Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penghapusan itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Salah satu syarat UMKM yang dapat dihapuskan utangnya, yakni nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

1. Bank BRI

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) lalu.

Dengan adanya kebijakan ini, Supari menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

2. Bank BTN

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

3. Bank BNI

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," imbuh Okki.

4. Bank Mandiri

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off). Dia menjelaskan berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Ali pun berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang 1 juta Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) senilai Rp10 triliun.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah menghapus utang UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Piutang Macet Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11).

Dengan adanya kebijakan penghapusan utang, sambung Supari, maka pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam (blacklist), kini bisa memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan sehingga bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu, kebijakan ini katanya juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI.

"BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," tutupnya.

Prabowo akan menghapus utang 1 juta UMKM bernilai Rp10 triliun.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan nilai utang yang akan dihapus tersebut tembus Rp10 triliun. Utang berasal dari 1 juta pelaku UMKM.

Ia mengatakan dana penghapusan itu tak akan diambil Prabowo dari APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

Namun, Maman menegaskan penghapusan tak akan diberlakukan untuk semua UMKM. Kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.

Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Ketiga, besaran utang yang dihapuskan ditetapkan maksimal Rp500 juta untuk usaha dan Rp300 juta untuk perorangan.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan serta UMKM Lainnya.

Melalui aturan tersebut, kredit macet para pelaku UMKM akan dihapuskan, khususnya bagi mereka yang menjadi nasabah bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024).

Dengan adanya kebijakan ini, dia menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan pihaknya mendukung program pemerintah. Apalagi kebijakan tersebut menyasar sektor-sektor strategis sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif .

"Hal ini sejalan dengan peran Bank Mandiri untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia secara berkelanjutan," kata Teuku kepada detikcom.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan kembali mengenai kriteria pelaku UMKM yang dapat dihapuskan utangnya. Hal ini agar tidak terjadi simpang siur.

Maman mengatakan UMKM yang dapat dihapuskan utangnya merupakan nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Kalau tadi ditanyakan, banknya di mana, yang notabene adalah nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank Himbara," kata Maman Abdurrahman dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM Triwulan III 2024 pada Senin (4/11). Dalam publikasi tersebut, bahwa bisnis UMKM pada Triwulan III 2024 melambat, terlihat dari Indeks Bisnis UMKM yang berada pada level 102,6 atau lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan II 2024 sebelumnya yakni 109,9.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan pada Q3-2024 Indeks Bisnis UMKM masih berada pada level 102,6 (di atas 100), yang berarti ekspansi bisnis UMKM masih berlanjut.

"Hal ini ditopang oleh aktivitas masyarakat kembali normal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, Waisak dan Idul Adha, ditambah libur sekolah, adanya peningkatan panen komoditas Perkebunan, aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta semakin meningkat menjelang akhir tahun serta banyak acara pesta (pernikahan) dan aktivitas partai politik menjelang pilkada," jelas Supari dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Meski demikian, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 melambat, tercermin dari penurunan Indeks Bisnis UMKM dari 109,9 menjadi 102,6.

"Penunuran ini disebabkan turunnya daya beli masyarakat, normalisasi permintaan pasca perayaan HBKN, normalisasi produksi pertanian pasca panen raya, kenaikan harga barang input, dan persaingan yang semakin ketat," imbuhnya.

Supari menjelaskan sebanyak lima komponen Indeks Bisnis UMKM memiliki indeks di atas 100, sementara tiga komponen lainnya menurun di bawah 100. Indeks terendah terlihat pada komponen volume produksi/penjualan (indeks terkait 94,1), komponen nilai penjualan (indeks terkait 96,1), dan komponen penggunaan tenaga kerja (indeks terkait 99,2).

Normalisasi permintaan barang dan jasa pasca HBKN dan menurunnya produksi pangan pasca panen raya, serta naiknya harga barang input menyebabkan volume produksi dan penjualan UMKM mengalami penurunan. Meskipun rata-rata harga jual mencatat kenaikan, namun penurunan volume produksi/penjualan yang cukup dalam menyebabkan nilai penjualan juga turut menurun.

Menjelang musim tanam tanaman pangan dan perayaan Nataru, pemesanan dan persediaan barang input masih mengalami kenaikan (indeks terkait tetap di atas 100), namun lebih lambat dari Q2-2024. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga barang input serta prospek usaha yang tidak seoptimis kuartal sebelumnya.

Di sisi lain, persediaan barang jadi masih meningkat, dengan laju yang tidak sepesat kuartal sebelumnya, sejalan dengan menurunnya produksi. Sedangkan kegiatan investasi juga melambat, karena keterbatasan dana yang sebagian terserap oleh naiknya harga barang input.

Dilihat secara sektoral, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 sebagian besar mengalami perlambatan. Beberapa sektor usaha, seperti: sektor pertanian serta sektor hotel dan restoran, bahkan menunjukkan kontraksi.

Aktivitas sektor pertanian pun mengalami penurunan menyusul pasca panen raya tanaman pangan pada Q2-2024 dan musim kemarau yang cukup kering di sejumlah daerah. Sektor hotel dan restoran juga mengalami kontraksi pasca HBKN dan libur sekolah pada kuartal sebelumnya, yang membuat permintaan terhadap jasa akomodasi menurun signifikan.

Sementara itu, sektor pertambangan masih ekspansi sejalan dengan musim kemarau yang kondusif bagi sektor ini, terutama penambangan pasir untuk kegiatan konstruksi dan permintaan air bersih. Ekspansi pada sektor industri, perdagangan dan pengangkutan terutama ditopang oleh kenaikan rata-rata harga jual dan permintaan yang masih relatif kuat, setelah aktivitas kerja dan sekolah kembali normal pasca HBKN.

Namun ekspansi aktivitas sektor-sektor tersebut melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kenaikan aktivitas sektor jasa-jasa sejalan dengan banyaknya pesta seperti pernikahan dan peningkatan kegiatan partai politik jelang Pilkada. Indeks Bisnis tertinggi terjadi pada sektor konstruksi (indeks terkait 116,3) yang ditopang oleh meningkatnya aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta menjelang akhir tahun serta cuaca yang kondusif.

Pada Q4-2024, pebisnis UMKM yakin akan ekspansi usahanya ke depan, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM sebesar 122,3. Namun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, level Indeks Ekspektasi Bisnis Q3-2024 mengalami penurunan, yang memberikan sinyal laju kenaikan aktivitas usaha yang lebih moderat. Penurunan optimisme ini terutama karena melemahnya daya beli masyarakat, persaingan yang semakin ketat, serta awal musim tanam tanaman pangan.

Sejalan dengan aktivitas bisnis UMKM yang melambat, sentimen pebisnis UMKM terhadap perekonomian dan usaha secara umum juga ikut menurun. Hal ini tercermin pada Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM Q3-2024 yang berada pada level 115,1. Komponen Indeks Situasi Sekarang (ISS) turun -7,5 poin menjadi 94,1, sementara Indeks Ekspektasi (IE) melemah -4,0 poin menjadi 136,0. ISS yang melemah ke bawah level 100, sejalan dengan melambatnya ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan usaha dan melemahnya sentimen pebisnis UMKM, penilaian UMKM terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas utamanya ikut menurun. Hal ini tercermin pada Indeks Kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) Q3-2024 yang melemah -4,6 poin (indeks terkait 125,9).

Dilihat dari komponen penyusunnya, hampir semua komponen IKP pada Q3-2024 melemah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pebisnis UMKM memberikan penilaian tertinggi terhadap kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman dan tenteram (indeks terkait 144,2) serta menyediakan dan merawat infrastruktur (indeks terkait 138,2). Sedangkan penilaian terendah diberikan oleh pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah menstabilkan harga barang dan jasa (indeks terkait 110,5).

"Hal ini tampaknya berkaitan dengan harga barang input yang terus meningkat dan menggerus keuntungan usaha, sehingga dirasakan sangat memberatkan bagi sebagian pelaku bisnis UMKM," papar Supari.

Informasi Tentang Survei

Sebagai informasi, Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM BRI memiliki sampel lebih dari 7.084 responden UMKM yang tersebar di semua sektor ekonomi dan di 33 provinsi. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratified systematic random sampling, sehingga dapat merepresentasikan sektor usaha, provinsi dan skala usaha.

Survei ini dilakukan oleh BRI Research Institute pada tanggal 20 September 2024 sampai dengan 02 Oktober 2024. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan pengawasan mutu yang ketat sehingga data yang terkumpul valid dan reliable.

Informasi yang dikumpulkan dalam survei ini adalah persepsi pelaku usaha UMKM terhadap perkembangan dan prospek perekonomian secara umum, sektor usaha responden serta perkembangan dan proyeksi kinerja usaha responden. Informasi ini digunakan untuk menyusun Indeks Bisnis UMKM (IB), Indeks Sentimen Bisnis (ISB) serta Indeks Kepercayaan Pelaku (IKP) usaha UMKM kepada pemerintah.

Indeks-indeks ini melengkapi indeks serupa yang disusun oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik di mana surveinya dilakukan terhadap pelaku usaha kategori menengah dan besar. Di samping itu juga dikumpulkan informasi mengenai kondisi usaha responden untuk keperluan monitoring dan sekaligus menjadi early warning system (EWS) terhadap keberlangsungan usaha debitur UMKM.

Dalam survei ini, responden menjawab sejumlah pertanyaan, di mana untuk setiap pertanyaan responden dapat memberikan jawaban positif (Lebih Tinggi atau Lebih Baik), jawaban negatif (Lebih Rendah atau Lebih Buruk), dan jawaban netral (Sama Saja atau Tetap). Indeks difusi dihitung dari selisih persentase jawaban positif dengan persentase jawaban negatif ditambah 100. Dalam hal ini jawaban netral diabaikan.

Nilai tengah indeks difusi adalah 100, dan rentang indeks difusi akan berada pada kisaran nol sampai dengan 200. Jika semua responden memberikan jawaban negatif, maka indeks difusi akan bernilai nol. Dan sebaliknya jika semua responden memberikan jawaban positif, maka indeks difusi akan bernilai 200.

Indeks difusi di atas 100 menunjukkan bahwa jawaban positif melebihi jawaban negatif. Sebaliknya indeks difusi di bawah 100 mengindikasikan jawaban negatif lebih banyak dibandingkan dengan jawaban positif.

Jokowi Apresiasi BRI Biayai UMKM: Sebelumnya Diurusi Rentenir-Bank Titil

Jokowi Apresiasi BRI Biayai UMKM: Sebelumnya Diurusi Rentenir-Bank Titil

Nabilla Salon-Beauty, usaha kecantikan yang dirintis oleh Asmaul Yulita Sari sejak 2015 terus berkembang di bidang jasa salon. Selain itu, salon ini juga menjelma menjadi solusi layanan perbankan dengan bergabung sebagai AgenBRILink sejak 2021.

Berlokasi di Desa Kepung, Kediri, Nabilla Salon-Beauty tak hanya melayani perawatan kecantikan, tetapi kini juga menawarkan kemudahan transaksi perbankan untuk masyarakat sekitar.

Menurut Asmaul, ide untuk mengembangkan Nabilla Salon-Beauty sekaligus menjadi AgenBRILink hadir dari cita-citanya dalam dunia kecantikan yang memiliki potensi besar. Ia memilih usaha di bidang kecantikan karena permintaan terus meningkat, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan dan kesehatan kulit.

"Namun, dengan AgenBRILink, saya juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk menikmati berbagai layanan perbankan, seperti transfer, tarik tunai, pembayaran listrik, dan pembelian pulsa, dengan lebih mudah, cepat, dan efektif," jelas Asmaul dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Asmaul mengakui, menjadi AgenBRILink tidak selalu mudah, terutama di awal merintis. Namun, tantangan ini dapat diatasi dan saat ini dengan menjadi AgenBRILink, Asmaul mendapat tambahan keuntungan dari fee transaksi dan bertambahnya pelanggan yang menggunakan layanan perbankan.

Keunikan layanan Nabilla Salon-Beauty sebagai AgenBRILink terletak pada penyediaan akses transaksi perbankan yang lengkap dan praktis.

"Banyak pelanggan yang merasa terbantu dengan layanan ini karena tak perlu pergi jauh untuk sekadar melakukan transaksi perbankan," ujar Asmaul.

Dengan harapan besar, Asmaul bercita-cita agar bisnisnya semakin berkembang ke depannya. Ia juga berharap BRI semakin maju dan mampu terus memberikan pelayanan perbankan yang lebih baik untuk masyarakat, khususnya dalam hal penyaluran kredit agar lebih efektif.

Nabilla Salon-Beauty dan AgenBRILink yang dikelolanya kini menjadi bukti bagaimana usaha di bidang kecantikan dapat bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara luas.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

"Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy," ungkap Supari.