Pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Namun kebijakan ini dinilai tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini disusun merujuk atau mengikuti aturan serupa yang sudah berlaku di negara lain, semisal Singapura dan Australia.

"Nah RPMK ini, kenapa saya tadi bawa contoh blank packaging (kemasan tanpa merek) ini, Indonesia ini mau di apple to apple (meniru kebijakan) antara Singapura dengan Indonesia, Indonesia dengan Australia," kata Kusnasi dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Padahal menurutnya negara-negara di dunia yang menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tidak memiliki industri hasil tembakau, baik dari sektor hulu (pertanian tembakau) maupun sektor produksi (produsen rokok).

Sehingga aturan pengetatan rokok seperti itu tidak memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian mereka. Berbeda dengan Indonesia di mana industri hasil tembakau ini memberikan pendapat cukai terbesar di Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.

"Di Australia itu nggak ada pertanian tembakau, enggak ada industri hasil tembakau. Singapura juga nggak ada. Mereka enggak punya petani, nggak punya industri. Indonesia punya dua-duanya," tegas Kusnasi.

Kusnasi mengatakan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat semakin berdampak terhadap para petani tembakau mengingat sekitar 99% atau hampir semua hasil panen mereka diserap oleh industri rokok.

"Kalau nanti misalnya blank packaging ini akan diterapkan di Indonesia, mau ditaruh ke mana petani kita? Nasibnya petani, saya itu, mau kemana? Karena 99,9% tembakau kita itu yang beli cuma pabrik rokok," terang Kusnasi.

Untuk itu Kusnasi berharap pemerintah dapat lebih berpihak kepada para pelaku serta mereka yang terkait dengan industri hasil tembakau. Dengan begitu mereka yang bekerja di industri ini dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian negara dengan maksimal.

"IHT ini, industri hasil tembakau ini sudah memberikan sumbang sih yang begitu luar biasa kepada negara dan masyarakat. Artinya, tolong hentikan regulasi-regulasi yang memberatkan, yang menjadi beban dari, baik itu di sektor hulu di petaninya maupun di sektor hilirnya," kata Kusnasi.

"Kalau ini diteruskan, ya apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran tadi, teman-teman dari asosiasi pedagang pasar, retail, pekerja, semuanya akan terdampak, tidak hanya di sektor hulu, petaninya saja. Kalau hilirnya kena, petaninya juga secara otomatis juga kena. Petani cengkeh juga sekarang," tegasnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan kuartal III tahun lalu.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan ekonomi Indonesia sepanjang 3 bulan terakhir mayoritas ditopang oleh industri pengolahan. Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 0,96%.

"Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha seperti konstruksi yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,71%, perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,63%, serta informasi dan komunikasi yang memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 0,45%" kata Amalia di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dari sisi lapangan usaha, pada triwulan 3 2024 secara year on year seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan.

"Total share ke lima lapangan usaha itu adalah sebesar 64,94% terhadap PDB." kata Amalia.

Lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain adalah transportasi dan pergudangan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah penumpang seluruh modal angkutan dan peningkatan pengiriman barang. Kemudian ditambah akomodasi dan makanan minuman yang didorong oleh peningkatan event berskala nasional dan internasional seperti MotoGP Mandalika dan PON ke 21.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berkontribusi pada penerimaan negara dengan nilai yang cukup besar. Jokowi menyebut sumbangsih sektor ESDM selama 10 tahun telah mencapai Rp 1.800 triliun.

"Kita tahu, dari 2014 sampai hari ini, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang diterima oleh negara dari ESDM berarti 10 tahun, besar sekali, kurang lebih Rp 1.800 triliun," kata dia dalam Hari Ulang Tahun ke 79 Pertambangan dan Energi, di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Jokowi menyebut kenaikan penerimaan negara dari sektor ESDM terus mengalami kenaikan cukup signifikan. Angka penerimaan per tahunnya juga disebut sangat besar.

"Kalau melihat dua tahun lalu, 2022 itu Rp 348 triliun kemudian di 2023 Rp 229 triliun. Pertahunnya juga sangat besar sekali," ucapnya.

Hal tersebut menandakan sektor ESDM merupakan sektor yang sangat strategis dan memiliki potensi sangat besar.

"Sektor yang memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional," ucap Jokowi.