Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menambah lima orang baru dalam daftar cegah ke luar negeri terkait dengan perkara suap penetapan anggota DPR 2019-2024 pergantian antarwaktu (PAW) dengan tersangka Harun Masiku.Salah satu pihak yang baru dicegah yaitu Kusnadi, staf Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Krisiyanto.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut pencegahan ke luar negeri itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) No.942/2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri untuk lima orang.

Pencegahan itu berlaku terhitung sejak 22 Juli 2024 sampai dengan 6 bulan pertama.Adapun lima orang yang baru dicegah ke luar negeri itu yakni berinisial K, SP, YPW, DTI dan DB.

"Tindakan larangan tersebut karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan," ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima orang yang dicegah ke luar negeri itu meliputiKusnadi (swasta), Simeon Petrus (pengacara), Yanuar Prawira Wasesa (pengacara), Donny Tri Istiqomah (Pengacara) serta Dona Berisa (Swasta).

Dalam catatan Bisnis, Kusnadi menjadi salah satu pihak sudah diperiksa KPK dan masuk ke daftar cegah.Kusnadi beberapa kali datang ke KPK saat menemani pemeriksaan Hasto, Senin (10/6/2024), dan Rabu (19/6/2024).

Pada 10 Juni 2024, ponsel dan ATM milik Kusnadi turut disita KPK bersamaan dengan ponsel dan buku catatan milik Hasto.Pada pemeriksaannya 19 Juni,Kusnadi sempat mengaku pernah bertemu dengan Harun Masiku, yang saat ini ditetapkan buron oleh KPK.

"Ya, pernah," ujar Kusnadi ketika ditanya wartawan apabila pernah bertemu atau melihat sosok Harun Masiku.

Setelah itu, Kusnadi enggan menjawab pertanyaan lain dari wartawan terkait dengan pemeriksaannya sejak pagi hingga sore hari di KPK. Dia mengaku masih ditanya perihal penyitaan sejumlah barang miliknya dan Hasto pada Senin pekan lalu.

Kusnadi juga membantah adanya percakapan soal Harun pada handphone miliknya maupun Hasto. Dia hanya mengatakan bahwa percakapan yang ada di handphone-nya dan Hasto sekadar perihal pembayaran sejumlah kegiatan di DPP PDIP.

Di sisi lain, Kusnadi mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal sejumlah saksi yang pernah dihadirkan KPK untuk mengusut keberadaan Harun Masiku.

Adapun, sejumlah saksi pernah dihadirkan oleh KPK untuk mendalami keberadaan Harun, sebelum memanggil Hasto pada 10 Juni 2024. Mereka adalah Melita De Grave (mahasiswa), Hugo Ganda (mahasiswa) dan Simon Petrus (pengacara).

"Enggak kenal [saksi-saksi tersebut]. Enggak tahu saya," ucapnya.

Adapun KPK menyebut penyidik mendalami soal keberadaan Harun Masiku ketika memeriksa Kusnadi.

"Pemeriksaan saksi Kusnadi untuk tersangka HM [Harun Masiku] hari ini mulai dilakukan pada pukul 10.00 WIB, pemeriksaannya seputar pemeriksaan yang bersangkutan terkait perkara yang ditangani yaitu tersangka HM. Maupun Hal-hal terkait keberadaan HM itu sendiri, kurang lebih seperti itu," kata Tessa dalam keterangan terpisah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dan sejumlah pengacara partai banteng bepergian ke luar negeri terkait dugaan suap Harun Masiku.

Harun merupakan mantan kader PDI-P yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO) karena melarikan diri.

“Larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 5 orang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Tessa mengatakan, upaya paksa itu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 942 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 22 Juli lalu.

Adapun kelima orang tersebut berinisial K, SP, DTI, DB, dan YPW. Tessa tidak mengungkap dengan terang siapa saja nama panjang orang-orang tersebut.

Berdasarkan informasi yang Kompas.com terima dari dua penegak hukum di internal KPK, mereka yang dicegah adalah staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi.

Kemudian, pengacara PDI-P, Simeon Petrus, Dony Tri Istiqomah, dan Yanuar Prawira Wasesa, serta Dona Berisa.

Kusnadi sempat diperiksa KPK beberapa waktu lalu setelah handphone miliknya disita penyidik. Simeon juga telah diperiksa penyidik yang memburu Harun.

Dony juga telah dipanggil KPK setelah rumahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan, digeledah pada 3 Juli lalu.

Sementara, Dona Berisa merupakan istri mantan kader PDI-P sekaligus terpidana kasus Harun Masiku, Saiful Bahri. Ia juga telah diperiksa pada 17 Juli.

Tessa mengatakan, KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi melarang mereka bepergian ke luar negeri agar tetap berada di wilayah Indonesia.

“Larangan bepergian keluar negeri berlaku untuk 6 bulan kedepan,” tutur Tessa.

Kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020.

Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Namun, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

Adapun Harun diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyebut, pandangan bahwa PDI-P menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya spekulasi belaka.

Zaenur mengatakan, pihaknya justru mempertanyakan bahwa selama ini PDI-P seperti tidak "disentuh" KPK.

Oleh karenanya, anggapan KPK menarget partai banteng baru muncul setelah KPK gencar memeriksa sejumlah kader PDI-P, baik dalam kasus Harun Masiku maupun proyek jalur kereta.

"Apakah selama ini itu berarti KPK tidak menyentuh PDI-P karena PDI-P berada di dalam kekuasaan?" ujar Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7/2024).

Zaenur mengatakan, jika memang pihak PDI-P merasa penindakan oleh KPK janggal, mereka bisa menempuh jalur hukum yang tersedia.

Misalnya, pihak PDI-P bisa menempuh praperadilan ke Pengadilan Negeri atau melapor ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Menurut Zaenur, tidak ada artinya berpolemik di media massa karena tidak akan berakhir.

"Jika kader-kader PDI-P menganggap bahwa KPK tidak sesuai prosedur gunakan upaya yang tersedia untuk men-challange KPK seperti upaya praperadilan," tutur Zaenur.

Sementara itu, bagi KPK, Zaenur menyarankan agar mengikuti prosedur hukum yang ada.

Lembaga antirasuah harus melakukan penindakan jika memang terdapat dugaan korupsi.

Hal ini penting dilakukan untuk menepis anggapan KPK bertindak politis seperti mengincar PDI-P.

"Baru ditargetkan sekarang? Padahal kemungkinan terjadi berbagai persoalan korupsi juga dari dulu. Jadi itu persoalan politik," ujar Zaenur.

"Nah oleh karena itu untuk menghindari itu semua, tuduhan-tuduhan, prasangka-prasangka atau anggapan maka semua kembalikan kepada prosedur hukumnya," tambah dia.

Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir KPK gencar mencari Harun Masiku yang tengah buron. Harun merupakan mantan kader PDI-P yang menjadi tersangka suap.

Penyidik memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dan beberapa orang do lingkaran partai banting itu.

Belakangan, KPK menyatakan membuka peluang menerapkan pasal obstruction of justice setelah memeriksa istri terpidana kasus Harun Masiku, Saiful Bahri bernama Dona Berisa.

Selain itu, KPK juga memanggil Hasto sebagai saksi dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.

Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai konsultan. Namun, ia belum memenuhi panggilan itu karena berhalangan.

Meski demikian, penyidik telah memeriksa Wakil Sekjen PDI-P Yoseph Adhie pada Kamis (18/7/2024).

Dalam beberapa kesempatan, pihak PDI-P menuding kasus Harun Masiku selalu muncul ketika PDI-P mengkritik kekuasaan.

Namun, KPK menyatakan tidak menargetkan pihak tertentu dan hanya berdasar pada alat bukti yang ada.

"Apakah KPK menarget HK (Hasto Kristiyanto)? Tentunya pemanggilan saksi tidak mungkin tidak ada kaitannya (dengan kasus yang sedang diselidiki),” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan dua kasus korupsi yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjadi artikel populer di Kompas.com, Minggu (21/7/2024).

Artikel populer selanjutnya terkait Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita atas meninggalnya Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong.

Pemberitaan populer lainnya mengenai berderet sanksi yang dialamatkan kepada aktivis Nahdlatul Ulama (NU) yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Dua Kasus Korupsi yang Seret Hasto Kristiyanto: Harun Masiku dan Proyek Jalur Kereta di DJKA

Nama Sekjen PDI-P Hasto Krsitiyanto terseret dalam dua kasus dugaan korupsi yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada 10 Juni lalu, Hasto dipanggil KPK sebagai saksi dugaan suap eks kader PDI-P Harun Masiku ke anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang sampai saat ini masih buron.

Beberapa bulan terakhir, KPK memang kian gencar mencari keberadaan Harun. Hal itu ditunjukkan dengan memanggil sejumlah saksi yang diduga mengetahui persembunyian Harun.

Setelah mengantongi beberapa informasi, penyidik pun memanggil Hasto. Namun, pemeriksaannya saat itu belum masuk pokok perkara karena Hasto ribut dengan penyidik.

Hasto tidak terima staf yang menemaninya ke KPK digeledah. Tiga buah handphone, kartu ATM, dan buku catatan pun disita penyidik.

"(Kusnadi dipanggil) katanya untuk bertemu dengan saya, tapi kemudian tasnya dan handphone-nya atas nama saya, itu disita," kata Hasto seusai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024) lalu.

Baca selengkapnya: Dua Kasus Korupsi yang Seret Hasto Kristiyanto: Harun Masiku dan Proyek Jalur Kereta di DJKA

2. Jokowi Ucapkan Duka atas Meninggalnya Pemimpin Tertinggi Vietnam Nguyen Phu Trong

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong.

“Saya merasakan duka yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Nguyen Phu Trong, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam,” tulis Presiden Jokowi dalam unggahan di akun X resminya, @jokowi, pada Minggu (21/7/2024).

Jokowi mengatakan, kontribusi Phu Trong dalam membentuk kemitraan strategis antara Vietnam dan Indonesia akan dikenang oleh generasi mendatang.

“Atas nama masyarakat Indonesia, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat Vietnam pada masa berduka ini,” tulis Jokowi.

Baca selengkapnya: Jokowi Ucapkan Duka atas Meninggalnya Pemimpin Tertinggi Vietnam Nguyen Phu Trong

3. Sanksi demi Sanksi Dialamatkan ke Aktivis NU yang Bertemu Presiden Israel

Sanksi demi sanksi dialamatkan kepada dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Zainul Maarif setelah ia bertemu Presiden Israel Isaac Herzog bersama 4 orang tokoh muda Nahdliyin lain baru-baru ini.

Terbaru, ia dinyatakan terbukti melanggar etik oleh Mahkamah Etik Pegawai Unusia pada 17 Juli 2024. Zainul menerima putusan tersebut dan langsung mengundurkan diri.

"Pernyataan mundur ini disampaikan secara tertulis oleh yang bersangkutan pada tanggal 19 Juli 2024," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Unusia Dwi Putri dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7/2024).

Dwi menyampaikan, dari sidang Mahkamah Etik Unusia, dapat disimpulkan aktivitas Zainul Maarif ke Israel merupakan undangan pribadi.

Para Pemimpin Barat Serukan kepada Israel untuk Lindungi Warga Sipil Artikel Kompas.id Undangan itu tak terkait dengan Unusia tetapi Zainul Maarif menggunakan atribut Unusia tanpa meminta dan mendapat persetujuan pimpinan Unusia.

"Kedua, tindakan dan perbuatan yang bersangkutan ke Israel tidak mewakili sikap Unusia dan justru bertolak-belakang," ucap Dwi.

Baca selengkapnya: Sanksi demi Sanksi Dialamatkan ke Aktivis NU yang Bertemu Presiden Israel