Kementerian Koperasi (KemenKop) tengah menggodok draft usulan untuk penghapusan utang atau kredit macet petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui koperasi.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini draft usulan tersebut tengah dalam proses penyusunan. Usai draft tersebut rampung, ia akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kita akan mengupayakan draftnya segera, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden (Prabowo)," kata Budi, di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Budi menjelaskan, utang tersebut merupakan utang lama dari Kredit Usaha Tani (KUT) sejak tahun 1998-1999. Adapun angka dari kredit macet tersebut mencapai Rp 8,3 triliun dari 6 juta petani.

"Jadi sekitar kira-kira satu petani itu Rp 1,3 juta per orang. Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan orang. Kalau punya utang kan beban dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan," ujarnya.

Di samping itu, ke depan ia juga berharap agar koperasi bisa lebih bankable dan lebih mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, bisa dibuka pengambilan kredit lewat koperasi.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuannya guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

Lihat Video: Pantun Penutup Budi Arie saat Lepas Jabatan Menkominfo

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa seluruh anggaran operasional dan program GSN bersumber dari pendanaan mandiri.

"Kami pastikan tidak ada dana APBN, APBD, atau pemerintah dalam GSN. Pendanaan sepenuhnya berasal dari tokoh-tokoh bangsa serta para anggota yang ingin berpartisipasi aktif," ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (29/10).

Rosan menjelaskan, konsep kemandirian ini mirip dengan sistem pembiayaan organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang juga pernah ia pimpin, namun lebih luas mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pekerja ojek online (OJOL), dan lainnya.

Selain itu, GSN akan bekerja sama dengan berbagai organisasi ekonomi dan sosial di Indonesia untuk menciptakan kolaborasi yang lebih kuat dan menyelaraskan berbagai program yang sudah ada.

"Misi GSN adalah mendukung rakyat Indonesia, baik melalui pelatihan, bantuan konkret, maupun implementasi program yang langsung berdampak bagi masyarakat," tambah Rosan.

Ia juga menekankan bahwa GSN akan menjadi wadah yang terbuka untuk ide dan aspirasi masyarakat dari seluruh pelosok negeri. "Kami menerima masukan dari berbagai pihak agar program yang kami jalankan bisa benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Dengan dukungan banyak tokoh masyarakat dan stakeholder bangsa, GSN akan mempercepat implementasi program dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "GSN akan menjadi jembatan bagi aspirasi rakyat agar dapat diwujudkan dalam program-program nyata demi kepentingan bersama," pungkasnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Program Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun dinilai berdampak positif dalam menggerakan ekonomi.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyoroti pentingnya program pembangunan tiga juta rumah per tahun yang direncanakan oleh Prabowo. Menurut Ibas, program ini berpotensi memberikan dampak positif yang luas, terutama bagi daerah.

Ibas, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2024-2029, menyatakan bahwa program ini tidak hanya akan menguntungkan sektor properti, tetapi juga berbagai sektor lainnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan perumahan yang ditargetkan mencapai 3 juta unit per tahun, hingga 15 juta dalam lima tahun, dan 30 juta dalam sepuluh tahun, akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat di daerah, termasuk dalam hal penyediaan lapangan kerja.

"Program perumahan yang akan dikembangkan Presiden Prabowo dan kementerian terkait, dengan target 3 juta per tahun hingga 30 juta dalam sepuluh tahun, dapat memberikan multiplier effects kepada masyarakat di daerah, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan," kata Ibas dalam keterangannya seperti dikutip, Kamis (24/10).

Ibas juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Khususnya di sektor dunia usaha, ia berharap pemerintah dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan lebih baik.

"Tentu diperlukan persatuan dari semua pengusaha, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di daerah," ujarnya.

Ibas menambahkan bahwa pergerakan ekonomi akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan dunia usaha.

Ia yakin hal ini selaras dengan harapan para pengusaha di Indonesia.

"Kami membutuhkan peluang, keadilan, dan perizinan yang lebih mudah. Perhatian pemerintah tidak hanya harus diberikan kepada pengusaha besar, tetapi juga kepada pengusaha UMKM," tegas Ibas.

Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan penghapusan utang tersebut guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

Hal ini disampaikan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Selebritas sekaligs pebisnis Raffi Ahmad menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Jakarta Selatan pada hari presiden terpilih itu memanggil calon menteri dan wakil menteri tersisa, Selasa (15/10/2024).

Raffi Ahmad tak mengungkapkan sepatah kata pun ketika melenggang masuk ke rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Dia datang bersama beberapa orang lainnya, di antaranya Gus Miftah dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono.

Sebelumnya, baru-baru ini Raffi Ahmad ditunjuk menjadi Waketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2024-2029 versi Munaslub Kadin Anindya Bakrie.

Pada Pilpres 2024, Raffi dan istrinya, Nagita Slavina, juga ada dalam deretan selebritas yang turut mendukung kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Raffi Ahmad Dipanggil Prabowo, Jadi Wamen?", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/15/16083751/raffi-ahmad-dipanggil-prabowo-jadi-wamen.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie menyebut kalau Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi 8% di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Anindya dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior. Menurutnya, target pertumbuhan tersebut dibutuhkan RI untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian kondisi ekonomi global.

"Bukan mengatakan 5-5,3% itu jelek, tidak. Kita sangat bersyukur, karena perekonomian negara lain dalam keadaan lebih sulit pasca Covid-19," kata Anindya, dalam sambutannya di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

"Tapi all due respect, kita butuh (pertumbuhan ekonomi) 8% ini, karena memang dunia juga berubah. Setiap 5-10 tahun selalu ada siklus yang kembali kita naik turun ekonomi," sambungnya.

Adapun target pertumbuhan ekonomi 8% ini telah masuk ke dalam program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yaitu Asta Cita. Di dalamnya terdapat 8 poin dan 17 program, serta 320 program turunan yang menjadi fokus demi tercapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Untuk mencapai target tersebut, Anindya sendiri menyoroti dua hal Utama. Pertama ialah modal atau peningkatan penerimaan negara. Menurutnya, tidak mungkin target itu dicapai tanpa adanya dana.

"Semua itu butuh uang tak mungkin capai 8% tanpa modal, nah seperti kita ketahui APBN Rp 3.600 triliun, sedangkan PDB Rp 22.000 triliun, sehingga gap itu ya macam-macam ada domestic consumption, ada investasi, ekspor, dan lain-lain tapi ini lah peran Kadin," kata dia.

Hashim menekankan, untuk mendapatkan revenue atau penerimaan negara lebih besar dibutuhkan reformasi di sisi pajak. Dalam hal ini, salah satu upaya nyata dalam mencapainya ialah melalui rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara.

"Saya rasa ini baik karena investasi di pajak adalah investasi masa depan bangsa dan negara kita. tentu dalam membuat reformasi pajak ini wajar kita pikirkan bersama tidak boleh 100% untung maupun 100% buntung," ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi daerah. Menurutnya, hal ini salah satunya bisa diwujudkan melalui Kadin Indonesia di mana asosiasi sebagai pelaku bisa memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah di sektor riil.

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie menunjuk Raffi Ahmad sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif periode 2024-2024.

Atas jabatan tersebut, Raffi Ahmad mengucapkan terima kasih kepada Anindya Bakrie.

"Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Raffi Ahmad dan Pak Bobby, kami dipercayakan, kalau saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," ujarnya di Menara Kadin Jakarta, Senin (7/10/2024).

Raffi Ahmad menyebut penunjukan dirinya sebagai pengurus Kadin bisa mendorong perkembangan industri kreatif di tanah air, terutama dalam berkolaborasi dengan pemerintah.

"Jadi memang sama-sama kita bersinergi untuk seluruh pengusaha, Kadin ini bersinergi dengan pemerintahan," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Raffi Ahmad berharap kepada Kadin untuk mampu menjembatani aspirasi dan masukan untuk kemajuan industri kreatif.

"Mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang diinginkan terbaik, pastinya tujuan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, tentunya juga untuk para pebisnis-pebisnis Indonesia semuanya bisa bersinergi dengan baik," kata dia.

Lebih lanjut, Raffi Ahmad mengatakan pihaknya akan segera menyusun program-program yang akan disampaikan kepada pemerintahan baru setelah pengumuman kabinet baru oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Dari Kadin ingin banyak melakukan langkah terobosan 5 tahun ke depan. Nah tokoh-tokoh yang punya ide kreatif dan sangat mengerti mengenai generasi baru, kita tarik. Ada anaknya Pak Hary Tanoe, dengan masuknya pasti akan memperkuat Kadin ke depan," kata dia.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie menunjuk Clarissa Tanoesoedibjo sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika masa bakti 2024-2029.

Anindya mengatakan pembentukan struktur kepengurusan yang baru ini memang baru selesai sekitar 50 persen. Namun, setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subainto pada 20 Oktober 2024 mendatang, targetnya susunan kepengurusan akan rampung 100 persen.

"Saya lihat juga teman-teman yang nanti akan bergabung di pengurus selamat datang di sini, baik di eksekutif maupun di dewan-dewan. Begitu banyak animonya jadi saya juga membuat semua jadi semangat," kata Anindya dalam sambutannya di Menara Kadin Jakarta, Senin (7/10/2024).

Lebih lanjut, Anindya menjelaskan setidaknya ada dua esensi utama kehadiran Kadin Indonesia. Pertama, sebagai wadah dari dunia usaha, dan yang kedua mitra strategis pemerintah.

"Kalau Kadin bersama pemerintah menyukseskan pemerintah Pak Prabowo, itu memang ada di undang-undang," kata dia.

Berdasarkan pantauan IDX Channel di Lokasi, Clarissa Tanoesoedibjo didampingi oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Selain Clarisa, artis kenamaan seperti Rafi Ahmad juga turut diangkat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Kreatif.

Beberapa tokoh politik tanah air juga turut menjadi bagian pengurus Kadin masa bakti 2024-2029. Seperti Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani yang diangkat sebagai Ketua Dewan Kehormatan, serta Abu Rizal Bakrie sebagai anggota Dewan Kehormatan.

Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mendapatkan jabatan sebagai Ketua Dewan Penasihat Kadin.

Selain itu, eks Ketua MPR Bambang Soesatyo ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kadin. Terakhir, ada nama Otto Hasibuan yang didapuk sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hukum.

Berikut daftar kepengurusan kadin peridode 2024 - 2029:

Dewan Kehormatan

1. Ketua: Rosan P. Roeslani
2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat , Suryo Bambang Soesilo , dan Adi Putra Tahir.

Dewan

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo
3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
4. Ketua Dewan Pertimbangan: M. Rasjad Rasjid P.M

Dewan Pengurus

Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

1. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi: Erwin Aksa
2. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
3. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
4. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno
5. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo
6. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna
7. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono
8. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
9. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryad

1. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya
2. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
3. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
4. WKU Bidang Pertanian : Mulyadi Jayabaya
5. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
6. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono
7. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

1. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar
2. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo
3. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
4. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono
5. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
6. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria
7. WKU Bidang Industri Kreatif: Raffi Ahmad
8. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

1. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo
2. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

1. WKU Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady
2. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani
3. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

1. WKU Ketua Umum Bidang Infrastruktur
2. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto
3. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman
4. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana

1. WKU Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari
2. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik
3. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara
4. WKU Bidang Industri Olah Raga: Peter Tanuri

1. WKU Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Legislasi, Sarana, dan Prasarana): Azis Syamsuddin
2. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan
3. WKU Bidang Legislasi: Moh. Rano Alfath
4. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil munaslub, Anindya Bakrie, mengungkapkan adanya peluang kerja sama investasi dari kedua pihak.

Erick menyampaikan bahwa harus ada improvisasi yang dilakukan Kementerian BUMN ke depan, salah satunya menyatukan basis data antara kementerian dengan Kadin Indonesia.

“Supaya ketika ada tender-tender kami buka selebar-lebarnya, sehingga peran swasta dan UMKM bisa menjadi bagian. Tentu dengan satu kesepakatan yakni good corporate governance dan juga transparansi,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Sementara itu, Anindya melihat banyaknya peluang kerja sama antara Kadin dengan Kementerian BUMN. Hal tersebut mengingat banyaknya proyek perusahaan pelat merah, yang dianggap potensial untuk digarap bersama dengan anggota Kadin.

“Tadi kami bicara bagaimana menyatukan database, misalnya. Apabila nanti ada program-program investasi yang skalanya pas, anggota kami juga pasti ingin berpartisipasi. Tapi intinya, bagaimana bisa membangun perekonomian agar bisa lebih maju lagi,” ucapnya.

Sampai dengan tahun lalu, Kementerian BUMN melaporkan sebanyak 65 perusahaan pelat merah, yang disebut secara kolektif portofolio BUMN, membukukan total pendapatan usaha sebesar Rp2.932,64 triliun. Jumlah ini naik 0,47% secara tahunan.

Kinerja pendapatan itu ditopang oleh segmen penjualan yang meraih Rp1.983,11 triliun dan pendapatan dari BUMN industri keuangan sebesar Rp452,9 triliun.

Sementara itu, beban pokok pendapatan portofolio BUMN mencapai Rp1.951,57 triliun atau turun 1,61% year on year (YoY). Dengan demikian, total laba kotor yang diraih perusahaan pelat merah mencapai Rp981,07 triliun, tumbuh 4,87% YoY pada 2023.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lain-lain, sebanyak 65 BUMN mencetak laba tahun berjalan sebesar Rp327,12 triliun. Perolehan tersebut meningkat 5,87% YoY dari capaian laba tahun sebelumnya yakni Rp308,99 triliun.

Dari sisi neraca keuangan, total aset portofolio BUMN mencapai Rp10.401,50 triliun atau naik 6,26% secara tahunan. Liabilitas juga meningkat 4,03% YoY menjadi Rp6.957,43 triliun, sementara ekuitas mencapai Rp3.444,07 triliun atau naik 11,07%.

Adapun, arus kas setara kas portofolio BUMN pada akhir 2023 mencapai Rp714,96 triliun atau turun 8,23% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp779,04 triliun.

Dalam laporan ini, Kementerian BUMN menjelaskan bahwa laporan keuangan gabungan merefleksikan posisi dan kinerja keuangan portofolio BUMN sepanjang tahun lalu. Untuk itu, laporan telah memperhitungkan eliminasi saldo atas transaksi antara BUMN.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tengah hangat jadi perbincangan publik di Tanah Air. Sang ketua umumnya, Arsjad Rasjid dilengserkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Hotel St. Regis, Jakarta, pada hari Sabtu 13 September 2024.

Arsjad Rasjid yang sejatinya baru selesai menjabat sampai 2026 itu diberhentikan paksa karena dinilai melanggar anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Posisinya lalu digantikan oleh Anindya Bakrie.

Dari kabar yang beredar, dalih yang digunakan Kadin versi Munaslub, Arsjad Rasjid dianggap sudah melanggar aturan karena ia membawa organisasi ke ranah politik, di mana ia pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Namun kubu Arsjad Rasjid tidak tinggal diam. Mereka menuding Munaslub tersebut ilegal dan tidak sesuai aturan. Selain konflik di kepengurusan pusat, pengurus Kadin Daerah juga terbelah jadi dua kubu.

Lalu apa tugas dan fungsi Kadin Indonesia, dan seberapa penting sampai posisi ketua umumnya jadi rebutan para pengusaha papan atas nasional?

Tugas dan fungsi Kadin

Melansir laman resmi Kadin Indonesia, Kadin.id, Kadin Indonesia dibentuk pada 24 September 1968 dan ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha baik di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta.

Jaringan bisnis Kadin mencakup hingga provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kadin juga menaungi asosiasi-asosiasi bisnis yang mencakup semua sektor usaha.

Hal ini menjadikan Kadin sebagai organisasi bisnis dengan jaringan terbesar di Indonesia. Banyak sekali organisasi berbentuk asosiasi bisnis atau kelompok pengusaha yang terdaftar di Indonesia, juga merupakan anggota Kadin.

Secara umum, anggota Kadin terbagi dalam empat kategori. Pertama Anggota Biasa (AB) yang diisi pengusaha perseorangan dan perusahaan. Kedua Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro yakni pengusaha atau perusahaan yang berstatus usaha kecil dan menengah.

Kelompok ketiga adalah Anggota Luar Biasa (ALB) yang terdiri dari asosiasi bisnis. Ada ratusan organisasi bisnis yang bernaung sebagai ALB Kadin.

Beberapa organisasi pengusaha yang jaringannya cukup besar dan berada di bawah Kadin antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Kemudian kelompok anggota terakhir adalah Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT). ALBT ini berbeda dengan ALB karena tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota.

Kadin juga merupakan mitra utama pemerintah dalam bisnis. Hampir setiap acara pertemuan bisnis yang digelar pemerintah selalu menggandeng Kadin, termasuk dalam negosiasi perdagangan dan kesepakatan bisnis dengan negara lain.

Ketua umum Kadin dari masa ke masa pun bukan orang-orang sembarangan. Mereka yang duduk di ketua maupun kepengurusan Kadin adalah para pengusaha papan atas nasional.

Beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Indonesia antara lain Sukamdani Sahid Gitosardjono, Hasyim Ning, Suryo Bambang Sulisto, Rosan Roeslani, hingga Aburizal Bakrie.

Karena peran pentingnya tersebut, semua negara di dunia juga memiliki organisasi kamar dagang yang mewadahi para pengusaha maupun perusahaan.

Masih dikutip dari laman resminya, Kadin Indonesia merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.

Tugas Kadin

Merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, tugas-tugas Kadin adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penciptaan sinergi antar pengusaha Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya
2. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha
3. Mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penetuan kebijaksanaan ekonomi
4. Memfasilitasi pengembangan tanggungjawab sosial perusahaan
5. Membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di kalangan dunia usaha
6. Membina dan memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha
7. Memberikan akreditasi kepada Organisasi Perusahaan yang akan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan KADIN Indonesia
8. Memberikan jasa-jasa layanan dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya
9. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah serta memperjuangkan berbagai pelimpahan wewenang sesuai dengan semangat dan jiwa UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
10. Meningkatkan efisiensi dunia usaha Indonesia dengan menyediakan pelayanan di bidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, sumber daya manusia (SDM), manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energi, lingkungan dan sebagainya
11. Mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta mengembangkan bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun internasional.

KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tengah hangat jadi perbincangan publik di Tanah Air. Sang ketua umumnya, Arsjad Rasjid dilengserkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Hotel St. Regis, Jakarta, pada hari Sabtu 13 September 2024.

Arsjad Rasjid yang sejatinya baru selesai menjabat sampai 2026 itu diberhentikan paksa karena dinilai melanggar anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Posisinya lalu digantikan oleh Anindya Bakrie.

Dari kabar yang beredar, dalih yang digunakan Kadin versi Munaslub, Arsjad Rasjid dianggap sudah melanggar aturan karena ia membawa organisasi ke ranah politik, di mana ia pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Namun kubu Arsjad Rasjid tidak tinggal diam. Mereka menuding Munaslub tersebut ilegal dan tidak sesuai aturan. Selain konflik di kepengurusan pusat, pengurus Kadin Daerah juga terbelah jadi dua kubu.

Lalu apa tugas dan fungsi Kadin Indonesia, dan seberapa penting sampai posisi ketua umumnya jadi rebutan para pengusaha papan atas nasional?

Tugas dan fungsi Kadin

Melansir laman resmi Kadin Indonesia, Kadin.id, Kadin Indonesia dibentuk pada 24 September 1968 dan ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha baik di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta.

Jaringan bisnis Kadin mencakup hingga provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kadin juga menaungi asosiasi-asosiasi bisnis yang mencakup semua sektor usaha.

Hal ini menjadikan Kadin sebagai organisasi bisnis dengan jaringan terbesar di Indonesia. Banyak sekali organisasi berbentuk asosiasi bisnis atau kelompok pengusaha yang terdaftar di Indonesia, juga merupakan anggota Kadin.

Secara umum, anggota Kadin terbagi dalam empat kategori. Pertama Anggota Biasa (AB) yang diisi pengusaha perseorangan dan perusahaan. Kedua Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro yakni pengusaha atau perusahaan yang berstatus usaha kecil dan menengah.

Kelompok ketiga adalah Anggota Luar Biasa (ALB) yang terdiri dari asosiasi bisnis. Ada ratusan organisasi bisnis yang bernaung sebagai ALB Kadin.

Beberapa organisasi pengusaha yang jaringannya cukup besar dan berada di bawah Kadin antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Kemudian kelompok anggota terakhir adalah Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT). ALBT ini berbeda dengan ALB karena tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota.

Kadin juga merupakan mitra utama pemerintah dalam bisnis. Hampir setiap acara pertemuan bisnis yang digelar pemerintah selalu menggandeng Kadin, termasuk dalam negosiasi perdagangan dan kesepakatan bisnis dengan negara lain.

Ketua umum Kadin dari masa ke masa pun bukan orang-orang sembarangan. Mereka yang duduk di ketua maupun kepengurusan Kadin adalah para pengusaha papan atas nasional.

Beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Indonesia antara lain Sukamdani Sahid Gitosardjono, Hasyim Ning, Suryo Bambang Sulisto, Rosan Roeslani, hingga Aburizal Bakrie.

Karena peran pentingnya tersebut, semua negara di dunia juga memiliki organisasi kamar dagang yang mewadahi para pengusaha maupun perusahaan.

Masih dikutip dari laman resminya, Kadin Indonesia merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.

Tugas Kadin

Merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, tugas-tugas Kadin adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penciptaan sinergi antar pengusaha Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya
2. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha
3. Mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penetuan kebijaksanaan ekonomi
4. Memfasilitasi pengembangan tanggungjawab sosial perusahaan
5. Membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di kalangan dunia usaha
6. Membina dan memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha
7. Memberikan akreditasi kepada Organisasi Perusahaan yang akan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan KADIN Indonesia
8. Memberikan jasa-jasa layanan dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya
9. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah serta memperjuangkan berbagai pelimpahan wewenang sesuai dengan semangat dan jiwa UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
10. Meningkatkan efisiensi dunia usaha Indonesia dengan menyediakan pelayanan di bidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, sumber daya manusia (SDM), manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energi, lingkungan dan sebagainya
11. Mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta mengembangkan bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun internasional.

KOMPAS.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tengah hangat jadi perbincangan publik di Tanah Air. Sang ketua umumnya, Arsjad Rasjid dilengserkan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Hotel St. Regis, Jakarta, pada hari Sabtu 13 September 2024.

Arsjad Rasjid yang sejatinya baru selesai menjabat sampai 2026 itu diberhentikan paksa karena dinilai melanggar anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Posisinya lalu digantikan oleh Anindya Bakrie.

Dari kabar yang beredar, dalih yang digunakan Kadin versi Munaslub, Arsjad Rasjid dianggap sudah melanggar aturan karena ia membawa organisasi ke ranah politik, di mana ia pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Namun kubu Arsjad Rasjid tidak tinggal diam. Mereka menuding Munaslub tersebut ilegal dan tidak sesuai aturan. Selain konflik di kepengurusan pusat, pengurus Kadin Daerah juga terbelah jadi dua kubu.

Lalu apa tugas dan fungsi Kadin Indonesia, dan seberapa penting sampai posisi ketua umumnya jadi rebutan para pengusaha papan atas nasional?

Tugas dan fungsi Kadin

Melansir laman resmi Kadin Indonesia, Kadin.id, Kadin Indonesia dibentuk pada 24 September 1968 dan ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha baik di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta.

Jaringan bisnis Kadin mencakup hingga provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kadin juga menaungi asosiasi-asosiasi bisnis yang mencakup semua sektor usaha.

Hal ini menjadikan Kadin sebagai organisasi bisnis dengan jaringan terbesar di Indonesia. Banyak sekali organisasi berbentuk asosiasi bisnis atau kelompok pengusaha yang terdaftar di Indonesia, juga merupakan anggota Kadin.

Secara umum, anggota Kadin terbagi dalam empat kategori. Pertama Anggota Biasa (AB) yang diisi pengusaha perseorangan dan perusahaan. Kedua Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro yakni pengusaha atau perusahaan yang berstatus usaha kecil dan menengah.

Kelompok ketiga adalah Anggota Luar Biasa (ALB) yang terdiri dari asosiasi bisnis. Ada ratusan organisasi bisnis yang bernaung sebagai ALB Kadin.

Beberapa organisasi pengusaha yang jaringannya cukup besar dan berada di bawah Kadin antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Kemudian kelompok anggota terakhir adalah Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT). ALBT ini berbeda dengan ALB karena tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota.

Kadin juga merupakan mitra utama pemerintah dalam bisnis. Hampir setiap acara pertemuan bisnis yang digelar pemerintah selalu menggandeng Kadin, termasuk dalam negosiasi perdagangan dan kesepakatan bisnis dengan negara lain.

Ketua umum Kadin dari masa ke masa pun bukan orang-orang sembarangan. Mereka yang duduk di ketua maupun kepengurusan Kadin adalah para pengusaha papan atas nasional.

Beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Indonesia antara lain Sukamdani Sahid Gitosardjono, Hasyim Ning, Suryo Bambang Sulisto, Rosan Roeslani, hingga Aburizal Bakrie.

Karena peran pentingnya tersebut, semua negara di dunia juga memiliki organisasi kamar dagang yang mewadahi para pengusaha maupun perusahaan.

Masih dikutip dari laman resminya, Kadin Indonesia merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.

Tugas Kadin

Merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, tugas-tugas Kadin adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi penciptaan sinergi antar pengusaha Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya
2. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha
3. Mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penetuan kebijaksanaan ekonomi
4. Memfasilitasi pengembangan tanggungjawab sosial perusahaan
5. Membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di kalangan dunia usaha
6. Membina dan memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha
7. Memberikan akreditasi kepada Organisasi Perusahaan yang akan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan KADIN Indonesia
8. Memberikan jasa-jasa layanan dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya
9. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah serta memperjuangkan berbagai pelimpahan wewenang sesuai dengan semangat dan jiwa UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
10. Meningkatkan efisiensi dunia usaha Indonesia dengan menyediakan pelayanan di bidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, sumber daya manusia (SDM), manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energi, lingkungan dan sebagainya
11. Mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta mengembangkan bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun internasional.