Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bertemu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11) siang. Pertemuan itu membahas optimalisasi anggaran ketahanan pangan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, pokok pembahasannya bagaimana agar anggaran yang disediakan betul-betul dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan.

"Kementerian Keuangan ingin memastikan bahwa program-program atau anggaran yang dikeluarkan itu betul-betul sesuai dengan rencananya, peruntukannya," kata Sudaryono usai pertemuan.

Selain itu, juga dipastikan bahwa anggaran yang digelontorkan tepat sasaran dan sesuai dengan target, misalnya anggaran untuk pupuk 9,55 juta ton, dipastikan kembali alokasi besar tersebut tersalurkan ke calon penerima yang tepat.

Untuk ketahanan pangan, alokasi anggaran akan memprioritaskan sejumlah proyek antara lain cetak sawah, optimalisasi lahan, subsidi pupuk, irigasi, hingga bendungan.

Saat ditanya lebih lanjut apakah akan ada penyesuaian anggaran ketahanan pangan, Sudaryono menampiknya. Namun memang menurutnya, kadang penyesuaian perlu dilakukan dilakukan di saat-saat mendesak.

"Belum ada (rencana penyesuaian). Cuma dalam dinamikanya begini, berbeda-beda tiap kementerian. Kadang-kadang harus ada adjustment, misalnya hal darurat ya, ada hama misalnya. Nah, hama itu dalam adjustment-nya kita minta bagaimana pada saat darurat kita adjustment anggaran nggak lama," ujar dia.

"Karena kalau lama, tikusnya dari 8 jadi 800. Kalau udah 800 udah nggak bisa lagi dibasmi, atau misalnya benih, pupuk, dan seterusnya gimana caranya pas adjustment itu nggak lama. Karena kalau lama hujannya udah lewat," sambungnya.

Dengan demikian, menurutnya kebijakan di Kementerian Pertanian perlu mempertimbangkan banyak aspek dan tidak sembarangan dilakukan, sehingga tepat waktu dan sasaran.

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Alokasi Dana Desa 2025

Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan 'lenyap' begitu saja.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

"Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan," ujar Yandri.

Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

"Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan," kata dia.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000 di 2025. Adapun alokasi yang sudah ditetapkan untuk Kementerian Koperasi tahun depan sebesar Rp 274,45 miliar.

Budi Arie mengatakan tambahan anggaran itu untuk memperkuat program koperasi di 2025. Alokasi anggaran Rp 274,5 miliar itu merupakan pembagian dengan Kementerian UKM.

"Untuk memperkuat program perkembangan koperasi pada 2025, Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, tambahan anggaran itu diperuntukkan bagi program teknis sebesar Rp 1.758.886.375.000 yang terdiri untuk Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan, Digitalisasi dan Inovasi, Dirjen Ekosistem dan Pengembangan Usaha, Dirjen Pengembangan Talenta dan Daya Saing, Dirjen Mitigasi Risiko dan Pengawasan, LPDB Koperasi Dekopin.

Kemudian tambahan anggaran sebesar Rp 440.500.000.000 untuk program Sekretariat Jenderal (Setjen) yang terdiri untuk Biro Perencanaan dan Bahan Kebijakan Pimpinan, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Biro Hukum dan Kerja Sama Internasional, Inspektur Jenderal, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Secara khusus Biro Umum dan Keuangan memerlukan tambahan anggaran Rp 261.700.000.000 yang di antaranya untuk layanan dukungan operasional, gaji, tunjangan dan lainnya, layanan pengadaan barang dan jasa, protokoler, revitalisasi ruang kerja pegawai, pemeliharaan gedung, hingga revitalisasi Grand Smesco Hills.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meninjau lahan pertanian di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui apa permasalahan yang ada di lapangan terkait pertanian padi.

Berdasarkan pantauan detikcom, Kamis (31/10/2024) Zulhas hadir di kawasan lahan sawah Sukamandi sekitar pukul 09.10 WIB. Dalam kesempatan itu, Zulhas didampingi oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama PT RNI (Persero) ID FOOD Sis Apik Wijayanto, Direktur Utama Tani Optima Budi Tanaka, Direktur Utama PT. Sang Hyang Seri (member of ID Food), Adhi Cahyono Nugroho dan PJ Bupati Subang, Imran.

Sesampainya di lahan sawah, Zulhas melakukan dialog dengan para petani Sukamandi. Tak hanya itu, mantan Menteri Perdagangan itu juga menjajal combine harvester untuk memanen padi.

Saat berdialog dengan petani ditemukan masalah terkait bibit bermutu yang belum merata di petani. Menurut Zulhas bibit yang bermutu itu bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas padi, apa lagi pemerintah mau mencapai swasembada pangan.

"Saya ninjau sebetulnya. Apa sih masalahnya kalau bibit, kita itu tidak merata karena (petani) masing-masing itu ada bibitnya dari sendiri, petani-petani itu mengadakan sendiri. Kita ingin kalau bibit ini kan standar mutunya yang paling bagus, yang terbaik sehingga tadi produksinya bisa meningkat. Itu yang kita harapkan," ungkap dia saat meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat.

Dengan bibit yang bermutu, produksi padi disebut bisa meningkat 10%. Zulhas menyebut saat ini produksi beras nasional sekitar 31 juta ton. Jika produksi ditambah sebesar 10% maka ada tambahan 3 juta ton.

"Kalau (produksi) 34 juta ton, kita gak impor lagi. Jadi saya ke sini, apa sih problem-nya, pembibitan itu kok tidak bisa lancar. Sudah ketemu masalahnya, sudah ketemu," terangnya.

Kemudian, salah satu petani mengungkapkan keluhannya kepada Zulhas. Ketua Kelompok Tani Sang Hyang Sri Ipin Mansur menyebut masalah lainnya yang dihadapkan petani adalah biaya produksi yang tinggi, terutama pupuk yang mahal.

Dia mengatakan bahwa petani di daerah itu tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Oleh karena itu, Ipin meminta perhatian pemerintah agar petani di desa tersebut juga mendapatkan pupuk subsidi.

"Kami ini di sini tidak mendapatkan subsidi. Subsidi pupuk terutama para petani di Sang Hyang Sri, tidak ada, Pak. Kami sebagai para petani, kami juga masyarakat yang kami mengharapkan ada kesetaraan Pak dengan petani-petani yang lain," terangnya.

Dalam kesempatan itu, kelompok petani tersebut menyebut kebutuhan pupuk subsidi mencapai 1.300 ton. "Oleh karena itu saya mohon ini terutama pupuk aja dulu, Pak. Masalah pupuk mohon untuk diperhatikan," ucapnya.

Menanggapi itu, Zulhas mengatakan akan menindaklanjuti keluhan dari petani kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Zulhas mengatakan anggaran pupuk pada 2025 telah ditambahkan, jadi pupuk subsidi untuk petani dipastikan aman.

"Nanti pak Arief (Kepala Badan Pangan) kita ngomong sama Pak Mentan. Jadi 1.300 ton dialokasikan ke sini. Karena pupuk kemarin itu kurang 4,5 juta ton dan sekarang sudah naik 9,5 juta ton. Anggarannya hampir Rp 44 triliun" ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto memanggil para jajaran Kabinet Merah Putih siang ini untuk membahas soal kebijakan subsidi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Dirut Pertamina Nicke Widyawati dan juga Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

Usai rapat, semua menteri dan pimpinan BUMN bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun soal rapat terbatas mengenai subsidi. Keterangan hanya diberikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

Hasan bilang Prabowo memberikan arahan soal subsidi tepat sasaran. Prabowo meminta agar subsidi bisa dipertajam untuk bisa tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasi.

"Tadi di dalam ada rapat terbatas rapat internal kabinet tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tadi tentang arahan presiden supaya dikaji dan dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima, dan tepat alokasinya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Semua bentuk subsidi, kata Hasan, dibahas Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung sekitar 2 jam. Hasan menegaskan subsidi akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sekarang lagi mempertajam data-data supaya masyarakat yang menerima tepat. Tak ada lagi subsidi yang tak tepat sasaran seperti itu. Tepat sasaran subsidinya ke orang," sebut Hasan.

Prabowo juga meminta agar besaran dan juga data penerima subsidi harus dipertajam dalam waktu dua pekan ke depan. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi sektor utama dalam sinkronisasi data.

"Semua masih dikaji, perintahnya dua minggu diselesaikan," tegas Hasan.

Bank Indonesia (BI) memperpanjang sejumlah kebijakan pelonggaran makroprudensial sampai 31 Desember 2025. Salah satunya yakni pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pelonggaran kebijakan makroprudensial ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di saat yang bersamaan, insentif uang muka (DP) kredit properti sebesar 0% juga diperpanjang.

"Bank Indonesia melanjutkan ketentuan Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bank paling rendah 0% hingga Desember 2025," tulis pengumuman BI dalam Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).

Semula kebijakan ini akan berakhir 31 Desember 2024. Kebijakan berlaku untuk semua jenis properti dan kendaraan bermotor baru.

Sebelumnya, BI melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 10,85% secara tahunan (yoy) per September 2024. Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Pertumbuhan kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.

Pada periode yang sama, pembiayaan syariah tumbuh 11,37% yoy, sedangkan kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy. Pertumbuhan UMKM membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Ketahanan sistem keuangan diklaim terjaga seiring dengan likuiditas yang memadai, terlihat dari alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) pada September 2024 sebesar 25,22%. Lalu rasio kecukupan modal (CAR) per Agustus 2024 sebesar 26,69%.

Bantuan pembelian motor listrik nampaknya tidak berlanjut. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belum bisa memastikan program subsidi tersebut berlanjut pada 2025 mendatang.

Subsidi motor listrik diberikan untuk satu kali pembelian dengan satu nomor induk kependudukan yang sama. Ada kuota 50.000 unit yang disediakan untuk tahun 2024.

Berdasarkan data situs jejaring Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (SISAPIRa), sisa alokasi anggaran 2024 mencapai 0. Artinya kuota subsidi motor listrik Rp 7 juta per unit untuk periode 2024 sudah habis. Kemungkinan besar subsidi motor listrik tidak berlanjut pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Program motor listrik kan kita sama-sama tahu bahwa kuantitas yang ditetapkan pemerintah dan DPR 50 ribu unit," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dikutip dari CNBC, Rabu (23/10/2024).

Adapun program ini tidak akan berlanjut untuk tahun mendatang, melainkan hanya berlangsung di tahun 2022-2023 ini.

"Kita lihat tahun depan tuh nggak ada," kata Agus. Dia masih berharap agar program ini berlanjut di tahun depan.

"Kalau ditambah kami kementerian (Perindustrian) menyambut dengan baik, kalau memang penambahan atau penyediaan anggaran motor listrik bisa juga untuk tahun depan," ujar Agus.

Dalam situs SISAPIRa, per Kamis (24/10/2024), total alokasi anggaran yang masih tersedia 2024 sebesar 0. Lalu total unit kendaraan yang diterima masyarakat mencapai 60.813 unit, sedangkan yang telah tersalurkan pada 2023 mencapai 11.532 unit.

Lebih lanjut, saat ini 7.428 masyarakat yang masih dalam proses pendaftaran, lalu ada 4.323 transaksi yang tengah dalam proses verifikasi, dan sebanyak 49.062 yang telah tersalurkan.

Industri sepeda motor listrik berharap kebijakan subsidi untuk motor listrik dilanjutkan. Saat ini, kuota subsidi motor listrik di Indonesia sudah habis.
Wilson Teoh, Wakil Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dukungan pemerintah terhadap industri sepeda motor listrik.

"Sehingga untuk ke depannya kami sangat mengharapkan untuk bantuan pemerintah ini masih bisa dilanjutkan kembali ke tahun-tahun berikutnya," kata Wilson dalam audiensi dengan Pimpinan DPR RI.

Video Prabowo Lantik Luhut hingga Wiranto Jadi Penasihat Khusus Presiden

Video Prabowo Lantik Luhut hingga Wiranto Jadi Penasihat Khusus Presiden

Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih agar menelusuri lagi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mau belanja negara betul-betul digunakan dengan efisien.

Di depan anak buahnya, Prabowo meminta agar kegiatan yang terlalu banyak untuk seminar hingga dinas luar negeri dikurangi.

"Saya minta menteri keuangan, semua menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Prabowo menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan contoh. Ia mau fokus APBN pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan mengada-ada, studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," tuturnya.

Prabowo Minta RI Jangan Bangga Jadi Anggota G20

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kabinetnya untuk fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, tidak perlu bangga dengan Indonesia yang gabung negara G20 jika masih banyak rakyat miskin dan kelaparan.

"Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Hal itu dinilai sebagai salah satu tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. Karena itu, kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia," tuturnya.

Tujuan nasional lainnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Prabowo menyebut hal itu terlihat dari alokasi anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat dari komitmen kita terhadap pendidikan. Kalau tidak salah alokasi anggaran kita di 2025 untuk pendidikan salah satu yang tertinggi, mungkin selama sejarah kita. Kita alokasikan 20%. Jadi masalah pendidikan sangat utama," imbuhnya.

Unilever Indonesia mencatatkan penjualan bersih sebesar mencapai 27,4 triliun dengan laba bersih Rp 3,0 triliun Year to Date (YTD) September 2024.

Direktur Utama Benjie Yap mengatakan meskipun menghadapi berbagai tantangan, Unilever terus berupaya untuk mempertahankan pangsa pasar. Bahkan sejumlah produk Unilever Indonesia menempati market leader di 13 kategori. Tak hanya itu, dia menjelaskan pangsa pasar Unilever Indonesia tergolong relatif stabil di 2024.

"Dari hasil kinerja tahun berjalan ini terlihat bahwa kami sedang menavigasi situasi penuh tantangan, dan kami memahami dengan jelas langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya. Sembari terus beradaptasi pada lanskap pasar yang terus berkembang pesat, kami tetap fokus menghasilkan inovasi yang berkualitas dan konsisten untuk konsumen kami," kata Benjie dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2024).

Dia menjelaskan pihaknya juga terus berupaya untuk memperkuat merek melalui peluncuran produk dengan format baru seperti Tresemme Serum, Ponds Sun Serum, dan Royco Saus Tiram.

"Kami sedang dalam tahap melakukan penyesuaian yang diperlukan, mulai dari menyempurnakan ragam produk untuk konsumen, hingga memperkuat efisiensi operasional kami; dengan menggunakan perspektif jangka panjang sebagai panduan. Meskipun diperlukan waktu untuk melihat dampak dari penyesuaian ini. saya yakin dengan kemampuan yang kami miliki untuk memulihkan dan menumbuhkan kinerja. Perseroan berkomitmen untuk bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan siap untuk meraih peluang masa depan," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga turut melakukan transformasi pada distributive trade (DT) dan manajemen stok yang efektif. Serta mengoptimalkan promosi agar tetap kompetitif saat berinvestasi di merek.

"Memperkuat kehadiran dan kinerja di media sosial karena merupakan tempat belanja yang disukai oleh semakin banyak konsumen," jelasnya.

Untuk menggenjot kinerja perusahaan, Unilever Indonesia juga bakal mengatur ulang biaya serta memperbaiki alokasi sumber daya. Sehingga perusahaan bisa memfokus berinvestasi pada prioritas strategis yang akan mendorong pertumbuhan kinerja dan inovasi.

"Terus memperkuat organisasi agar lebih efisien dan akuntabel melalui transformasi berkelanjutan, termasuk perubahan di tingkat kepemimpinan. Perseroan percaya bahwa transformasi organisasi akan membawa energi baru, budaya perbaikan berkelanjutan, dan inovasi. Dengan demikian, bisnis selalu siap untuk tantangan dan peluang di masa depan," ungkapnya.

Dia menjelaskan meskipun masih terdapat tantangan pada Pendapatan Domestiknya, Unilever tetap memiliki sejumlah rencana kerja untuk di masa depan. Untuk menggenjot kinerja di masa depan, pihaknya tengah melakukan transformasi secara menyeluruh. Sehingga operasional bisa lebih efisien dan memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan.

"Kami sedang menjalankan transformasi menyeluruh dan mendorong perbaikan operasional yang akan membutuhkan waktu setidaknya hingga paruh pertama tahun depan. Kami sepenuhnya percaya bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk dilakukan. Kami juga percaya akan kemampuan kami untuk membalikkan kinerja. Sekali lagi, kami berkomitmen untuk bangkit lebih kuat, tangguh, dan sigap untuk meraih peluang di masa depan," tutupnya.

Video: Le Minerale-Alfamart Raih detikcom Awards Kategori Sistem Berkelanjutan

Video: Le Minerale-Alfamart Raih detikcom Awards Kategori Sistem Berkelanjutan

Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono membeberkan cara meyakinkan investor ke depan untuk berinvestasi di ibu kota baru. Salah satu caranya dengan merealisasikan proyek groundbreaking yang sudah ada saat ini.

"Kalau dilihat dari angka-angka groundbreaking, itu kan komitmen ya. Kalau komitmen, itu jadi dulu aja," kata Bambang dalam konferensi pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2024).

Bambang menyebut, proyek fisik di IKN seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, hingga restoran harus dikejar terlebih dahulu oleh Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN). Hal ini untuk meyakinkan investor bahwa ibu kota benar-benar akan pindah.

"Ada restoran, ada rumah sakit, tempat untuk rekreasi, fasilitas pendidikan, saya kira itu dulu yang memang harus dikejar oleh Otorita ke depannya sehingga nanti terbentuk ekosistemnya. Jadi pertanyaan investor tadi, ya sudah yang ada dulu saja," tuturnya.

Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah dengan tetap memperhatikan masyarakat di IKNdan sekitarnya. "Kita lihat juga bagaimana membangun masyarakat di Nusantara itu lebih dipercepat atau diutamakan," imbuhnya.

Berdasarkan catatan Bambang, sudah Rp 83,3 triliun alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun IKN dan Rp 58,4 triliun investasi dari pihak swasta. Dengan demikian terdapat proyek senilai Rp 141,7 triliun di sana.

"Dalam catatan kami sudah Rp 83,3 triliun alokasi dana APBN dari PUPR, ditambah yang sudah groundbreaking, mungkin hari ini ada groundbreaking tambahan, itu Rp 58,4 triliun. Jadi sekitar Rp 142 triliun sudah ada di sana," ucapnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memperingatkan anak buahnya di Kementerian PUPR agar jangan pernah berani bermain-main dengan uang negara.

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah mengelola uang negara hingga mencapai Rp 1.000 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut sangatlah besar, apalagi mengingat tanggung jawabnya dalam pembangunan nasional.

"Kalau saya dengan teman-teman insan PUPR, saya selalu bilang, awas jangan main-main! Tugas PU hanya membelanjakan uang negara, tugas ibu Menteri Keuangan mencari uang negara," kata Basuki, dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Basuki sendiri mengaku malu apabila ada anak buahnya yang melakukan penyelewengan. Sebab menurutnya, tugas PUPR hanyalah membelanjakan uang negara, berbeda dengan Kementerian Keuangan yang punya tanggung jawab besar mencari sumber-sumber keuangan.

"Tugas PUPR membelanjakan, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita membelanjakan dengan semberono saya malu dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang susah payah mengumpulkan," ujarnya.

Atas hal ini, Basuki bilang kalau sampai ada anak buahnya yang melakukan penyelewengan dan bermain-main dengan uang negara, ia akan langsung meminta maaf ke Sri Mulyani. Bahkan bila perlu, hingga mencium tangannya.

"Jadi kalau ada penyelewengan pasti yang pertama saya datangi beliau dan saya cium tangan minta maaf. Itu yang selalu saya sampaikan," kata dia.

Merespons pernyataan Basuki, Sri Mulyani mengatakan bahwa Basuki merupakan sosok menteri yang baik dalam membelanjakan uang negara. Menurutnya, hal tersebut pun sulit untuk dilakukan.

"Karena memang belanja tuh susah. Belanja yang baik seperti Pak Bas," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga merespons pernyataan Basuki yang berjanji akan mencium tangannya bila ada anak buah yang semberono. Katanya, Basuki tidak pernah mencium tangan Sri Mulyani.

"Pak Bas cium tangannya sendiri sih, nggak pernah cium tangan saya," canda Sri Mulyani.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 1.315,47 triliun untuk dipergunakan sepanjang 10 tahun pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, jumlah tersebut terdiri atas pagu anggaran tahun 2015-2019 mencapai Rp 564,93 triliun, serta pagu anggaran tahun 2020-2024 sebesar Rp 750,54 triliun.

Lebih rinci, pagu senilai Rp 1.315,47 triliun tersebut terdiri dari Rp 408,76 triliun anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Rp 571,38 triliun untuk Ditjen Bina Marga, Rp 223,28 triliun untuk Ditjen Cipta Karya, serta Rp 94,77 triliun untuk Ditjen Perumahan.

Simak Video: Jokowi Minta Upaya Penyelamatan Uang Negara, Singgung UU Perampasan Aset

[Gambas:Video 20detik]