IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan anggaran sebesar Rp6,69 triliun di 2025.

Dengan tambahan ini, Pagu Anggaran Penyesuaian Kementerian Perhubungan menjadi sebesar Rp31,45 triliun di tahun depan, dari sebelumnya Rp24,76 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pemenuhan kegiatan strategis di enam unit Eselon I.

"Tambahan anggaran digunakan untuk pemenuhan kegiatan antara lain layanan angkutan umum, antarmoda, keamanan dan keselamatan," kata Budi, Sabtu (21/9/2024).

"Kemudian untuk pemenuhan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (infrastructure maintenance and operation-IMO), serta keperintisan dan kegiatan strategis lainnya," lanjutnya.

Berikut rincian alokasi penambahan anggaran pada tiap Eselon I:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp1,68 triliun.

Digunakan untuk pengadaan bus, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, layanan angkutan jalan perintis, angkutan perkotaan, angkutan antar moda, angkutan barang perintis, serta angkutan penyeberangan perintis.

2. Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp3,32 triliun.

Digunakan untuk layanan perintis, subsidi angkutan motor melalui kereta api, serta pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (IMO).

3. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebesar Rp1,47 triliun.

Digunakan untuk kegiatan keperintisan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta pekerjaan pemenuhan fasilitas sisi darat Bandar Udara Khusus VVIP IKN.

4. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp133,3 miliar.

Digunakan untuk kegiatan pelayanan angkutan kapal ternak, layanan angkutan rede, serta pelayanan angkutan Lebaran, Natal, dan tahun baru.

5. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp61,12 miliar.

Digunakan untuk kegiatan subsidi angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek, penyediaan angkutan umum dengan skema Buy The Service, pengadaan dan pemasangan marka jalan di ruas jalan nasional, serta operasional terminal tipe A.

6. Badan Kebijakan Transportasi sebesar Rp8,19 miliar.

Digunakan ntuk kegiatan tinjauan dokumen naskah akademis Sistranas, analisis kebijakan jaringan lintas angkutan barang yang berkeselamatan, serta evaluasi kebijakan pengangkutan barang berbahaya dan beracun.

7. Program Padat Karya Rp69,25 miliar

Digunakan untuk program padat karya dengan angka sementara sekitar Rp69,25 miliar untuk penyerapan tenaga kerja kurang lebih sebanyak 32.576 orang.

Adapun jenis kegiatan program padat karya antara lain pembuatan, pembersihan, dan normalisasi saluran drainase.

Kemudian rehabilitasi bangunan dengan tingkat kerusakan ringan, pengecatan dan pembersihan gedung kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana transportasi, serta kegiatan lainnya tanpa keahlian.

"Meskipun tambahan yang diterima belum memenuhi seluruh kebutuhan prioritas kami, kami akan tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengoptimalkan anggaran yang ada di Kementerian Perhubungan," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) baru saja mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp10.4 triliun untuk 2025. Anggaran ini perlu diprioritaskan bagi peningkatan kompetensi guru, peningkatan kapasitas manajerial kepala sekolah dan pembangunan sarana serta prasarana pendidikan.

“Prioritas peningkatan kompetensi ini tidak hanya terbatas pada pencapaian sertifikasi minimum S1/D4, sebagaimana tercantum pada Pasal 9 UU Guru dan Dosen. Tetapi juga mencakup alokasi anggaran pelatihan pedagogik untuk mendukung kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa. Sebaiknya, anggaran ini difokuskan pada realisasi di daerah-daerah yang membutuhkan,” ungkap Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Sharfina Indrayadi di Jakarta, Kamis, 19 September 2024.

Sharfina menyebut, tiga hal ini sangat penting untuk diprioritaskan untuk meminimalkan dampak learning loss atau hilangnya kemampuan siswa akibat disrupsi pada pembelajaran selama pandemi Covid-19. Prioritas pertama adalah peningkatan kompetensi guru.
Pada tahun 2022, meskipun ada sekitar 3 juta guru di Indonesia dengan rasio guru-murid yang ideal (1:17), masih terdapat ketimpangan dalam kualitas guru. Dari jumlah tersebut, masih ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi.

Alokasi anggaran untuk pelatihan dan sertifikasi guru sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tenaga pendidik memiliki kompetensi yang memadai.

Selama ini, hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) yang rata-rata masih di bawah 60% menunjukkan masih banyak guru memerlukan peningkatan keterampilan pedagogi dan teknis. Dengan demikian, fokus pada peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan percepatan sertifikasi akan memastikan pendidikan yang lebih berkualitas bagi siswa.

Sharfina menambahkan, peningkatan kompetensi guru juga penting untuk membantu mereka beradaptasi dengan inisiatif pendidikan yang mandiri dan fokus pada kebutuhan siswa, misalnya Merdeka Belajar.

Sementara itu, peningkatan kapasitas manajerial kepala sekolah juga penting mengingat sistem pendidikan di Indonesia dijalankan secara desentralisasi. Pandemi Covid-19 sudah menunjukkan kepala sekolah perlu merespons sesuatu dengan cepat dan adaptif .

Sistem desentralisasi di Indonesia memberi kepala sekolah wewenang lebih besar untuk mengelola sekolah secara mandiri. Kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan pembelajaran, pengelolaan anggaran, diversifikasi sumber dana dan evaluasi sekolah.

Namun, kewenangan ini tidak efektif jika kepala sekolah tidak memiliki keterampilan yang memadai, terutama dalam manajemen, melakukan pengawasan pembelajaran, soft skills dan entrepreneurship. Permendikbud No. 13/2007 sudah menetapkan lima kompetensi terkait hal ini.

Sementara itu, terkait sarana dan prasarana, Sharfina mengatakan, Indonesia membutuhkan alokasi dana yang signifikan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas fisik sekolah di daerah tertinggal. Ini mencakup pembangunan ruang kelas, akses air bersih, toilet dan sanitasi serta fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga.

Bahkan di banyak wilayah tertinggal, fasilitas dasar seperti ketersediaan listrik seringkali berada dalam kondisi yang sangat terbatas atau tidak memadai, yang menghambat proses belajar-mengajar secara efektif.

“Pembangunan sarana dan prasarana bisa diprioritaskan pada daerah 3T dan daerah tertinggal untuk memastikan mereka bisa mengejar ketertinggalan dan berbenah tanpa ada halangan sarana prasarana yang mendasar,” tegasnya.

Selain meminimalisir dampak learning loss, prioritas ini juga diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih resilien. Pandemi Covid-19 sudah menunjukkan keragaman lanskap pendidikan Indonesia dengan berbagai permasalahannya, menekankan perlunya tata kelola pendidikan yang berfokus pada kesiapan guru hingga dukungan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih tangguh.

Baca juga: Dapat Tambahan Rp10,4 Triliun di 2025, Kemendikbudristek Bakal Alokasikan untuk Ini

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta -

Komisi V DPR RI telah menyetujui tambahan anggaran untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp 6,69 triliun di 2025. Dengan tambahan itu anggaran Kemenhub naik menjadi Rp 31,45 triliun dari pagu sebelumnya Rp 24,76 triliun.

Penambahan anggaran ini merupakan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dengan Badan Anggaran DPR RI.

"Komisi V DPR RI dapat menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN TA 2025 Kementerian Perhubungan sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan penambahan sebesar Rp 6.690.185.363.000," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Fraksi Golkar Ridwan Bae dalam rapat kerja, Rabu (11/9/2024).

Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan juga sepakat akan melakukan pembahasan mengenai pemanfaatan dan pengalokasian penambahan anggaran tersebut rapat mendatang dengan memprioritaskan saran, usulan dan masukan Komisi V DPR RI.

"Maka saya informasikan bahwa jadwal kita pada Selasa 17 September 2024 jam 11 Raker RUU Pelayaran, Rabu 18 September pukul 14 pembahasan alokasi anggaran itu (tambahan) dengan Pak Menteri langsung dengan eselon I,"lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan terima kasih kepada Komisi V yang telah membantu untuk mengajukan penambahan anggaran itu dalam Banggar DPR RI.

"Saya pikir apa yang kita bahas dengan rinci prinsipnya menyetujui bapak-bapak. Komitmentnya mengusulkan itu efektif diterima Banggar berkat komisi V yang membantu kami untuk mendapatkan alokasi sesuai dengan harapan," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya pagu anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2025 sebesar Rp 24,76 triliun. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Kerja DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan mitra kerja di Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Adapun distribusi pagu anggaran pada unit kerja eselon I di Kemenhub yakni Sekretariat Jenderal Rp 681,31 miliar; Inspektorat Jenderal Rp 116,18 miliar; Ditjen Perhubungan Darat Rp 4,25 triliun; Ditjen Perhubungan Laut Rp 10,37 triliun; Ditjen Perhubungan Udara Rp 4,57 triliun; Ditjen Perkeretaapian Rp 1,79 triliun; Badan Kebijakan Transportasi Rp 108,57 miliar; BPSDM Perhubungan Rp 2,72 triliun; dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp 132,10 miliar.

(ada/rrd)

Jakarta -

Presiden Terpilih Prabowo Subianto menambahkan anggaran untuk 15 Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Tambahan anggaran itu sebanyak Rp 4,8 triliun.

Kementerian Keuangan mengungkap tambahan anggaran itu seiring untuk menambah program prioritas Prabowo yang dinamakan Program Quick Win Pemerintahan Baru 2025 senilai Rp 113 triliun. Dengan begitu belanja negara ada tambahan sebanyak Rp 117,8 triliun.

"Ini adalah hasil pengalokasian sudah menampung tambahan-tambahan alokasi anggaran yang disepakati atau yang diarahkan oleh Bapak Presiden terpilih. Mulai dari MPR, kemudian DPR, BPK, dan seterusnya, ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan raker Banggar yang terakhir plus arahan dari Bapak Presiden Terpilih," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Selasa (10/9/2024).

Dalam paparannya, 15 instansi mendapatkan tambahan anggaran Rp 4,8 triliun dibagi menjadi dua. Pertama, Rp 3,4 triliun untuk Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Komnas HAM, BPIP, BP2MI, dan Kementerian Perdagangan. Kedua, Rp 1,4 triliun untuk MPR RI, DPR RI, Mahkamah Agung, DPD RI, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, dan BPKP.

Sementara tambahan anggaran Rp 113 triliun untuk 5 Kementerian. Kelima Kementerian itu memang diprioritaskan untuk Program Quick Win, pertama untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun. Anggaran itu untuk mendukung program utama pemerintahan baru yakni Makan Bergizi Gratis.

Kedua untuk Kementerian Kesehatan mendapat tambahan Rp 3,2 triliun. Tambahan itu untuk program pengecekan kesehatan gratis yang mencakup 13 jenis skrining, tensi, gula darah hingga kolesterol. Kemudian juga untuk pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun.

Lalu tambahan untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Agama, di antaranya Rp 20 triliun untuk renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan. Keempat untuk Kementerian Pertanian Rp 15 triliun untuk intensifikasi 80 ribu ha lahan dan cetak sawah 150 ribu ha.

(ada/kil)

IDXChannel -Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengatakan pagu anggaran OIKN Tahun 2025 sebesar Rp28,3 triliun. Total anggaran itu telah mendapatkan persetujuan penambahan anggaran dari Komisi II DPR RI sebesar Rp27,8 triliun.

"Dukungan anggaran dari persetujuan tadi, dari yang awalnya anggaran cuma Rp505 miliar kemudian tadi mendapatkan tambahan Rp27,8 triliun, jadi totalnya sekarang Rp28,3 triliun (anggaran OIKN tahun 2025)," kata Raja Juli di Kompleks DPR RI, Senin (9/9/2024).

Lebih jauh, dia menjelaskan penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar hingga biaya pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun sebelumnya oleh Kementerian PUPR.

Raja Juli mengatakan pada pembangunan IKN tahap 1 masih fokus pada pembangunan infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A. Sementara pada pembangunan IKN pada 2025 akan berfokus pada pengembangan ke wilayah lainnya.

Pada 2025 bakal dilaksanakan pembangunan infrastruktur tahap pengembangan ke klaster 2, yaitu kawasan KIPP 1B dan 1C. Kawasan tersebut yang nantinya akan menjadi lahan bagi para calon investor yang masuk ke IKN.

"Tambahan anggaran ini untuk pengembangan ke infrastruktur dasar, seperti membangun jalan, MUT (Multi Utility Tunnel) agar investor bisa masuk. Infrastruktur dasar seperti air, listrik, dan internet juga masih perlu kita bangun," kata dia.

Raja Juli pun merinci anggaran OIKN tahun 2025 senilai Rp28,3 triliun akan dialokasikan ke masing-masing unit kerja. Seperti Sekretariat OIKN mendapatkan alokasi Rp357,34 miliar, Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan mendapatkan alokasi Rp11,09 miliar.

Selain itu dukungan manajemen untuk Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan mendapatkan alokasi Rp813,05 miliar, Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan Rp120,22 miliar, Kedeputian Bidang Sosial dan Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Rp74,99 miliar, Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Rp52,91 miliar.

Kemudian, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Rp80,06 miliar, Kedeputian Bidang Pengendalian dan Investasi Rp19,58 miliar, dan Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Rp26,79 triliun.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni menuturkan bahwa pihaknya merevisi usulan tambahan anggaran Badan Otorita IKN pada 2025 menjadi sebesar Rp27,8 triliun.

Adapun, Otorita IKN sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp29,8 triliun. Raja Juli menuturkan, revisi usulan tambahan anggaran itu sudah dikoordinasikan ke Kementerian Keuangan dan Kepala Bappenas.

“Kami lakukan penajaman usulan tambahan menjadi Rp27,8 triliun dan mengajukan kembali revisi usulan anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan dan Kepala Bappenas,” kata Raja Juli dalam raker bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Dia lantas merinci, tambahan anggaran itu paling besar bakal dialokasikan untuk merealisasikan program kerja di Kedeputian Sarana dan Prasarana mencapai Rp26,7 triliun untuk mengakomodir pembangunan jalan dan MUT, hunian ASN, penyediaan infrastruktur dasar lainnya, Kantor OIKN tahap II hingga pengelolaan gedung dan kawasan.

Kemudian, alokasi tambahan anggaran terbesar kedua dialirkan untuk kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan untuk mengakomodir pembelian lahan, pemetaan batas delineasi, pengelolaan pertanahan, penyusunan RDTR Wilayah Pengembangan Mentawir, hingga penyiapan rencana induk super hub ekonomi.

Bidang pengendalian pembangunan direncanakan akan mendapat alokasi tambahan anggaran sebesar Rp106,1 miliar untuk pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan biaya operasional dan pelayanan publik oleh empat pemerintahan di wilayah IKN.

Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar untuk pembangunan laboratorium lingkungan hingga pembangunan Gudang logistik peralatan penanggulangan bencana. Deputi Bidang Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan pelayanan pendidikan hingga peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN Rp62,5 miliar.

Terakhir, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Rp37,7 miliar untuk penyelenggaraan manajemen digital twin bangunan gedung dan infrastruktur Kawasan 1A dan 1B, penyelenggaraan operasional Pusat Kendali Kawasan Kota Cerdas, hingga penyelenggaraan operasional konektivitas jaringan internet Kawasan kota cerdas.

Sebagai informasi, pagu anggaran OIKN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp285,9 miliar, kemudian naik menjadi Rp543,36 miliar pada 2024. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk 2 program yakni dukungan manajemen dan pengembangan kawasan strategis.

Sementara itu, pagu indikatif OIKN tahun 2025 dilaporkan sebesar Rp505,5 miliar, hal itu sebagaimana termaktub dalam Surat Bersama Kepala Bappenas.

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta penambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp 675 miliar pada Maret lalu. Namun hingga saat ini, permintaan tersebut belum mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Demikian yang disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Penambahan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk menuntaskan penugasan Kementerian ATR/BPN pada tahun ini, termasuk mengejar target pendaftaran 120 juta bidang tanah.

"Belum (ada respons dari Menkeu), tentunya kita masih terus mengawal itu, yang jelas kami sudah mengusulkan yang merupakan anggaran yang kami rasa esensial, fundamental, untuk bisa menuntaskan program-program kebijakan-kebijakan," kaat AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Adapun pada 2024 ini, Kementerian ATR/BPN sendiri menargetkan pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bisa mencapai 120 juta bidang tanah. Sedangkan saat ini, jumlahnya baru mencapai 114 juta tanah yang terdaftar.

Selain PTSL, AHY menjelaskan, anggaran tersebut akan dipergunakan termasuk juga untuk melakukan berbagai terobosan. Hal ini lantaran masalah-masalah pertanahan dan tata ruang menurutnya memiliki tantangan dalam hal kompleksitas sehingga memerlukan terobosan dan dukungan anggaran dalam penyelesaiannya.

"Urusan pertanahan termasuk juga penyelesaian isu-isu tata ruang ini juga kompleks dan butuh dukungan anggaran dan inilah yang sedang kami upayakan walaupun kami paham bahwa negara, pemerintah, memiliki berbagai prioritas. Banyak sekali prioritasnya," ujar dia.

Ia sendiri menyadari pemerintah memiliki banyak prioritas di sisi ekonomi, mulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) hingga pertanahan itu sendiri sehingga pihaknya memaklumi kondisi tersebut. Namun demikian, ia tetap berharap ATR/BPN bisa mendapatkan tambahan anggaran tersebut.

"Semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu kami juga mencoba untuk memaklumi situasinya. Tetapi secara khusus kami juga memohon agar anggaran yang dialokasikan ke Kementerian ATR/BPN juga mencukupi kebutuhan dan juga target-target yang kami harus capai," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, kebutuhan penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN TA 2024 sebesar Rp 675 miliar ini disampaikan oleh AHY dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi II DPR RI pada Maret 2024 lalu. Adapun pada tahun 2024 ini Kementerian ATR/BPN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7,59 triliun.

Namun demikian, ATR/BPN terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir mencapai Rp 404,31 miliar. Menurutnya, secara keseluruhan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengejar target yang harus diselesaikan dalam waktu 7 bulan ke depan. Oleh karena itu, ia meminta tambahan anggaran.

"Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023," kata AHY, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Lebih lanjut AHY pun merincikan alokasi dari dana tambahan tersebut. Pertama, dana sebesar Rp 350 miliar akan dialokasikan untuk Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Selanjutnya, sebesar Rp 100,4 miliar akan dialokasikan untuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). Lalu Rp 225,46 miliar dialokasikan untuk penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap dan transformasi digital.

Pada bulan Juni kemarin, AHY juga menyoroti tentang anggaran pagu indikatif TA 2025 yang terbatas, hanya di posisi Rp 6,45 triliun. Namun ia mengaku sungkan untuk meminta tambahan anggaran lagi ke Kementerian Keuangan untuk tahun depan. Alhasil, ia mempertimbangkan opsi pinjaman lunak dari Bank Dunia.

"Terima kasih bapak pimpinan yang semua menyampaikan keprihatinannya agar ATR/BPN tidak mengalami penurunan, apalagi kalau cukup signifikan. Benar, kami juga awalnya mungkin sungkan menyampaikan keterbatasan anggaran ini," kata AHY dalam Raker bersama Komisi II di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).

AHY kemudian mengungkap, bahwa kementerian yang dipimpinnya sebenarnya mengajukan anggaran Rp 14 triliun untuk 2025. Namun, karena sudah menerima pagu indikatif sebesar Rp 6,45 triliun dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu, ia mengaku sungkan meminta anggaran lebih.

Oleh sebab itu untuk saat ini, AHY menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah mengajukan permohonan tambahan anggaran sekitar Rp 620 miliar. Di sisi lain, AHY menuturkan Kementerian ATR/BPN kini juga berusaha mendapatkan pinjaman lunak dari Bank Dunia. Jumlahnya mencapai US$ 635 juta atau Rp 10,3 triliun (kurs Rp 16.311).

(shc/rrd)