JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 20 orang capim KPK yang lolos seleksi profile assessment.

Adapun profile assessment capim dan dewas KPK masa jabatan 2024-2029 telah dilaksanakan pada tanggal 28-29 Agustus 2024 yang diikuti oleh 40 orang capim KPK dan 40 orang calon dewas KPK.

"Dari jumlah peserta profile assessment tersebut yang dinyatakan lulus masing-masing untuk capim ada 20 orang dan dewas ada 20 calon," kata Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024).

Ateh menyampaikan, peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti tahap seleksi tahap berikutnya, yaitu wawancara dan tes kesehatan jasmani dan rohani.

"Yang akan diselenggarakan untuk capim tanggal 17 dan 18 (September), untuk cadewas tanggal 19-20 September," jelasnya.

Berikut ini 20 nama capim KPK yang lolos seleksi

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Didik Agung Widjanarko

4. Djoko Poerwanto

5. Fitroh Rohcahyanto

6. Harli Siregar

7. I Nyoman Wara

8. Ibnu Basuki Widodo

9. Ida Budhiati

10. Johan Budi Sapto Pribowo

11. Johanis Tanak

12. Michael Rolandi Cesnanta Brata

13. Muhammad Yusuf

14. Pahala Nainggolan

15. Poengky Indarti

16. Sang Made Mahendrajaya

17. Setyo Budiyanto

18. Sugeng Purnomo

19. Wawan Wardiana

20. Yanuar Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) berharap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terpilih nanti memiliki integritas dan tidak berpolitik.

Juru Bicara PDIP, Chico Hakim mengaku bahwa pihaknya berharap banyak pada pimpinan KPK yang baru nanti. Chico mengatakan bahwa KPK bakal semakin baik kinerjanya jika para pimpinan barunya nanti tidak berpolitik atau menjadi alat politik para penguasa.

"Harapan saya, pimpinan KPK yang baru nanti berintegritas dan tidak menjadi alat dari penguasa maupun dari kekuatan politik mana pun," tutur Chico kepadaBisnisdi Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Seperti diketahui, saat ini tengah berlangsung tahapan seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Berdasarkan catatanBisnis, pimpinan KPK 2019–2024 yaitu Nurul Ghufron dan Johanis Tanak kembali mendaftarkan diri menjadi pimpinan KPK periode berikutnya.

Keduanya merupakan dua dari 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024.

Usai masa pendaftaran ditutup, pansel mencatat terdapat masing-masing 318 orang pendaftar calon pimpinan serta 207 pendaftar calon dewas KPK periode 2024-2029.

Artinya, dari total jumlah pendaftar tersebut hanya 74% pendaftar calon pimpinan dan 71% calon dewas KPK yang lulus seleksi administrasi.

Adapun dari 236 pendaftar calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Sementara itu, dari total 146 pendaftar calon dewas, 130 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.

Berdasarkan profesi, kalangan akademisi paling banyak menjadi pendaftar dan lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. Totalnya ada sebanyak 50 orang akademisi lolos seleksi administrasi. Kemudian, diikuti oleh BUMN (6), hakim (17), jaksa (11), polisi (16), lembaga negara lain (4), PNS (26), praktisi (36), swasta (12), TNI (3), auditor (39), LSM (8) dan lain-lain (8).

Hal yang sama juga berlaku untuk calon dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, di mana akademisi mendominasi hingga 28 orang.

Profesi lain meliputi BUMN (2), hakim (26), jaksa (7), polisi (7), lembaga negara lain (1), PNS (17), praktisi (12), swasta (11), TNI (1), auditor (19), LSM (1) dan lain-lain (14).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto hingga mantan Hakim Konstitusi Manahan Sitompul ikut maju dalam seleksi calon dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024–2029.

Keduanya terlihat hadir dalam seleksi tes tertulis yang diselenggarakan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan dan dewas KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Usai menjalani tes sore ini, Benny mengatakan keinginan dirinya untuk maju sebagai calon Dewas KPK berangkat dari pengalaman yang dimiliki sebagai pengawas eksternal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dia menyebut tugas yang dimilikinya selama menjadi Ketua Kompolnas yakni membangun sinergi yang baik, komunikasi yang baik, sehingga memastikan tidak timbul friksi antara Polri dan Kompolnas.

"Pengalaman kami dalam bidang penyidikan mungkin lengkap ya. Teror, korupsi, narkoba, TPPU dan sebagainya, masalah perbankan juga sudah. Kemudian kedua, kami mengamati kondisi KPK belakangan ini. Tentunya kita sebagai warga negara kan terpanggil, apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang bisa kita lakukan, untuk perbaikan ke depan, seperti itu," ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Adapun dia turut menanggapi soal sederet masalah etik yang kerap menjerat pimpinan KPK. Pasalnya, perkara etik di tubuh lembaga antirasuah itu menjadi tanggung jawab penanganan Dewas sejak revisi Undang-undang (UU) KPK No.19/2019.

Benny memandang proses rekrutmen memainkan peran penting dalam memastikan siapa saja yang akan nantinya dipilih memimpin KPK lima tahun ke depan.

"Kemudian, kami amati pengawasan internal, pengawasan atasan langsung ini menjadi penting. Karena yang tahu perilaku anak buahnya ya atasan langsung. Perlu keteladanan dari pimpinan, ini menjadi penting," lanjutnya.

Senada dengan Benny, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul juga berpendapat bahwa proses seleksi pimpinan KPK harus dilakukan secara ketat. Selain berkompetensi, tuturnya, pimpinan lembaga antirasuah harus berintegritas tinggi, cakap dan tidak bisa diintervensi pihak manapun.

Manahan juga berpendapat bahwa hubungan antara pimpinan dan dewas KPK tidak bersifat hierarkis, sehingga tidak ada yang lebih di atas maupun di bawah satu sama lain.

"Dengan dasar itu dia bisa membuat suatu peraturan juga agar dia mempunyai hubungan langsung tersendiri dengan lembaga-lembaga lainnya," ujarnya.

Perbesar

Benny dan Manahan menjadi 2 dari 142 peserta seleksi calon Dewas KPK yang hadir pada tes tertulis sore ini.

Sebelumnya, terdapat 146 orang pendaftar calon Dewas KPK yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dengan demikian, empat orang tercatat tidak hadir. Alhasil, mereka langsung dinyatakan gugur.

Sementara itu, untuk calon pimpinan KPK, 7 dari total 236 orang peserta seleksi dinyatakan gugur karena tidak hadir. Alhasil, tes tertulis hari ini hanya diikuti oleh sebanyak 229 orang peserta calon pimpinan KPK saja.

"Tidak ada [alasan ketidakhadiran], dan mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis mereka gugur," ujar Anggota Pansel KPK Elwi Danil pada konferensi pers di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai menggelar tes tertulis untuk calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) periode 2024–2029, Rabu (31/7/2024).

Beberapa di antara peserta yang terdaftar langsung dinyatakan gugur karena tidak hadir pada waktu seleksi.

Untuk calon pimpinan KPK, 7 dari total 236 orang peserta seleksi dinyatakan gugur karena tidak hadir. Alhasil, tes tertulis hari ini hanya diikuti oleh sebanyak 229 orang peserta calon pimpinan KPK saja.

"Tidak ada [alasan ketidakhadiran], dan mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis mereka gugur," ujar Anggota Pansel KPK Elwi Danil pada konferensi pers di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Komposisi peserta yang hadir pada seleksi tes tertulis hari ini yaitu 214 orang laki-laki dan 15 orang perempuan.

Adapun hasil tes tertulis itu nantinya akan diperiksa oleh ahli yang ditunjuk pansel. Semua ahli berasal dari kalangan akademisi.

Tes tertulis untuk calon pimpinan KPK meliputi sembilan buah pertanyaan esai, yang mencakup empat pertanyaan wajib dan lima pertanyaan pilihan. Masing-masing pertanyaan yang dijawab memiliki bobot 100.

"Mereka yang dinyatakan lolos pada tes tertulis ini nanti akan dilakukanprofile assessment," terang Elwi.

Berdasarkan pantauanBisnis, dua pimpinan KPK saat ini yaitu Nurul Ghufron dan Johanis Tanak mengikuti seleksi tes tertulis. Apabila berhasil lolos hingga seleksi tahap akhir, keduanya berpotensi kembali menjabat sebagai pimpinan untuk periode kedua.

Kemudian, beberapa pejabat KPK setingkat deputi seperti Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan serta Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana juga terlihat mengikuti seleksi.

Tidak hanya itu, mantan Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto (dari Kejaksaan Agung), mantan Direktur Penyidikan Setyo Budiyanto (Polri), mantan juru bicara KPK Johan Budi serta mantan Menteri ESDM Sudirman Said juga terlihat mengikuti tes tertulis berdurasi sekitar dua jam itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil tes tertulis yang telah dilakoni calon pimpinan (capim) dan calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dinilai oleh akademisi dari sejumlah perguruan tinggi.

Anggota Panitia Seleksi (Pansel) KPK Y. Ambeg Paramarta menjelaskan, tim Pansel telah merekrut akademisi dari sejumlah bidang keilmuan untuk menilai hasil tes tertulis para capim dan calon Dewas KPK.

“Nah untuk penilaian hasil ujian para peserta dilakukan oleh proofreader yang kami rekrut dari unsur akademisi dari berbagai perguruan tinggi,” ujar Paramarta di Kantor Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Menurut Paramarta, para Capim KPK dan calon anggota Dewas KPK yang lolos tahapan tes tertulis akan diumumkan secara resmi pada 8 Agustus 2024.

Selanjutnya, para peserta yang lolos akan menjalani asesmen profil.

Dalam pelaksanaannya tim pansel akan melibatkan para akademisi dan juga ahli dari berbagai institusi serta pihak swasta.

“Jadi tanggal 8 Agustus 2024, nanti akan kami umumkan. Selanjutnya mereka akan sama-sama mengikuti profil asesmen,” kata Paramarta.

Nama-nama peserta yang lolos nantinya dapat dilihat melalui situs Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id) dan situs Komisi Pemberantasan Korupsi (www.kpk.go.id).

Untuk diketahui, sebanyak 229 orang capim KPK dan 142 calon anggota Dewas KPK yang menjalani tes tertulis pada Rabu hari ini.

Terdapat 7 orang capim KPK dan 4 calon anggota Dewas KPK yang dinyatakan gugur karena tidak hadir pada tahapan tes tertulis pada Rabu hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019–2024, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak mengikuti tes tertulis seleksi calon pimpinan lembaga tersebut untuk periode 2024–2029.

Apabila lolos sampai dengan tahap akhir, keduanya berpotensi melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua.

Ghufron dan Tanak mengikuti tes tertulis seleksi calon pimpinan KPK pada hari ini, Rabu (31/7/2024), di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Saat ditemui usai menjalani tes, Ghufron mengatakan bahwa pertanyaan yang disiapkan panitia seleksi (pansel) sudah aktual terhadap kondisi KPK saat ini.

"Ya pertanyaannya aktual, sesuai dengan kondisi KPK saat ini maupun tantangan yang akan datang. Bukan hanya aktual tapi juga perspektif ke depan terhadap dugaan-dugaan transaksi keuangan di dunia maya," ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).

Adapun pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu menyatakan optimistis terhadap hasil tes yang dikerjakannya hari ini.

"Ya Insyaallah, mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT," katanya.

Sementara itu, Tanak menilai materi tes tertulis yang dikerjakannya hari ini berbeda dengan seleksi calon pimpinan KPK periode sebelumnya atau 2019–2024. Namun, dia mengatakan bahwa materinya masih berfokus pada tugas dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi.

Senada dengan Ghufron, Tanak tidak banyak berkomentar apabila dia percaya diri atas hasil tes tertulis nantinya.

"Itu kita serahkan kepada Allah," kata pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu.

SELEKSI

Untuk diketahui, Ghufron dan Tanak merupakan dua dari 236 orang pendaftar calon pimpinan dan 146 orang calon dewas KPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Proses seleksi administrasi itu merupakan tahapan selanjutnya usai masa pendaftaran dibuka dari 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Usai masa pendaftaran ditutup, pansel mencatat terdapat masing-masing 318 orang pendaftar calon pimpinan serta 207 pendaftar calon dewas KPK periode 2024-2029.

Artinya, dari total jumlah pendaftar itu, hanya 74% pendaftar calon pimpinan dan 71% calon dewas KPK yang lulus seleksi administrasi.

Adapun dari 236 pendaftar calon pimpinan yang lolos seleksi administrasi, 221 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Sementara itu, dari total 146 pendaftar calon dewas, 130 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang perempuan.

Berdasarkan profesinya, kalangan akademisi paling banyak menjadi pendaftar dan lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK. Totalnya ada sebanyak 50 orang akademisi lolos seleksi administrasi.

Kemudian, diikuti oleh BUMN (6), hakim (17), jaksa (11), polisi (16), lembaga negara lain (4), PNS (26), praktisi (36), swasta (12), TNI (3), auditor (39), LSM (8) dan lain-lain (8).

Hal yang sama juga berlaku untuk calon dewas KPK yang lolos seleksi administrasi, di mana akademisi mendominasi hingga 28 orang. Profesi lain meliputi BUMN (2), hakim (26), jaksa (7), polisi (7), lembaga negara lain (1), PNS (17), praktisi (12), swasta (11), TNI (1), auditor (19), LSM (1) dan lain-lain (14).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 7 orang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) dinyatakan gugur akibat tidak menghadiri tes tertulis yang digelar di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg, Rabu (31/7/2024).

“Yang tidak hadir dinyatakan gugur. Mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis gugur,” kata anggota Panitia Seleksi Capim KPK Elwi Danil, Rabu.

Elwi menuturkan, tes tertulis hari ini diikuti oleh 229 orang capim KPK, terdiri dari 214 laki-laki dan 15 orang perempuan.

Padahal, semestinya tes ini diikuti oleh 236 capim KPK yang telah lolos seleksi administrasi.

Namun, Elwi tidak membeberkan identitas 7 orang capim KPK yang dinyatakan gugur.

"Tujuh orang capim KPK yang tidak hadir mengikuti tes tertulis semua yang tidak hadir laki laki," ujar dia.

Adapun tahapan seleksi tertulis pada Rabu hari ini sudah selesai.

Hasil tes tertulis akan diumumkan pada 8 Agustus 2024 mendatang melalui situs Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (www.kpk.go.id).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 22-24 Juli 2024 menunjukkan bahwa mayoritas responden menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipimpin oleh sosok baru.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis pada Senin (29/7/2024), 51,4 persen dari 530 responden yang disurvei menyatakan bahwa seluruh kursi pimpinan KPK mesti diisi oleh orang baru.

“Publik cenderung menginginkan komposisi pimpinan KPK mendatang diisi semuanya oleh orang baru,” tulis peneliti Litbang Kompas MB Dewi Pancawati, dikutip dari Kompas.id, Senin.

Hasil survei lantas menunjukkan, 46,7 persen responden memandang tetap perlu ada komisioner KPK periode 2019-2024 untuk kembali menjadii pimpinan KPK pada periode mendatang.

Sedangkan 1,9 persen responden lainnya menyatakan tidak tahu.

Lebih lanjut, Litbang Kompas mengungkapkan terdapat tujuh kriteria capim KPK yang diharapkan publik,

Empat kriteria dianggap paling utama yakni, jujur dan bersih (43,7 persen), berani dan tegas (18,5 persen), dapat dipercaya (12,8 persen), serta berintegritas dan kompeten (9,3 persen).

Kemudian, 5,2 persen responden berharap pimpinan KPK menjunjung etika dan moral, sedangkan 3 persen lainnya ingin pimpinan KPK memiliki wawasan kenegaraan.

“Publik menilai, pimpinan KPK harus memiliki rekam jejak yang bersih di bidang hukum,” kata Dewi.

“Pimpinan KPK yang terpilih nanti harus terbebas dari catatan kelam pada kasus korupsi dan jerat hukum lainnya,” ujar dia menambahkan.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK telah mengumumkan 236 peserta seleksi capim KPK lolos seleksi administrasi.

Dua pimpinan KPK, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak, masuk dalam daftar peserta yang lolos seleksi administrasi.

Selain Ghufron dan Tanak, terdapat enam orang lainnya dari internal KPK yang juga lolos seleksi administrasi, yakni Sekretaris Jenderal Cahya Hardianto Harefa, Fungsional Analisis Pemberantasan Korupsi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Anna Devi.

Lalu, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Dian Patria, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Didik Agung Widjanarko, Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan, serta Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana.

Adapun 530 responden jajak pendapat Litbang Kompas yang disurvei berasal dari 38 provinsi se-Indonesia. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian +/- 4,32 persen dalam kondisi penarikan sampel sederhana.

Jajak pendapat ini seluruhnya dibiayai oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan bila kandidat dari instansi penegak hukum lolos seleksi calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Banyaknya kandidat yang berasal dari instansi penegak hukum mendaftar sebagai calon komisioner dan Dewan Pengawas KPK," kata Peneliti ICW Diky Anandya, seperti dilansirAntara, Minggu (28/7/2024).

Dia mengatakan dari total 236 orang yang lolos seleksi administrasi calon pimpinan atau capim KPK, 16 orang di antaranya merupakan anggota Polri, sedangkan 11 orang berasal dari kejaksaan.

"Potensi konflik kepentingan saat mereka menjabat dan mengusut perkara korupsi di institusi asalnya patut dipertimbangkan lebih lanjut," ujarnya.

Diky meminta panitia seleksi atau Pansel Capim KPK benar-benar cermat memperhatikan setiap kandidat, tidak terkecuali para kandidat yang berasal dari internal KPK. Dia pun berharap Pansel Capim KPK objektif dalam memilih kandidat yang memiliki integritas.

"Kandidat-kandidat yang nantinya melenggang ke proses-proses selanjutnya adalah kandidat yang berintegritas dan tidak memiliki cacat hukum maupun etik," katanya.

Dia menambahkan, Pansel Capim KPK harus bisa proaktif berkomunikasi dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK guna menelusuri latar belakang capim KPK.

"Apakah internal KPK yang mendaftar pernah memiliki catatan dugaan pelanggaran kode etik atau tidak," ucapnya.

Sebelumnya, Rabu (24/7/2024), Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024–2029 mengumumkan sebanyak 236 orang lulus seleksi administrasi capim KPK.

Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Yusuf Ateh memaparkan bahwa jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi capim KPK tersebut mencakup 74 persen dari seluruh pendaftar capim KPK yaitu sejumlah 318 orang.

Sementara itu, peserta yang dinyatakan lulus seleksi calon dewas KPK sebanyak 146 orang atau mencakup 71 persen dari total 207 pendaftar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas KPK (Pansel Capim KPK) mengungkapkan ada 50 orang berlatar belakang akademisi yang lolos tahap administrasi seleksi capim KPK.

Berdasarkan keterangan Pansel Capim KPK, peserta dengan latar belakang akademisi merupakan yang paling banyak di antara 236 peserta yang lolos administrasi seleksi capim KPK.

Pansel Capim KPK menyebutkan, selain 50 peserta berlatar belakang akademisi, pendaftar yang lolos administrasi terdiri dari 39 auditor, 36 praktisi, 26 orang pegawai negeri sipil, 17 orang hakim, 16 orang anggota Polri, 12 orang pihak swasta, 11 orang jaksa.

Kemudian, ada 8 orang berlatar belakang lembaga swadaya masyarakat (LSM), 6 orang pegawai BUMN, 3 orang anggota TNI, 4 orang dari lembaga negara lain, serta 8 orang dengan latar belakang lainnya yang lolos seleksi tahap administrasi.

Calon berlatar belakang akademisi juga merupakan yang terbanyak di antara 146 calon anggota Dewan Pengawas KPK yang lolos seleksi administrasi.

Pansel mencatat ada 28 orang akademisi yang lolos seleksi administrasi seleksi calon anggota Dewan Pengawas KPK, diikuti 26 orang hakim, 19 orang auditor, 17 orang pegawai negeri sipil, 11 orang swasta.

Kemudian, 7 orang jaksa, 7 orang anggota Polri, 2 orang pegawai BUMN, 1 orang anggota TNI, 1 orang dari lembaga swadaya masyarakat, serta 14 orang dengan latar belakang lain yang lolos seleksi administrasi calon anggota Dewas KPK.

Nama-nama pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada Rabu (24/7/2024) melalui situs Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id) dan KPK (www.kpk.go.id)

Pendaftar yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tahap berikutnya, yakni tes tertulis yang akan diselenggarakan pada 31 Juli 2024 di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I No.1, Cilandak, Jakarta Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Empat jenderal yang diajukan Polri mengikuti seleksi calon pemimpin (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki harta kekayaan antara Rp 1 sampai 10 Miliar. Paling kaya menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah Komisaris Jenderal (Komjen) Ridwan Zulkarnain Panca Putra yang memiliki harta setotal Rp 10,2 miliar.

Komjen RZ Panca Putra, berdasarkan LHKPN periode 2023-April 2024 tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang berada di dua tempat. Tanah dan bangunan seluas 254 meter persegi (m2) dan 180 m2 yang berada di Kota Semarang senilai Rp 4 miliar. Dan tanah serta bangunan seluas 250 m2-180 m2 yang berada di Kota Tangerang Selatan senilai Rp 3 miliar.

Ia juga memiliki harta berupa kendaraan roda empat Toyota Harier 2010 seharga Rp 175 juta, dan Honda CRV 2014 seharga Rp 250 juta. Komjen Panca yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu tercatat tak memiliki utang. Namun memiliki uang kas dan setara sebesar Rp 2,67 miliar, serta harta bergerak lainnya senilai Rp 105 juta. “Total harta kekayaan, Rp 10,205 miliar,” begitu berdasarkan LHKPN.

Sedangkan paling sedikit hartanya adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Poerwanto dengan total harta kekayaan senilai Rp 926 juta. Irjen Djoko saat yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) berdasarkan LHKPN periode yang sama tercatat memiliki harta kekayaan berupa dua aset tanah dan bangunan yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar).

Di antaranya, tanah dan bangunan seluas 456 m2 dan 250 m2 senilai Rp 350 juta di Kota Tasikmalaya. Serta tanah seluas 266 m2 di Kota Tasikmalaya senilai Rp 130 juta. Irjen Djoko yang pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tirtipikor) Bareskrim Polri itu, juga tercatat tak memiliki utang. Namun memiliki uang kas dan setara Rp 221 juta. Irjen Djoko juga tercatat memiliki dua unit kendaraan berupa Honda CR-V 2016 seharga Rp 210 juta, dan Motor Yamaha NMAX seharga Rp 15 juta. “Total harta kekayaan, Rp 926 juta,” begitu menurut LHKPN.

Selain Komjen Panca Putra dan Irjen Djoko, Polri juga merekomendasikan dua perwira tinggi Polri lainnya untuk capim KPK. Ada nama Komjen Setyo Budiyanto, yang kini menjabat di luar struktur Polri sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan). Berdasarkan LHKPN 2023-April 2024, lulusan AKABRI 1989 itu memiliki harta kekayaan setotal Rp 9,6 miliar. Terdiri atas kepemilikan tanah dan bangunan di Tangerang Selatan, di Makassar, dan di Kota Bogor yang totalnya senilai Rp 7,6 miliar.

Komjen Setyo, berdasarkan LHKPN tersebut juga memiliki harta berupa empat unit kendaraan roda empat dan roda dua setotal Rp 946 juta. Komjen Setyo tak tercatat memiliki utang. Namun memiliki uang simpanan atau setara kas sebesar Rp 705 juta dan harta bergerak lainnya sebesar Rp 360 juta. “Total harga kekayaan, Rp 9,61 miliar,” begitu berdasarkan LHKPN.

Terakhir adalah Irjen Didik Agung Widjanarko yang saat ini masih menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK. Irjen Didik berdasarkan LHKPN periode yang sama memiliki total harta Rp 3,28 miliar.

Panitia Seleksi (Pansel) Capim dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024 resmi menutup pendaftaran pada Senin (15/7/2024). Dari sebulan masa pendafataran, tercatat 318 nama yang ikut mendaftar posisi capim KPK, dan 207 nama yang berminat pada posisi Dewas KPK. Dari ratusan pendaftar tersebut, capim KPK nantinya akan melanjutkan proses seleksi sampai menyisakan 10 nama untuk capim, dan 10 nama untuk Dewas KPK yang akan diserahkan kepada Presiden, untuk diteruskan kepada DPR.

Jakarta: Keputusan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyalonkan diri kembali, sebagai calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah dikritik. Karena, Ghufron masih terseret skandal etik.

“Saya tidak kaget ketika Nurul Ghufron mencalonkan diri kembali meskipun saat ini sedang terjerat kasus kode etik di Dewas KPK, semakin menjelaskan kualitas dirinya yang sama sekali tidak memberikan contoh teladan bagi para pegawai KPK,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Juli 2024.

Menurut Praswad, Ghufron seharusnya menunggu keputusan sidang etik sebelum menyalonkan diri kembali. Dia menyontohkan Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango yang enggan kembali maju sebagai capim, karena merasa bertanggung jawab atas polemik di KPK.
“Menurut kami Nawawi lebih tahu diri, meskipun dia lebih minim catatan etiknya tetapi tetap sadar dan merasa gagal selama menjadi pimpinan KPK pada periode lima tahun terakhir ini, Nawawi tidak mencalonkan diri kembali,” ucap Ghufron.

Praswad mengamini Ghufron belum mendapatkan vonis etik saat dia mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Tapi, kasusnya masih berjalan.

“Pertanyaannya, dengan catatan etik yang luar biasa, apakah pansel akan meloloskan Nurul Ghufron? Apabila pelanggar kode etik lolos, berarti memang Pansel tidak berfungsi dan hanya sekadar formalitas belaka,” ujar Ghufron.

Karenanya, IM57+ Institute mendorong pansel capim KPK melakukan penelusuran rekam jejak dengan teliti. Calon komisioner bermasalah diminta didepak agar tidak ada lagi Firli Bahuri kedua di Lembaga Antirasuah.

“Ini menjadi penting untuk menunjukan kredibilitas Pansel. Tidak boleh lagi ada calon-calon pimpinan seperi Firli Bahuri yang memiliki catatan rekam jejak yang buruk lolos menjadi pimpinan KPK, bahkan menjadi Ketua KPK,” ucap Praswad.

Sebanyak dua Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak menyatakan maju lagi sebagai capim Lembaga Antirasuah. Lalu, ada juga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang juga mendaftar dalam seleksi itu.

“Saya barusan juga komunikasi sama teman-teman humas. Bahwa ini saya daftar, saya daftar buat pimpinan nih,” kata Pahala dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.

Pahala mengaku sedikit kurang percaya diri dengan pendaftarannya. Namun, dia mengaku harus maju sebagai capim untuk memperbaiki sejumlah masalah yang kini menerpa instansinya.

Pahala juga mengaku mau daftar karena sudah lama bergabung dengan KPK. Dia mengaku memahami kebutuhan instansinya untuk pemberantasan korupsi di masa depan.

(ADN)