Jakarta: Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika Sugiarto, membenarkan pemeriksaan Hasbi Hasan diperiksa di Gedung Merah Putih, pada Jumat, 2 Agustus 2024. Hasbi Hasan terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Yang bersangkutan dimintai keterangan di perkara TPPU" jelas Tessa dikonfirmasi, Senin, 5 Agustus 2024,

Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) ini diperiksa kembali oleh tim penyidik. Namun, KPK belum bisa membeberkan mengenai materi yang didalami pada pemeriksaan tersebut.

KPK kembali mengembangkan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Hasbi Hasan kini menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kasus ini dikembangkan setelah jaksa dan penyidik mendalami fakta persidangan. Lembaga Antirasuah mengendus pengalihan uang hasil suap yang sudah berubah menjadi barang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Windy Yunita Bestari Usman atau Windy Idol juga menjadi tersangka dalam dugaan pencucian ini. Keterlibatan penyanyi itu didalami jaksa dalam persidangan.

Elisabeth Rosana/Metro TV

(ADN)

Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan Hakim Yustisial Prasetyo Nugroho dalam persidangan dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Dia diminta menjelaskan soal proses penanganan kasasi yang menjerat Jawahirul Fuad.

Prasetyo diminta menjelaskan perihal adanya perintah kabulkan kasasi. Menurut dia, Gazalba menggunakan kertas dalam permintaan itu.

“Kertas orat-oretan gitu, untuk kabul (perkara kasasi) Pak Jaksa,” kata Prasetyo di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2024.
Prasetyo tidak memerinci isi tulisan dalam kertas yang diberikan Gazalba. Seingat dia, alasan kabul berkaitan dengan kekeliruan seseorang.

“Seingat saya error in persona (kekeliruan seseorang), Pak Jaksa,” ucap Prasetyo.

Keputusan kabul itu mengartikan Jawahirul bebas dari kasusnya di tingkat kasasi. Setelah itu, Prasetyo mengaku membuat berkas untuk kebutuhan persidangan.

“Saya buat setelah berkas baca datang, terus saya lihat memori kasasinya, saya lihat faktanya, saya lihat ada keterangan saksi yang mengatakan bahwa UD itu bukan punya terpidana ya sudah saja buat pertimbangan seperti itu Pak Jaksa,” ujar Prasetyo.

Gazalba Saleh kembali menjalani sidang kasus gratifikasi dan pencucian uang di lingkungan Mahkamah Agung (MA) usai vonis bebasnya digagalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Pada persidangan kali ini, susunan majelis hakim yang memimpin persidangan masih sama dengan pengadil yang menerima eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh.

Majelis hakim itu terdiri dari hakim ketua Fahzal Hendri. Kemudian, anggota hakimnya yakni Rianto Adam Pontoh dan Sukartono.

"Kita buka kembali persidangan perkara ini, berdasarkan perintah dari PT Jakarta. Karena eksepsi kemarin putusan sela kemarin dibatalkan. Karena dibatalkan kemudian diperintahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara," ujar Fahzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2024.

Fahzal menuturkan masa tahanan Gazalba Saleh kembali dilakukan dalam kasus suap di lingkungan MA. Masa tahanannya dihitung selama 57 hari.

(LDS)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan menerjunkan tim penindakan jika mengendus adanya intervensi dalam persidangan dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang dengan terdakwa sekaligus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Sikap itu bisa diambil karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak mengganti susunan majelis.

“Kalau kami menganggap adanya indikasi adanya misalnya intervensi dan lain-lain tentu juga nanti dari kedeputian penindakan akan melakukan monitoring,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Permintaan penggantian susunan majelis itu diajukan KPK karena khawatir pengadil yang sekarang terbebani dengan putusan sela yang sudah dianulir. Lembaga Antirasuah menyebut pengiriman tim penindakan untuk memantau persidangan boleh dilakukan.
“Pada prinsipnya persidangan itu kan terbuka untuk umum. Siapa pun boleh melihat,” ucap Alex.

KPK juga mengajak masyarakat memantau jalannya persidangan Gazalba itu. Proses peradilan hakim agung nonaktif itu diharap berjalan dengan adil meski produk hukum sebelumnya dianulir oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

“Itu yang kami berharap akan terjadi proses persidangan yang fair bagi kepentingan negara yang ini diwakili dan buat terdakwa mendapatkan perlakuan yang sama, adil, fair,” ucap Alex.

Meski begitu, KPK menegaskan tidak mau mengintervensi putusan hakim dalam memimpin sidang. Hasil akhir nasib Gazalba diserahkan kepada para pengadil.

“Apa pun putusannya itu majelis, tentu kami hormati,” ujar Alex.

Baca juga: Respons KPK Usai Susunan Majelis Hakim Persidangan Gazalba Saleh Tak Diganti

Gazalba Saleh kembali menjalani sidang kasus gratifikasi dan pencucian uang di lingkungan Mahkamah Agung (MA) usai vonis bebasnya digagalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Pada persidangan kali ini, susunan majelis hakim yang memimpin persidangan masih sama dengan pengadil yang menerima eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh.

Majelis hakim itu terdiri dari hakim ketua Fahzal Hendri. Kemudian, anggota hakimnya yakni Rianto Adam Pontoh dan Sukartono.

"Kita buka kembali persidangan perkara ini, berdasarkan perintah dari PT Jakarta. Karena eksepsi kemarin putusan sela kemarin dibatalkan. Karena dibatalkan kemudian diperintahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara," ujar Fahzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2024.

Fahzal menuturkan masa tahanan Gazalba Saleh kembali dilakukan dalam kasus suap di lingkungan MA. Masa tahanannya dihitung selama 57 hari.

(AGA)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih ngotot meminta penggantia hakim di persidangan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung Gazalba Saleh. Pengadil yang pertama dinilai bakal terbebani vonis putusan sela jika terus memimpin proses peradilan.

"Sudah dijelaskan sama pimpinan waktu itu Pak NP (Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango) bahwa dengan keputusan awal seperti itu, maka tentunya jika diteruskan majelisnya itu akan terbebani dengan keputusan awalnya," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.

KPK tidak mau ada beban dalam penyidangan kasus itu sampai ke tahapan vonis. Asep belum bisa memerinci langkah lanjutan pihaknya atas permintaan penggantian hakim itu.
"Kalau untuk permintaannya nanti kami cek apakah sudah dikirim atau belum," ucap Asep.

Ada tiga hakim yang menyidangkan kasus Gazalba Saleh. Mereka yakni Rianto Adam Pontoh, Fahzal Hendri, dan Sukartono.

Baca juga: KY Bakal Prioritaskan Laporan Dugaan Kode Etik Hakim Kasus Gazalba Saleh

KPK menyebut adanya bau anyir dalam putusan sela Hakim Agung Gazalba Saleh. Kejanggalan bahkan diklaim bisa dirasakan semua pihak.

"Kalau soal bau-bau anyir semua orang bisa menciumnya pak. Apa lagi Komisi Pemberantasan Korupsi yang kerjanya memang mencium," kata Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2024.

Nawawi enggan memerinci bau anyir yang dimaksud. Namun, hakim yang menyidangkan perkara itu sudah dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).

"Kita bukan lagi akan mengadu, kita sudah mengadu. Kita masih akan menunggu," ujar Nawawi.

(AGA)