Gaya hidup generasi milenial yang saat ini cenderung konsumtif semakin mempersempit peluang mereka memiliki kehidupan mapan di masa depan. Godaan berbagai macam tren makanan, media sosial, dan tuntutan lingkungan sosial turut mempengaruhi perilaku konsumtif mereka.

Salah satu tantangan yang dihadapi milenial saat ini adalah kepemilikan rumah. Pasalnya harga tanah setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Hal ini juga diikuti oleh inflasi yang membuat harga-harga bahan material yang terus naik.

Meskipun demikian, keinginan untuk memiliki rumah bagi generasi milenial tetap kuat terutama sebagai bentuk investasi jangka panjang dan stabilitas di masa depan.

Melihat kebutuhan ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memberikan solusi bagi masyarakat terutama generasi milenial dengan menawarkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dibuat untuk membantu milenial mendapatkan rumah impian mereka.

Pada program ini, KPR BRI memungkinkan nasabah untuk memilih jangka waktu atau tenor dan suku bunga sesuai kebutuhan, sehingga membeli rumah tidak perlu lagi merasa khawatir. Terdapat beberapa pilihan tenor mulai dari 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, hingga 20 tahun. Adapun detailnya sebagai berikut:

1. Berjenjang 8 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 5,10% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 9,50% per tahun

Tahun ke 7 s.d 8 : 11,50% per tahun

Selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 8 tahun.

2. Berjenjang 10 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 5,00% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 9,00% per tahun

Tahun ke 7 s.d 10 : 11,00% per tahun

Selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 10 tahun

3. Berjenjang 15 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 4,50% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 8,30% per tahun

Tahun ke 7 s.d 15 : 10,30% per tahun

Selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 15 tahun

4. Berjenjang 20 tahun

Tahun ke 1 s.d 3 : 3,95% per tahun

Tahun ke 4 s.d 6 : 8,00% per tahun

Tahun ke 7 s.d 20 : 10,25% per tahun

Selanjutnya counter Rate dengan minimal tenor kredit 20 tahun

5. Maksimum Tenor Kredit adalah 25 Tahun untuk Fix Income dan 20 Tahun untuk Non Fix Income.

6. Pengendapan dana 1x angsuran dalam bentuk tabungan yang diblokir minimal selama masa fixed rate

Selain itu, pengajuan KPR BRI dapat dilakukan secara online melalui Homespot, sehingga prosesnya akan lebih cepat dan efisien. Tentunya ini sesuai dengan gaya hidup generasi saat ini yang serba digital dan yang menginginkan pelayanan praktis

Dengan program ini, BRI tidak hanya mendukung impian milenial untuk memiliki rumah sendiri, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat tetap menjaga keseimbangan finansial di tengah gaya hidup modern.

Tunggu apa lagi? Segera manfaatkan promo suku bunga berjenjang KPR BRI untuk miliki hunian impian Anda sebelum 31 Desember 2024. Info selengkapnya dapat kunjungi link berikut.

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

Cita Rasa Tongseng Kambing yang Dimasak di Tungku Arang

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat pertumbuhan kredit pemilikan (KPR) rumah sebesar 13% hingga periode 9 bulan 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, atau lebih tinggi di atas rata-rata industri sebesar 10,8% (YoY).

Mengutip data uang beredar Bank Indonesia, hingga akhir September 2024, realisasi penyaluran kredit properti tumbuh sebesar 7,6% (YoY), terutama berasal dari Kredit KPR/KPA yang tumbuh sebesar 10,8%.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan realisasi penyaluran KPR yang tumbuh positif turut menopang pertumbuhan kredit sektor konsumer secara keseluruhan yang mencapai 15% year on year (YoY).

"Pertumbuhan kredit di sektor konsumer telah menjadi salah satu mesin pertumbuhan kredit BNI yang ditopang oleh kredit pemilikan rumah dan payroll loan," kata Okki dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Okki melanjutkan, pertumbuhan KPR BNI ini sejalan dengan beragam stimulus pemerintah di sektor perumahan. Terbaru, pemerintah menyetujui perpanjangan kebijakan pemberian insentif PPN DTP sebesar 100% untuk pembelian rumah mulai 1 September hingga akhir Desember 2024, menggantikan aturan sebelumnya dengan insentif 50% untuk periode Juli-Desember 2024.

Ke depan, BNI melihat prospek penyaluran kredit sektor perumahan yang lebih baik seiring dengan program 3 juta rumah yang digalakkan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Inisiatif pemerintah ini diharap bisa berkontribusi positif pada penyaluran kredit di sektor properti yang pada akhirnya bisa mendongkrak kinerja kreditBNI secara keseluruhan. Di

mana, kami membidik per pertumbuhan kredit sekitar 10-12% di akhir 2024," imbuh Okki.

Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

Bank Indonesia (BI) melanjutkan insentif DP 0% untuk kredit atau pembiayaan rumah hingga kendaraan bermotor. Semula insentif ini akan berakhir pada akhir tahun 2024, tetapi diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan tujuan dari pelonggaran kebijakan makroprudensial ini untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, seperti yang dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Mengutip dari detikFinance, LTV adalah rasio jumlah pinjaman dengan nilai aset yang dibeli dengan pinjaman tersebut. Dengan LTV 100%, artinya nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) bisa mendapatkan pinjaman senilai 100% harga rumah yang akan dibeli alias tanpa uang muka.

Lebih lanjut, pertumbuhan kredit per September 2024 lalu, tercatat sebesar 10,85% secara tahunan (yoy). Dari sisi penawaran, BI mencatatkan pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Di samping pertumbuhan kredit tersebut, rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross mencapai 2,26% dan NPL net 0,78%.

Untuk pembiayaan syariah sendiri tumbuh 11,37% yoy per September 2024. Di segmen kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy, lebih baik daripada capaian bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keuangan diklaim terjaga seiring dengan likuiditas yang memadai, terlihat dari alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2024 sebesar 25,22%. Lalu rasio kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 sebesar 26,69%.

BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

BI Rate 6%: Pertahankan Stabilitas, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga (BI rate) menjadi 6% atau turun 25 basis poin. Dengan turunnya suku bunga tersebut, apakah bisa membuat banyak orang ambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR)?

Menanggapi hal tersebut, Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia, Andy Nugroho menilai turunnya suku bunga BI bisa menurunkan suku bunga KPR. Dengan turunnya suku bunga KPR ini memang bisa menarik orang untuk mengambil KPR untuk membeli rumah.

"Apakah itu akan bikin orang tertarik atau semangat ambil KPR? Ya sedikit banyak iya. Karena kan berarti beban untuk cicilannya akan lebih rendah. Secara teori memang seperti itu sih," tuturnya ketika dihubungi detikcom, Kamis (19/9/2024).

Walau demikian, dengan turunnya BI tidak langsung membuat suku bunga KPR juga ikut turun. Butuh waktu sekitar 3-4 bulan karena ada penyesuaian.

Senada, Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran, Arianto Muditomo mengatakan, dengan penurunan suku bunga BI menjadi 6% akan berdampak positif pada bisnis KPR. Hal itu karena bunga KPR biasanya terikat pada suku bunga acuan.

"Dengan suku bunga lebih rendah, biaya angsuran KPR juga menjadi lebih ringan sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli rumah," katanya kepada detikcom.

Dengan demikian, hal itu bisa mendorong permintaan KPR yang dapat menguntungkan sektor properti dan perbankan yang menawarkan produk KPR.

Sebelumnya, dikutip dari detikFinance, Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan BI Rate 25 basis poin (bps) menjadi 6%. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.

"Rapat dewan gubernur BI 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6% demikian deposit facility turun 25 bps menjadi 5,25% lending facility 25 bps jadi 6,75%," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

BI-Rate Tetap 6,00%

BI-Rate Tetap 6,00%

Turunnya suku bunga acuan bisa menjadi angin segar bagi kamu yang sedang mencicil rumah lewat kredit pemilikan rumah (KPR). Sebab, bukan tidak mungkin suku bunga KPR akan turun akibat dari turunnya suku bunga acuan yang saat ini 6%.

Meski bunga KPR turun, kita masih membutuhkan keringanan tambahan. Saat bunga KPR turun, bisa nggak sih nasabah mengajukan keringanan bunga KPR?

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran, Arianto Muditomo menuturkan hal itu bisa saja dilakukan. Namun, persetujuan tetap dari bank terkait.

"Mengajukan (keringanan KPR) bisa dilakukan kapan saja, namun persetujuan bank tergantung pada kebijakan masing-masing," ujarnya saat dihubungi detikcom, Kamis (19/9/2024).

Senada, Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia, Andy Nugroho mengatakan, mengajukan keringanan bisa tetap dilakukan bagi nasabah yang mengambil KPR. Namun, pihak bank akan melihat kondisi nasabah tersebut terlebih dahulu. Andy menilai, setelah terjadinya pandemi COVID-19 pihak bank jadi lebih terbuka apabila ada nasabah yang mengajukan keringanan bunga KPR.

"Jadi akan dilihat kondisi si nasabah ini lagi mengalami kendala apa? Apakah kena PHK atau mungkin memang lagi kesulitan bisnis, nah mereka (pihak bank) cenderung lebih terbuka untuk bernegosiasi yaitu tergantung kondisinya seperti apa," katanya kepada detikcom.

Jika pihak bank menilai nasabah berhak mendapat keringanan bunga KPR, maka akan diberikan. Biasanya, keringanan yang diberikan bisa berupa bunga KPR rendah, namun tenor atau jangka waktu cicilannya akan ditambah.

"Sepanjang nasabahnya punya itikad baik untuk menyelesaikan, tetap meneruskan (cicilan rumah), mereka (pihak bank) akan terbuka untuk melakukan negosiasi, tapi mesti dilihat dari kondisi nasabah," pungkasnya.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan BI Rate 25 basis poin (bps) menjadi 6%. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.

"Rapat dewan gubernur BI 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6% demikian deposit facility turun 25 bps menjadi 5,25% lending facility 25 bps jadi 6,75%," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024), dikutip dari detikFinance.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bos BTN Sebut 30% Debitur KPR Subsidi Wanita Lajang

Bos BTN Sebut 30% Debitur KPR Subsidi Wanita Lajang

Bank Indonesia (BI) baru saja menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 BPS poin menjadi 6%. Jika suku bunga acuan sudah turun, apakah suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) juga bisa turun?

Menurut Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia, Andy Nugroho, suku bunga KPR bisa turun namun perlu penyesuaian. Lama penyesuaian itu bisa 3-4 bulan.

"Walaupun kemudian suku bunga KPR akan turun, ya nggak seketika. Paling cepat 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan baru pada turun," kata Andy saat dihubungi detikcom, Kamis (19/9/2024).

Sementara itu, menurut Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran, Arianto Muditomo mengatakan penurunan suku bunga BI tidak bisa langsung dirasakan oleh semua peminjam KPR. Biasanya akan ada waktu penyesuaian tergantung dari jenis KPR yang diambil, misalnya fixed rate atau floating rate.

"Untuk KPR dengan suku bunga mengambang (floating rate), dampaknya lebih cepat terlihat meskipun tetap ada jeda waktu beberapa bulan sebelum bank menyesuaikan suku bunga pinjaman mereka," ungkapnya kepada detikcom.

Sementara itu, bagi peminjaman dengan suku bunga tetap atau fixed rate, baru akan merasakan perubahan saat masa suku bunga tetap berakhir atau saat ada negosiasi ulang.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan BI Rate 25 basis poin (bps) menjadi 6%. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.

"Rapat dewan gubernur BI 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6% demikian deposit facility turun 25 bps menjadi 5,25% lending facility 25 bps jadi 6,75%," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024), dikutip dari detikFinance.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

BI-Rate Tetap 6,00%

BI-Rate Tetap 6,00%

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN Nixon LP Napitupulu meyakini bahwa skema subsidi baru diperlukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai upaya untuk mengurangi 'backlog'perumahan.

Adapun, kedua skema subsidi baru tersebut, di antaranya Skema Tiering Suku Bunga/Margin dan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dana Abadi.

Dalam skema pertama, Nixon dalam Paparan Publik di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa suku bunga akan dikelompokkan berdasarkan desil atau pemeringkatan kesejahteraan pendapatan MBR.

“Suku bunga dalam skema ini akan disertai dengan durasi subsidi yang lebih pendek dibandingkan masa tenor,” ujar Nixon.

Dalam skema kedua, lanjutnya, pemerintah memerlukan skema pembiayaan baru untuk penurunan backlog perumahan dengan cepat, yang mana skema ini akan mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah.

Ia menjelaskan, pihaknya saat ini masih mendiskusikan rincian kedua skema tersebut bersama para pemangku kepentingan.

“Sebagai bank yang fokus memenuhi kebutuhan perumahan nasional dengan KPR dan pembiayaan, BTN optimistis dengan kapabilitas kami untuk mendukung program pemerintah yang akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat banyak,” ujar Nixon.

Selama semester I-2024, BTN membukukan pertumbuhan kredit sebesar 14,4 persen year on year (yoy) menjadi senilai Rp352,06 triliun, yang ditopang oleh penyaluran kredit perumahan dan kredit bermargin tinggi (high yield loan).

“Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen BTN dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi di tengah tantangan tingginya biaya dana dan ketidakpastian global,” ujar Nixon.

Ia menjelaskan, pertumbuhan kredit diimbangi oleh kemampuan perseroan dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp365,3 triliun per Juni 2024, atau tumbuh 16,6 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

“Lebih dari separuh DPK BTN merupakan dana murah atau Current Account Savings Account (CASA) berupa tabungan dan giro,” ujar Nixon.

Pada segmen high yield, perseroan tercatat menyalurkan kredit senilai Rp15,4 triliun pada semester I-2024, untuk tiga jenis produk di antaranya Kredit Agunan Rumah (KAR), Kredit Ringan (KRING), serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Nixon menjelaskan, perseroan menargetkan penyaluran kredit bermargin tinggi di KAR melalui berbagai kanal, di antaranya tele sales, serta upselling dan cross-selling produk untuk nasabah KPR existing yang memiliki track record positif.

“Kami juga menyalurkan KRING dengan mengoptimalisasi kerja sama dengan sejumlah institusi melalui payroll-based loans atau cicilan yang dapat dipotong dari gaji. Sedangkan penyaluran KUR difokuskan pada ekosistem perumahan BTN,” ujar Nixon.

Ia melanjutkan, perseroan telah mempertajam strategi penyaluran kredit non subsidi melalui Sales Center sejak Juni 2023, yang sampai saat ini mencapai enam unit di seluruh Indonesia dan akan mencapai 12 unit pada 2025.

“Kontribusi Sales Center terhadap total penyaluran KPR non subsidi BTN dengan ticket size di atas Rp750 juta telah mencapai lebih dari 50 persen pada kuartal II-2024, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 42,5 persen,” ujar Nixon.

Pada semester I-2024, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross perseroan tercatat sebesar 3,1 persen per Juni 2024, atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,7 persen.

“Perseroan optimistis level NPL gross dapat menurun hingga di bawah 3 persen pada akhir tahun ini sesuai yang ditargetkan sebelumnya,” ujar Nixon.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ingin mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau BUMN menurunkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nonsubsidi. Sebab, bunga KPR Bank Himbara disebutnya terlalu tinggi.

Basuki mengatakan bunga KPR dari sejumlah bank Himbara lebih tinggi dari swasta. Ia membandingkan bunga KPR Himbara dengan PT Bank Central Asia Tbk atau BCA.

"Mandiri itu 9%, itu kan masih mahal, padahal BCA 5%," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024) kemarin.

Oleh sebab itu, Basuki mendorong agar bunga KPR Himbara turun untuk mendorong kepemilikan rumah.

"Menurunkan (bunga KPR) mungkin itu yang akan kita kejar. Jadi itu memang harus lebih efisien bank-bank Himbara untuk bisa memberikan kredit dengan bunga yang lebih terjangkau," ungkapnya.

Di sisi lain, untuk mendorong kepemilikan hunian, Basuki menjelaskan pemerintah kini menghadirkan program subsidi KPR lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah bakal menambah kuota FLPP pada September, tapi masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Berikut Rata-rata Bunga KPR:

BCA

Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun: 2,79% (Tahun ke-1), 5,79% (Tahun ke-2 dan ke-3), 8,10% (Tahun ke-4 sampai ke-6), 10,10% (Tahun ke-7 sampai ke-10), dengan minimum tenor 10 tahun

• Suku Bunga Fixed 3 Tahun: 8% (Pembelian) 9% (Refinancing)
• Suku Bunga Fixed 5 Tahun: 8,50% (Pembelian) 9,50% (Refinancing)
• Suku Bunga Cap 2 Tahun: 9% (Pembelian) 10% (Refinancing)

Bank Mandiri

Suku Bunga Berjenjang Fix 4 Tahun: 9,99% fixed dengan minimum jangka waktu kredit 12 tahun (New Booking dan Take Over KPR)

Suku Bunga Fixed 3 Tahun: 10,25% dengan minimum jangka waktu kredit 3 tahun

Suku Bunga Fixed 5 Tahun: 9,55% dengan minimum jangka waktu kredit 7 tahun (new booking, take over, dan top up multiguna)

BTN

Suku Bunga Fixed 3 Tahun: 8,39% (Berlaku untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi)

Suku Bunga Fixed 5 Tahun: 8,99% (Berlaku untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi)

Suku Bunga Fixed 10 Tahun: 9,99% (Berlaku untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi)
BNI

Suku Bunga Single Fixed Berjenjang Berjenjang Tenor Minimal 10 Tahun: 4,25% (fixed tahun ke-1), 6,85% (fixed tahun ke-2 sampai ke-3), 9,25% (tahun ke-4 sampai ke-5), 10,25% (fixed tahun tahun ke-6 sampai ke-10).

• Suku Bunga Fixed 3 Tahun Hingga Lunas: 8,25%
• Suku Bunga Fixed 5 Tahun Hingga Lunas: 8,25%
• Suku Bunga Fixed 10 Tahun Hingga Lunas: 9,75%

BRI

Suku Bunga Berjenjang 8 Tahun: 6,20% (Tahun ke-1 sampai ke 3), 9,50% (Tahun ke-4 sampai ke-6), 11,50% (Tahun ke-7 sampai ke-8), selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 8 tahun

Suku Bunga Berjenjang 10 Tahun: 5,75% (Tahun ke-1 sampai ke 3), 9% (Tahun ke-4 sampai ke-6), 11% (Tahun ke-7 sampai ke-10), selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 10 tahun

Suku Bunga Berjenjang 15 Tahun: 5,0% (Tahun ke-1 sampai ke 3), 8,30% (Tahun ke-4 sampai ke-6), 10,30% (Tahun ke-7 sampai ke-15), selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 15 tahun.

Persatuan perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang melakukan peninjauan kembali dan penindakan tegas terhadap perusahaan pinjaman online (Pinjol) yang tidak sesuai aturan. Hal itu karena bisa merugikan masyarakat.

REI meminta OJK untuk menerapkan aturan yang sama kepada perusahaan pinjol atau fintech lending seperti prosedur dan batasan suku bunga seperti yang berlaku di perbankan, karena produk akhirnya sama yakni kredit pinjaman.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto berharap OJK juga melakukan edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat terkait potensi masalah yang dapat mereka alami jika tidak dapat memenuhi kewajiban pinjol-nya.

"Harus ada edukasi yang serius, karena begitu mereka bermasalah dengan pinjol, maka dampak kewajibannya akan dahsyat karena bunga pinjaman bisa mencapai 116% per tahun, dan juga menimbulkan kesulitan pada akses pembiayaan mereka ke perbankan seperti untuk modal usaha atau kredit pemilikan rumah (KPR)," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/8/2024).

REI menyoroti banyaknya kasus gagal bayar pinjol yang dampaknya menyebabkan sekitar 40% pengajuan KPR termasuk KPR bersubsidi yang ditolak oleh bank karena skor kredit mereka kurang baik. Hal itu membuat mereka terhambat mendapatkan KPR dan kehilangan kesempatan untuk memiliki rumah idamannya. Padahal, kata Joko, rumah adalah tempat awal bagi keluarga untuk mendidik anak-anak mereka.

Di sisi lain, Joko menyebutkan bahwa saat seseorang terjerat pinjol lalu mau melunasi utang tersebut belum tentu data mereka di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau BI Checking sudah terhapus. Sebab, data tersebut belum memiliki tempo yang valid kapan dibersihkannya. Ada pula kasus saat masyarakat hendak melunasi utangnya, namun perusahaan pinjolnya sudah tutup atau ditutup.

"Kondisi ini menjadi persoalan karena masyarakat tidak tahu cara melunasi dan membersihkan data utangnya di OJK. Kami sudah pernah menyampaikan usulan kepada OJK untuk merapikan riwayat keuangan masyarakat dengan kriteria tertentu. Misalnya, SLIK atau riwayat konsumen yang sudah dua tahun atau sudah selesai permasalahannya agar cepat bisa dikoreksi," jelasnya.

Selain upaya penertiban oleh OJK, REI juga mengharapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menegaskan kembali fatwa hukum pinjol karena lebih banyak kerugian dan berpotensi menjadi 'penyakit' bagi masyarakat.

"Pinjol ini jelas lebih banyak mudhorat daripada manfaatnya. Selain itu ada indikasi eksploitasi karena bunga pinjaman yang super tinggi, sehingga tidak ada kejelasan dan kepastian kapan peminjam dapat menyelesaikan (melunasi) pinjaman tersebut," katanya.

Komisi Fatwa MUI pernah menggelar ijtima ulama yang menyepakati hukum pinjol dalam Islam. Ijtima ulama yang digelar di Jakarta pada 2021 lalu tersebut memutuskan secara tegas keharaman mengambil untung dari akad pinjam-meminjam baik secara online maupun offline.

Sebagai informasi, OJK melakukan langkah pengawasan (supervisory actions) dan penindakan dengan mengumumkan penutupan operasional tiga perusahaan pinjol karena kurangnya permodalan dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan yang ditentukan otoritas tersebut. OJK juga resmi merilis daftar pinjol ilegal yang berlaku 1 Agustus 2024. Ada 654 entitas pinjol ilegal yang dinyatakan berbahaya karena tidak berizin.

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR