Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memperingatkan anak buahnya di Kementerian PUPR agar jangan pernah berani bermain-main dengan uang negara.

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah mengelola uang negara hingga mencapai Rp 1.000 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut sangatlah besar, apalagi mengingat tanggung jawabnya dalam pembangunan nasional.

"Kalau saya dengan teman-teman insan PUPR, saya selalu bilang, awas jangan main-main! Tugas PU hanya membelanjakan uang negara, tugas ibu Menteri Keuangan mencari uang negara," kata Basuki, dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Basuki sendiri mengaku malu apabila ada anak buahnya yang melakukan penyelewengan. Sebab menurutnya, tugas PUPR hanyalah membelanjakan uang negara, berbeda dengan Kementerian Keuangan yang punya tanggung jawab besar mencari sumber-sumber keuangan.

"Tugas PUPR membelanjakan, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita membelanjakan dengan semberono saya malu dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang susah payah mengumpulkan," ujarnya.

Atas hal ini, Basuki bilang kalau sampai ada anak buahnya yang melakukan penyelewengan dan bermain-main dengan uang negara, ia akan langsung meminta maaf ke Sri Mulyani. Bahkan bila perlu, hingga mencium tangannya.

"Jadi kalau ada penyelewengan pasti yang pertama saya datangi beliau dan saya cium tangan minta maaf. Itu yang selalu saya sampaikan," kata dia.

Merespons pernyataan Basuki, Sri Mulyani mengatakan bahwa Basuki merupakan sosok menteri yang baik dalam membelanjakan uang negara. Menurutnya, hal tersebut pun sulit untuk dilakukan.

"Karena memang belanja tuh susah. Belanja yang baik seperti Pak Bas," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga merespons pernyataan Basuki yang berjanji akan mencium tangannya bila ada anak buah yang semberono. Katanya, Basuki tidak pernah mencium tangan Sri Mulyani.

"Pak Bas cium tangannya sendiri sih, nggak pernah cium tangan saya," canda Sri Mulyani.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 1.315,47 triliun untuk dipergunakan sepanjang 10 tahun pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, jumlah tersebut terdiri atas pagu anggaran tahun 2015-2019 mencapai Rp 564,93 triliun, serta pagu anggaran tahun 2020-2024 sebesar Rp 750,54 triliun.

Lebih rinci, pagu senilai Rp 1.315,47 triliun tersebut terdiri dari Rp 408,76 triliun anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Rp 571,38 triliun untuk Ditjen Bina Marga, Rp 223,28 triliun untuk Ditjen Cipta Karya, serta Rp 94,77 triliun untuk Ditjen Perumahan.

Simak Video: Jokowi Minta Upaya Penyelamatan Uang Negara, Singgung UU Perampasan Aset

[Gambas:Video 20detik]

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, berkomitmen menjalankan Pilkada yang demokratis, aman, dan bermartabat. Hal itu didasarkannya pada wejangan mendiang eks Presiden RI ketiga BJ Habibie, ayah Ilham Habibie—pasangan Syaikhu di Pilgub Jabar.

“Kami berkomitmen untuk Pilkada yang demokratis, aman, damai, dan bermartabat. Sesuai dengan apa yang diingatkan oleh eyang Habibie, ayahanda dari Pak Ilham Habibie,” ujar Syaikhu kepada wartawan di KPU Jabar, Kamis (29/8).

Berdasarkan wejangan BJ Habibie itu, menurut Syaikhu, berdemokrasi tak cukup bermodal kebebasan saja. Bagi BJ Habibie, kebebasan dalam demokrasi perlu disertai dengan kedisiplinan.

Syaikhu pun menjelaskan keduanya harus diperhatikan secara bersamaan. Jika tidak, menurutnya bakal timbul kondisi tak diinginkan dalam penyelenggaraan demokrasi itu sendiri.

“Demokrasi dengan kebebasan tanpa disiplin tentu akan menimbulkan anarkisme yang tidak diinginkan oleh kita,” ucapnya.

“Sebaliknya ketika kita hanya berdasarkan disiplin, tanpa adanya kebebasan, maka negeri ini akan cenderung pada otoritarianisme,” katanya.

Oleh karena itu, Syaikhu dan Ilham akan berupaya mempraktikkan wejangan BJ Habibie di atas. Langkah ini menurutnya jadi salah satu usaha, untuk menciptakan Jawa Barat yang adil, maju, dan sejahtera.

“Kita ingin mewujudkan, dengan kemampuan kami, mewujudkan Jawa Barat ke depan yang maju adil dan sejahtera,” ujarnya.