bos. Nggak jelas gajinya sesuai kebijakan sekolah nggak ada UMP kecuali di Jakarta ada KKI (kontrak kerja)," ujar Andi.

Oleh karena itu, Andi memprotes keras pemecatan guru honorer. Andi ingin dirinya dan para guru honorer lain dikembalikan untuk bekerja di sekolah masing-masing.

"Kami menolak cleansing, kembalikan kawan-kawan kami yang dipecat yang akhirnya mereka tidak bekerja terseok nasibnya, segera kembalikan kawan-kawan kami yang dipecat," ucap Andi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para guru honorer bereaksi keras atas pemecatan yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pemecatan ini memang muncul mendadak hingga mengagetkan para guru honorer.

Andi Febriansyah menjadi salah satu guru honorer yang terdampak pemecatan ini. Andi memprotes keras kelas sosial yang ada pada guru. Ia menyinggung adanya guru honorer, guru PPPK, guru PNS. Padahal tugas mereka sebagai pengajar tak berbeda jauh.

"Ada perbedaan dan kelas sosial kepada kita yaitu upah padahal tugas sama, ijazah sama. Kapan setaranya ini guru? Guru ya guru saja, enggak usah ada stratifikasi sosial tingkatan guru honor lah, PPPK, ASN lah," kata Andi, Kamis (17/7/2024).

Andi menyebut "kelas" pada guru ini malah memperparah masalah dunia pendidikan. Andi mengendus guru-guru ini sengaja dibuat 'kelas'-nya justru agar saling berantem satu sama lain. "Guru selalu dibenturkan tiap ganti menteri. Jadi kita dibentrokkan," ujar Andi.

Andi juga menyentil guru honorer digaji lebih kecil padahal tanggung jawabnya tak beda jauh. Bahkan menurutnya gaji guru honorer tak punya standar baku secara nasional.

"Guru honorer bekerja lebih besar. Tapi guru honorer digaji per tiga bulan dari dana BOS. Nggak jelas gajinya sesuai kebijakan sekolah nggak ada UMP kecuali di Jakarta ada KKI (kontrak kerja)," ujar Andi.

Oleh karena itu, Andi memprotes keras pemecatan guru honorer. Andi ingin dirinya dan para guru honorer lain dikembalikan untuk bekerja di sekolah masing-masing.

"Kami menolak cleansing, kembalikan kawan-kawan kami yang dipecat yang akhirnya mereka tidak bekerja terseok nasibnya, segera kembalikan kawan-kawan kami yang dipecat," ucap Andi.

Tercatat, P2G memperoleh laporan 107 guru honorer di DKI Jakarta yang dipecat oleh pihak sekolah. Pemecatan ini dilakukan di saat dimulainya tahun ajaran baru pada awal bulan ini. Seratusan guru yang dipecat tersebut berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Ke-107 guru honorer itu pun sudah mengadu ke LBH Jakarta. LBH Jakarta membuka pos pengaduan bagi guru honorer yang menjadi korban pemecatan di awal tahun belajar Juli 2024. Pos ini diharapkan menghimpun para guru honorer terdampak.

Pos pengaduan ini merupakan hasil kerja sama LBH Jakarta dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) serta Guru Honorer Muda (GHM). Pembukaan pos ini karena munculnya pemecatan yang berlangsung sejak awal Juli 2024 atau di Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Sekitar 4.000 guru honorer terdampak kebijakan pembersihan (cleansing) yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta. Alasannya, pengangkatan terhadap guru honorer itu dilakukan oleh kepala sekolah tanpa ada rekomendasi dari dinas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin menjelaskan, kebijakan cleansing itu dilakukan karena ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023 terkait adanya 400 guru honorer yang dibayar menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak sesuai ketentuan. Namun, berdasarkan data Disdik DKI Jakarta, jumlah guru honorer saat ini mencapai sekitar 4.000 orang.

"Sebenarnya satu sekolah itu cuma satu. Ya kan. Cuma kan pengalinya banyak. Jadi akhirnya kelihatannya 4.000-an kan, karena memang sekolahnya juga banyak. Sekolah kita aja sampai 2.000-an, 3.000-an kan," kata Budi saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Angka itu tidak muncul secara tiba-tiba. Sekitar 4.000 guru honorer itu di sekolah negeri merupakan akumulasi sejak 2016. Artinya, praktik pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tanpa adanya rekomendasi dari dinas sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Budi mengeklaim, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. Sosialisasi itu dilakukan petugas Disdik sejak 2017. Bahkan, Disdik telah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi dinas.

"Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, dari tahun 2022, di saat itu sudah kita sampaikan. Setop (mengangkat guru honorer), tapi kan bandel," ujar Budi.

Ketika disinggung adanya pembiaran oleh Disdik terkait praktik pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah, Budi menegaskan, jajarannya sudah melakukan sosialisasi dari jauh hari. Pasalnya, kewenangan untuk mengangkat tetap berada di tangan kepala sekolah.

"Kami sudah peringatkan mereka dari jauh hari sih. Kami udah menekan jauh hari, tapi kan mereka tetap ngotot melakukan itu," kata Budi.

Namun, ia tak menyebutkan adanya sanksi yang telah diberikan kepada kepala sekolah. Menurut Budi, masih ada ruang untuk mempertahankan guru honorer hingga Desember 2024.

"Kepala sekolahnya, iya kan sebenarnya waktu itu, ruang itu, peraturannya kan sampai Desember 2024 kan? Undang-Undang itu (ASN) memberikan waktu itu," kata Budi menjawab soal sanksi kepada kepala sekolah.

Kendati demikian, Budi menegaskan, Disdik akan pembinaan kepada kepala sekolah yang bersangkutan. "Nanti akan kami panggil mereka semua, kami lakukan pembinaan, dan kami akan evaluasi juga nanti ke depan," ujar Budi yang juga menjabat Kadisdukcapil DKI Jakarta.

Adapun temuan yang dipersoalkan BPK adalah penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pasalnya, dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan terdapat persyaratan penggunaan dana BOS.

Dalam regulasi itu, disebutkan bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan seperti berstatus bukan ASN, tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik), memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan profesi guru.

Namun, guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah tidak terdata dalam Dapodik dan tidak punya NUPTK. Soal nasib ribuan guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing, Budi menyarankan kepada mereka untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan dibuka pada tahun ini.

"Kemarin dari Kemendikbud juga menyatakan bahwa kebutuhan kami kan hampir 1.900-an ya untuk PPPK, untuk guru. Mereka bisa mendaftar ke sana," ujar Budi.

Ihwal posko pengaduan yang dibuka untuk para guru honorer terdampak kebijakan cleansing, Budi tak mau mempermasalahkannya. Menurut dia, upaya itu merupakan hak para guru honorer. "Ya enggak apa-apa, silakan saja," kata Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi DKI Jakarta tegas menolak kebijakan pembersihan (cleansing) terhadap guru honorer. Kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu dinilai merugikan guru yang telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan.

Anggota Komisi E dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengatakan, Pemprov DKI harus melakukan kajian lebih dalam terkait kebijakan cleansing. Pasalnya, kebijakan itu berpotensi mengganggu sistem pembelajaran di sekolah akibat banyaknya guru yang terdampak cleansing.

"Kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam, karena masih banyak sekolah yang kekurangan guru dengan kualifikasi linear. Jika kebijakan cleansing ini terus dilakukan, dikhawatirkan akan mengganggu sistem pembelajaran di sekolah-sekolah," kata Ima melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Dia menjelaskan, penataan tenaga honorer merupakan kebijakan yang awalnya dibuat oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Pasal 66 UU tersebut, seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah harus melakukan penataan pegawai non-ASN dengan batas waktu hingga Desember 2024.

Kendati demikian, menurut dia, tujuan utama dari kebijakan itu adalah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dengan hanya mengakui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan ASN, bukan untuk melakukan pemecatan atau pun pembersihan. "Jadi menurut kami, Pemprov sudah gagal memahami apa amanat dari UU tersebut," kata Ima.

Menurut Ima, kebijakan cleansing juga terjadi karena ada salah kelola dari proses rekrutmen tenaga honorer pendidikan. Pasalnya, banyak guru honorer yang diangkat kepala sekolah tidak melalui mekanisme pengangkatan yang sesuai prosedur, dipengaruhi oleh faktor subjektivitas, dan seleksi yang tidak sesuai ketentuan.

"Pengangkatan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan di sekolah dan tidak ada rekomendasi dari dinas pendidikan. Hal ini yang akhirnya menjadi temuan BPK," kata Ima.

Selain itu, banyak guru honorer yang secara pengalaman sangat mumpuni tetapi tidak mendapatkan kuota atau sertifikasi untuk menjadi ASN atau PPPK karena harus bersaing dengan lulusan baru. Status guru honorer yang tidak tersertifikasi di beberapa bidang menjadi hambatan besar bagi mereka.

"Mereka dipekerjakan oleh sekolah negeri karena terdaftar dalam data pokok pendidikan, meskipun tidak memiliki sertifikasi khusus yang diperlukan, seperti sertifikasi guru agama," kata Ima.

Serikat guru juga telah menyatakan bahwa guru honorer digaji oleh pusat melalui dana BOS via APBD, sehingga seharusnya tidak membebani daerah. Karena itu, ia menilai, kebijakan cleansing menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah yang perlu segera diselesaikan.

"Kami berharap pemerintah daerah segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menemukan solusi terbaik bagi para guru honorer," kata Ima.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 4.000 guru honorer terdampak kebijakan pembersihan (cleansing) yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta. Alasannya, pengangkatan terhadap guru honorer itu dilakukan oleh kepala sekolah tanpa ada rekomendasi dari dinas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin menjelaskan, kebijakan cleansing itu dilakukan karena ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023 terkait adanya 400 guru honorer yang dibayar menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak sesuai ketentuan. Namun, berdasarkan data Disdik DKI Jakarta, jumlah guru honorer saat ini mencapai sekitar 4.000 orang.

"Sebenarnya satu sekolah itu cuma satu. Ya kan. Cuma kan pengalinya banyak. Jadi akhirnya kelihatannya 4.000-an kan, karena memang sekolahnya juga banyak. Sekolah kita aja sampai 2.000-an, 3.000-an kan," kata Budi saat konferensi pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Angka itu tidak muncul secara tiba-tiba. Sekitar 4.000 guru honorer itu di sekolah negeri merupakan akumulasi sejak 2016. Artinya, praktik pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tanpa adanya rekomendasi dari dinas sudah terjadi selama bertahun-tahun.

Budi mengeklaim, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. Sosialisasi itu dilakukan petugas Disdik sejak 2017. Bahkan, Disdik telah mengeluarkan instruksi dan surat edaran bahwa pengangkatan guru honor harus mendapatkan rekomendasi dinas.

"Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, dari tahun 2022, di saat itu sudah kita sampaikan. Setop (mengangkat guru honorer), tapi kan bandel," ujar Budi.

Ketika disinggung adanya pembiaran oleh Disdik terkait praktik pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah, Budi menegaskan, jajarannya sudah melakukan sosialisasi dari jauh hari. Pasalnya, kewenangan untuk mengangkat tetap berada di tangan kepala sekolah.

"Kami sudah peringatkan mereka dari jauh hari sih. Kami udah menekan jauh hari, tapi kan mereka tetap ngotot melakukan itu," kata Budi.

Namun, ia tak menyebutkan adanya sanksi yang telah diberikan kepada kepala sekolah. Menurut Budi, masih ada ruang untuk mempertahankan guru honorer hingga Desember 2024.

"Kepala sekolahnya, iya kan sebenarnya waktu itu, ruang itu, peraturannya kan sampai Desember 2024 kan? Undang-Undang itu (ASN) memberikan waktu itu," kata Budi menjawab soal sanksi kepada kepala sekolah.

Kendati demikian, Budi menegaskan, Disdik akan pembinaan kepada kepala sekolah yang bersangkutan. "Nanti akan kami panggil mereka semua, kami lakukan pembinaan, dan kami akan evaluasi juga nanti ke depan," ujar Budi yang juga menjabat Kadisdukcapil DKI Jakarta.

Adapun temuan yang dipersoalkan BPK adalah penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pasalnya, dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan terdapat persyaratan penggunaan dana BOS.

Dalam regulasi itu, disebutkan bahwa guru yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan seperti berstatus bukan ASN, tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik), memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan profesi guru.

Namun, guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah tidak terdata dalam Dapodik dan tidak punya NUPTK. Soal nasib ribuan guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing, Budi menyarankan kepada mereka untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan dibuka pada tahun ini.

"Kemarin dari Kemendikbud juga menyatakan bahwa kebutuhan kami kan hampir 1.900-an ya untuk PPPK, untuk guru. Mereka bisa mendaftar ke sana," ujar Budi.

Ihwal posko pengaduan yang dibuka untuk para guru honorer terdampak kebijakan cleansing, Budi tak mau mempermasalahkannya. Menurut dia, upaya itu merupakan hak para guru honorer. "Ya enggak apa-apa, silakan saja," kata Budi.

Isi formulir cleansing...

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengungkapkan, alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta memecat ratusan guru honorer berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan, kebijakan cleansing yang ditempuh Pemprov DKI membuat ratusan guru honorer mendadak dipecat saat hari pertama tahun ajaran baru 2024/2025 dimulai.

"Cleansing ini dalihnya BPK soalnya. Soalnya dalih mereka (Pemprov DKI), (temuan) BPK," kata Iman kepada Republika.co.id di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Menurut Iman, guru honorer yang dipecat semula mendapat tautan G form yang harus diisi. Setelah diisi, sambung dia, ternyata hal itu dijadikan Suku Dinas Pendidikan Kota untuk memutus kontrak mereka. Hal itu jelas mengagetkan para guru honorer yang harus berhenti mengajar pada hari pertama tahun ajaran baru dimulai. Dia mengaku, banyak guru yang curhat kepadanya.

"Para guru honorer masih shock. Beberapa bingung, karena hari pertama masuk sekolah justru diberitahu bahwa itu hari terakhir mengajar. Lalu diminta isi formulir cleansing guru honorer. Ada murid yang tanya, kenapa gak masuk, tapi bingung jawab apa. Masa ngajar enam tahun, diberhentiinnya gitu aja. Kemaren juga ada yang nangis di Zoom," ujar Iman.