JAKARTA - BRICS bereaksi atas terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), mengisyaratkan bahwa masuknya kembali Trump ke Gedung Putih tidak akan menghalangi pertumbuhan aliansi tersebut. Blok BRICS akan terus mendorong agenda dedolarisasi dan tidak memiliki rencana untuk mundur dari kerangka kerjanya.

Negara-negara anggota BRICS terus memperkuat kerja sama dan inisiatif ekonomi global mereka terlepas siapa yang berkuasa di Gedung Putih. Presiden lembaga analitis Brasil CMA Group Jose Juan Sanches, mengatakan bahwa BRICS tidak akan mengubah perspektifnya meski Trump telah diambil sumpahnya pada Januari tahun depan.

"Kita dapat mendekati masalah ini dari dua perspektif ekonomi dan politik. Dari sudut pandang ekonomi, yang perkembangannya hanya bergantung pada situasi pasar global tidak akan ada masalah," ujar Sanches, dikutip dari Watcher Guru, Sabtu (9/11/2024), menjawab pertanyaan mengenai masa depan BRICS usai Trump terpilih menjadi Presiden AS.

Trump baru-baru ini bersumpah untuk meningkatkan tarif sebesar 100% jika negara-negara BRICS mencoba untuk mengakhiri ketergantungan pada dolar AS.

"Jika ada negara yang mengatakan kepada saya, Pak, kami sangat menyukai Anda, tetapi kami tidak lagi menggunakan dolar AS sebagai mata uang cadangan dan tidak menggunakannya lagi, saya akan mengatakan tidak apa-apa. Anda akan membayar tarif 100% untuk semua yang Anda jual di AS. Kami menyukai produk Anda, saya harap Anda menjual banyak produk ke AS, tetapi Anda harus membayar pajak 100%," katanya.

Trump menjelaskan bahwa negara-negara BRICS akan mengikuti jika tarif 100% diberlakukan untuk produk-produk mereka yang masuk ke AS.

"Pak, merupakan suatu kehormatan untuk tetap menggunakan mata uang cadangan. Anda tidak memiliki orang lain yang dapat berbicara seperti itu," katanya.

Tarif 100% akan memaksa negara-negara BRICS untuk meninggalkan inisiatif dedolarisasi karena sektor impor dan ekspor mereka akan terpukul. Memberlakukan tarif 100% terbukti mahal akan merugikan neraca keuangan mereka.

JAKARTA - Di tengah tantangan yang sedang berlangsung terhadap mata uang negara-negara BRICS, kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2024 telah mengubah lanskap prospek dedolarisasi.

Aliansi yang dibangun China dan Rusia ini telah lama menentang dolar AS sebagai upaya membentuk kembali tatanan ekonomi global. Namun, upaya tersebut akan menemui hambatan baru.

Sepanjang kampanyenya, Donald Trump konsisten menyuarakan perlunya memperkuat dolar AS sebagai mata uang global. Trump memastikan akan membuat kebijakan untuk menantang negara-negara yang ingin mengikuti jejak BRICS.

Sejak tahun 2022, aliansi BRICS telah merangkul inisiatif dedolarisasi. Didorong oleh sanksi Barat terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina dengan berupaya keras mengurangi ketergantungan internasional pada greenback.

Selama hampir dua tahun terakhir, ideologi tersebut telah menikmati pertumbuhan yang luar biasa. BRICS telah mendapatkan penantang baru dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden 2024 yang kemungkinan besar akan menghancurkan upaya-upaya dedolarisasi global. Trump selama kampanyenya tidak malu-malu dalam menyuarakan sikap terhadap gerakan yang sedang berkembang ini.

"Saya akan mengatakan, Anda meninggalkan dolar, Anda tidak berbisnis dengan Amerika Serikat," ujar Trump dalam sebuah rapat umum di Wisconsin, dikutip dari Watcher Guru, Kamis (7/11/2024). "Karena kami akan mengenakan tarif 100% untuk barang-barang Anda," tandas Trump.

Itu bukanlah sebuah insiden yang terisolasi. Trump terus memperjuangkan perlunya mempertahankan greenback sebagai mata uang dunia.

"Jika kita kehilangan dolar sebagai mata uang dunia, saya pikir itu sama saja dengan kalah perang," katanya kepada Economic Club pada sebuah pertemuan di New York.

Mentalitas America First tersebut telah mendorong rekor reaksi terhadap kepresidenan. Indeks Dow Jones Industrial dan S&P 500 mencapai rekor tertinggi di awal pembukaan. Selain itu, dolar AS melonjak dengan indeks dolar naik sebanyak 1,8%, kenaikan terbesar dalam satu hari sejak Juni 2016. Situasi menjadi semakin sulit bagi blok BRICS dengan kemenangan Partai Republik.

BRICS telah menggunakan metode mata uang alternatif sebagian besar tahun lalu, tetapi mereka mungkin juga mengincar perubahan. Awal tahun ini, Trump mengisyaratkan akan mempertimbangkan untuk mencabut sanksi dan mendorong penggunaan dolar dan menarik untuk melihat bagaimana blok ini merespons jika hal itu terjadi.

JAKARTA - Amerika Serikat atau AS disebut telah mengobarkan perang hibrida melawan Rusia, tetapi Menteri Luar Negeri Rusia , Sergey Lavrov menerangkan, sanksi agresif lebih banyak merugikan negara-negara termiskin di dunia. Hingga pada akhirnya sanksi Barat bakal jadi bumerang bagi Washington.

Menurutnya dolar AS yang selama beberapa dekade diporomosikan sebagai milik bersama seluruh umat manusia, kini diubah menjadi senjata penindasan dan sanksi terhadap pesaingnya, kondisi geopolitik dan buat mereka yang tidak sejalan.

"Dengan melakukan hal itu, mereka pada dasarnya telah mempersiapkan "hukuman mati" untuk dolar sebagai mata uang cadangan global dan sarana transaksi internasional," kata Lavrov.

Dalam simposium Inventing the Future di Moskow pada hari Senin kemarin, Lavrov dalam sambutannya menegaskan, bahwa Amerika Serikat dan sekutunya menghidupkan kembali semangat Perang Dingin dengan menyatakan perlunya menghilangkan "ancaman" yang dirasakan terhadap dominasi mereka dari Rusia, China, dan negara-negara lain yang mengejar kebijakan nasional independen.

Dengan berjuang mempertahankan "posisi istimewanya", Washington menurut Lavrov justru, "menebang cabang tempat ia berada" dan "menghancurkan sistem globalisasi yang telah mereka bina dan promosikan ke dunia,"

Sementara itu menurut Presiden Rusia, Vladimir Putin pada KTT BRICS bulan lalu, Washington sudah membuat "kesalahan besar" dengan menjadikan dolar sebagai senjata. Selain itu Putin juga menegaskan, bahwa Moskow tidak mencoba merusak mata uang AS, tetapi hanya "dipaksa mencari alternatif" dalam perdagangan dengan mitranya.

"Amerika Serikat sendiri yang telah menarik dolar dari peredaran, karena ada lebih banyak negara mulai takut, bahwa mereka kemungkinan bisa menjadi yang berikutnya. Tidak ada yang tahu apakah mereka bisa kena sanksi," kata Lavrov pada hari Senin, mengingat kembali kata-kata Putin.

Menurutnya penerapan pembatasan sepihak telah merugikan negara-negara termiskin di dunia. "Merampas sumber daya energi, pangan, pupuk, dan teknologi dasar yang terjangkau, belum lagi pencapaian dan perkembangan ilmiah ," kata Lavrov.

Ia juga menyoroti bahwa negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menjadi yang paling menderita. "Ibukota Barat tiba-tiba melupakan prinsip-prinsip seperti persaingan yang adil, properti yang tidak dapat diganggu gugat, praduga tidak bersalah, dan banyak lainnya," sambungnya.

Selama sepuluh tahun terakhir, Rusia menghadapi lebih dari 21.000 sanksi di berbagai sektor, mulai dari ekonomi dan perdagangan hingga budaya dan olahraga, menurut Lavrov.

Diketahui lembaga keuangan Rusia sebagian besar terputus dari sistem keuangan Barat pada tahun 2022 sebagai tanggapan atas operasi militer Rusia di Ukraina. Akibatnya, Moskow mempercepat perdagangan dengan mitra internasional menggunakan mata uang nasional mereka (dedolarisasi), sebuah tren yang semakin didukung oleh anggota BRICS, yang telah beralih dari penggunaan dolar dan euro dalam penyelesaian perdagangan.

MOSKOW - Upaya memperketat sanksi barat terhadap minyak Rusia disebut dapat merusak ekonomi global . Dalam laporan yang dirilis surat kabar Prancis Le Monde menunjukkan, bahwa pengetatan sanksi terhadap salah satu negara penghasil minyak utama dapat membuat harga pupuk melonjak.

Lalu pada akhirnya akan menyebabkan harga pangan global yang lebih tinggi. Lonjakan harga pangan global tentunya bakal berdampak terhadap banyak negara, khususnya negara-negara miskin.

"Kenaikan harga minyak secara tidak proporsional akan mempengaruhi negara-negara termiskin, berpotensi mendorong mereka ke dalam krisis kemanusiaan," kata ekonom AS, Catherine Wolfram.

Skenario tersebut dapat mendiskreditkan Barat di mata Global South dan mendorong mereka untuk memperkuat hubungan dengan Rusia.

Sementara itu CEO ClearView Energy Partners yang berbasis di AS, Kevin Book mengatakan, kepada Le Monde bahwa sanksi Barat hanya bisa bekerja penuh ketika mayoritas perusahaan asuransi transportasi minyak berlokasi di Barat. "Namun ini tidak terjadi hari ini," tegasnya.

Pemerintah Barat telah memukul Rusia dengan rentetan sanksi atas konflik Ukraina. Di antara beragam sanksi Barat, mereka menerapkan pembatasan harga minyak Rusia bersamaan dengan embargo minyak Moskow via laut dalam upaya untuk menekan perekonomian.

Pada saat yang sama, Barat ingin menjaga minyak mentah Rusia tetap mengalir ke pasar global agar tidak memicu kenaikan harga. Langkah-langkah tersebut diberlakukan pada Desember 2022, dan diikuti pada Februari 2023 oleh pembatasan serupa pada ekspor produk minyak bumi Rusia.

Ada larangan perusahaan Barat menyediakan asuransi dan layanan lain untuk pengiriman minyak mentah Rusia, kecuali kargo dibeli pada atau di bawah harga USD60 per barel, di bawah harga pasar saat ini.

Sebagai respons dari sanksi itu, Moskow melarang perusahaan Rusia mematuhi pembatasan harga dan mengalihkan sebagian besar ekspor energinya ke Asia, terutama India dan China.

Dibandingkan memilih kebijakan dengan efek jangka panjang, seperti larangan ekspor suku cadang yang menghambat pemeliharaan peralatan militer, yang terjadi sebaliknya justru menyasar minyak," tulis Le Monde. Ia menunjukkan, bahwa Moskow telah berhasil menghindari pembatasan sementara harga minyak mentah Ural andalan negara itu sebagian besar tetap di atas batas harga Barat.

Perhitungan Reuters berdasarkan data pedagang menunjukkan, bahwa harga minyak mentah Ural di Oktober diperdagangkan di atas USD65 per barel pada pelabuhan Baltik Rusia dan Laut Hitam. Pada bulan Juli, minyak mentah Rusia diperdagangkan sekitar USD80 per barel.

Menurut laporan baru-baru ini oleh lembaga independen think tank seperti Institute for Energy and Finance Foundation (FIEF), pendapatan energi Rusia dapat mencapai level rekor tahun ini, didukung oleh harga minyak ekspor yang tinggi.

Pendapatan dari ekspor minyak melonjak 63% pada Januari-Juli 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023, dengan total 6,4 triliun rubel (USD66 miliar), kata surat kabar itu.

JAKARTA - Agenda dedolarisasi dengan menolak dolar AS untuk perdagangan terus menguat di sejumlah negara. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa 85% perdagangan dalam Persemakmuran Negara-negara Merdeka ( CIS ) berhasil diselesaikan dalam mata uang lokal.

Perkembangan ini memberikan kemandirian finansial yang lebih tinggi bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang asing Barat. CIS terdiri dari 12 negara di antaranya, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan.

Satu-satunya anggota BRICS di blok CIS adalah Rusia dan negara ini mendorong dedolarisasi ke negara-negara tetangganya. Anggota BRICS membuat lebih banyak negara berkembang membayar dengan mata uang lokal untuk perdagangan dan mengesampingkan dolar AS.

Putin mengungkapkan bahwa negara-negara CIS mengedepankan mata uang lokal. Penyelesaian perdagangan dalam mata uang lokal di antara para anggota telah melampaui 85%.

"Penggunaan mata uang lokal semakin meluas dalam pembayaran timbal balik. Pangsa mereka dalam operasi komersil di antara para peserta CIS telah di atas 85%," katanya dilansir dari Watcher Guru, Selasa (29/10/2024). Setelah BRICS, CIS sekarang membuat mata uang nasional berkembang karena ingin mengakhiri ketergantungan pada dolar AS.

Putin menegaskan bahwa tren dedolarisasi akan terus berlanjut dengan BRICS dan CIS akan memajukan agenda ini.

"Proses penghapusan impor bergerak dengan cepat dan dengan demikian kedaulatan teknologi negara kita sedang diperkuat," katanya.

Dedolarisasi merupakan sebuah kekhawatiran bagi perekonomian AS karena dolar berpotensi menghadapi defisit yang sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan hiperinflasi di dalam negeri yang menyebabkan hilangnya pekerjaan dan membuat harga-harga kebutuhan sehari-hari meroket.

AS perlu mengimpor dolar ke negara lain untuk menjaga ekonominya agar tidak merosot. BRICS memutuskan hubungan dengan dolar AS melalui dedolarisasi dan juga mendorong negara-negara lain untuk mengikutinya.

JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-16 berlangsung di Kazan, Rusia, minggu ini dengan partisipasi 40 negara dalam acara tersebut. Konferensi ini menghasilkan banyak perubahan besar dengan berbagai kebijakan, pengumuman, dan kesepakatan perdagangan baru.

Maket mata uang BRICS secara simbolis diberikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, yang mengindikasikan bahwa aliansi ini bertujuan untuk menantang dolar AS. Jika mata uang BRICS yang baru menjadi kenyataan, beberapa sektor utama di AS akan sangat terpengaruh.

Blok ini ingin menggunakan mata uang bersama yang baru atau mata uang lokal untuk perdagangan dan sepenuhnya meninggalkan dolar AS. Melansir dari Watcher Guru, 3 sektor utama AS yang akan sangat terpengaruh jika BRICS tidak lagi menggunakan dolar AS dalam perdagangan.

Sebanyak 3 sektor di Amerika Serikat dapat terkena dampak serius jika BRICS berhenti menggunakan dolar untuk perdagangan dan transaksi. Sektor-sektor tersebut meliputi seluruh sistem keuangan yang didominasi oleh Barat, bank investasi, perdagangan, dan kebutuhan sehari-hari di seluruh Amerika. Sektor-sektor keuangan utama AS yang dapat terpengaruh oleh pembentukan mata uang baru BRICS adalah:

1. Perbankan dan keuangan
2. Perdagangan dan Investasi Internasional
3. Barang-barang konsumen dan ritel

Sistem perbankan dan keuangan didominasi oleh AS dan Timur bermain di bawah aturan Barat. Jika mata uang BRICS menguat, AS akan kehilangan kendali atas hegemoni global yang dinikmati oleh dolar. Hal ini akan membuat sistem perbankan di Amerika menjadi tidak stabil karena USD tidak akan mendapatkan peminat di luar negeri.

Sektor kedua yang akan terpukul adalah perdagangan dan investasi internasional. Negara-negara BRICS dapat mengatur ulang perdagangan agar sesuai dengan agenda mereka dan menggunakan mata uang baru untuk transaksi lintas batas.

Oleh karena itu, investasi dalam dolar AS akan mengering dan menyebabkan defisit mata uang tersebut. USD berjalan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan, dan jika permintaan gagal, situasi ini akan menyebabkan hiperinflasi.

Poin ketiga, yaitu barang konsumsi dan ritel. Jika ekonomi memasuki fase hiperinflasi, biaya kebutuhan sehari-hari akan meroket secara otomatis. Perkembangan ini akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan membuat hidup menjadi tidak terjangkau bagi rata-rata orang Amerika.

Greenback saat ini berada di tengah-tengah pergeseran keuangan besar yang dapat didominasi oleh Timur. Oleh karena itu, mata uang BRICS merupakan risiko bagi ketiga sektor AS dan dolar.

JAKARTA - Rusia akan membalas tindakan Amerika Serikat ( AS ) dan sekutunya dengan cara yang sama terhadap penggunaan pendapatan yang dihasilkan oleh cadangan bank sentralnya yang dibekukan oleh Barat. Tindakan pembalasan itu ditegaskan Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov.

AS dan sekutunya telah memblokir sekitar USD300 miliar aset milik bank sentral Rusia sejak eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022. Sebagian besar dana, sekitar 197 miliar euro (USD213 miliar), disimpan di lembaga kliring Euroclear yang berbasis di Brussels. Pada Rabu (23/10) lalu, Washington mengumumkan keputusan untuk menggunakan hasil dari aset yang dibekukan untuk membayar kembali pinjaman multimiliar dolar ke Kiev.

"Jika negara-negara Barat mulai memanfaatkan pendapatan dari cadangan Rusia yang dibekukan, kami akan melakukan hal yang sama," tegas Siluanov kepada wartawan seperti dilansir Russia Today, Sabtu (26/10/2024). "Kami telah membekukan uang dari perusahaan dan organisasi yang 'tidak bersahabat'. Kami menyimpan uang ini di rekening kami dengan cara yang sama dan akan menggunakan pendapatan dari aset-aset ini dengan cara yang sama," jelasnya.

Siluanov mengatakan, pendapatan dari dana ini akan dialokasikan untuk kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan entitas konstituen Federasi Rusia,seraya mencatat bahwa keputusan terkait telah dibuat.

AS menyatakan bahwa mereka akan memberi Kiev pinjaman sebesar USD20 miliar sebagai bagian dari paket G7 yang lebih luas senilai USD50 miliar. "Penggunaan keuntungan tak terduga dari aset Rusia yang diblokir akan memberikan bantuan kepada Ukraina tanpa membebani pembayar pajak," kata Presiden AS Joe Biden.

Sehari sebelumnya, Parlemen Eropa juga menegaskan dukungannya atas pengalokasian pinjaman hingga 35 miliar euro (USD38 miliar) untuk Kiev dengan menggunakan aset Rusia yang diimobilisasi sebagai agunan untuk pembayaran kembali. Menurut Euroclear, dana yang dibekukan telah menghasilkan bunga sebesar 3,4 miliar euro (USD3,6 miliar) hingga pertengahan Juli.

Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa penyitaan asetnya akan dianggap sebagai "pencurian" dan akan melanggar hukum internasional serta merusak mata uang cadangan, sistem keuangan global, dan ekonomi dunia.

Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah menyuarakan kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat merusak kepercayaan pada sistem keuangan Barat. Siluanov sebelumnya memperingatkan bahwa pelaku global sedang mengikuti dengan saksama cerita yang melibatkan aset Rusia dan menarik kesimpulan mereka sendiri.

Meskipun menteri keuangan tidak merinci jumlah aset Barat yang saat ini disimpan di Rusia, perhitungan sebelumnya oleh RIA Novosti menyebutkan angka tersebut kira-kira sama dengan jumlah dana Rusia yang dibekukan di luar negeri. Kantor berita tersebut melaporkan bahwa total investasi asing langsung dalam ekonomi Rusia oleh UE, G7, Australia, dan Swiss berjumlah USD288 miliar pada akhir tahun 2022.

JAKARTA - Negara-negara BRICS menentang keras dan mengutuk praktik sanksi yang tidak sah dan bermotif politik yang merusak pembangunan negara lain. Hal itu menjadi salah satu poin deklarasi bersama yang diadopsi pada KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia.

Berjudul "Memperkuat Multilateralisme untuk Pembangunan dan Keamanan Global yang Adil," Deklarasi Kazan setebal 33 halaman dirilis pada hari Rabu (23/10) setelah serangkaian pertemuan multiformat oleh para pemimpin BRICS.

"Kami sangat prihatin dengan dampak yang mengganggu dari tindakan pemaksaan sepihak yang tidak sah, termasuk sanksi ilegal, terhadap ekonomi dunia, perdagangan internasional, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," demikian bunyi deklarasi tersebut seperti dilansir Russia Today, Kamis (24/10/2024).

Pernyataan bersama tersebut menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak konsisten dengan aturan WTO, merusak Piagam PBB, dan membahayakan sistem perdagangan multilateral. Sanksi tersebut juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, energi, kesehatan, dan ketahanan pangan yang memperburuk kemiskinan dan tantangan lingkungan.

Deklarasi tersebut menggarisbawahi bahwa tindakan pemaksaan sepihak, antara lain dalam bentuk sanksi ekonomi sepihak dan sanksi sekunder yang bertentangan dengan hukum internasional.
Sanksi ilegal itu juga dinilai memiliki implikasi yang luas terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk pembangunan, dari populasi umum negara-negara yang menjadi sasaran, yang secara tidak proporsional memengaruhi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. "Oleh karena itu, kami menyerukan penghapusannya," tegas BRICS dalam pernyataannya.

Anggota kelompok tersebut telah memperdalam hubungan ekonomi mereka dan memperkuat kerja sama meskipun ada sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia dan ancaman sanksi sekunder. AS dan sekutunya telah memperkenalkan sejumlah pembatasan terhadap Moskow, membekukan sekitar USD300 miliar aset milik negara Rusia, serta memberikan sanksi kepada individu dan entitas, termasuk mereka yang bergerak di sektor energi, logam dan pertambangan, dan keuangan.

Moskow telah berulang kali mengutuk pembatasan tersebut sebagai tindakan ilegal, menanggapi dengan larangan perjalanan bagi pejabat Barat dan memperingatkan tindakan balasan lainnya.

Sementara itu, sejumlah politisi dan diplomat Barat tingkat tinggi telah mengakui bahwa sanksi terhadap Rusia tidak efektif, dan menyadari ruang lingkup pembatasan lebih lanjut semakin menyempit.

JAKARTA - KTT BRICS pada pekan ini di Kota Kazan, Rusia diyakini bakal menjadi magnet bagi banyak negara-negara berkembang untuk bergabung dalam arus anti sistem Barat . Terkait fenomena ini, mantan analis Pentagon, Michael Maloof mengatakan, Washington merupakan pihak yang harus disalahkan

Berbicara di Galloway's Mother of All Talk Shows (MOATS), Maloof memuji Presiden Rusia, Vladimir Putin karena mengakui bahwa banyak negara di seluruh dunia mencari sistem ekonomi yang lebih inklusif.

Maloof melihatnya banyak negara berusaha, "untuk keluar dari sanksi menjijikkan Barat dan sistem keuangan yang benar-benar membebani mereka."

"Amerika Serikat bertanggung jawab atas 'Aturan Berbasis Pesanan', yang berarti bahwa mereka tidak hanya dapat membuat aturan, tetapi melanggarnya sesuka hati, dan kami telah melihat ini terus-menerus dalam pengambilan keputusannya sendiri. Dan dunia mengatakan 'kita sudah cukup melihat omong kosong ini,'" katanya kepada Galloway seperti dilansir RY.

"Kami melihat ada tantangan terhadap hegemoni dolar , ketika dolar dipakai sebagai senjata, begitu juga dengan sistem Barat. Kami sudah melihat mekanisme yang akan ditawarkan pada KTT minggu ini," lanjutnya.

Setelah sebelumnya dikucilkan dari sistem keuangan Barat atas konflik Ukraina pada tahun 2022, Rusia meningkatkan upayanya untuk menyelesaikan perdagangan luar negeri dalam rubel dan mata uang lainnya.

"Kami tidak menolak untuk menyelesaikan transaksi dalam dolar. Sebaliknya, kami ditolak, dan hanya dipaksa untuk mencari opsi lain," jelas Putin di Forum Ekonomi Timur (EEF) di Vladivostok bulan lalu.

Putin memberikan catatan, bahwa Rusia dan mitra BRICS-nya sekarang menggunakan mata uang nasional dalam penyelesaian perdagangan timbal balik sudah mencapai 65%.

Menurut Reuters, Rusia akan mengusulkan sistem keuangan internasional berbasis blockchain pada KTT BRICS minggu ini. Sementara itu Moskow belum mengomentari terkait laporan Reuters tersebut.

Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov sebelumnya mengatakan, kepada RT bahwa Moskow dan negara-negara BRICS lainnya sedang mengerjakan infrastruktur pembayaran lintas batas baru yang independen dari sistem SWIFT Barat.

"Kesediaan AS dan sekutunya menggunakan dolar sebagai senjata dan meredam rivalnya dari sistem Barat telah mendorong bahkan negara-negara yang ramah Washington seperti Brasil, India, dan UEA untuk mencari pengaturan alternatif," kata Maloof.

Ia juga menambahkan, adanya fakta bahwa sanksi Barat telah mendorong Rusia dan China semakin lengket. BRICS awalnya didirikan pada tahun 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, untuk kemudian beberapa tahun berselang masuk Afrika Selatan sebagai anggota di 2011.

Selanjutnya Ethiopia, Mesir, Iran, dan Uni Emirat Arab bergabung pada Januari 2024. Sementara itu Arab Saudi belum meratifikasi keanggotaannya setelah diundang untuk bergabung.

Rusia saat ini mengetuai kelompok tersebut. Dimana diklaim ada kebih dari 30 negara, termasuk anggota NATO T�rkiye, telah mengajukan permohonan untuk bergabung masuk BRICS.

MOSKOW - Kehadiran BRICS menurut pengusaha, muncul sebagai alternatif bagi negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan mereka pada struktur Barat. Pendiri dan CEO Global South Queens (GSQ) Media House, Nonkululeko Patricia Mantula juga menyoroti kapasitas BRICS untuk melawan pengaruh narasi Barat, sistem keuangan, dan dampak sanksi Barat .

"Sekarang kami melihat sanksi yang dijatuhkan pada negara-negara tertentu, ada bias pada beberapa badan internasional ini, BRICS telah menjadi solusi," kata Mantula kepada RT di sela-sela Forum Bisnis BRICS di Moskow, yang diadakan pada 17-18 Oktober.

Ia merefleksikan bagaimana kelompok negara-negara berkembang dalam arus utama di BRICS, yang dimulai dengan Brasil, Rusia, India, dan China, telah tumbuh menjadi platform yang signifikan untuk kerja sama.

Menurutnya negara-negara yang tertarik merapat ke BRICS karena pendekatannya yang inklusif terhadap keragaman dan saling menghormati, baik secara ekonomi maupun budaya.

Mantula juga menekankan, bahwa BRICS menawarkan kesempatan kepada anggotanya untuk beroperasi secara independen dari struktur Barat, membuat mereka lebih tangguh terhadap potensi sanksi.

"Di negara-negara BRICS kita memiliki populasi yang lebih besar, lebih banyak sumber daya alam dan jika kita belajar bekerja secara mandiri di luar sistem Barat, bahkan sanksi tidak akan merugikan kita," jelasnya.

Diungkapkan juga oleh Mantula yang merujuk pada pidato Presiden Iran, Masoud Pezeshkian selama pleno forum, di mana ia berbicara tentang sanksi yang dijatuhkan pada negara-negara tertentu. "Salah satu negara kita dapat dikenai sanksi selanjutnya," kata Mantula, menggarisbawahi potensi BRICS untuk menawarkan front persatuan melawan tekanan Barat.

Sementara itu CEO SOC Limited Afrika Selatan, Nompumelelo Mpofu juga menggemakan sentimen tersebut. Dia menerangkan, bahwa BRICS memungkinkan negara-negara untuk mengikuti jalan mereka sendiri, bebas dari tekanan eksternal.

"Kami di sini, kami tiba di sini, dengan atau tanpa sanksi," kata Mpofu, menggarisbawahi pentingnya kedaulatan nasional dalam kerangka BRICS.

"Satu masalah penting di Afrika Selatan yang kami yakini adalah mengejar kepentingan nasional kami sendiri," pungkasnya.

BRICS awalnya didirikan pada tahun 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, untuk kemudian Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Dua negara Afrika tambahan, Ethiopia dan Mesir, bergabung pada Januari 2024, bersama dengan Iran dan Uni Emirat Arab.

Arab Saudi belum meratifikasi keanggotaannya setelah diundang untuk bergabung. Sementara itu Rusia saat ini mengetuai kelompok tersebut. Dimana ada lebih dari 30 negara, termasuk anggota NATO T�rkiye, telah mengajukan permohonan untuk bergabung.

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin menekankan, bahwa Rusia memiliki jumlah sumber daya energi yang tidak terbatas. Kekuatan pasokan energi Rusia menggambarkan Kremlin sebagai pemasok yang paling dapat diandalkan.

Pada pertemuan jelang KTT BRICS akhir bulan ini, Putin juga menyoroti pentingnya ekspor komoditas ke China. Ia mengatakan, kerja sama yang saling menguntungkan antara Moskow dan Beijing dibantu oleh fakta bahwa mereka adalah tetangga, sehingga tidak perlu mengangkut bahan bakar dan barang-barang lainnya melalui air.

"Berbagi seluruh perbatasan, dan sumber daya energi di Rusia tidak terbatas," kata Putin.

Ditegaskan juga bahwa, Rusia telah membuktikan dirinya sebagai mitra yang stabil di sektor energi. Putin mengungkapkan, China dengan senang hati membeli sumber daya energi Rusia, dan menempati urutan keempat dalam pangsa perdagangannya di China.

Perdagangan Rusia dengan China mencapai USD65 miliar pada paruh pertama tahun 2024, dengan tingkat ekspor sumber daya alam mencapai level tertinggi terbaru. Catatan tersebut berdasarkan laporan Vedomosti pada bulan Juli, mengutip data bea cukai China.

Ekspor barang-barang Rusia ke China melonjak 4% secara year-on-year (YoY), melonjak ke rekor USD65,2 miliar antara periode Januari dan Juni tahun ini. Menurut data terbaru, pasokan minyak dan gas menyumbang hampir 90% dari pengiriman.

Sepanjang periode itu, China membeli mineral dan produk minyak bumi lainnya senilai USD50 miliar, dibandingkan dengan USD47 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Rusia memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia dan merupakan produsen gas alam terbesar kedua. Selain itu Rusia juga merupakan produsen minyak terbesar ketiga, terhitung menyumbang lebih dari 12% dari produksi global, dan pangsa pasar uranium yang diperkaya diperkirakan mencapai 40%.

Negara ini juga termasuk di antara sepuluh produsen nikel terbesar, dan produsen titanium terbesar ketiga di dunia.

MOSKOW - BRICS yang berisikan negara- negara berkembang utama di dunia, bakal menopang pertumbuhan ekonomi global untuk beberapa tahun ke depan. Pernyataan ini dilontarkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, melihat pertumbuhan ekonomi anggota BRICS yang relatif cepat dibandingkan dengan negara-negara maju di Barat.

Putin berharap dapat membangun BRICS sebagai penyeimbang yang kuat bagi Barat, apakah itu dalam politik, maupun perdagangan global. Diketahui BRICS yang awalnya hanya berisikan Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, sejak awal 2024 sudah berkembang mencakup Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab.

Kali ini Rusia bekal menjadi tuan rumah menggelar KTT BRICS pertama sejak perluasan yang bakal berlangsung di kota Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024, mendatang.

"Negara-negara dalam asosiasi kami (BRICS) pada dasarnya adalah pendorong pertumbuhan ekonomi global. Di masa mendatang, BRICS akan menghasilkan peningkatan utama dalam PDB global," kata Putin kepada para pejabat dan pengusaha di forum bisnis BRICS di Moskow, akhir pekan kemarin.

"Pertumbuhan ekonomi anggota BRICS akan semakin bergantung pada pengaruh atau campur tangan eksternal. Ini pada dasarnya adalah kedaulatan ekonomi," tambah Putin.

KTT BRICS pada minggu depan, oleh Moskow dapat digunakan sebagai bukti bahwa upaya Barat untuk mengisolasi Rusia atas perang Ukraina telah gagal. Rusia ingin negara-negara lain bekerja dengannya untuk merombak sistem keuangan global dan mengakhiri dominasi dolar AS.

China, India dan UEA mengkonfirmasi pada hari Jumat, bahwa para pemimpin mereka akan menghadiri KTT di Kazan. Sementara itu Arab Saudi sebagai salah satu pemain kunci dalam jajaran anggota baru BRICS, belum jelas kehadirannya.