ekBis#1

Pengamat Sebut Indikator Persentase Rasio Utang terhadap PDB Bisa Menyesatkan, Kok Bisa?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Yusuf Wibisono menyampaikan pandangannya mengenai isu akan ada kenaikan rasio utang negara hingga 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski angka tersebut masih di bawah ambang batas 60 persen dari PDB, Yusuf menganggap perlu adanya pemahaman yang lebih realistis berdasarkan perkembangan ekonomi yang telah terjadi.

Yusuf menjelaskan, pada dasarnya utang pemerintah dan defisit anggaran adalah counter-cycle policy, yaitu kebijakan yang ditujukan melawan pelemahan perekonomian dengan cara mendorong belanja pemerintah yang memberikan multiplier effect terbesar pada perekonomian, seperti belanja modal dan transfer pendapatan ke kelompok miskin.

Dengan kata lain, kebijakan defisit anggaran dan pembuatan utang adalah upaya untuk meningkatkan ruang gerak fiskal pemerintah agar dapat memprioritaskan dan menambah alokasi dana ke pos belanja penting yang diinginkan.

“Namun, di Indonesia terjadi anomali dimana belanja ‘terikat’ atau non-discretionary spending secara konsisten terus mendominasi belanja negara, terlepas dari pembuatan utang yang terus dilakukan dan dalam jumlah yang semakin besar,” kata Yusuf kepada Republika, Jumat (12/7/2024).

Ia menuturkan, kebijakan utang dan defisit anggaran tidak berimplikasi pada meningkatnya ruang gerak fiskal, sehingga pengeluaran diskresi atau discretionary spending seperti belanja infrastruktur dan belanja sosial tidak pernah meningkat dan dominan.

“Belanja publik kita sangat dan terus didominasi oleh belanja terikat, terutama belanja pegawai, belanja barang, dan pembayaran bunga utang pemerintah,” ujarnya.

Menurut catatannya, belanja pemerintah pusat yang terbesar adalah belanja pegawai di sepanjang era Presiden RI Joko Widodo medio 2015—2024 diperkirakan mencapai Rp3.707 triliun, atau sekitar 21,3 persen dari total belanja pemerintah pusat.

Belanja publik terbesar berikutnya di era Jokowi adalah belanja barang sebesar Rp3.674 triliun, atau 21,1 persen dan pembayaran utang sebesar Rp3.067 triliun atau 17,7 persen dari total belanja pemerintah pusat.

“Secara keseluruhan, belanja terikat di sepanjang era Presiden Jokowi mencapai Rp10.448 triliun, atau sekitar 60 persen dari total belanja pemerintah pusat. Dengan kata lain, hanya tersisa sekitar 40 persen belanja pemerintah pusat untuk belanja infrastruktur dan sosial,” tuturnya.

Yusuf mengatakan, ruang fiskal tersisa untuk discretionary spending secara menarik bukan untuk pembangunan infrastruktur, melainkan untuk subsidi energi dan kompensasi energi atau belanja-belanja lain.

Pada era Presiden Jokowi, alokasi untuk subsidi energi dan belanja lain-lain diperkirakan mencapai Rp2.774 triliun, atau sekitar 16 persen dari total belanja pemerintah pusat. Adapun belanja untuk pembangunan infrastruktur, yaitu belanja modal hanya mendapat alokasi sekitar Rp2.130 triliun atau 12,3 persen dari total belanja pemerintah pusat. Sedangkan alokasi belanja untuk rakyat, yaitu belanja sosial Rp1.235 triliun (7,1 persen) dan subsidi non energi Rp784 triliun (4,5 persen).

“Alokasi belanja modal, subsidi, dan bantuan sosial selalu merupakan residual belaka, bahkan dengan proporsi yang terus menurun. Dengan demikian, kebijakan utang defisit anggaran di Indonesia tidak hanya tidak tepat prioritas dimana kepentingan birokrasi dan investor lebih diutamakan dari kepentingan rakyat, namun juga tidak tepat sasaran dimana belanja yang penting untuk perekonomian justru semakin menurun alokasi anggarannya,” paparnya.

Lalu, rasio urang 50 persen apakah betul-betul aman....

Rasio Utang 50 Persen Apa Beneran Aman?

Yusuf kemudian menjelaskan soal ambang batas rasio utang terhadap PDB. Berdasarkan konsensus internasional, yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang aman adalah tidak lebih dari 60 persen.

Atas pemikiran tersebut, rasio utang pemerintah pada akhir 2023 yang mencapai 38,59 persen dikatakan lebih baik kondisinya dibandingkan rasio utang pada akhir 2022 yang mencapai 39,70 persen. Meskipun secara absolut utang pemerintah pada akhir 2022 baru mencapai Rp7.734 triliun, sedangkan pada akhir 2023 telah menembus Rp8.145 triliun.

Dengan indikator rasio stok utang terhadap PDB ini, Indonesia dikatakan termasuk negara dengan kinerja utang yang baik. Terutama jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS) yang rasio utangnya terhadap PDB masing-masing menembus lebih dari 200 persen dan 100 persen.

“Namun, indikator rasio utang pemerintah terhadap PDB ini akan menyesatkan bila di saat yang sama kita tidak memperhatikan kemampuan membayar utang dari pemerintah. Karena, PDB baru merupakan potensi penerimaan pemerintah, sedangkan penerimaan pemerintah yang aktual tercermin dari tax ratio,” jelasnya.

Sebagai gambaran, tax ratio Indonesia hanya di kisaran 10 persen dari PDB, sedangkan tax ratio Jepang di kisaran 35 persen dari PDB, dan tax ratio AS di kisaran 30 persen dari PDB. Tentu tax ratio Indonesia dengan kedua negara tersebut memang terlampau jauh.

“Maka membandingkan rasio utang pemerintah Indonesia secara langsung dengan negara lain tanpa memperhatikan kemampuan membayar utang menjadi menyesatkan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, menurutnya indikator yang lebih tepat untuk menilai tingkat keamanan utang bukan soal rasio utang pemerintah terhadap PDB. Melainkan rasio antara bunga utang dan cicilan pokok utang dengan penerimaan perpajakan. Itu mencerminkan pendapatan pemerintah yang sesungguhnya.

“Dengan membandingkan biaya dari utang terhadap penerimaan perpajakan, meski stok utang terhadap PDB masih terjaga, maka akan terlihat bahwa beban utang pada keuangan negara telah berada pada tingkat yang sangat memberatkan, dan karena itu mengancam keberlanjutan fiskal,” kata Yusuf.

Pada 2005—2014 pada era Presiden SBY, beban bunga utang dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo rata-rata mencapai 32,9 persen dari penerimaan perpajakan setiap tahunnya. Lalu, pada 2015—2022 pada era Presiden Jokowi, angka ini melonjak menjadi 47,4 persen.

“Dengan hampir setengah dari penerimaan perpajakan diprioritaskan untuk membayar beban utang, maka ruang fiskal yang tersisa menjadi sangat terbatas. Dengan besarnya non-discretionary expenditure (belanja terikat), maka belanja untuk stimulus fiskal dan perlindungan sosial yang di bawah diskresi pemerintah, termasuk di sini proyek strategis nasional seperti IKN dan PSN, seringkali harus dibiayai dengan utang. Atas nama rakyat kemudian defisit anggaran dilakukan. Pembuatan utang baru menjadi terbenarkan dan bahkan seolah menjadi tugas mulia,” tutupnya.

Dukungan untuk Rusia, Kecaman China untuk NATO, dan Ancaman Arab Saudi

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL— Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengecam tuduhan "tanpa dasar" NATO yang mengatakan negara itu secara terang-terangan mendukung industri pertahanan Rusia hingga memungkinkan tindakan militer Moskow di Ukraina.

Pernyataan NATO tersebut juga mendesak China, yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menghentikan segala bentuk bantuan terhadap upaya perang Rusia.

"China tidak terima tuduhan ini, kata Wang, mengacu pada pernyataan NATO bahwa Beijing merupakan “pendukung yang menentukan” atas perang Rusia terhadap Ukraina. China dan negara-negara NATO memiliki sistem dan nilai politik yang berbeda, tetapi seharusnya ini tidak menjadi alasan bagi NATO untuk memicu konfrontasi dengan China," tambahnya.

"Cara yang tepat adalah dengan memperkuat dialog, meningkatkan pemahaman, membangun dasar rasa saling percaya, dan menghindari kesalahan penilaian strategis,” papar Menlu China itu.

Wang meminta aliansi militer yang beranggotakan 32 negara itu untuk “mematuhi tugasnya, tidak ikut campur dalam urusan Asia-Pasifik, atau ikut campur dalam urusan dalam negeri China, dan tidak menentang hak dan kepentingan sah China.”

“China bersedia menjaga kontak dengan NATO atas dasar kesetaraan dan melakukan pertukaran atas dasar saling menghormati,” ucapnya.

Sementara itu, Arab Saudi memperingatkan negara-negara Eropa bahwa mereka akan menjual sejumlah surat utang negara di Benua Biru itu sebagai pembalasan atas tindakan G-7 yang menyita hampir 300 miliar dolar Amerika Serikat aset Rusia yang dibekukan. Demikian menurut laporan Bloomberg seperti dilansir MEE, Selasa (9/7/2024).

Ancaman itu disampaikan dari Kementerian Keuangan Arab Saudi pada awal tahun ini ke beberapa negara G-7, ketika kelompok tersebut mempertimbangkan penyitaan aset-aset Rusia yang dibuat khusus untuk mendukung Ukraina. "Arab Saudi mengisyaratkan utang euro yang diterbitkan oleh Prancis," tulis Bloomberg.

Riyadh telah mengkhawatirkan upaya Barat untuk menyita aset Kremlin selama berbulan-bulan. Pada bulan April, Politico melaporkan bahwa Arab Saudi, bersama dengan Tiongkok dan Indonesia, secara pribadi melobi UE agar tidak melakukan penyitaan.

Ancaman Arab Saudi untuk menjual surat utang negara-negara anggota Uni Eropa menunjukkan langkah Riyadh unjuk kekuatan dalam memanfaatkan daya ekonomi mereka buat mempengaruhi para pembuat kebijakan di negara-negara barat.

Tidak jelas berapa banyak surat utang Eropa yang dimiliki Arab Saudi. Namun cadangan mata uang asing bersih bank sentral mereka mencapai 445 miliar dolar AS.

Arab Saudi memiliki obligasi Amerika Serikat senilai 135,9 miliar dolar AS dan menempatkannya di peringkat ke-17 di antara investor surat utang Amerika Serikat.

Pada Juni lalu, G-7, yang mencakup Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang, setuju untuk memberikan pinjaman sebesar 50 miliar dolar AS kepada Ukraina yang akan didukung oleh keuntungan dihasilkan dari aset Rusia.

Langkah ini tidak menghentikan penyitaan penuh atas aset bank sentral Rusia yang dibekukan di negara-negara Barat senilai sekitar 322 miliar dolar AS.

Bloomberg mengatakan bahwa peringatan Arab Saudi kemungkinan akan memicu pertentangan di antara beberapa negara anggota UE terhadap pendekatan yang lebih tegas, meskipun Amerika Serikat dan Inggris melobi agar penyitaan segera dilakukan.

Di Balik Sikap Saudi Merapat ke Rusia, Mengancam Eropa, Ada Apa?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Arab Saudi kini tidak lagi bergantung kepada Amerika Serikat dalam percaturan politik dan ekonomi dunia. Sebagai negara yang kaya akan minyak, Saudi berkompromi dengan China dan Rusia sebagai salah satu sekutu barunya.

Sikap Saudi itu dapat terlihat dari keputusan Riyadh bergabung dengan aliansi ekonomi BRIC (Brasil, Rusia, India dan China) pada awal tahun.

Pada akhir Desember 2023, Putra Mahkota Muhammad bin Salman juga bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Riyadh. Saat itu, Putin mengatakan, hubungan Saudi dan Rusia berada dalam posisi yang tidak pernah terjadi sebelumnya “Tidak ada yang bisa menghalangi berkembangnya hubungan persahabatan kita,” kata Putin kepada putra mahkota.

Dalam pertemuan tersebut, tidak hanya kesepakatan dibidang ekonomi, tapi juga di bidang pertahanan keamanan. Di bidang pertahanan dan keamanan, kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan, dengan cara mendukung dan mencapai kepentingan bersama kedua negara.

Kedua pihak menegaskan keinginan mereka untuk memperkuat kerja sama keamanan dan koordinasi mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk memerangi kejahatan dalam segala bentukny.

Pun kerja sama soal memerangi terorisme dan ekstremisme serta pendanaannya, dan pertukaran informasi untuk menghadapi organisasi teroris, dengan cara yang mencapai keamanan dan stabilitas di negara-negara tersebut.

Hubungan harmonis Arab Saudi dan Rusia dibuktikan saat Riyadh membela Moskow atas sikap negara-negara maju di G-7. Saudi mengancam akan menjual surat utang negara-negara Eropa yang mereka miliki.

Demikian menurut laporan Bloomberg seperti dilansir MEE, Selasa (9/7/2024).Ancaman itu disampaikan dari Kementerian Keuangan Arab Saudi pada awal tahun ini ke beberapa negara G-7. "Arab Saudi mengisyaratkan utang euro yang diterbitkan oleh Prancis," tulis Bloomberg.

Riyadh telah mengkhawatirkan upaya Barat untuk menyita aset Kremlin selama berbulan-bulan. Pada bulan April, Politico melaporkan bahwa Arab Saudi, bersama dengan Tiongkok dan Indonesia, secara pribadi melobi UE agar tidak melakukan penyitaan.

Ancaman Arab Saudi untuk menjual surat utang negara-negara anggota Uni Eropa menunjukkan langkah Riyadh unjuk kekuatan dalam memanfaatkan daya ekonomi mereka buat mempengaruhi para pembuat kebijakan di negara-negara barat.

Dalam artikel di European Council on Foreign Relations disebutkan bahwa Riyadh kini berada dalam posisi untuk membentuk tren regional dan global menyusul perubahan geopolitik yang dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina dan penarikan diri Barat dari Timur Tengah dan Afrika Utara.

Dengan memanfaatkan modal energi, finansial, dan politiknya, Arab Saudi telah menjadi kekuatan menengah dengan pengaruh yang sangat besar dalam tatanan dunia multipolar.

Para pemimpin regional dan global telah melakukan perjalanan ke Arab Saudi dengan intensitas baru. Mereka memandang Riyadh sebagai aktor kunci untuk bergerak melampaui perang antara Israel dan Hamas. Riyadh bergerak menuju kerangka keamanan regional yang baru, inklusif, dan berjangka panjang.

Beban geopolitik yang lebih besar ini telah menyebabkan Riyadh bermain di antara para pemain global dan regional yang bersaing dengan tujuan mengamankan kepentingan nasionalnya sendiri. "Kebijakan regional dan internasional yang baru dapat didefinisikan sebagai ‘aksionisme oportunistik’," tulis artikel tersebut.

Sementara itu, Badan Intelijen AS (CIA) telah menakar kekuatan militer Saudi. Ridayh angkatan bersenjata Saudi memiliki total sekitar 250 ribu tentara aktif. Sekitar 125 ribu di bawah Kementerian Pertahanan (75.000 Angkatan Darat; 15.000 Angkatan Laut, termasuk sekitar 3.000 marinir; 35.000 Angkatan Udara/Pertahanan Udara/Pasukan Rudal Strategis). Kemudian 125 ribu lainnya di Garda Nasional Arab Saudi (SANG)

Pasukan militer Saudi, termasuk SANG, mencakup sebagian besar sistem persenjataan modern dari AS dan Eropa.

Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika telah menjadi pemasok utama persenjataan. Pemasok besar lainnya termasuk Prancis dan Inggris. Arab Saudi adalah salah satu importir senjata terbesar di dunia (2023)

Anggaran belanja pertahanan Saudi pada 2021 dan 2022 ditaksir mencapai 6 persen dari GDP. Jumlah itu lebih kecil dibanding 2020 sebesar 8 persen dari GDP dan 2019 8,8 persen dari GDP.

Ketergantungan Saudi terhadap senjata dari Amerika, membuat Riyadh tidak bisa begitu saja melepaskan hubungan dengan Barat. Mereka akan bermain cantik dengan menjalin hubungan tetapi tetap disegani di tataran global.

Saudi Ancam Eropa dengan Surat Utang demi Rusia, Ini Beda Pemberitaan Kiev dan Moskow

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laporan Bloomberg mengungkapkan, para pejabat Arab Saudi mengancamnegara-negara kelompok G7 secara diam-diam. Mereka mengisyaratkan, kerajaan akan menjual beberapa kepemilikan utang Eropa jika negara-negara tersebut menyita sekitar 300 miliar dolar AS aset Rusia yang dibekukan, Bloomberg melaporkan pada Selasa (9/7/2024), dengan mengutip sumber-sumbernya.

Menurut sumber-sumber yang mengetahui masalah tersebut, para pejabat dari Kementerian Keuangan Arab Saudi menentang kebijakan sekutu-sekutu Barat yang menyita aset-aset Rusia yang dibekukan. Hal tersebut dilaporkan akan membuat penjualan utang Eropa akan dimulai. Secara khusus, Bloomberg menyebutkan, utang tersebut diterbitkan oleh Departemen Keuangan Perancis.

Lantas, bagaimanamedia Ukraina dan Rusia melaporkan ancaman dari Arab Saudi tersebut? Meski sama-sama bersumber dari laporan Bloomberg, laman berita dua negara yang sedang berperang itu memiliki 'nada berbeda'. Laman pemberitaan asal Ukraina,kyievindependent.com membuat judul ‘Saudi Arabia issued vague threats to G7 against seizing frozen Russian assets’ atau 'Arab Saudi mengeluarkan ancaman yang tidak jelas kepada G7 agar tidak menyita aset-aset Rusia yang dibekukan.'

Menurut laman tersebut, ancaman diam-diam ini muncul menjelang perundingan G7 pada bulan Mei dan Juni, ketika para sekutu di Eropa tidak sepakat mengenai tindakan apa yang harus diambil dengan aset-aset yang dibekukan yang ada di negara-negara mereka - dengan beberapa negara Eropa khawatir bahwa mengumpulkan keuntungan dapat mengganggu kestabilan dan melemahkan mata uang Euro.

Bulan lalu, para pemimpin G7 akhirnya mencapai kesepakatan mengenai sebuah rencana untuk memberikan pinjaman sebesar 50 miliar dolar AS kepada Ukraina pada akhir tahun ini. Pinjaman tersebut didukung oleh bunga yang timbul dari aset Rusia yang dibekukan senilai 300 milliar dolar AS. Dalam sebuah pernyataan kepada Bloomberg, Kementerian Keuangan Arab Saudi membantah telah menekan negara-negara G7, dan menambahkan bahwa "tidak ada ancaman seperti itu."

"Hubungan kami dengan G7 dan yang lainnya adalah saling menghormati dan kami terus mendiskusikan semua masalah yang mendorong pertumbuhan global dan meningkatkan ketahanan sistem keuangan internasional," bunyi pernyataan itu.

Sumber-sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada Bloomberg, bahwa tidak jelas apakah Riyadh diduga bertindak sebagai bentuk solidaritas terhadap Moskow, atau apakah Riyadh khawatir penyitaan aset akan menjadi preseden bagi negara-negara lain untuk melakukannya di masa depan.

Sumber-sumber mengatakan kepada Bloomberg bahwa meskipun penjualan obligasi Eropa dan Perancis oleh Arab Saudi kemungkinan tidak akan menyebabkan keretakan besar-besaran dalam perekonomian dunia, para pejabat Eropa khawatir negara-negara lain akan mengikuti langkah Arab Saudi.

Sikap Arab Saudi soal invasi Rusia dan pemberitaan Moskow...

Negara-negara yang bersahabat dengan Rusia lainnya termasuk Cina dan Indonesia juga mendorong Uni Eropa untuk tidak menyita dana tersebut, karena khawatir akan preseden yang akan ditimbulkannya.

Meskipun Arab Saudi memiliki cadangan devisa yang besar, termasuk mungkin puluhan miliar euro, ketakutan utama G7 adalah bahwa negara-negara lain akan mengikuti langkah kerajaan dalam menjual obligasi Eropa, ungkap Moscowtimes mengutip Bloomberg.

Alih-alih menyita uang tersebut, Uni Eropa mengadopsi sebuah rencana untuk menggunakan keuntungan dari aset-aset Rusia yang dibekukan untuk mendanai bantuan militer senilai $50 miliar untuk Ukraina pada bulan Juni.

Sambil menikmati hubungan dekat dengan Moskow, Riyadh juga berusaha untuk membangun hubungan dengan Kyiv, menyambut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah kunjungan kejutan pada bulan Juni. Kerajaan juga menjadi tuan rumah KTT perdamaian Ukraina pada Agustus 2023 di mana Rusia tidak diundang.