IDXChannel - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 bersama pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Selasa (17/9/2024).

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyepakati mulai dari belanja negara hingga sasaran indikator 2025.

"Apakah hasil rapat kerja hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan ke Tingkat II pada paripurna pada 19 September yang akan datang? Setuju?" kata Said sembari ketok palu.

Adapun terkait kebijakan fiskal 2025, Said menjelaskan, arsitektur APBN 2025 didesain untuk mendukung transisi efektif dengan tetap menjaga APBN kredibel dan sustainable. Hal ini sejalan dengan growth APBN yang diarahkan untuk menjaga keberlanjutan.

"Ini sekaligus penguatan melalui program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, bukan Indonesia Cemas 2045. Yang cemas tambahan saya," kata Said di awal sambutan.

Adapun pendapatan negara tahun depan ditetapkan Rp3.005,12 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.490,91 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp513,64 triliun.

Selanjutnya, belanja negara ditetapkan Rp3.621,31 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat Rp2.701,44 triliun, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp919,87 triliun.

"Keseimbangan primer (Rp 633,31 triliun), defisit Rp616,18 triliun alias 2,53 persen terhadap PDB," ujar Said.

Selain itu, juga telah disetujui sasaran indikator 2025. Pertama, tingkat kemiskinan di 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0, Rasio GINI 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0, Indeks Modal Manusia 0,56. Berikutnya ada nilai tukar petani 115-120, serta nilai tukar nelayan 105-108.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) mendapatkan tambahan pagu anggaran mencapai Rp29,37 triliun di 2025. Adapun pagu awal Kementan sebesar Rp7,91 triliun. Sehingga, dengan penambahan anggaran tersebut, pagu anggaran Kementan Rp29,37 triliun.

Naiknya pagu anggaran Kementan di tahun depan disampaikan langsung Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, saat rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (12/9/2024).

Dia menjelaskan, setelah hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu nomor S-211/AG/2024 tanggal 11 September 2024, terjadi perubahan pagu anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) tahun anggaran 2025.

"Hasil kesepakatan rapat Panja belanja pemerintah pusat dalam RUU APBN Tahun anggaran 2025, di mana Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp21,49 triliun, sehingga total anggaran Kementan tahun 2025 menjadi Rp29,37 triliun," ujar Sudaryono.

Dari jumlah tambahan anggaran tersebut, Rp15 triliun bakal digunakan untuk mendukung program-program quick win lumbung pangan, yaitu cetak sawah seluas 150.000 hektare dan intensifikasi seluas 80.000 hektare.

Sisanya, Rp6,4 triliun dialokasikan untuk mendukung program non quick win, di mana dibagi Rp4,33 triliun untuk peningkatan produksi padi dan jagung dan Rp2,13 triliun untuk peningkatan produksi daging dan susu.

(NIA DEVIYANA)

Rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2025 menyepakati beberapa hal. Salah satunya menaikkan target lifting minyak dari yang diusulkan 600 ribu barel per hari (bopd) menjadi 605 ribu bopd.

Kesimpulan rapat dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman.

"Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun 2025 sebagai berikut," katanya di Komisi VII, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Rapat juga menyepakati kenaikan volume LPG 3 kg dari usulan 8,17 juta metrik ton menjadi 8,2 juta metrik ton.

Kesimpulan selanjutnya, Komisi VII memahami penjelasan Menteri ESDM terkait pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 10.884.702.389.000 yang didapat dari rupiah murni dan PNBP sektor minerba dan migas serta akan didalami dengan seluruh eselon I Kementerian ESDM.

Berikut asumsi sektor ESDM dalam RAPBN 2025 yang disepakati Komisi VII dan Menteri ESDM:

1. Indonesian Crude Price (ICP): US$ 82 per barel
2. Lifting migas: 1,610 juta barel setara minyak per hari (boepd)
-Lifting minyak bumi: 605 ribu barel per hari (bopd)
-Lifting gas bumi: 1,005 juta boepd
-Cost recovery: US$ 8,5 miliar

3. Volume BBM bersubsidi: 19,41 juta KL
-Minyak tanah: 0,52 juta KL
-Minyak solar: 18,89 juta KL

4. Volume LPG 3 kg: 8,2 juta metrik ton
5. Subsidi tetap minyak solar: Rp 1.000 per liter
6. Subsidi listrik: Rp 90,22 triliun.

DPR Panggil Bahlil Bahas Produksi Migas hingga Subsidi

Komisi VII DPR RI kembali memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia siang ini. Komisi VII memanggil Bahlil dalam rangka rapat kerja membahas asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2025.

Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman. Maman mengatakan, pihaknya menyoroti lifting minyak dan gas bumi (migas) yang trennya menurun.

"Pak Presiden dan juga Pak Menteri dalam beberapa kesempatan sudah cukup menyinggung terkait lifting migas kita yang secara tren menurun," katanya dalam rapat di Komisi VII Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Maman mengatakan, pihaknya berharap dalam rapat kali ada respons positif dari Kementerian ESDM.

"Artinya ada harapan besar dari kami Komisi VII yang mudah-mudahan nanti di dalam raker ini bisa direspons secara positif juga oleh temen-temen Kementerian ESDM bahwa ada satu narasi besar yaitu optimisme," ungkapnya.

Hadir juga dalam rapat tersebut, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo hingga Direkrut Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Berikut asumsi sektor ESDM yang disampaikan Bahlil:

1. ICP: US$ 82 per barel

2. Lifting minyak: 1,605 juta barel setara minyak per hari (boepd)
-lifting minyak 600 ribu barel per hari (bopd)
-lifting gas 1,005 juta boepd

3. Volume BBM subsidi: 19,41 juta kiloliter (KL)
-minyak tanah: 0,52 juta KL
-minyak solar: 18,89 juta KL

Volume LPG 3 kg: 8,17 juta metrik ton

4. Subsidi tetap minyak solar: Rp 1.000 per liter

5. Subsidi listrik: Rp 90,22 triliun.

DPR Panggil Bahlil Bahas Produksi Migas hingga Subsidi

Komisi VII DPR RI kembali memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia siang ini. Komisi VII memanggil Bahlil dalam rangka rapat kerja membahas asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2025.

Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman. Maman mengatakan, pihaknya menyoroti lifting minyak dan gas bumi (migas) yang trennya menurun.

"Pak Presiden dan juga Pak Menteri dalam beberapa kesempatan sudah cukup menyinggung terkait lifting migas kita yang secara tren menurun," katanya dalam rapat di Komisi VII Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Maman mengatakan, pihaknya berharap dalam rapat kali ada respons positif dari Kementerian ESDM.

"Artinya ada harapan besar dari kami Komisi VII yang mudah-mudahan nanti di dalam raker ini bisa direspons secara positif juga oleh temen-temen Kementerian ESDM bahwa ada satu narasi besar yaitu optimisme," ungkapnya.

Hadir juga dalam rapat tersebut, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo hingga Direkrut Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Berikut asumsi sektor ESDM yang disampaikan Bahlil:

1. ICP: US$ 82 per barel

2. Lifting minyak: 1,605 juta barel setara minyak per hari (boepd)
-lifting minyak 600 ribu barel per hari (bopd)
-lifting gas 1,005 juta boepd

3. Volume BBM subsidi: 19,41 juta kiloliter (KL)
-minyak tanah: 0,52 juta KL
-minyak solar: 18,89 juta KL

Volume LPG 3 kg: 8,17 juta metrik ton

4. Subsidi tetap minyak solar: Rp 1.000 per liter

5. Subsidi listrik: Rp 90,22 triliun.