JAKARTA, investor.id – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melaporkan kinerja kredit usaha rakyat (KUR) selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun realisasi penyaluram KUR tahun 2015 – 30 September 2024 mencapai Rp 1.793 triliun kepada 48 juta debitur UMKM.

“KUR menawarkan suku bunga yang rendah dan syarat yang lebih mudah, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan kredit tersebut untuk pengembangan usaha, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja,” tutur Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius, dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (9/10/2024).

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada kuartal I-2024, terjadi peningkatan kualitas KUR dari sisi jumlah debitur baru, debitur yang mengalami graduasi, dan penyaluran KUR di sektor produksi.

“Tercatat, capaian debitur baru sebesar 90,74%. Debitur KUR yang mengalami graduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi sebesar 18,76%, dan penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 55%,” terang Yulius.

Beberapa hasil monitoring dan evaluasi hasil KUR pada 2023 yaitu, sebesar 93% debitur KUR digunakan untuk modal kerja, 6% digunakan untuk investasi, dan 1% digunakan untuk keperluan lainnya. “Dari sebanyak 894 debitur KUR skema mikro dan super mikro, terdapat sebanyak 16% atau sebanyak 144 orang, dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR di bawah Rp 100 juta,” kata Yulius.

Terkait legalitas usaha mikro, tercatat Surat Izin Usaha 71,8% masih mengajukan kreditnya memakai Surat Keterangan Usaha (SKU), sekitar 27,3% memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 0,9% memiliki pangan industri rumah tangga.

Selanjutnya, realisasi pembayaran Subsidi Bunga KUR periode 2015 – 30 September 2024 sebesar Rp 163 triliun. Dari sisi formalisasi legalitas usaha, berdasarkan data OSS BKPM September 2024, sebanyak 10 juta pelaku usaha mikro telah terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Di tahun 2021 hingga 2024, telah difasilitasi Pendampingan NIB dan Sertifikasi Produk oleh Deputi Usaha Mikro kepada 662.516 usaha mikro,” kata Yulius.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mulai menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan skema credit scoring atau penilaian kredit pada 2025 atau pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, menyampaikan, skema ini tengah diujicobakan di sejumlah bank yang memiliki sekitar 72.000 nasabah, di antaranya Mandiri dan BRI.

“Kita pilih beberapa [bank untuk diuji coba]. Target berlaku tahun depan,” kata Yulius dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Selasa (8/10/2024).

Skema credit scoring ini menjadi pilihan untuk meningkatkan penyaluran KUR. Selain itu, credit scoring juga membuat tingkat rasio kredit macet atau nonperforming loan (NPL) dalam posisi aman.

“Berdasarkan uji coba yang kita lakukan ada kenaikan [penyaluran] 5% dengan teknologi ini dan NPL-nya tetap,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berencana untuk membentuk konsorsium credit scoring yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), KemenkopUKM, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Yulius menyebut, rencana ini telah dibahas bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kemenko Perekonomian, dan OJK. Rencana ini bahkan mendapat respon positif dari tiga kementerian/lembaga tersebut.

Yulius mengatakan konsorsium nantinya akan bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan menentukan kriteria credit scoring yang akan diterapkan oleh perbankan.

Sepanjang 2015 hingga 30 September 2024, Kemenkop UKM mencatat penyaluran KUR kepada 48 juta debitur UMKM dengan total mencapai Rp1.739 triliun. KUR yang dikelola oleh Kemenkop UKM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Yulius menuturkan, program ini menawarkan suku bunga rendah dengan syarat yang lebih mudah. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memanfaatkan kredit untuk pengembangan usaha, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

Merujuk hasil monitoring yang dilakukan Kemenko Perekonomian terkait capaian KUR kuartal I/2024, debitur baru mencapai 90,74% dan debitur KUR yang mengalami graduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi sebesar 18,76%. Hasil monitoring juga menunjukan bahwa penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 55%.

Sementara itu, merujuk hasil monitoring dan evaluasi outcome KUR pada 2023, sebanyak 93% debitur KUR digunakan untuk modal kerja, 6% untuk investasi, dan 1% untuk keperluan lainnya.

Kemudian, dari total 894 debitur KUR Skema Mikro dan Super Mikro, terdapat sebanyak 16% atau 144 orang dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR dibawah Rp100 juta.

“Prioritas KUR kepada sektor produksi 53% responden merupakan UMKM sektor produksi seperti pertanian, peternakan, perdagangan,” ujar Yulius.

Dari sisi surat izin usaha, 71,8% tercatat masih mengajukan kreditnya dengan Surat Keterangan Usaha (SKU), 27,3% memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 0,9% memiliki Pangan Industri Rumah Tangga atau PIRT.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR mencapai Rp1.739 triliun pada 2015 sampai dengan 30 September 2024.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius menyampaikan, sebanyak 48 juta debitur mendapat subsidi bunga KUR sejak 2015 hingga September 2024.

“Realisasi penyaluran KUR 2015 sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar Rp1.739 triliun,” kata Yulius dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Selasa (8/10/2024).

Yulius menuturkan, KUR merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan tujuan untuk memberdayakan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Sementara itu, total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR mencapai Rp163 triliun pada 2015 sampai dengan 30 September 2024. Subsidi bunga KUR sendiri merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban biaya pinjaman bagi debitur, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit, seperti dampak pandemi Covid-19.

Yulius, merujuk regulasi dalam Permenko Perekonomian No.1/2023, mengatakan, plafon KUR dioptimalkan untuk penambahan target debitur baru dan mendorong debitur yang mengalami graduasi serta difokuskan pada sektor produksi.

Plt. Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Temmy Satya Permana, sebelumnya mengatakan, pembiayaan menjadi isu penting bagi UMKM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah mengeluarkan sederet regulasi untuk memudahkan UMKM mengakses pembiayaan, memberikan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) untuk modal kerja pelaku usaha mikro, dan restrukturisasi kredit.

Jokowi juga memberikan arahan agar porsi kredit UMKM sebesar minimal 30% dari total kredit perbankan serta memberikan program KUR klaster.

“Ini sangat membantu usaha produktif yang dimiliki para pelaku usaha mikro dan kecil dalam suatu klaster. Penyaluran KUR juga meningkat setiap tahunnya, tahun ini ditargetkan hingga Rp297 triliun,” kata Temmy dalam keterangannya, dikutip Selasa (8/10/2024).

Kendati begitu, masih ada 47% kebutuhan pembiayaan UMKM yang belum dapat terlayani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu, Temmy menilai, pembiayaan UMKM harus terus diperbesar dan dipermudah untuk dapat menjangkau karakteristik pelaku UMKM yang tidak seragam.

JAKARTA, investor.id – Anggaran subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2025 mendatang. Berdasarkan analisis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah, penyesuaian anggaran subsidi bunga salah satunya menyangkut efektifitas.

Seperti yang termuda di Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 menerangkan bahwa subsidi bunga KUR dianggarkan sebesar Rp 38,28 triliun. Anggaran ini lebih rendah dibandingkan outlook anggaran 2024 yang mencapai Rp 47,78 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menjelaskan, pemerintah bersama OJK secara berkala terus melakukan evaluasi penyaluran KUR merujuk pada kondisi UMKM terkini.

“Dalam perjalanannya, dimungkinkan dilakukan penyesuaian atas program mengingat tujuan program tidak hanya memberikan dukungan secara luas bagi UMKM, namun juga berfokus terhadap efektifitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia dalam jangka panjang,” jelas Dian dalam keterangannya kepada wartawan, pada Sabtu (14/9/2024).

Adapun realisasi penyaluran KUR tahun berjalan (year to date/ytd) posisi Juli 2024 mencapai Rp 169,17 triliun. Angka ini lebih tinggi Rp 42,54 triliun (33,59%) dibandingkan penyaluran KUR (ytd) pada posisi Juli 2023 sebesar Rp 126,63 triliun.

Selain itu, Dian juga menanggapi rencana pemerintah untuk merestrukturisasi KUR tahun akad 2023. Menurut dia, ketentuan terkait restruktrukturisasi pada KUR merupakan ketentuan yang diinisiasi oleh pemerintah yang selanjutnya berkoordinasi dan mengikutsertakan OJK, serta beberapa Kementerian/Lembaga terkait lainnya, untuk juga menyusun rancangan kebijakan KUR dan harmonisasi terhadap ketentuan lain yang berhubungan.

“Adapun restrukturisasi KUR tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi perekonomian global yang tidak stabil, yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur KUR dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit,” ujar Dian.

Menurut dia, pada prinsipnya, restrukturisasi bagi debitur KUR dapat dilakukan selama memenuhi kriteria serta memiliki prospek usaha yang baik. Dalam penyaluran Kredit, termasuk KUR, OJK senantiasa meminta pihak bank selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta tata kelola yang baik.

Dengan demikian, perbankan akan mampu mengelola risiko kreditnya dengan baik dan berkinerja optimal, serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News