Bisnis.com, JAKARTA - Kelahiran bank syariah besar selain PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI terus dinantikan. Pasalnya, saat ini pasar perbankan syariah dinilai tidak ideal dengan dominasi BSI.

Bank syariah dengan ticker BRIS menjadi penguasa pasar perbankan syariah Indonesia dengan aset senilai Rp360,85 triliun pada kuartal II/2024. Saat ini, terdapat 13 bank umum syariah (BUS) dan 20 unit usaha syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kehadiran bank syariah beraset besar terus didorong untuk menciptakan persaingan yang sehat. Pasalnya, saat ini pasar bank syariah di Indonesia didominasi oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI. Kini, muncul sinyal baru kehadiran pesaing BSI segera hadir.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat dua bank yang wajib menjalankan pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) dengan batas waktu permohonan izin pada 2026.

Dalam POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, bank yang memiliki nilai aset UUS mencapai 50% dari total aset keseluruhan induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun memang wajib spin off menjadi bank umum syariah (BUS).

Berdasarkan laporan keuangan, dua bank yang masih memiliki UUS, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Kedua bank tersebut telah masuk ke dalam kriteria kewajiban spin off sesuai aturan OJK.

Dalam rangka spin off UUS, BTN memang merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi. BTN memang sempat mengonfirmasi bahwa mereka sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah sebelumnya membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Bank Victoria Syariah menjadi yang paling santer dikabarkan sebagai entitas dimaksud. Terkait hal ini, Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu mengungkapkan bahwa proses akuisisi tetap berjalan, kendati tak membeberkan nama entitas terkait secara terang.

“On the process. Kita sudah sepakat at least harga dengan calon, tetapi eksekusinya mungkin kita berharap CSPA [perjanjian jual beli bersyarat]-nya tahun ini,” katanya di Menara BTN, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Perbesar

Direksi Bank Tabungan Negara (BBTN) atau BTN memaparkan filosofi di balik logo baru perusahaan./Bisnis - Arlina Laras.

Dia membeberkan, BTN saat ini sedang mengerjakan dokumen yang diminta oleh pemilik entitas calon sebagai bagian dari proses kesepakatan tersebut.

Menurut Nixon, transaksi itu baru akan terwujud setelah adanya rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun RUPS luar biasa (RUPSLB) pihak terkait. “Kapan RUPS/RUPSLB, kita serahkan kepada pemilik atau pemerintah, tetapi kalau bisa selambat-lambatnya awal tahun lah, ya,” sambungnya.

“Karena kan [berdasarkan] POJK-nya, kami harus tertib di tahun depan, November 2025. Jadi, kalau bisa kami belinya bisa kelar di awal tahun depan, lalu setelah dibeli baru di-spin off kurang lebih pada Juni atau Juli,” tutur Nixon.

Dengan demikian, usai proses tersebut, pihaknya juga memiliki waktu sekitar 6 bulan untuk melakukan pemindahan aset dari induk BTN kepada BTN Syariah.

Lebih jauh, Nixon juga menyinggung rencana mengajak Muhammadiyah dalam proses tersebut. “Kita berharap bisa menggandeng [Muhammadiyah] masuk. Kita penginnya malah ikut memiliki [saham],” katanya.

Terkait potensi Muhammadiyah menjadi pemilik saham minoritas, dia menyebut bahwa persoalan tersebut dapat didiskusikan lebih lanjut.

Nixon lantas mengungkapkan bahwa pihaknya memerlukan keterlibatan Muhammadiyah dalam roda bisnis BTN Syariah ke depan. Alasan utamanya berkaitan dengan reputasi ormas Islam terbesar kedua di Tanah Air itu.

“Kenapa kita perlu? Karena memang kita perlu ada ormas Islam besar, reputable, baik dan bisa juga memiliki ekosistem bisnis yang saling menguntungkan,” sambungnya.

Dia mencontohkan, dengan Muhammadiyah yang identik dengan bidang pendidikan, maka masyarakat yang berprofesi sebagai guru dapat mengakses layanan seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Layanan inilah yang kemudian dapat disediakan oleh BTN Syariah. “Karena guru-guru kan butuh KPR banyak banget,” tandas Nixon.

Spin Off CIMB Niaga

Selain BTN, CIMB Niaga juga masuk dalam kriteria bank yang memiliki kewajiban spin off sesuai aturan OJK. Aset UUS CIMB Niaga atau CIMB Niaga Syariah telah mencapai Rp64,83 triliun pada kuartal II/2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kedua bank pun telah mempersiapkan aksi korporasi spin off UUS-nya. Kedua bank itu juga telah melakukan komunikasi serta koordinasi dengan OJK untuk pelaksanaan spin off.

"Kedua UUS tersebut tentunya dalam proses melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya," ujar Dian dalam jawaban tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan saat ini, perseroan sedang dalam persiapan untuk spin off UUS. CIMB Niaga pun telah berkonsultasi dengan OJK serta regulator terkait lainnya dalam menjalankan pemisahan tersebut.

"[CIMB Niaga] Akan mulai proses spin off tahun depan," kata Lani kepada Bisnis medio Juni 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan asuransi/reasuransi melakukan pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) paling lambat 31 Desember 2026.

Secara total, terdapat 41 perusahaan asuransi/reasuransi yang telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS).

Mengenai hal itu, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) memperkirakan adanya spin off UUS akan meningkatkan jumlah perusahaan asuransi syariah, sehingga mendorong persaingan industri yang lebih kompetitif.

Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu, meyakini persaingan yang lebih kompetitif itu akan terjadi baik di dalam industri perasuransian syariah maupun perasuransian secara keseluruhan.

"Selain peningkatan pemain dan inovasi produk, kompetisi dalam hal akses modal, sumber daya, hingga penetrasi pasar yang luas juga akan menjadi karakteristik utama dari industri syariah," ucapnya kepada Kontan, Senin (16/9).

Meskipun dengan kompetisi yang ketat, Togar memperkirakan adanya spin off UUS juga akan membawa peningkatan dalam hal kualitas layanan hingga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang pada akhirnya memperkuat posisi industri asuransi syariah di Indonesia.

"AAJI akan terus merangkul seluruh rekan-rekan di industri asuransi syariah untuk tetap dalam persaingan yang sehat dan mengedepankan seluruh prinsip yang telah ditetapkan oleh OJK," kata Togar.

Sebagai informasi, dari 41 perusahaan asuransi/reasuransi yang telah menyampaikan RKPUS, sebanyak 29 UUS akan spin off dengan cara mendirikan perusahaan baru. Adapun sebanyak 12 UUS memutuskan untuk mengalihkan portofolio unit syariah kepada perusahaan asuransi/reasuransi syariah lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan update terkait rencana aksi korporasi baik merger Bank Victoria Syariah dan Bank BTN Syariah hingga rencana spin offBTN Syariah yang melibatkan Muhammadiyah.

Meskipun demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan sampai saat ini belum terdapat permohonan tertulis yang secara resmi disampaikan kepada OJK terkait rencana tersebut. Namun, diskusi terus berlangsung antarbank maupun antara bank dengan OJK.

“Para pihak yang terkait dengan aksi korporasi berupa merger atau spin off merupakan kewenangan pemegang saham bank,” kata Dian dalam keterangan tertulis Sabtu (14/9/2024).

Nantinya, OJK akan mengevaluasi serta memproses sesuai ketentuan yang berlaku apabila bank telah mengajukan permohonan tersebut kepada OJK.

Menurut Dian, OJK akan terus memberikan dukungan terhadap inisiatif merger maupun spin off sebagai bagian dari upaya mewujudkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023 – 2027 yang membawa misi mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

Di sisi lain, Dian menambahkan bahwa upaya konsolidasi perbankan syariah untuk mewujudkan bank syariah dengan skala yang lebih besar sehingga dapat melahirkan bank syariah yang lebih sehat, efisien, dan lebih berdaya saing serta lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional, merupakan tanggung jawab bersama.

Hal ini akan terus diupayakan dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing bank dan perkembangan dinamika pasar global maupun domestik.

“OJK terus melakukan pemantauan terhadap kesiapan masing-masing bank termasuk mencermati dinamika arah kebijakan masing-masing bank tersebut,” ungkapnya.

Beberapa waktu yang lalu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) mengonfirmasi sedang dalam proses mengakuisisi bank syariah baru, setelah membatalkan rencana akuisisi terhadap PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Meski enggan membocorkan nama bank yang dimaksud, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan saat ini bank yang ditargetkan sedang dalam proses pembicaraan intens, termasuk aspek valuasi bank tersebut antar pemegang saham baik BTN dan bank yang dimaksud.

“Banknya apa saya masih harus merahasiakan karena ada urusan juga dengan OJK Pasar Modal. Katakan saja namanya Bank X, jadi Bank X sedang kita dekati, memang lagi proses pembicaraan salah satunya yang lagi mau dibahas mengenai valuasi,” ujarnya usai Public Expose, Selasa (27/8/2024).

Berdasarkan laporannya, proses due diligence ini sedang berjalan dan Nixon mengakui bahwa prosesnya nampak lebih sederhana dengan transaksi yang juga tidak terlalu rumit serta ukuran bank ini relatif tidak terlalu besar.

Adapun, perseroan berharap dapat menyelesaikan transaksi ini dapat selesai pada akhir tahun ini atau awal 2025.

“Karena kan kalau kita pun udah sama-sama sepakat, [tapi] ini kan ada izin OJK dulu, izin pemegang saham, harus ada RUPS dulu, dan sebagainya,” ujarnya.

Akan tetapi, manajemen juga menginginkan setidaknya untuk perjanjian jual beli bersyarat alias Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) dapat dilakukan pada September ataupun Oktober 2024.

Sejauh ini, disebutkan bahwa pihaknya sedang melakukan audit dengan menggunakan buku yang telah di audit atau limited review, di mana ini menjadi salah satu proses administrasi yang harus diselesaikan. “Akusisi itu [membutuhkan] administrasi banyak lah, ketentuan pasar modalnya,” kata Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA - Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN Syariah mencatatkan laba bersih mencapai Rp370 miliar pada semester I/2024.

Capaian BTN Syariah ini melonjak 31,7% (year-on-year/yoy) dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp281 miliar.

Pertumbuhan laba BTN Syariah sendiri ditopang pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada semester I/2024, pembiayaan syariah tercatat tumbuh sekitar 22% yoy menjadi Rp41 triliun dibandingkan akhir Juni 2023 sebesar Rp34 triliun.

Sementara itu, total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah sepanjang semester I/2024 mencapai Rp46 triliun atau tumbuh 32% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp35 triliun.

Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 20% yoy menjadi Rp56 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp46 triliun.

Mengacu Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS), bank yang memiliki UUS dengan nilai aset mencapai porsi 50% terhadap total nilai aset induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu.

Di tengah persiapan tersebut, nyatanya perseroan memutuskan untuk tidak melanjutkan proses akuisisi Bank Muamalat usai melakukan due diligence. Sayangnya, dia tidak merinci alasan lebih lanjut.

"Secara umum kami sampaikan, tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat," ujar Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Siapkan Rp6 Triliun untuk Bank Syariah Hasil Spin Off

Dia mengatakan BTN telah mempersiapkan langkah spin off BTN Syariah, termasuk modal bagi bank umum syariah hasil spin off itu nantinya.

"Kami siapkan spin off UUS Rp1,5 triliun-Rp6 triliun untuk total capital," kata Nixon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Modal tersebut disiapkan BTN agar bank hasil spin off tersebut masuk ke dalam kategori minimal kelompok bank dengan modal inti (KBMI) II.

"Sekarang sih di kami sudah ada Rp4 triliun ya, tapi kan karena masih UUS, bukan dicatat sebagai modal, hanya seakan-akan kami taruh duit di UUS, seakan-akan. Jadi mungkin nambahnya enggak banyak, paling Rp1 triliun," tutur Nixon.

Berdasarkan timeline, penyediaan modal bagi bank hasil spin off bank syariah BTN dilakukan pada semester I/2025.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Muamalat Tbk buka suara merespons pernyataan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu terkait batalnya proses akuisisi Bank Muamalat.

Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji menyampaikan, hingga saat ini, Bank Muamalat belum menerima informasi resmi terkini terkait rencana merger antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah.

Hal ini disebut Hayunaji merupakan ranah dari BPKH selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat.

"Dan kami akan mengikuti arahan dari PSP. Kami mengapresiasi upaya semua pihak dalam proses rencana merger antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah," ujar Hayunaji kepada kontan.co.id, Rabu (10/7).

Pihaknya memandang, merger merupakan salah satu aksi korporasi yang bersifat non-organik yang terpisah dari kegiatan organik atau business as usual.

"Dengan demikian, hal ini tidak berdampak dan tidak mengganggu business as usual, baik dalam kegiatan bisnis maupun operasional Bank Muamalat," katanya.

Lebih lanjut Hayunaji menerangkan, Bank Muamalat senantiasa fokus pada kepentingan nasabah dan pemegang saham, khususnya dalam melayani aktivitas perbankan sehari-hari dengan mengedepankan tata kelola yang baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

Sebelumnya, BTN memang menargetkan due diligence terhadap Bank Muamalat rampung pada April 2024 lalu. Namun, hal tersebut tak kunjung rampung, sehingga memunculkan rumor batalnya aksi akuisisi tersebut.

Aksi korporasi ini sebagai bagian dari upaya pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) mereka yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7) menyampaikan bahwa, BTN sudah berkonsultasi dengan pemegang saham dalam hal ini kementerian BUMN, juga sudah menyampaikan ke OJK bahwa BTN tidak akan meneruskan proses akuisisi Bank Muamalat.

"Pada dasarnya kami memang tetap harus menjaga kesepakatan bersama Bank Muamalat, tapi secara umum dapat kami sampaikan dan kami juga sadah konsultasi ke pemegang saham dalam hal ini pak Menteri BUMN dan Pak Wamen dan kami juga sudah sampaikan ke OJK. Cuma kami belum lakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan saat rapat tertutup bersama DPR," kata Nixon.

Lebih lanjut Nixon menyebut, BTN telah melakukan due diligence dengan Bank Muamalat sejak awal tahun 2024 ini, namun seiring dengan berjalannya proses due diligence BTN akhirnya mengambil keputusan untuk tidak meneruskan proses akuisisi.