Meski sudah purnatugas sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) masih mendapat aduan dari masyarakat. Presiden ke-7 Indonesia itu didatangi seorang perempuan yang mengeluhkan soal ganti rugi lahan buat proyek tol di Samarinda, Kalimantan Timur.

Jokowi mengunggah momen menerima aduan tersebut lewat akun Instagram resmi @jokowi. Dilihat Minggu (27/10/2024), seorang ibu-ibu terlihat mencegat mobil Jokowi untuk menyampaikan aduannya.

Dari dalam mobilnya, Jokowi mendengarkan aduan tersebut. Katanya, perempuan itu telah 5 kali berusaha menemuinya.

"Saya dengar Ibu ini sudah 5 kali berusaha datang dari Samarinda untuk bertemu saya, mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda yang hingga hari ini belum menerima ganti rugi," tulis Jokowi dalam keterangan unggahannya.

Jokowi menyatakan dirinya akan tetap membuka ruang untuk mendengar keluhan dari warga meskipun tak lagi jadi orang nomor satu di negeri ini.

"Meski jabatan dan tanggung jawab sebagai Presiden sudah selesai, saya tetap membuka ruang dan waktu untuk mendengar keluhan masyarakat. Hati saya untuk bangsa ini, untuk Indonesia," katanya.

Dalam video yang diunggah itu, nampak perempuan paruh baya tersebut bercerita soal keluhannya langsung kepada Jokowi. Dia mengaku belum mendapatkan ganti rugi lahan.

Perempuan itu bercerita merasa dibohongi soal penjualan lahan untuk jalan tol. Dia menyinggung soal sertifikat tanah yang digabungkan menjadi satu unit.

"Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," tutur perempuan itu penuh haru di depan Jokowi.

"Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Maksud saya dipisahin, Pak. Ndak mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak, kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin," lanjutnya.

Pria yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku akan menindaklanjuti keluhan ibu-ibu tersebut. Keluhannya itu didapatkan Jokowi pada hari Sabtu, dia bilang hari Senin dirinya akan mencoba menghubungi pihak terkait.

"Ini hari apa toh, Sabtu. Senin aja, hari Senin saya kontaknya, saya data dulu," jawab Jokowi.

Penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum buka suara soal heboh aduan ibu-ibu kepada Jokowi tersebut. Dirjen Bina Marga Rachman Arief menjelaskan soal status tanah yang dipermasalahkan tersebut.

Dia mengatakan urusan ganti rugi lahan ibu-ibu tersebut sebetulnya sudah diurus lewat skema konsinyasi alias dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Prosesnya pun telah dilakukan pada tahun 2019 silam.

"Uang ganti ruginya dititipkan di Pengadilan Negeri Samarinda atau konsinyasi pada tahun 2019 atas perintah BPN/P2T karena menolak harga ganti rugi Tol Balikpapan-Samarinda," ungkap Rachman ketika dihubungi detikcom.

Proses konsinyasi pun disebut Rachman sudah selesai dan saat ini tanah milik ibu-ibu tersebut sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat ini status tanah tersebut telah dialihkan jadi tanah negara.

"Saat ini tanah yang bersangkutan sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh BPN dan beralih menjadi tanah negara," sebut Rachman.

Rachman melanjutkan ibu-ibu itu sebetulnya sudah dapat mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di PN Samarinda asalkan punya surat pengantar dari BPN. Pengambilan uang ganti rugi dan sebagainya, menurut Rachman menjadi urusan BPN dan Pengadilan Negeri.

"Yang bersangkutan dapat mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di PN Samarinda dengan dibekali surat pengantar dari BPN setempat sesuai aturan PP 39/2021. Untuk pengambilan uang ada di ranah BPN dan Pengadilan Negeri," beber Rachman.

Seorang ibu-ibu curhat dadakan kepada Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ibu-ibu itu mencegat mobil Jokowi dan curhat soal masalah ganti rugi lahan untuk Jalan Tol Samarinda.

Ibu-ibu mengaku belum mendapatkan ganti rugi lahan. Perempuan itu bercerita dirinya merasa dibohongi soal penjualan lahan untuk jalan tol.

Soal nasib status tanah ibu-ibu itu, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Rachman Arief menjelaskan saat ini urusan ganti rugi lahan ibu-ibu tersebut diurus lewat skema konsinyasi alias dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Prosesnya pun telah dilakukan pada tahun 2019 silam.

Proses konsinyasi pun disebut Rachman sudah selesai dan saat ini tanah milik ibu-ibu tersebut sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat ini status tanah tersebut telah dialihkan jadi tanah negara.

"Saat ini tanah yang bersangkutan sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh BPN dan beralih menjadi tanah negara," sebut Rachman dihubungi detikcom, Minggu (27/10/2024).

Rachman melanjutkan ibu-ibu sebetulnya sudah dapat mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di PN Samarinda bila sudah memegang surat pengantar dari BPN. Pengambilan uang ganti rugi dan sebagainya, menurut Rachman menjadi urusan BPN dan Pengadilan Negeri.

"Yang bersangkutan dapat mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di PN Samarinda dengan dibekali surat pengantar dari BPN setempat sesuai aturan PP 39/2021. Untuk pengambilan uang ada di ranah BPN dan Pengadilan Negeri," beber Rachman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta) Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Reyna Usman, divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa Reyna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Reyna Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Teguh Santoso, saat membacakan amar putusannya di ruang sidang pada Selasa (22/10/2024).

Reyna juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp 250 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, majelis hakim menambahkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3 miliar.

Uang ini merupakan jatah yang diterima Reyna sebagai fee untuk memenangkan PT Adi Inti Mandiri (AIM) dalam proyek pengadaan tersebut.

Apabila dalam waktu 1 bulan setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Reyna tidak membayar uang pengganti, maka harta miliknya akan dirampas oleh Jaksa KPK dan dilelang.

Hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk menutupi uang pengganti yang harus dibayar.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ujar Teguh.

Sebelumnya, Reyna dituntut dengan hukuman 4 tahun dan 8 bulan penjara, serta denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ia juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3 miliar.

Dengan demikian, vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah sesuai dengan tuntutan jaksa, kecuali dalam hal lamanya pidana badan.

KLATEN, KOMPAS.com - Mobil matik secara umum memiliki karakter pengoperasian berbeda dengan yang manual. Rupanya, konstruksi penyusun dapur pacunya juga berbeda, khususnya pada bagian sistem pendingin atau radiator.

Bukan hanya mendinginkan mesin, radiator pada mobil matik juga bertugas menjaga kestabilan suhu oli transmisi sehingga tidak mengalami overheating. Sehingga, ketika performanya sudah menurun harus segera diganti.

Hardi Wibowo, pemilik bengkel mobil Aha Motor Yogyakarta, mengatakan, radiator memiliki masa pakai, sehingga bisa rusak seiring dengan pemakaian.

“Khusus untuk mobil matik, dampak dari kerusakan radiator bisa sampai merusak transmisi, bila mobil manual kan hanya berkaitan dengan mesin,” ucap Hardi kepada Kompas.com, Kamis (17/10/2024).

Hardi mengatakan, radiator pada mobil matik wajib diganti ketika sudah berusia atau mobil menempuh jarak 150.000 Km, baik ada kerusakan atau pun tidak.

“Kenapa, karena kita tidak bisa memprediksi secara tepat kapan tabung oil cooler transmisi yang ada di tabung bawah radiator akan rusak, nah saran saya ini merupakan wujud antisipasi,” ucap Hardi.

Hardi mengatakan radiator wajib diganti bila mobil matik sudah menempuh 150.000 Km, karena mobil dengan usia tersebut rentan mengalami kerusakan radiator.

KOMPAS.com/Gilang Transmisi mobil matik

“Penggantian radiator tentu lebih murah, tapi jika sampai mengoperasikan mobil dengan radiator rusak maka dampak kerusakan bisa lebih parah, bisa ke mesin bahkan transmisi,” ucap Hardi.

Hardi mengatakan, ketika tabung oil cooler, selaku pendingin oli transmisi, korosi dan bocor maka dampaknya pelumas transmisi akan bercampur dengan air radiator. Sehingga, komponen transmisi rawan rusak dan aus.

“Dampak terburuknya bisa sampai bikin transmisi dan gardan jebol (untuk mobil FWD), karena mekanikal dalamnya patah dan akhirnya membentur dinding luarnya, oli akan transmisi akan cepat sekali habis dan mobil tak mau jalan,” ucap Hardi.

Shutterstock.com Ilustrasi pemeriksaan air radiator

Selain merusak transmisi, menurut Hardi, volume air radiator juga bisa berkurang karena sebagian mengalir ke ruang oli pada transmisi. Sehingga, ada potensi mesin mengalami overheat.

Jadi, jika ditimbang dampak kerusakannya bisa cukup banyak dan membutuhkan biaya cukup mahal. Maka dari itu, radiator yang sudah mencapai masa pakainya, wajib diganti untuk mengantisipasi kerusakan lebih besar.

Seorang pria bernama Evan Plotkin di Connecticut, AS, menggugat perusahaan Johnson & Johnson (J&J) setelah produk bedak taburnya diklaim memicu kanker. Pria tersebut menggugat sejak 2021 setelah ia didiagnosis mengidap kanker langka mesothelioma, kanker yang umumnya dikaitkan dengan paparan asbes, memengaruhi lapisan paru-paru dan organ lainnya.

Ia juga mengaku merasa sakit setiap menghirup bedak bayi yang diproduksi J&J. Plotkin mengaku terpapar produk J&J melalui penggunaan pribadi sejak tahun 1950-an dan penggunaan oleh anak-anaknya hingga tahun 2000-an.

Pengadilan Tinggi Fairfield County, Connecticut, memutuskan agar perusahaan J&J membayar sekitar 15 juta dollar USD atau sekitar Rp 233 Miliar kepada Plotkin untuk ganti rugi.

"Evan Plotkin dan tim persidangannya sangat gembira karena juri sekali lagi memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban Johnson & Johnson atas pemasaran dan penjualan produk bedak bayi yang mereka ketahui mengandung asbes," kata Ben Braly, pengacara Plotkin, dalam email, dikutip Reuters.

Braly menekankan bahwa kasus tersebut menyoroti kekhawatiran serius tentang keselamatan konsumen dan tanggung jawab perusahaan.

Selain ganti rugi kompensasi sebesar 15 juta dolar, juri juga merekomendasikan agar perusahaan dikenakan ganti rugi punitif. Ganti rugi punitif ini, yang ditujukan untuk menghukum Johnson & Johnson atas tindakannya, akan ditentukan kemudian oleh pengadilan.

Tanggapan Johnson & Johnson

Johnson & Johnson telah menolak klaim tersebut dan mengisyaratkan niatnya untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Erik Haas, wakil presiden litigasi perusahaan di seluruh dunia, mengkritik penanganan kasus tersebut oleh pengadilan, dengan mengklaim bahwa juri tidak diberikan bukti penting.

"Putusan tersebut tidak sesuai dengan penelitian ilmiah selama puluhan tahun yang menunjukkan bahwa produk bedak kami aman dan tidak mengandung asbes," kata Haas dalam sebuah pernyataan, dengan menegaskan bahwa produk perusahaan tersebut telah menjalani evaluasi keamanan yang ekstensif.

Perusahaan tersebut telah lama membantah adanya hubungan antara bedak taleknya dengan kontaminasi asbes, dan mengutip studi independen yang menurut J&J, menegaskan keamanan produk tersebut.

Lebih lanjut, putusan ini muncul di tengah pertikaian hukum yang jauh lebih besar yang dihadapi Johnson & Johnson. Kasus ini hanyalah satu dari sekian banyak pertikaian hukum yang dihadapi perusahaan farmasi raksasa tersebut.

Dikutip dari Republic World, Johnson & Johnson saat ini tengah berupaya menyelesaikan klaim dari lebih dari 62.000 orang yang menuduh bahwa produk berbasis bedaknya menyebabkan kanker ovarium dan kanker ginekologi lainnya.

Perusahaan tersebut telah mengusulkan penyelesaian hampir $9 miliar atau Rp 139 triliun melalui kebangkrutan untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Akan tetapi, kesepakatan tersebut telah menghadapi tantangan hukum dari beberapa pengacara penggugat dan saat ini sedang digugat.

Meskipun penyelesaian kebangkrutan akan menunda gugatan kanker ginekologi, penyelesaian tersebut tidak mencakup kasus mesothelioma seperti yang dialami Plotkin. Johnson & Johnson sebelumnya telah menyelesaikan beberapa klaim mesothelioma tetapi belum mengusulkan penyelesaian nasional untuk kelompok kasus ini.

Studi Terbaru WHO Terkait Bedak Tabur Picu Kanker

Studi Terbaru WHO Terkait Bedak Tabur Picu Kanker

Traveler bisa naik kereta lebih nyaman dengan KA Progo. Itu setelah KA Progo Progo relasi Lempuyangan-Purwokerto-Pasarsenen PP menggunakan sarana kereta ekonomi Stainless Steel New Generation.

Kereta buatan INKA itu menggantikan kereta ekonomi jenis kursi berhadapan menjadi kereta ekonomi new generation dengan kapasitas 72 tempat duduk.

"KAI Daop 5 Purwokerto berharap perjalanan KA Progo New Generation ini dapat menambah kenyamanan bagi masyarakat dan pelanggan setia KA Progo. Adapun KA Progo berhenti di tujuh stasiun di wilayah kerja Daop 5 Purwokerto. yakni Stasiun Kutoarjo, Kebumen, Karanganyar, Gombong, Kroya, Purwokerto, Prupuk," kata Feni Novida Saragih Manager Humas Daop 5 Purwokerto dalam rilis kepada detikTravel, Senin (14/10/2024).

Feni optimistis perubahan rangkaian gerbong itu menjadi peluang peningkatan okupansi penumpang dari wilayah Daop 5 Purwokerto karena pelanggan akan semakin nyaman dengan sarana terbaru tersebut.

Perjalanan KA Progo relasi Lempuyangan-Purwokerto-Pasarsenen PP melayani naik dan turun penumpang di tujuh stasiun wilayah Daop 5 Purwokerto sebagai berikut:
1. Stasiun Kutoarjo datang pukul 13.08 WIB dan berangkat pukul 13.13 WIB;

2. Stasiun Kebumen datang pukul 13.37 WIB dan berangkat pukul 13.39 WIB;

3. Stasiun Karanganyar datang pukul 13.50 WIB dan berangkat pukul 13.52 WIB;

4. Stasiun Gombong datang pukul 14.01 WIB dan berangkat pukul 14.03 WIB;

5. Stasiun Kroya datang pukul 14.29 WIB dan berangkat pukul 14.52 WIB;

6. Stasiun Purwokerto datang pukul 15.18 WIB dan berangkat pukul 15.23 WIB;

7. Stasiun Prupuk datang pukul 16.25 dan berangkat pukul 16.27 WIB.

Feni menambahkan bahwa kursi pada kereta ekonomi New Generation sudah berjenis captain seat yang akan meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan KA ketika melakukan perjalanan dengan waktu tempuh yang panjang.

Peningkatan kenyamanan itu karena kereta ekonomi new generation memiliki fasilitas desain kursi yang ergonomis dilengkapi fitur pengatur kemiringan (reclining) dan bisa disesuaikan searah laju KA ataupun berhadapan (revolving).

Peningkatan pelayanan pada KA kelas ekonomi ini adalah wujud komitmen KAI dalam mendengarkan kebutuhan dan masukan dari para pelanggan, untuk dapat terus meningkatkan pelayanan dan customer experience. Sehingga tetap relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman dan profil pelanggan.

Interior kereta ekonomi new generation dimodifikasi menyerupai kereta eksekutif seperti bentuk bagasi dan nuansa interior yang lebih cerah, dengan sentuhan aksen kayu pada bagian jendela yang memberikan kesan klasik dan elegan. Tak hanya itu, modifikasi juga dilakukan pada toilet dengan penggunaan toilet duduk dilengkapi wastafel dan hand dryer. Selain itu tersedia tempat ibadah di kereta restorasi.

Sebagai informasi, sebelumnya KAI Daop 5 Purwokerto telah mengoperasikan kereta ekonomi new generation pada KA Logawa relasi Purwokerto - Jember (PP) pada 18 September 2024.

"KAI akan terus meningkatkan kenyamanan para pelanggan KA. Harapannya, minat masyarakat semakin besar untuk menggunakan transportasi massal kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu," kata Feni.

Nyamannya Fasilitas Baru KA Lodaya New Generation

Nyamannya Fasilitas Baru KA Lodaya New Generation

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap, dirinya telah kembali mendatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperjuangkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin). Bahlil mengatakan, sebentar lagi Jokowi memberikan teken untuk kenaikan tukin ini.

Dia bahkan meyakini, urusan tukin ini selesai sebelum 18 Oktober 2024. "Bapak ini semua, saya kemarin datang lagi kepada Bapak Presiden. Untuk memperjuangkan apa yang menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab seorang pemimpin tertinggi di kementerian. Alhamdulillah, sedikit lagi sudah mulai paraf, sudah diparaf," kata Bahlil dalam acara ESDM Fun Run di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Namun, Bahlil kemudian mengatakan urusan tukin ini bisa rampung sebelum tanggal 19 Oktober. Pada kesempatan itu, ia juga berharap pemimpin di Kementerian ESDM bisa didukung dengan baik.

"Saya berjanji sama kalian, sebelum tanggal 19, saya akan menyelesaikan untuk kesejahteraan kalian semua. Siapapun pengganti saya ke depan, baik saya atau siapapun, mudah-mudahan kalian bisa support dengan baik, kerja sama yang baik," terangnya.

Selain itu, ia juga berpesan agar para pegawai tidak menzalimi masyarakat yang berada di lokasi tambang. Tak hanya itu, ia juga meminta pegawai tidak melupakan hak-hak masyarakat yang berada di sekitar pengeboran minyak.

"Dan tolong jangan kita khianati, zalimi rakyat-rakyat yang ada di daerah-daerah yang punya tambang dulu. Jangan sampai kita dirayu untuk kasih keperluan di Jakarta. Jaga, kalau pas pengeboran minyak. Jangan sampai kita lupa hak-hak masyarakat di daerah sekitar minyak. Jaga gunung berapi. Jangan sampai sudah meletus baru kalian kasih laporan," katanya.

Perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah kewajiban rutin bagi setiap pemilik kendaraan di Indonesia. Proses ini tidak hanya penting untuk mematuhi hukum, tapi juga sebagai langkah untuk memastikan legalitas kendaraan di jalan raya.

Jika pemilik kendaraan lalai dalam melakukan perpanjangan STNK, maka akan dikenakan denda. Menurut Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 288 ayat 1, denda maksimal keterlambatan memperpanjang STNK 5 tahunan adalah Rp 500.000 dan penjara maksimal 2 bulan.

Maka dari itu, penting untuk memperpanjang STNK dan mengetahui kisaran biayanya. Simak kisaran biaya perpanjang STNK dan ganti plat nomor berikut ini.

Berapa Biaya Perpanjangan STNK dan Ganti Plat Nomor Kendaraan?

Setiap kendaraan memiliki biaya perpanjangan STNK yang berbeda. Namun, menurut laman Daihatsu, secara umum bisa diketahui berapa gambaran besaran biayanya.

• Biaya perpanjangan STNK serta ganti plat kendaraan untuk roda 4 kurang lebih Rp 200 ribu
• Biaya perpanjangan STNK dan ganti plat kendaraan untuk roda 2 dan 3: Kurang lebih Rp 100.000
• Biaya pengesahan STNK dan plat nomor kendaraan: Rp 50.000/tahun
• Biaya pengecekan fisik kendaraan: Rp 10.000 sampai Rp 20.000 pe kendaraan
• Biaya plat kendaraan: Rp 10.000-Rp 100.000
• Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ): Rp 35.000

Itulah rincian kisaran biaya untuk perpanjangan STNK, ganti plat hingga SWDKLLJ. Biaya tersebut bisa berbeda-beda tergantung cc hingga tahun keluaran kendaraan.

Mengutip laman Auto2000, SWDKLLJ merupakan sumbangan yang menjadi pertanggungjawaban pemilik kendaraan atas risiko kecelakaan yang menyebabkan orang lain terluka.

Syarat Perpanjangan STNK dan Ganti Plat Nomor Kendaraan

Setelah mengetahui kisaran biayanya, pemilik kendaraan juga perlu menyiapkan syarat perpanjangan STNK dan Ganti Plat Nomor Kendaraan.

Menurut laman CNN Indonesia, berikut dokumen yang harus disiapkan.

• STNK asli dan fotokopi
• BPKB asli dan fotokopi
• KTP asli pemilik kendaraan sesuai STNK dan BPKB beserta fotokopi
• Formulir permohonan perpanjang STNK yang telah diisi (didapatkan dari kantor Samsat)
• Surat Keterangan Buka Blokir, apabila STNK dalam status terblokir
• Surat Kuasa, apabila perpanjangan STNK diurus orang lain dengan identitas berbeda dari STNK dan BPKB.

Cara Perpanjang STNK 5 Tahunan

Cara memperpanjang STNK bisa dilakukan dengan mendatangi kantor Samsat atau secara online. Perhatikan langkah-langkahnya berikut ini.

Cara Perpanjang STNK 5 Tahunan via Online

1. Download aplikasi Samsat Online Nasional di ponsel melalui Play Store atau App Store.
2. Setelah terdownload, buka aplikasi Samsat Online
3. Pilih menu 'Login" untuk lakukan pendaftaran data diri.
4. Isi data diri dan informasi mengenai kendaraan bermotor yang dimiliki.
5. Kamu akan mendapatkan kode pembayaran biaya perpanjang STNK 5 tahunan.
6. Lakukan proses pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera dengan pilihan metode pembayaran yang disediakan.
7. Setelah pembayaran selesai, kamu akan menerima email pemberitahuan berisi e-pengesahan STNK dan e-TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran). Perlu diketahui, masa berlaku dokumen tersebut adalah 30 hari terhitung dari tanggal pengiriman email.
8. Bentuk dari TBPKP dan stiker pengesahan STNK akan dikirim berdasarkan dengan alamat domisili yang didaftarkan dalam kurun waktu satu minggu.

Cara Perpanjang STNK 5 Tahunan
via Kantor Samsat

1. Kunjungi kantor Samsat daerah terdekat dari domisilimu. Bawa kendaraan yang akan diperpanjang STNKnya
2. Daftarkan kendaraan untuk dicek kondisi fisiknya
3. Legalisir hasil cek fisik kendaraan bermotor
4. Isi formulir perpanjangan STNK
5. Berikan berkas-berkas ke pos loket progresif
6. Lakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di loket yang ditentukan
7. Tunggu penerbitan STNK dan plat nomor baru di loket TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)
8. Ambil STNK dan plat nomor kendaraan yang baru.

Itulah informasi mengenai biaya perpanjangan STNK dan ganti plat nomor kendaraan. Semoga artikel ini membantumu ya.

Jadi Yang Pertama! Samsat Terminal Leuwipanjang Sudah Cashless dan Paperless

Jadi Yang Pertama! Samsat Terminal Leuwipanjang Sudah Cashless dan Paperless

Anak usaha PT Jasa Marga (Persero), PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), selaku operator Jalan Tol Serpong-Cinere mengatakan uang ganti rugi pembebasan lahan pesinetron Nasrullah alias Mat Solar sudah dibayar sejak 2019 lalu. Artinya uang ini belum juga cair selama 5 tahun.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani menjelaskan uang ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Serpong-Cinere itu belum juga dicairkan karena tertahan masalah sengketa tanah.

Sehingga uang ganti rugi ini tidak diberikan langsung kepada pesinetron Bajaj Bajuri itu ataupun pihak lain yang terlibat dalam sengketa tersebut, Namun dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Bajuri) dan (2) H. Idris," jelas Mirza dalam keterangan resminya, Selasa (8/10/2024).

Mirza mengatakan bidang tanah yang dimaksud memiliki luas lahan 1.313 m2 di Kawasan Pamulang. Proses pembebasan sendiri dilakukan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H. Nasrullah (Bajuri/Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," terangnya

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 itu, pembebasan lahan milik Mat Solar ini diselenggarakan dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam hal ini CSJ turut bertanggung jawab untuk terus berkomunikasi dengan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan urusan terkait pembebasan lahan tersebut.

"Merujuk pada peraturan tersebut, PT CSJ sebagai Badan Usaha Jalan Tol Serpong-Cinere terus berkomunikasi aktif dengan Pemerintah dalam hal ini Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan Bidang Tanah dimaksud," katanya.

"Kami tetap akan lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan proses pembebasan tanah tersebut, seraya memantau keputusan dari Instansi terkait," pungkas Mirza.

Saksikan Live DetikSore:

Pesinetron Nasrullah alias Mat Solar belum menerima uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan miliknya di Kawasan Pamulang untuk proyek Jalan Tol Serpong-Cinere. Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), selaku operator jalan tol tersebut.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani mengatakan luas lahan milik Mat Solar yang dibebaskan untuk proyek jalan tol ini mencapai 1.313 m2. Lahan tersebut tepatnya berlokasi di Kelurahan Bambu Apus, Pamulang.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H. Nasrullah (Bajuri/Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," kata Mirza dalam keterangan resminya, Selasa (8/10/2024).

Meski begitu, lahan milik bintang sinetron Bajaj Bajuri ini terjebak masalah sengketa tanah. Sehingga uang ganti rugi atas lahan tersebut dititipkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Bajuri) dan (2) H. Idris," terang Mirza.

Lebih lanjut, Mirza menjelaskan proses pembebasan tanah berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini pengadaan tanah untuk Kepentingan umum wajib diselenggarakan dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

"Merujuk pada peraturan tersebut, PT CSJ sebagai Badan Usaha Jalan Tol Serpong-Cinere terus berkomunikasi aktif dengan Pemerintah dalam hal ini Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan Bidang Tanah dimaksud," kata Mirza.

"Kami tetap akan lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan proses pembebasan tanah tersebut, seraya memantau keputusan dari Instansi terkait," pungkasnya.

Saksikan Live DetikSore:

Bursa kripto FTX sepakat untuk mengganti kerugian investor sebagai arahan keputusan pengadilan Amerika Serikat (AS). FTX akan mengganti kerugian menggunakan aset perusahaan yang nilainya US$ 16,5 miliar atau setara Rp 258 triliun (kurs Rp 15.675).

Investor yang akan mendapatkan ganti rugi sebanyak 98% nasabahnya yang memiliki dana kurang dari US$ 50.000.

FTX juga telah resmi ditutup. Hakim Kepailitan AS John Dorsey menyetujui rencana penutupan tersebut dalam sidang pengadilan di Wilmington, Delaware. Dirinya mengakui masalah bursa kripto ini sangat rumit.

"FTX kasus model tentang cara menangani proses kebangkrutan Bab 11 yang sangat rumit," kata dia dikutip dari Reuters, Selasa (8/10/2024).

Rencana penutupan disusun berdasarkan serangkaian penyelesaian dengan pelanggan dan kreditor FTX, badan pemerintah AS, dan likuidator yang ditunjuk untuk menutup operasi FTX di luar AS.

Untuk diketahui, FTX pernah menjadi salah satu bursa kripto teratas dunia. Perusahaan itu kolaps setelah diketahui pendirinya, Sam Bankman-Fried mengambil uang nasabah. Bankman-Fried dijatuhi hukuman 25 tahun penjara pada bulan Maret karena mencuri dana nasabah FTX.

FTX memperkirakan akan memiliki dana antara US$ 14,7 miliar dan US$ 16,5 miliar yang tersedia untuk membayar kreditor. Aset itu cukup untuk membayar ganti rugi nasabah setidaknya 118% dari nilai di akun mereka per November 2022, tanggal perusahaan mengajukan kebangkrutan.