TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memutihkan utang para petani, nelayan, dan pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Henry menyebut, kegagalan pelunasan utang atau kredit para petani ke bank tidak sepenuhnya kesalahan dari petani itu sendiri, namun ada pengaruh dari krisis moneter di era orde baru.

“Pada dasarnya, kami setuju diputihkan sekarang karena menurut kami (utang) tidak terbayarkan ataupun sebagian belum dibayarkan, itu tidak sepenuhnya letak kelemahannya di petani. Tetapi memang suasananya ketika itu (krisis),” kata Henry ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Namun, Henry mengatakan perlu dipastikan pemutihan utang ini apakah berlaku untuk seluruh utang petani atau hanya utang yang dikredit dalam jangka waktu tertentu, yaitu di sekitaran tahun 1998. Henry juga menambahkan, bagi para petani yang ingin kembali berutang setelah utang sebelumnya diputihkan, ada baiknya diberikan semacam catatan khusus.

“Kalau dia mau menerima kredit yang baru, dia mungkin perlu buat suatu pernyataan khususlah, supaya dia jangan berpikir, wah ini nanti nggak dibayar, juga sama kayak yang dulu bisa diputihkan,” ujar Henry.

Henry mengatakan, setelah pemutihan terhadap utang petani selama era orde baru bisa terlaksana. Pemutihan terhadap beberapa utang petani lainnya yang terjadi setelah masa tersebut juga bisa ikut dikaji, perlu atau tidaknya untuk ikut diputihkan.

Sebelumnya, saudara kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Prabowo akan segera meneken Peraturan Presiden (Perpres) untuk melakukan pemutihan terhadap utang jutaan petani dan nelayan. Hashim menyebut, Perpres tersebut saat ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Oyuk Ivani Siagian ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

IDXChannel – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus genjot program pemerataan akses keuangan daerah ke berbagai pelosok negeri.

Melalui kegiatan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dan Bulan Inklusi Keuangan 2024, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) turut mendukung inisiasi tersebut lewat pengembangan potensi usaha para petani Nilam.

Bekerja sama dengan berbagai Industri Jasa Keuangan (IJK) dan Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala, beragam literasi dan akses keuangan diberikan kepada masyarakat Desa Umong Seuribee, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.

Desa ini terkenal sebagai desa wisata inovasi Minyak Nilam dengan potensi EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen PNM Razaq Manan Ahmad menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani Nilam yang juga di dalamnya termasuk nasabah PNM Mekaar.

Selain memberikan pembiayaan untuk pengembangan usaha, PNM membentuk Klasterisasi Minyak Nilam.
“Istri dari para petani ini nasabah PNM Mekaar. Kami bantu kasih pembiayaan untuk istrinya supaya bisa bantu ekonomi keluarga. Juga kita fasilitasi dengan klasterisasi usaha,” papar Razaq pada Senin (14/10) di Desa Lhoong, Aceh Besar.

“Selama ini nasabah Mekaar hanya petani, membantu suami di ladang dan menjual daun Nilam ke pengolah. Tentu hasil pendapatannya sangat kecil dibandingkan jika mereka mampu mengolah tanaman tersebut menjadi produk siap pakai,” tambahnya.

Nasabah PNM Mekaar yang tergabung pada Klasterisasi Minyak Nilam, tambahnya, juga diberikan bibit Nilam tambahan serta dilatih untuk praktik secara langsung pengolahan minyak Nilam yang salah satunya menjadi oil aromaterapi.

Selanjutnya para nasabah akan diajarkan untuk meramu strategi pemasaran produknya agar lebih dikenal di pasar yang lebih luas. PNM juga akan memperkenalkan para petani kepada offtaker setelah mampu mengolah minyak tersebut menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

“Kami berharap para petani semakin sejahtera dan terhindar dari beragam aktivitas keuangan illegal,” tutup Razaq.

(Dian Kusumo Hapsari)

Indonesia menghadapi tiga persoalan utama berkaitan dengan pertanian. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, ketiga persoalan itu adalah turunnya produktivitas, petani yang semakin menua, serta lahan baku yang terus susut.

Menurut Moeldoko, lahan baku pertanian Indonesia hilang 50-70 ribu hektare setiap tahun. Saat ini luas lahan baku pertanian di Tanah Air adalah 45 juta hektare.

"Penurunan luas lahan baku itu yang semakin mengkhawatirkan, karena kurang lebih 50-70 ribu (hektare) setiap tahun terjadi pengurangan lahan baku. Luas lahan baku pertanian kita itu 45 juta menurut data, tetapi pengurangannya 50-70 ribu setiap tahun, itu luas lahan baku pertanian," katanya dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Sementara itu, Direktur Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Inti Pertiwi Nashwari menyebut pemerintah terus berupaya meningkatkan lahan pertanian. Ia mencontohkan program pembukaan sawah baru di Provinsi Kalimantan Tengah dan Papua Selatan.

"Kementerian Pertanian sedang bergerak untuk menambah area sawah baru di Kalimantan Tengah dan Merauke," sebut Inti.

Sebagai informasi, pemerintah bersiap merealisasikan program cetak sawah seluas 1 juta hektare di Merauke, Papua Selatan. Rencananya program itu bakal dilaksanakan mulai tahun 2025.

Inti menambahkan, penggunaan teknologi modern akan diterapkan pada program pertanian pemerintah. Hal tersebut juga sebagai upaya menarik pemuda agar masuk ke sektor pertanian.

"Nah ini kami disana sudah full mekanisasi jadi tidak ada lagi becek-becekan secara harfiah gitu, tetapi kami menggunakan seluruhnya dengan mesin dari mulai pengelolaan lahan, penanaman sampai nanti panen itu semua sudah digunakan dengan mesin," ujarnya.

Kementan juga mengumpulkan komunitas pemuda untuk digerakkan la daerah pembukaan lahan tani. Lewat intensifikasi peningkatan produksi dengan mesin, maka hasilnya diharapkan lebih baik dibandingkan cara tradisional.

Tonton: Kepanikan Warga Saat 30 Hektare Lahan Tebu Lumajang Terbakar

Anggota BUMN Holding Pangan ID Food, PT Sang Hyang Seri (SHS) berniat menjadikan Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat sebagai pusat perbenihan terbesar di Indonesia. Perusahaan memiliki total lahan 3.156 hektar di mana lahan ini dikelola oleh petani melalui kerja sama dengan mitra strategis.

Dia menerangkan, saat ini perusahaan didukung 42 fasilitas pabrik benih padi dengan kapasitas 136 ribu ton per tahun. Sementara, kebutuhan benih padi nasional 300 ribu ton.

"Di Sukamandi kami memiliki laboratorium gene bank dengan lebih dari 1.500 varietas dan galur. Kami juga didukung fasilitas pabrik benih padi sebanyak 42 yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan kapasitas sekitar 136 ribu ton per tahun, mencukupi hampir setengah kebutuhan benih padi nasional yang mencapai 300 ribu ton untuk 12 juta hektar sawah," ujar Direktur Utama PT SHS Adhi Cahyono Nugroho dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menekankan pentingnya sinergi antara hulu dan hilir. Pihaknya ingjn menjadikan SHS sebagai pusat benih nasional.

"Kualitas benih dan penyerapan hasil produksi adalah dua aspek yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan minat petani. Kami ingin mengembalikan SHS sebagai pusat benih nasional. Dengan hampir 3.200 hektar, potensi pengembangan sangat besar. Sejak 1968, Pak Soeharto sudah menyiapkan pembenihan padi hingga menjadi PT SHS seperti sekarang," tambah Arief.

Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo mengatakan, dukungan terhadap PT SHS serta kebijakan penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) akan mendorong petani untuk terus menanam padi.

"Benih yang bagus akan membuat petani optimis, HPP yang tepat akan memberikan keuntungan yang adil bagi petani," katanya.

JAKARTA, investor.id – Pengamat pertanian, Eliza Mardiana menyebut impian Indonesia menjadi lumbung pangan dunia di 2029 sangat terbuka. Dengan catatan, pemerintah perlu melakukan reorientasi kebijakan, dengan fokus memastikan kesejahteraan petani.

“Impian menjadi lumbung pangan dunia itu sangat terbuka bagi Indonesia. Selagi pemerintahnya melakukan reorientasi kebijakan ini bermula dari paradigmanya pemerintah,” kata Eliza saat dihubungi, pada Jumat (23/8/2024).

Sebab paradigma ini yang sangat menentukan pilihan-pilihan pemerintah. Jangan sampai pemerintah selalu berfokus pada peningkatan produksi, tanpa memikirkan kesejahteraan petani.

Eliza menekankan bahwa kesejahteraan petani merupakan yang paling utama perlu dipikirkan oleh pemerintah. Ia menyebut sudah saatnya pemerintah melakukan relokasi belanja anggaran yang difokuskan kepada kebutuhan petani.

“Saat petani sejahtera, mereka pun akan sendirinya akan berekspansi untuk meningkatkan produksinya tanpa harus pemerintah bersusah payah melakukan berbagai cara,” ujar Eliza.

Eliza menambahkan jangan sampai pemerintah masih menggunakan cara-cara lama dalam membangun pertanian. Sebab hal ini dapat membuat petani tidak ada regenerasi dan akan menyebabkan kerentanan pada pertanian di Indonesia.

Adapunn berdasarkan peta jalan menuju swasembada dan lumbung pangan dunia yang dicanangkan Kementerian Pertanian (Kementan), Indonesia diproyeksi mampu mencapai swasembada pangan di tahun 2025. Selain itu, Indonesia digagas bisa menjadi negara menjadi negara eksportir beras pada tahun 2027 dan menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2028.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari 29,36 juta unit usaha pertanian, paling banyak dikelola oleh Generasi X (43-58 tahun) yakni sebanyak 42,39%. Sementara, Generasi Z (11-26 tahun) menjadi yang paling sedikit yakni hanya 2,14%.

Sedangkan, jika dibandingkan dengan data hasil sensus pertanian terakhir 10 tahun yang lalu, jumlah petani berusia antara 55-64 tahun mengalami peningkatan paling signifikan yakni 20,01% pada 2013 menjadi 23,20% pada 2023. Sedangkan, jumlah petani berusia antara 35-44 tahun mengalami penurunan paling signifikan yakni dari 26,34% pada 2013 menjadi 22,08% pada 2023.

BPS menyebut petani diatas usia 55 tahun mengalami kenaikan dalam 10 tahun belakangan. Sedangkan petani dengan usia 44 tahun ke bawah mengalami penurunan. Ini menandakan petani di Indonesia didominasi sepuh.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman resmi mengangkat sejumlah nama baru untuk menjabat di tingkat eselon I. Dalam sambutannya, Mentan Amran langsung mewanti-wanti adanya ancaman krisis pangan.

"Ini ada krisis pangan dunia dan krisis emisi yang harus kita waspadai. Ini mungkin yang paling berat, tetapi sesungguhnya kita tidak boleh menyerah dan harus melakukan yang terbaik," katanya dalam acara pelantikan yang berlangsung Jumat (9/8/2024).

Mentan menyampaikan, siapapun pejabat yang dilantik, tugas utama yang harus dijalankan adalah meningkatkan produksi untuk memperkuat ketersediaan pangan dalam negeri. Saat ini, kata Mentan, masih ada kurang lebih 13 provinsi yang harus dijaga bersama untuk memperkuat pangan yang ada.

"Dimanapun kita berada, ingat pesanku, lakukan yang terbaik sebab kita masih ada beberapa provinsi yang menjadi target kita dalam peningkatan produksi. Saya minta bangun lebih pagi dan kerja secara ekstra," tambah Mentan Amran.

Mentan melanjutkan, saat ini waktu yang tepat bagi pejabat Kementan dan juga pihak lain untuk sama-sama membangun kekompakan demi masa depan bangsa yang jauh lebih kuat. Dia ingin, Indonesia mampu melewati tantangan el nino dan keluar dengan wujud swasembada atau lumbung pangan dunia.

"Kita harus bergandengan tangan dan bekerja untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu tiga tahun ke depan. Ini bukanlah tugas yang mudah, namun tanpa dukungan Bapak-Ibu semua, kita tidak akan berhasil," jelasnya.

Untuk diketahui, pelantikan dilakukan setelah sebelumnya berlangsung lelang jabatan di Kementrian Pertanian. Dalam agenda tersebut, Agung Suganda resmi diangkat sebagai Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak di Ditjen PKH.

Selain itu, Andi Nur Alam Syah ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP), menggantikan posisinya sebelumnya sebagai Direktur Jenderal Perkebunan.

Idha Widi Arsanti kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP.

Selain itu, Yudi Sastro diangkat sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dirjen TP), menggantikan posisi sebelumnya sebagai Sekretaris Ditjen TP.

Sejumlah pejabat lainnya juga dipercaya untuk mengisi posisi Staf Ahli Menteri Pertanian. Nasrullah, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen PKH, kini bertugas sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional.

Suwandi, yang sebelumnya menjabat Dirjen TP, kini menduduki posisi sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Pertanian. Ali Jamil, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen PSP, kini mengemban amanah sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian.

Prihasto, yang sebelumnya menjabat Dirjen Hortikultura, kini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Pertanian.

(Dian Kusumo Hapsari)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan bahwa jumlah petani di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Perencana Ahli Madya di Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Zulfriandi, menyampaikan terdapat sejumlah alasan mengapa semakin sedikit masyarakat yang menggeluti bidang pertanian. Salah satunya, upah harian yang cukup rendah yakni sekitar Rp55.503 per hari.

“Perbandingan untuk upah hariannya, memang pertanian itu paling bawah, makanya banyak alasan kenapa anak muda itu tergantikan untuk menggeluti bidang petani ini,” kata Zul dalam diskusi pameran teknologi pangan dan pertanian AFTEA 2024, Kamis (8/8/2024).

Alasan lainnya, lanjut Zul, yakni tidak adanya pengembangan karier, penuh risiko, penghasilan yang rendah, tidak dihargai, hingga tidak menjanjikan.

Berdasarkan data World Bank (Bank Dunia) yang dipaparkan Zul, proporsi tenaga kerja nasional untuk sektor pertanian dalam tren penurunan sejak 1976 dan berlanjut hingga 2019. Bank Dunia mencatat, proporsi tenaga kerja di sektor ini hanya sekitar 28,64% di 2019.

Sementara itu, proporsi tenaga kerja nasional untuk sektor jasa dan industri mengalami peningkatan. Sektor jasa misalnya, terus mengalami peningkatan yang signifikan bahkan proporsinya mencapai 48,91% di 2019.

Demikian halnya sektor industri meski kenaikannya tak signifikan seperti sektor jasa. Bank Dunia melaporkan, proporsi tenaga kerja di sektor industri pada 2019 sebesar 22,45%.

Secara teoritikal, Zul menyebut bahwa kontribusi sektor pertanian menurun seiring majunya suatu negara, sedangkan jasa dan industri akan semakin meningkat.

Kendati begitu, menurunnya jumlah petani tidak sejalan dengan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Oleh karena itu, Zul menyebut bahwa perlu adanya intervensi dari pemerintah agar jumlah petani di Indonesia tidak semakin menurun.

“Kalau seandainya pemerintah tidak melakukan intervensi dalam hal ini, untuk petani muda ini, itu [jumlahnya] akan terjun bebas,” ungkapnya.

Adapun, salah satu intervensi dari pemerintah adalah mendorong regenerasi petani. Zul menyebut, negara dalam hal ini perlu menumbuhkan semangat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian.

Selain itu, pola pikir terhadap pertanian perlu diubah, tidak hanya sekedar penyambung hidup tetapi sebagai usaha yang menjanjikan.

“Jadi ini adalah suatu peluang usaha, ini yang kita juga perlu tumbuhkan di mata anak muda,” ujarnya.

Tidak berhenti di situ, Zul menyebut bahwa pemanfaatan agrotech perlu dimasifkan untuk meningkatkan produktivitas, di tengah menurunnya jumlah petani di Tanah Air.

“Karena memang nanti sasarannya anak-anak muda, kita harapkan akrab dengan teknologi, penggunaan IoT dan sebagainya. Ini adalah rencana pemerintah ke depan,” pungkasnya.