Bisnis.com, JAKARTA - Infrastruktur internet yang telah dibangun perusahaan swasta dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) di daerah tertinggal perlu dibarengi dengan pergelaran literasi digital, yang saat ini belum dirasakan secara maksimal oleh warga.

Masyarakat di daerah tertinggal tertarik untuk mengikuti pelatihan, sayangnya belum banyak instansi yang bersedia menggelar literasi digital di pedalaman.

Dalam Survei Penetrasi Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024, disebutkan bahwa dari 8,1 juta jiwa pengguna internet di wilayah tertinggal, hanya 18,3% yang pernah merasakan pelatihan digital. Sisanya sebanyak 81,7% belum pernah merasakan pelatihan.

Warga di desa mengaku pelatihan digital pernah diikuti di antaranya seputar pelatihan dasar penggunaan komputer (32,5%), pelatihan keterampilan digital untuk UMKM (20%) pelatihan dasar penggunaan internet (17,5%) pelatihan e-commerce (12,5%) dan program literasi digital untuk pelajar dan guru 7,5%.

Mengenai efektivitas program literasi digital, mayoritas responden (63,6%) mengaku bahwa hadirnya program-program tersebut cukup berdampak pada peningkatan keterampilan digital masyarakat di desa.

Kemudian, 45,5% cukup sering mengikuti pelatihan digelar oleh pemerintah dan pihak swasta.

Riset APJII juga mengungkapkan meski masyarakat desa tertinggal antusias untuk ikut pelatihan, mereka memiliki sejumlah kendala seperti sinyal internet yang tidak stabil (33,2%), biaya internet tinggi (14,4%), kurangnya perangkat memadai (18,8%), hingga kurangnya pengetahuan tentang penggunaan internet (11,2%).

Dalam Survei Penetrasi Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024, APJII melibatkan 1.950 responden yang tersebar di 64 kabupaten di 17 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 899 responden (46%) berada di wilayah Papua, kemudian 414 responden (21%) berada di Nusa Tenggara Timur, dan 181 responden (9%) berada di Maluku.

Lebih lanjut mayoritas sampel responden (60%) berusia 12-43 tahun, dengan tiga pekerjaan teratas adalah Petani (18,8%), Ibu Rumah Tangga (19,5%) Pelajar/Mahasiswa (15%), Wiraswasta (8,3%) dan lain sebagainya.

Riset dilaksanakan selama periode Juli hingga September 2024, dengan menggunakan metode probability sampling.

Bakti

Dalam perkembangannya, Bakti Kemenkominfo tidak hanya membangun infrastruktur, juga mengadakan pelatihan digital hingga ke desa tertinggal.

Kepala Divisi Perencanaan dan Strategis Bakti Kemenkominfo Gumala Warman mengatakan Bakti memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar melek digital.

Melalui program literasi digital Empowern3T, Embrace the Digital age Lead the Change, Bakti berupaya untuk turut terlibat dalam memberdayakan masyarakat, tidak hanya membangun infrastruktur telekomunikasi.

“Maka kami menyambut baik kegiatan ini dan yakin bahwa akan banyak manfaat yang bisa dipetik untuk bekal mendapat manfaat dari ruang digital,” tutup Gumala.

Literasi Digital Empowernet, Embrace the Digital age Lead the Change digelar di Auditorium Universitas Pattimura pada Selasa, 17 September 2024 dan di Universitas Lambung Mangkurat pada 28 Agustus 2024.

EmpowerN3T merupakan sebuah program yang berfokus pada pemberdayaan, inovasi, dan konektivitas khususnya pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

EmpowerN3T menawarkan pengalaman baru bagi generasi muda untuk dapat merasakan dan menikmati kemudahan akses inovasi teknologi, melalui berbagai rangkaian kegiatan mulai dari Digitalk, Digiclass, Experience Booth, dan Entertainment.

Bakti juga membangun kapabilitas pelajar dan guru bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Ruangguru.

Dilansir dari laman Ruangguru, keduanya mengembangkan program Indonesia Teaching Fellowship (ITF) untuk meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, Yayasan Ruangguru bersama Bakti Kemenkominfo memberdayakan para alumni-alumni dari program ITF BAKTI Kominfo periode 2019 – 2022 dalam program terbaru yaitu Program Pemberdayaan Guru Berdampak (PPGB).

PPGB berfokus pada pengembangan kompetensi guru dan menjadi agen perpanjangan dampak program melalui rancangan program pengembangan guru dan proses pembelajaran siswa.

Bisnis.com, JAKARTA - Jantung ekonomi digital Asia Tenggara berada di Indonesia. Laporan Google, Temasek, dan Bain&Company menunjukkan bahwa pasar ekonomi digital Indonesia bakal menembus US$210 miliar hingga US$360 miliar pada 2030.

Angka ini hampir dua hingga tiga kali lipat dari pasar ekonomi digital Filipina yang diperkirakan mencapai US$80 miliar hingga US$150 miliar pada tahun yang sama.

Nilai ekonomi digital yang besar tersebut sebagian besar berasal dari dagang elektronik (e-commerce) yang nilainya diperkirakan mencapai US$160 miliar, mengalahkan travel online yang hanya US$15 miliar pada tahun yang sama. Khusus untuk makanan dan transportasi serta media online, pasar ekonomi digital di Indonesia diperkirakan mencapai masing-masing US$20 miliar dan US$15 miliar.

Sejalan dengan data tersebut, Compas.co.id, platform penyedia data e-commerce Indonesia, mengungkapkan pertumbuhan e-commerce terjadi di berbagai wilayah termasuk di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) seperti di Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

Public Relations Lead Compas Bayu Wardhana mengatakan lokasi seller e-commerce pada sektor FMCG terjadi di wilayah Timur Indonesia, Namun, pada tahun semester I/2024, secara total jumlah produk terjual (sales quantity)turun 19,4% dibandingkan semester II/2023.

Penurunan jumlah produk terjual paling tinggi terjadi di provinsi Maluku Utara, dengan jumlah produk terjualnya turun 42,9% atau menurun dari 3.554 ke 2.031 produk. Sementara itu peningkatan tertinggi terjadi di Maluku, termasuk di dalamnya Kota Ambon.

“Peningkatan tertinggi terjadi di provinsi Maluku yang tumbuh 34% atau sejumlah 5.592 ke 7.491 produk,” kata Bayu kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Bayu mengatakan pada wilayah bagian timur di Indonesia, jenis paket kecantikan skincare untuk kulit berminyak yang dijual di Nusa Tenggara Barat menjadi produk FMCG yang paling laris di semester I/2024. Sayangnya, meskipun populer, produk ini mengalami penurunan jumlah produk terjual sebesar 17,6% dibandingkan semester sebelumnya.

“Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persaingan yang makin ketat dan perubahan tren konsumen,” kata Bayu.

Bayu melanjutkan peningkatan penjualan justru ditemukan pada jenis produk lain. Maluku mencatatkan peningkatan jumlah produk terjual pada jenis produk cokelat sebesar 63,4% pada semester I/2024. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan penjualan produk sunscreen sebesar 33,7%.

Di Papua, hampir seluruh provinsinya mencatatkan pertumbuhan jumlah produk terjual. Papua dan Papua Tengah menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing 81,8% untuk produk vitamin dan 195,7% untuk produk kopi. Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan potensi pasar yang besar untuk produk-produk FMCG di wilayah Papua.

Satu-satunya provinsi Papua yang mencatatkan penurunan produk terjual hanya Papua Barat Daya, dimana jenis produk vitamin menurun sejumlah 0.4%

Perbesar

Bayu memperkirakan pertumbuhan transaksi di wilayah Indonesia Timur, salah satunya didorong oleh kehadiran infrastruktur digital.

“Kami berharap dengan dibangun dan mulai meratanya infrastruktur digital di Indonesia dapat mendorong pertumbuhan penjualan e-commerce di wilayah timur Indonesia,” kata Bayu.

Diketahui, dalam 10 tahun terakhir pemerintah dan swasta bahu membahu membangun infrastruktur telekomunikasi. Alhasil, dalam satu dekade terakhir, penetrasi internet Indonesia melesat hingga 440 basis points (bps).

Dari total populasi sebanyak 275,5 juta orang, penetrasi internet di Tanah Air naik dari 34,9% pada 2014 menjadi 79,5% pada 2024.

Khusus untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pembangunan internet salah satu program andalan BAKTI Kemenkominfo.

Melalui jaringan satelit, fiber optik dan Base Transceiver Station (BTS) 4G, pemerintah berupaya memastikan semua masyarakat di Indonesia merasakan manfaat kemajuan teknologi.

Bakti saat ini mengoperasikan Satelit Multifungsi Satria-1 dengan kapasitas bandwidth 150 Gbps yang menyasar ke 37.000 titik di seluruh Indonesia.

Mayoritas dari titik yang menjadi target layanan Bakti adalah kesehatan dan pendidikan.

Kemudian, pada Juni 2024, sebanyak 4.990 BTS 4G dari target 5.618 BTS telah beroperasi, dengan lebih dari 70% BTS berada di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua.

Bakti juga mengoperasikan Jaringan Tulang Punggung Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring yang membentang sepanjang 12.148 kilometer menghubungkan 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan 57 kabupaten/kota layanan dan 33 kabupaten/kota interkoneksi.

Dalam 5 tahun terakhir, utilisasi Palapa Ring meningkat 22% per tahun, dengan total bandwidth terpakai di Palapa Ring saat ini mencapai 762 Gbps. Keseluruhan infrastruktur tersebut mayoritas hadir di wilayah Indonesia Timur.

Perbesar

Khusus untuk e-commerce, pada 2020 Bakti bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyelenggarakan rangkaian edukasi untuk UMKM dalam mengembangkan usahanya menggunakan teknologi digital. Ada 60 puluh tema edukasi digital yang akan dijabarkan dalam rangkaian edukasi secara daring atau online.

Bisnis.com, JAKARTA - Teror reseller internet tidak resmi atau biasa disebut RT/RW Net ilegal menghantui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang merupakan penjual resmi jasa internet. Selain menaruh harga dengan sangat murah, RT/RW Net ilegal disebut juga melakukan perusakan infrastruktur. Lantas apa solusinya?

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengatakan masyarakat di daerah rural memiliki daya beli yang tidak merata. Sedangkan transformasi digital menyebabkan beberapa layanan memerlukan internet.

Bisnis.com, JAKARTA - Pratik jual kembali internet secara ilegal melalui jaringan RT/RW atau RT/RW Net ilegal telah menyebar hingga daerah rural. Praktik ini menjadi ancaman bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang hendak menjajakan paket internet resmi dan sesuai dengan aturan.

Sekretaris dan Pengelola Layanan Akses Internet Bumdes Bedono Sejahtera Rendi Setiawan mengatakan salah satu tantangan dalam mendorong layanan internet di pedesaan adalah bersaingan dengan RT/RW Net ilegal.

Para reseller tak berizin itu menjual kembali layanan internet yang telah ‘dipotong-potong’ dengan harga sangat murah. Tidak hanya itu, para reseller internet

“Mereka masih ilegal (RT RW net) mereka menjual lebih murah dan sering merusak infra struktur kami. ODP (Optical Distribution Point) kami hilang, kabel putus beberapa kali,” kata Rendy kepada Bisnis, Sabtu (31/8/2024).

Untuk diketahui, ODP merupakan tempat terminasi kabel yang memiliki sifat tahan korosi, dan tahan cuaca. Alat ini sulit mengalami kerusakan kecuali karena faktor manusia. ODP berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan terutama untuk menghubungkan kabel distribusi dan kabel drop.

Dia menjelaskan dari sisi harga, RT/RW Net ilegal menjual layanan hingga Rp75.000-Rp100.000 per bulan. Jauh di bawah harga Bumdes yang juga sudah murah, yang seharga Rp150.000 per bulan. Dengan kondisi ini, Bumdes kesulitan untuk menjual internet ke para pelanggan.

Bumdes Bedono Sejahtera berada di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Semarang, Jawa Tengah. Bumdes Bedono merupakan satu dari puluhan Bumdes yang terlibat dalam program maturasi desa melalui digitalisasi yang digalakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

Dalam program tersebut, Bakti bekerja sama dengan penyedia jasa internet (ISP) dan badan usaha bekerja sama dalam menyebarkan internet ke daerah rural. Internet yang dihadirkan tersebut digunakan untuk berbagai hal seperti menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis digital, edukasi, hingga berjualan secara daring.

Khusus untuk Bumdes Bedono, total kapasitas bandwidth yang digunakan sebesar 1 Gbps, yang telah melayani 412 pelanggan rumah, 4 pelanggan sekolah, hingga 2 instansi pemerintahan.

Selain Bumdes Bedono, keresahan yang sama juga dialami oleh Bumdes Serdam Maju Bersama di Kalimantan Barat. Praktik RT/RW Net ilegal telah membuat bisnis internet bumdes terganggu karena pasar lebih memilih berlangganan internet murah meskipun tidak memiliki izin resmi.

“Secara harga mereka lebih rendah. Ini juga yang dikeluhkan oleh provider-provider karena mereka ilegal,” kata Sekretaris Bumdes Serdam Maju Bersama Hermansyah.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan kepolisian bekerja sama dalam memberantas praktik RT/RW Net ilegal. Keduanya bakal melakukan penertiban.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto bahwa Kemenkominfo telah membentuk tim untuk memberantas praktik RT/RW Net ilegal yang marak terjadi di tengah masyarakat.

“Teman-teman sudah membentuk tim, dengan direktur pengendalian [Kemenkominfo] dengan teman-teman kepolisian, sudah mempersiapkan untuk melakukan penertiban,” kata Wayan saat ditemui di Ballroom Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Wayan mengatakan bahwa secara pembinaan, Kemenkominfo sudah turun lapangan mengingatkan para operator penyelenggara jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) yang berizin untuk melihat kembali database pelanggan.

“Karena kadang-kadang pelanggan ini main sendiri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wayan menjelaskan bahwa pada prinsipnya, praktik RT/RW Net ilegal merupakan reseller yang secara mandiri berjualan namun tidak mengajukan izin sesuai dengan Peraturan Menteri.

Dia pun mengaku bahwa keberadaan RT/RW Net ilegal sedang dalam pemantauan dari Direktorat Pengendalian Kemenkominfo. Menurut Wayan, sejauh ini sudah ada ratusan RT/RW Net ilegal yang ditindak oleh Kemenkominfo.

Wayan menambahkan bahwa jika ditemukan adanya reseller yang tidak berizin, maka bisa ditindak oleh kepolisian.

“Tetapi kalau dari sisi Kemenkominfo itu harus dihentikan dan tidak boleh berlangganan dengan operator legal,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan telekomunikasi yang menjual kembali perangkat satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink, diperkirakan makin ramai. Tidak berhenti di empat perusahaan saja.

Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif memperkirakan perusahaan telekomunikasi yang bekerja sama dengan SpaceX untuk menjajaki perangkat Starlink ke pasar bakal bertambah.

Bisnis.com, JAKARTA - Langkah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dalam merelokasi ratusan base transceiver station (BTS) 4G di daerah kahar menuai pro dan kontra.

Di satu sisi langkah ini dinilai tepat karena risiko membangun di daerah tersebut sulit sehingga memakan ongkos besar, di sisi lain diminta cari solusi untuk internet masyarakat di daerah kahar.

Bakti menyampaikan membangun BTS memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama di wilayah kahar yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja. Alhasil, Bakti berencana untuk merelokasi BTS di wilayah kahar karena tidak ada jaminan keselamatan. Dari 623 BTS di wilayah kahar, 140 BTS sudah selesai terbangun. Artinya, sekitar 483 BTS bakal dibangun di wilayah baru yang lebih aman.

Bakti juga menargetkan penyelesaian pembangunan BTS di daerah kahar selesai pada akhir 2024. Penyelesaian pembangunan BTS di daerah kahar terbagi dalam beberapa tahap.

Tahap pertama mencakup 148 lokasi yang diharapkan dapat segera diselesaikan. Tahap kedua mencakup 220 lokasi, kemudian tahap ketiga dengan 180 lokasi, dan terakhir tahap keempat yang mencakup 75 lokasi. Semua tahapan ini diharapkan selesai pada tahun ini.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan dalam relokasi perlu dilihat dari seberapa jauh titik bergeser dari titik BTS yang direncanakan. Sebab kalau jauh, perencanaannya harus dibuat baru lagi.

“Kalau pindah desa atau kecamatan, maka harus ada solusi lain agar desa tersebut tetap mendapat akses internet. Kahar kan juga sudah lama dan apakah ketidakamanan masih terjadi sampai sekarang?” kata Heru kepada Bisnis, Senin (22/3/2024).

Heru juga mengatakan relokasi merupakan keputusan mudah, tetapi harus ditetapkan oleh Presiden. Jokowi, menurutnya, harus menentukan penyelesaian pembangunan ratusan titik wilayah Bakti apakah dengan mengganti teknologi atau digeser ke tempat yang aman.

Dia berpendapat jika 623 lokasi tetap dinyatakan tidak aman atau masih situasi kahar, maka bisa diganti teknologi berbasis satelit, walaupun teknologi ini juga tidak terlalu sempurna dan terbatas secara kapasitas.

“Baiknya Menkominfo lapor Presiden dan minta maaf karena gagal menyelesaikan 623 BTS 4G, sambil memberikan solusi apa agar 623 wilayah itu tetap mendapat akses internet. Sebab kan jelas perintah Presiden bahwa semua BTS kelar pada Juni 2024,” kata Heru.

Langkah Tepat

Sementara itu, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef Matheus Edward mengatakan biaya pembangunan BTS di daerah kahar bisa 2 kali hingga 4 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan daerah biasa.

Ongkos bangun BTS Bakti menjadi lebih besar sebab pemerintah perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengamanan, yang angkanya sulit diprediksi.

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) sempat menyebut biaya yang dihabiskan untuk membangun di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat mencapai Rp600 juta - Rp1,5 miliar. Nilai bisa lebih tinggi tergantung pada kesulitan lokasi termasuk risiko keamanan.

“Mahal, karena urusan nyawa. Asuransi jiwa juga siapa yang berani menanggung di daerah berisiko tinggi?” kata Ian kepada Bisnis, Senin (22/7/2024).

Ian menambahkan selain menyewa pengamanan, untuk mencapai lokasi kahar juga harus menyewa helikopter untuk mengangkut perangkat di daerah kahar. Pengangkutan barang dengan helikopter dia sebut lebih cepat dan minim risiko. Namun, konsekuensinya adalah biaya makin membengkak.

“Dibandingkan dengan di Jawa ongkos pembangunan bukan 1:1. jauh perbandingannya,” kata Ian.

Mengenai rencana relokasi, menurut Ian, dapat dilakukan mengingat daerah yang membutuhkan internet tidak hanya di daerah kahar. Banyak titik yang secara keamanan lebih baik, yang dapat dibangun jaringan internet.

“Kami sedang mencari solusi, misal BTS ditaruh di atas High Altitude Platforms (HAPs). Starlink belum tentu mau memancarkan internet ke Papua. Mereka kan berbisnis bukan sosial,” kata Ian.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan dari perspektif teknologi, Starlink bisa jadi alternatif pilihan. Namun untuk konteks Bakti, mungkin perlu dipertimbangkan juga keperluan utilisasi Satria-1, karena investasi puluhan triliun yang sudah digelontorkan untuk Satria 1, jangan sampai disia-siakan.

“Jadi alangkah baiknya diprioritasnya Satria-1 terlebih dahulu,” kata Sigit.

Sementara itu untuk HAPs, kata Sigit, HAPS/HIBS salah satu pilihan yang ada di untuk non-terrestrial network (NTN). Perlu ada analisis kasus per kasus untuk menentukan layanan mana yang lebih cocok bagi wilayah di Papua.

“Kondisi lapangan seperti apa, kebutuhan layanan seperti apa, dan batasan-batasan lainnya yang ada. Makin banyak tersedia pilihan yang ada di Bakti, semakin terbuka peluang untuk memanfaatkan kelebihan dan tiap-tiap alternatif teknologi akses,” kata Sigit,

Mengenai Satria-1, Bakti menargetkan sekitar 24.500 titik stasiun bumi (VSAT) dari Satria-1 akan rampung pada 2024. Kepala Divisi Infrastruktur Satelit Bakti Kemenkominfo Sri Sanggrama Aradea mengatakan untuk mencapai target tersebut Kemenkominfo akan membangun sekitar 20.000 titik sepanjang 2024 atau 2.000 titik VSAT setiap bulannya di seluruh Indonesia.

“Yang kedua, 20.000 (titik) yang tahun ini (2024) targetnya. Dalam satu tahun ini rencananya 20.000 (titik) baru,” ujar Aradea kepada wartawan.

Sebagai informasi, VSAT merupakan stasiun bumi atau alat penerima sinyal internet dari satelit. Nantinya, VSAT yang akan memancarkan sinyal Satria-1 ke perangkat masyarakat.

Diketahui, mulanya akan ada 150.000 titik VSAT yang disasar oleh Satria-1. Namun setelah dikaji ulang, titik yang disasar hanya tersisa 37.000, sehingga kapasitas mbps yang diterima bisa lebih banyak.

Adapun pengaktifan VSAT di 37.000 titik ini akan dilakukan bertahap dan merata di seluruh Indonesia.

Aradea mengatakan pada 2023, Kemenkominfo telah berhasil membangun lebih dari 4.500 titik di seluruh Indonesia. Namun, Aradea mengaku mayoritas titik yang dibangun berada di Indonesia bagian tengah dan barat.