REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk mencegah dampak penyebaran judi online di Tanah Air. Satgas ini pun hendaknya beroperasi massif secara hirarkis hingga bawah.

Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, M H Said Abdullah, mustahil membersihkan kotoran dengan sapu yang kotor. “Oleh sebab itu paling prioritas membersihkan aparat TNI, Polri dan birokrasi dari segala bentuk perjudian,” kata dia.

Pararel dengan langkah tersebut, kata Said, perlu gerakan kebudayaan. Sebab perang melawan perjudian tidak bisa hanya di aras negara. Gerakan kebudayaan hanya akan muncul bila Satgas bisa memberikan kerja nyata dengan membuktikan penangkapan besar besaran para pemain judi yang melibatkan seluruh kepangkatan tinggi dari TNI, Polri dan birokrasi.

“Keteladanan ini akan membangkitkan kepercayaan rakyat sebagai bagian dari kekuatan semesta. Kekuatan semesta inilah fondasi gerakan kebudayaan untuk melawan dan menghindarkan diri dari seluruh kegiatan perjudian,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan sejak kegiatan perjudian resmi ditutup pada 1993, tidak serta merta kegiatan perjudian terhenti. Banyak cerita beragam kegiatan perjudian masih berlangsung, baik skala kampung dengan nilai transaksi recehan, hingga judi kelas atas dengan transaksi jumbo.

Dia menjelaskan, berkembangnya internet di Indonesia, sejalan dengan pembangunan infrastruktur digital yang dijalankan oleh pemerintah sepuluh tahun terakhir rupanya juga menjadi wahana yang dimanfaatkan oleh penjudi.

Dia menyebut, internet menjadi fasilitas yang mempermudah kegiatan perjudian secara online. Apalagi smartphone dengan koneksi internet telah massif hingga ke pelosok desa.

Google dalam survei terbarunya, Think Tech, Rise of Foldables: The Next Big Thing Ipin Smartphone menyebutkan jumlah ponsel aktif di Indonesia saat ini mencapai 354 juta perangkat. “Judi online (Judol) telah menjelma bara dalam sekam,” kata dia.

Dia mengutip pernyataan Dirjen Aptika Kominfo menyampaikan telah menutup paksa situs judol lebih dari dua juta situs. Namun bagai cendawan di musim hujan, tumbuh kembali dengan fantastis. Penetrasi judol berdampak sosial massif. Kabarnya 70 persen perceraian di Cianjur ada kontribusi efek judol.

Bahkan aparat TNI dan Polri juga terpapar dengan kegiatan judol. Seorang polwan membakar hidup hidup suaminya yang juga polisi karena kegiatan judol dari suaminya.

Lebih heboh lagi, PPATK menyampaikan kegiatan judol juga ada di Gedung DPR, dan sedang di selidiki oleh Mahkamah Kehormatan DPR adanya dugaan anggota DPR terlibat judol. “Kita harapkan sekali lagi Satgas ini menghasilkan kerja yang nyata bukan sekedar aksi gimmick,” ujar dia.

JAKARTA, investor.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta setiap instansi menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam judi online. Termasuk menindak tegas pula pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ketahuan bermain judi online. Karena itu, satgas di KPK harus melakukan penindakan.

"Sudah ada satgas yang akan terus mengusut untuk memberikan penindakan-penindakan, baik mereka yang menyelenggarakan maupun mereka yang terlibat. Jadi ada aturan-aturan yang harus ditegakkan. Kalau tidak ada satgas itu, belum berjalan dengan baik. Sekarang sudah," kata Ma'ruf Amin di sela-sela peresmian jalan tol Cimanggis-Cibitung, Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

Ma'ruf pun meminta satgas di KPK memproses dan menindak para pegawainya yang terlibat judi online. Menurutnya, lembaga lain juga sudah melakukan hal yang sama menindak pegawai yang terlibat judi online.

"Siapapun, termasuk pegawai KPK, atau juga pejabat atau juga TNI atau Polri, tentu diproses sesuai aturan, dan DPR pun dipanggil oleh majelis kehormatan," ujarnya.

Di tempat lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) yang juga Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online) Hadi Tjahjanto mengungkapkan ada 17 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdeteksi bermain judi online.

Dari hasil penelusuran, ke-17 orang tersebut di antaranya sopir, pegawai urusan dalam. Namun, setelah dilakukan pengecekan, para pegawai tersebut sudah tidak lagi bekerja di KPK.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Data nama-nama pelaku judi online di kementerian dan lembaga telah disampaikan oleh Satgas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online) berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Para pimpinan dari kementerian dan lembaga telah berkomitmen untuk memberikan tindakan bila ada oknum pegawai terkena jerat judi online.

Data tersebut juga sudah dikantongi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi mengenai pegawai KPK yang diduga bermain judi online sudah masuk. KPK pun tidak akan tinggal diam menyikapi informasi tersebut.

“KPK telah memperoleh informasi terkait judi online yang diduga melibatkan beberapa pegawai,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Senin (8/7/2024).

Menurut Tessa, KPK mendukung upaya pemberantasan judi online dan melakukan upaya mitigasi agar masalah tersebut tidak menjalar ke pihak lainnya.

“Penelusuran awal oleh Inspektorat menemukan ada beberapa nama yang bukan pegawai KPK,” ujar Tessa.

Disampaikan Tessa, bagian Inspektorat saat ini masih terus mengumpulkan bahan keterangan terkait laporan tersebut. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan dimaksud.

“KPK dalam berbagai kesempatan juga telah mengingatkan seluruh pegawainya, mengenai dampak dan bahaya praktik judi online ini,” ujar Tessa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News