IDXChannel - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengaku baru mengetahui adanya sistem pinjaman online alias pinjol.

Hal itu disampaikan Hashim setelah melihat fenomena adanya 6-9 juta nelayan dan petani di Indonesia yang terlilit pinjol maupun rentenir karena tidak bisa mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan formal seperti perbankan.

"(Sebanyak) 6-9 juta (nelayan dan petani) ini mereka tidak bisa mendapatkan kredit (bank), akhirnya mereka kemana? ke rentenir dan pinjol. Saya baru tahu pinjol apa. Saya memang konglomerat pak ya," kata Hashim di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Dia menuturkan dengan turut aktif di dunia politik, dirinya menjadi paham dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi masyarakat bawah.

"Mereka 6-9 juta ini terpaksa harus ke pinjol dan rentenir. Tapi ternyata saya banyak belajar, politik itu mengajar pak," kata Hashim.

Hashim pun mengatakan dalam waktu dekat Presiden Prabowo akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk melakukan pemutihan utang-utang para nelayan dan petani terhadap perbankan.

Sebab, masalah utang kepada perbankan ini menjadi persoalan para nelayan dan petani sehingga tidak bisa meminjam uang ke bank, dan akhirnya memilih jalan pinjol dan rentenir.

"Mungkin minggu depan, Pak Prabowo akan teken suatu Perpres pemutihan. Sedang disiapkan oleh Menteri Hukum, semua sudah sesuai, mungkin minggu depan beliau akan tandatangan pemutihan (utang petani dan nelayan)," kata Hashim.

(NIA DEVIYANA)

Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan penghapusan utang tersebut guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

Hal ini disampaikan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Bandung, Sartika Apriliani, merasa beruntung bisa terbebas dari bank emok dan bergabung pada kelompok Mekaar. Ia adalah bagian dari 15,2 juta nasabah PNM Mekaar yang terbantu peningkatan usahanya yakni warung sembako.

Sartika juga bersyukur dipercaya sebagai ketua kelompok sehingga bisa membantu nasabah lain dalam upaya mendapatkan modal kerja. “Bukan cuma modal usaha yang diberikan Mekaar tapi juga pelatihan dan pendampingan usaha. Sejak 2016 saya bergabung menjadi nasabah Mekaar merasakan usaha stabil dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga,” kata Sartika, dalam siaran pers, Kamis (15/8/2024).

Sartika merasa senang dengan pinjaman tanpa jaminan dari program Mekaar dan berharap kian banyak ibu lain terbantu dan menjauhi lilitan bank emok.

“Jauh-jauh dari bank emok yang menjerat, kita maunya dekat dengan program Mekaar yang tidak hanya memberikan modal finansial, tetapi juga modal intelektual dan modal sosial. Jika kita ingin merdeka sesungguhnya, gabung program Mekaar,” ungkap Sartika.

Sekretaris Perusahaan PNM, L Dodot Patria Ary, mengatakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79tahun ini mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Makna tema tersebut juga mencerminkan harapan PT PNM untuk terus melangkah, mendukung usaha ultra mikro Indonesia agar terus maju dan naik kelas.

“Sejak bergabung jadi bagian dari holding ultra-mikro yang menempatkan BRI sebagai pimpinan holding, bersama Pegadaian, PNM lebih fokus dalam menyasar usaha ultra-mikro,” ungkapnya.

Karakter usaha ultra-mikro sangat terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Program Mekaar juga untuk mengatasi kemiskinan bahkan kemiskinan ekstrem dengan mengintegrasikan data kemiskinan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Program Mekaar mengintegrasikan kemampuan, kapasitas, dan aset untuk memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha ultra-mikro melalui target memperluas kesempatan masyarakat dalam mengaktualisasikan kemampuan produktifnya.

“Hal ini dilakukan program Mekaar dengan memberikan permodalan bukan saja kepada masyarakat yang memiliki usaha, melainkan juga kepada masyarakat yang belum memiliki usaha tetapi punya kemauan kuat berusaha,” kata Dodot Patria Ary.

Ia mengatakan program Mekaar mengakselerasi pelaku usaha untuk terus tumbuh guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Indef (2021) mencatat penyaluran pembiayaan PNM Mekaar berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,087%. Dengan nominal (harga konstan) PDB Indonesia 2020 sebesar Rp.10.722,44 triliun, maka penyaluran pembiayaan PNM berkontribusi meningkatkan PDB Indonesia sebesar Rp.932,85 triliun.

LPEM FEB UI (2022) mengeluarkan hasil penelitian bahwa setiap kenaikan plafon kredit Mekaar sebesar 1% akan meningkatkan pendapatan per kapita debitur Mekaar sebesar 0,014%. Penerima pembiayaan PNM Mekaar memiliki pendapatan per kapita 0,139% lebih tinggi dibandingkan dengan non-penerima pembiayaan PNM Mekaar.

Dodot menerangkan dari kajian LPEM FEB UI 2022, PNM mampu membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Setiap kenaikan plafon kredit Mekaar 1% akan mengurangi probabilitas debitur PNM untuk berstatus miskin menurut MPI (Multidimensional Poverty Index) sebesar 0,004%.

“Keberhasilan program Mekaar dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah yang tercermin dari meningkatnya indikator ekonomi, sosial dan lingkungan tak lepas dari kemampuan program ini dalam mereaktualisasi budaya bangsa menjadi kultur produktif. Salah satu kunci suksesnya adalah pemahaman terhadap potensi lokal dan pelaksanaan mekanisme dari bawah ke atas (bottom) up dalam tiap program dan kegiatan,” papar Dodot.

Aplikasi pinjaman online (pinjol) kerap melakukan pemasaran langsung lewat berbagai kanal, mulai dari aplikasi hingga nomor telepon. Bagaimana cara menangkalnya?

Pinjol tengah tumbuh sejak beberapa tahun terakhir, karena menjadi salah satu solusi mudah masyarakat yang membutuhkan pinjaman.

Terlebih, pinjol memiliki mekanisme dan syarat peminjaman yang lebih mudah dibandingkan peminjaman ke bank atau koperasi. Namun, risikonya besar, termasuk besarnya bunga dan masalah legalitas.

Pesatnya industri pinjol juga melahirkan sejumlah pinjol ilegal yang kerap mengeksploitasi data penggunanya, mulai dari kontak, histori SMS, data peramban, hingga galeri foto.

Di sisi lain, pinjol legal umumnya hanya meminta akses data seperlunya saja, baik untuk keperluan administrasi hingga penagihan.

Meski Anda telah melunasi tagihan, data Anda masih dapat diakses oleh penyedia pinjol dan Anda mungkin akan mendapat tawaran produk-produk mereka.

Untuk menghindari semua jebakan itu, berikut cara memutus akses data pribadi Anda dari pinjol:

Menghapus data dari aplikasi pinjol menjadi salah satu cara untuk menghentikan akses pinjol ke data Anda. Beberapa perusahaan menyediakan opsi untuk menghapus data tersebut di aplikasinya.

Opsi menghapus akun tersebut umumnya dapat ditemukan pada bagian pengaturan akun.

Jika pinjol tersebut tidak menyediakan opsi penghapusan akun, maka Anda dapat menghubungi call center yang bersangkutan untuk meminta penghapusan akun.

Pastikan semua tagihan Anda telah lunas sebelum melakukan cara ini agar Anda dapat menyertakannya ketika pihak pinjol melakukan verifikasi.

Jika menghubungi call center tidak berhasil, maka Anda dapat menghubungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terlebih jika Anda merasa ada penyalahgunaan data pribadi.

Nantinya, OJK akan melakukan penelusuran apakah aplikasi tersebut merupakan pinjol legal dan terdaftar di OJK. Jika aplikasi tersebut ternyata ilegal, maka OJK dapat memblokir aplikasi tersebut.

Tawaran pinjol dapat juga berasal dari pinjol ilegal. Pinjol ilegal seringkali mendapat data kita dari cara-cara yang ilegal pula.

Dikutip dari laman Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pinjol ilegal bisa mendapatkan data pengguna dari phishing, membeli data, akses kontak peminjam pinjol ilegal, hingga info media sosial.

Jika nomor Anda telah menjadi sasaran penawaran pinjol lewat cara-cara tidak sah tersebut, Anda dapat mengganti nomor agar tak lagi menjadi korban teror pinjol ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha kecil atau mikro rentan terjebak rentenir hingga pinjaman online (pinjol). Pasalnya pengusaha mikro mempunyai modal terbatas dan tidak punya akses ke sektor perbankan.

Kondisi tersebut menjadikan gangguan bisnis dan berpotensi gulung tikar. Padahal jumlah usaha jenis ini mencapai 60 juta lebih, sehingga dampak sosial ekonomi mereka sangat besar.

“Jika tidak difasilitasi, sangat mungkin mereka akan terjebak oleh rentenir atau praktek pinjol,” kata Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin kepada Bisnis pada Senin (22/7/2024).

Wijayanto mengatakan beberapa faktor yang membuat usaha mikro sulit naik kelas adalah berada di sektor informal sehingga tidak bisa mengakses bank dan jaringan ekonomi digital e-commerce. Kemudian, keterbatasan modal dan keterbatasan pengetahuan.

Masalah-masalah tersebut menurut Wijayanto dapat diselesaikan dengan dengan mempermudah dan mempermurah migrasi dari sektor informal ke formal. Terkait hal, Pemerintah menurutnya perlu jemput bola untuk memberikan izin.

“Tetapi memang tantangannya banyak pengusaha kecil merasa nyaman tetap informal, karena menjadi formal memerlukan biaya, untuk mengurus izin, membayar pajak, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menekan "the cost of formality" ini, dengan memberikan berbagai kemudahan dan insentif bagi yang formal,” katanya.

Selain itu, kekurangan modal bagi pengusaha kecil juga bisa didorong dengan pemberian kredit lunak dengan proses yang mudah. Pusat Investasi Pemerintah hingga Bank Rakyat Indonesia (BRI) menurutnya menjadi salah satu pemain besar di bidang ini.

Namun ada juga tantangan yang dihadapi yakni memastikan kredit tepat sasaran, memastikan non performing loan (NPL) tetap terkendali dan menghindari duplikasi program antar penyedia kredit. Wijayanto mengatakan pemangku

Faktor hambatan lainnya yang dihadapi pengusaha kecil, lanjut Wijayanto, bisa diterobos dengan melalui training dan magang.

“Ini bisa dikaitkan atau dipaketkan dengan pemberian pinjaman,” katanya.

Terlepas dari itu semua, Wijayanto melihat bahwa pengusaha kecil sulit naik kelas karena pemilik kadang-kadang masih menjadikan usahanya adalah sambilan yang tidak diniatkan menjadi besar.

“Faktor ini sangat dominan, dan sangat sulit bagi faktor eksternal, termasuk kebijakan pemerintah, untuk bisa mengubah keadaan,” tandasnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin segera meluncurkan skema kredit baru bernama Kredit Caang yang akan menyasar pelaku usaha ultra mikro.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan pihaknya mempersiapkan skema pembiayaan tersebut untuk membantu permodalan usaha mikro juga menggerakkan ekonomi masyarakat juga menghindari dari jerat pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

“Kami sedang siapkan skema nanti ada alokasi seperti kredit mesra, tapi kita kasih subsidi bunga sehingga lebih ringan dan menggairahkan ekonomi perempuan terutama yang mengembangkan usaha di super mikro,” ujar Sekda Herman di Gedung Sate, Bandung, Selasa (16/7/2024).

Selain Bank BJB dengan program KUR super mikro untuk perorangan dan program Kredit Mesra bagi kelompok usaha, Pemprov Jabar juga tengah melobi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Mandiri, BNI, BRI dan lainnya, untuk membuka akses paramodular bagi masyarakat.

"Kami sudah komunikasi dengan BJB dan Himbara, ada Mandiri, BRI dan sebagainya yang udah concern. BJB sudah concern, ada KUR super mikro untuk perorangan dan kredit mesra untuk kelompok," katanya.

Sekda berharap dengan banyaknya varian skema pembiayaan ini masyarakat bisa mengakses pembiayaan dengan beban bunga yang lebih ringan untuk memulai usaha.

"Mudah-mudahan bisa memberikan subsidi bunga. Sehingga masyarakat, satu sisi bankable, sisi lain sangat ringan. Mudah-mudahan 3-5 persen jasanya," tuturnya.

Dia yakin dengan skema bunga yang rendah, maka bisa membantu perekonomian warga terutama ibu-ibu di 6.000 desa di Jawa Barat. "Seperti apa desainnya, ini sedang kami bahas. Jadi kredit yang berbasis kerakyatan akan kita optimalkan, ditambah lagi kredit caang," ujarnya.

Skema pembiayaan berupa kredit mikro sudah digagas sebelumnya sejak era Gubernur Jabar Ahmad Heryawan lewat Kredit Cinta Rakyat. Pada era Ridwan Kamil, diluncurkan pembiayaan Kredit Mesra.