Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Bendungan Jlantah dapat diresmikan pada bulan Januari 2025 mendatang. Adapun pembangunan bendungan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ini menelan anggaran Rp 1,02 triliun.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian konstruksi bendungan. Bendungan ini dibangun oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya KSO dengan progres fisik saat ini mencapai 93,25%.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikannya," kata Bob, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Bendungan Jlantah memiliki luas genangan 50,45 ha dan kapasitas tampung 10,97 juta m3 yang bersumber dari aliran Sungai Jlantah dan Sungai Puru. Konstruksi bendungan didesain dengan tinggi 70 m (dari dasar sungai), panjang puncak 404 m, lebar puncak 12 m, elevasi puncak bendungan +690 m.

Setelah rampung Bendungan Jlantah akan memiliki beberapa manfaat. Pertama sebagai penyediaan air baku sebesar 150 liter/detik untuk Kecamatan Jumapolo, Jumantono, dan Jatipuro di Kabupaten Karanganyar. Kedua, menyuplai area irigasi D.I. Jlantah seluas 1.494 ha di Kabupaten Karanganyar, mencakup 806 ha irigasi yang sudah ada dan 688 ha irigasi baru.

Manfaat ketiga, reduksi banjir sebesar 70,33 meter3/detik atau 51,26% dari debit banjir periode ulang 50 tahun. Keempat, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,625 mega watt. Terakhir, sebagai potensi pariwisata.

Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Adenan Rasyid mengatakan, sebagai negara agraris, Indonesia memerlukan banyak bendungan untuk memperkuat ketahanan pangan dan air. Bendungan Jlantah akan menambah kapasitas tampungan air di Jawa Tengah guna mendukung ketahanan pangan dan air yang berkelanjutan.

"Bendungan juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional," ujar Adenan.

Selain Bendungan Jlantah, Kementerian PU juga tengah membangun Bendungan Bener di Purworejo dan Bendungan Jragung di Semarang. Ketiganya akan melengkapi jaringan bendungan di Jawa Tengah, termasuk Bendungan Gondang di Karanganyar, Logung di Kudus, Pidekso di Wonogiri, dan Randugunting di Blora.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memperingatkan anak buahnya di Kementerian PUPR agar jangan pernah berani bermain-main dengan uang negara.

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR dalam 10 tahun terakhir telah mengelola uang negara hingga mencapai Rp 1.000 triliun. Menurutnya, jumlah tersebut sangatlah besar, apalagi mengingat tanggung jawabnya dalam pembangunan nasional.

"Kalau saya dengan teman-teman insan PUPR, saya selalu bilang, awas jangan main-main! Tugas PU hanya membelanjakan uang negara, tugas ibu Menteri Keuangan mencari uang negara," kata Basuki, dalam acara Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Basuki sendiri mengaku malu apabila ada anak buahnya yang melakukan penyelewengan. Sebab menurutnya, tugas PUPR hanyalah membelanjakan uang negara, berbeda dengan Kementerian Keuangan yang punya tanggung jawab besar mencari sumber-sumber keuangan.

"Tugas PUPR membelanjakan, nggak ada yang lain. Jadi kalau kita membelanjakan dengan semberono saya malu dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang susah payah mengumpulkan," ujarnya.

Atas hal ini, Basuki bilang kalau sampai ada anak buahnya yang melakukan penyelewengan dan bermain-main dengan uang negara, ia akan langsung meminta maaf ke Sri Mulyani. Bahkan bila perlu, hingga mencium tangannya.

"Jadi kalau ada penyelewengan pasti yang pertama saya datangi beliau dan saya cium tangan minta maaf. Itu yang selalu saya sampaikan," kata dia.

Merespons pernyataan Basuki, Sri Mulyani mengatakan bahwa Basuki merupakan sosok menteri yang baik dalam membelanjakan uang negara. Menurutnya, hal tersebut pun sulit untuk dilakukan.

"Karena memang belanja tuh susah. Belanja yang baik seperti Pak Bas," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga merespons pernyataan Basuki yang berjanji akan mencium tangannya bila ada anak buah yang semberono. Katanya, Basuki tidak pernah mencium tangan Sri Mulyani.

"Pak Bas cium tangannya sendiri sih, nggak pernah cium tangan saya," canda Sri Mulyani.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 1.315,47 triliun untuk dipergunakan sepanjang 10 tahun pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, jumlah tersebut terdiri atas pagu anggaran tahun 2015-2019 mencapai Rp 564,93 triliun, serta pagu anggaran tahun 2020-2024 sebesar Rp 750,54 triliun.

Lebih rinci, pagu senilai Rp 1.315,47 triliun tersebut terdiri dari Rp 408,76 triliun anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Rp 571,38 triliun untuk Ditjen Bina Marga, Rp 223,28 triliun untuk Ditjen Cipta Karya, serta Rp 94,77 triliun untuk Ditjen Perumahan.

Simak Video: Jokowi Minta Upaya Penyelamatan Uang Negara, Singgung UU Perampasan Aset

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkap pihaknya masih membutuhkan tambahan anggaran Rp61,31 triliun untuk menjalankan pembangunan infrastruktur untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR hanya mendapat pagu indikatif tahun depan senilai Rp75,63 triliun. Dengan usulan tambahan tersebut, maka pagu anggaran Kementerian PUPR tahun depan diharapkan dapat tembus Rp136,95 triliun.

"Kementerian PUPR telah mempertajam usulan kebutuhan anggaran 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Basuki menyebut, pihaknya telah mengusulkan tambahan tersebut ke Kementerian Keuangan. Hanya saja, hingga saat ini dirinya mengaku belum mendapat jawaban dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Lebih jauh, Basuki menjelaskan bahwa usulan tambahan kebutuhan anggaran itu akan digunakan untuk menyukseskan berbagai proyek.

Di antaranya, untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur ketahanan pangan dan energi yaitu penyelesaian sejumlah bendungan on going dan bendungan baru.

Di samping itu usulan tambahan anggaran itu juga dilakukan untuk mendukung pembangunan jaringan air baku dari bendungan dan pengadaan tanah proyek bendungan non-psn.

Selanjutnya, usulan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, pengembangan jalan bebas hambatan, pembangunan infrastruktur DOB Papua serta pembangunan jembatan gantung.

Dalam bidang kawasan, tambahan anggaran akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan kantor Kemenko di IKN, kantor Kementerian PUPR di IKN, kawasan peribadatan hingga penataan kawasan permukiman di IKN.

“Selanjutnya pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler dan bantuan PSU bidang perumahan,” pungkasnya.