JAKARTA, KOMPAS.com - Penataan organisasi kementerian/lembaga Kabinet Merah Putih akan dilaksanakan paling lambat hingga akhir tahun 2024. Penataan dilakukan lantaran terjadi pergeseran tugas dan fungsi di beberapa kementerian/lembaga.

Hal ini diketahui berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Diketahui, jumlah kementerian/lembaga di dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto bertambah dibandingkan era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

"Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Persatuan Presiden ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024," demikian poin dalam Perpres tersebut, dikutip pada Rabu (23/10/2024).

Selain itu, Perpres ini juga mengatur kementerian-kementerian yang dikoordinasikan oleh kementerian koordinator (kemenko) tertentu.

Diketahui, saat ini ada tujuh kemenko, yaitu Kemenko Bidang Politik dan Keamanan; Kemenko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kemenko Bidang Perekonomian; Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat; serta Kemenko Bidang Pangan.

Berikut daftar kementerian/lembaga beserta dengan kemenko-nya masing-masing:

Kemenko Politik dan Keamanan

1. Kementerian Dalam Negeri

2. Kementerian Luar Negeri

3. Kementerian Pertahanan

4. Kementerian Komunikasi dan Digital

5. Kejagung

6. TNI

7. Polri

Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

1. Kementerian Hukum

2. Kementerian HAM

3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kemenko Bidang Perekonomian

1. Kementerian Ketenagakerjaan

2. Kementerian Perindustrian

3. Kementerian Perdagangan

4. Kementerian ESDM

5. Kementerian BUMN

6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi

7. Kementerian Pariwisata

Kemenko Bidang PMK

1. Kementerian Agama

2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

4. Kementerian Kebudayaan

5. Kementerian Kesehatan

6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

8. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

2. Kementerian Pekerjaan Umum

3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

4. Kementerian Transmigrasi

5. Kementerian Perhubungan

Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Kementerian Sosial

2. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

3. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

4. Kementerian Koperasi

5. Kementerian UMKM

6. Kementerian Ekonomi Kreatif

Kemenko Bidang Pangan

1. Kementerian Pertanian

2. Kementerian Kehutanan

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Kementerian Lingkungan Hidup

5. Badan Pangan Nasional

6. Badan Gizi Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Bupati Batang, Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tersebut termasuk kementerian yang baru dibentuk oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Lantas, siapa sosok Wihaji dan jejak karier politiknya?

Pria kelahiran Sragen, 22 Agustus 1976 ini diketahui adalah Bupati Batang periode 2017-2022.

Lulusan S3 Manajemen Lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini diketahui mengawali karier politik bersama Partai Golkar.

Dikutip dari Antaranews, Wihaji adalah staf ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Tengah IV. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Kemudian, Wihaji pernah maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR RI pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2014. Tetapi, dia gagal.

Namun, takdir memilihnya menjadi Bupati Batang untuk periode 2017-2022. Saat itu, Wihaji berpasangan dengan Suyono.

Selama menjabat sebagai Bupati Batang, kinerja Wihaji dinilai sangat baik karena berhasil menarik investasi dua perusahaan besar asal Korea Selatan dan Swiss di program Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Wihaji memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 3.400.958.514 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 4 Januari 2022 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik tahun 2021.

Harta tersebut terdiri dari dua bidang tanah dan bangunan di Depok yang merupakan hasil sendiri dan Pekalongan dari warisan yang nilai totalnya Rp 2.123.930.000.

Kemudian, dua unit mobil dan tiga unit sepeda motor dari hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Innova tahun 2019 senilai Rp 395.000.000
• Mobil Suzuki Jeep tahun 1990 senilai Rp 65.000.000
• Sepeda motor Yamaha tahun 2009 senilai Rp 3.000.000
• Sepeda motor Honda tahun 2010 senilai Rp 4.000.000
• Sepeda motor Yamaha tahun 2015 senilai Rp 14.500.000.

Selanjutnya, harta bergerak lainnya sebesar Rp 8.914.000, serta kas dan setara kas senilai Rp 806.476.335.

Wihaji juga melaporkan kepemilikan utang sebesar Rp 19.861.821. Sehingga, total harta kekayaannya mencapai Rp 3.400.958.514.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar Meutya Hafid ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.

Pemilik nama lengkap Meutya Viada Hafid ini memang karib dengan bidang komunikasi dan media karena pernah tujuh tahun berkiprah menjadi jurnalis televisi sebelum akhirnya bergabung dengan Partai Golkar dan menjadi anggota DPR RI.

Dikutip dari laman resmi Partai Golkar, Meutya Hafid pertama kali bergabung dengan Partai Golkar pada 2009 dan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari daerah pemilihan Sumatera Utara I.

Perempuan kelahiran Bandung, Jawa Barat, pada 3 Mei 1978 ini lantas terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2009-2014.

Meutya Hafid kembali terpilih menjadi anggota DPR RI untuk dua periode berikutnya, yakni 2014-2019 dan 2019-2024. Dia pun duduk di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.

Bahkan, pada periode terakhirnya, Meuta Hafid didapuk menjadi Ketua Komisi I DPR RI.

Sementara itu, di internal Partai Golkar, lulusan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri pada 2016-2019.

Kemudian, Meutya Hafid pernah menjadi Ketua Bidang Strategi Opini dan Propaganda di organisasi sayap Partai Golkar, MKGR pada 2015-2020. Serta, Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Publik di Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) pada 2016-2021.

Harta kekayaan

Tiga periode menjadi anggota DPR RI, berapa harta kekayaan Meutya Hafid?

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Meutya memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 18.728.216.636 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 22 Juli 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik 2023.

Terdiri dari enam bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dan Sleman bersumber dari hasil sendiri dan sebidang tanah di Jakarta Selatan hasil hibah tanpa akta senilai total Rp 20.437.120.000.

Kemudian, dua unit mobil, yakni Toyota Innova tahun 2017 dari hasil sendiri senilai Rp 150.000.000 dan Hyundai Palisade tahun 2021 dari hasil sendiri senilai Rp 450.000.000. Serta, satu unit motor Toyota Yamaha tahun 2017 dari hasil sendiri senilai Rp 25.000.000.

Selanjutnya, harta bergerak lainnya senilai Rp 198.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp 6.068.096.636.

Meutya Hafid juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 8.600.000.000. Sehingga, total harta kekayannya mencapai Rp 18.728.216.636.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Taufik Hidayat Sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, pada Minggu (20/10/2024) malam.

“Taufik Hidayat Sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga,” kata Prabowo.

Taufik Hidayat akan ditempakan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, mendampingi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Seperti diketahui, Taufik Hidayat merupakan legenda bulu tangkis Indonesia. Dia memenangkan Brunei Terbuka dan menembus semifinal Kejuaraan Asia 1998. Pada tahun 1999, Taufik Hidayat berhasil meraih gelar Indonesia Terbuka pertamanya.

Taufik meraih peringkat nomor satu dunia pada usia 19 tahun, setelah menjuarai Malaysia Terbuka, Kejuaraan Asia, dan Indonesia Terbuka.

Sepanjang kariernya, Taufik Hidayat banyak menorehkan prestasi sebagai atlet bulu tangkis, meliputi enam gelar Indonesia Terbuka pada 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, dan 2006.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Kabinet Merah Putih.

AHY sebelumnya merupakan Menteri ATR/BPN pada kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin.

“Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Penbantunan kewilayahan,” kata Prabowo saat mengumumkan susunan kabinet di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

AHY dikenal sebagai putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pria kelahiran Bandung, 10 Agustus 1978 itu menempuh karier di dunia militer setelah tamat sekolah menengah atas.

AHY merupakan lulusan terbaik Akademi Militer dengan mendapatkan penghargaan Tri Saktiwiratama dan Adhi Makayasa pada tahun 2000.

Selanjutnya, AHY masuk Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada 2002, setelah berhasil menamatkan sekolah kecabangan Infanteri.

AHY mengawali kariernya dengan menjadi Komandan Peleton Batalion Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak, jajaran Brigif Linud 17 Kostrad.

Setelah itu, namanya terus melesat diminta membantu Kementerian Pertahanan untuk merealisasikan pendirian Universitas Pertahanan Indonesia pada 2008.

Selain itu, AHY juga sempat mengenyam pendidikan Nanyang Technological University dan Harvard University serta mengikuti pendidikan Sekolah Lanjutan Perwira di Fort Benning, Amerika Serikat, di mana ia menjadi lulusan terbaik.

Kembali ke Tanah Air, ayah satu anak itu ditugaskan sebagai Kepala Seksi 2 Operasi di Satuan elit Kostrad, Brigade Infanteri Lintas Udara 17.

Lalu, pada Juni 2014, AHY bertolak ke Amerika Serikat untuk melanjutkan Sekolah Staff Komando Angkatan Darat (Seskoad).

Sepulangnya dari Negeri Paman Sam, ia menjadi Komandan Batalion (Danyon) Infanteri Mekanis 203/Kemuning yang kelak menjadi jabatan terakhirnya di dunia militer.

AHY mengakhiri kariernya di dunia militer pada September 2016 dengan pangkat terakhir mayor karena ia diusung oleh Partai Demokrat, partai yang dipimpin ayahnya, untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Berpasangan dengan Sylviana Murni, AHY mengawali karier politiknya dengan menelan kekalahan saat ia hanya memperoleh 17,06 persen pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Selanjutnya, AHY ditunjuk menjadi Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat untuk Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Di bawah komando AHY, Partai Demokrat memperoleh 10.876.507 suara atau sebesar 7,77 persen.

Angka tersebut dapat dibilang anjlok dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2014 yang mencapai 10,9 persen atau 12.728.913 suara.

Kendati demikian, hal itu tidak menyurutkan langkah AHY di partai berlambang bintang Mercy tersebut.

Pada Maret 2020, AHY terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Demokrat menggantikan sang ayah melalui Kongres V Partai Demokrat.

Dalam pidatonya usai terpilih, AHY menyatakan berambisi mengembalikan kejayaan Partai Demokrat dengan kembali menguasai kursi parlemen pada Pemilu 2024 mendatang.

Selanjutnya, AHY pun dilantik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko-Polhukam) pada 21 Februari 2024 silam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kabinet Merah Putih.

"Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)," kata Prabowo saat mengumumkan formasi kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Adapun Kementerian HAM dahulunya bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Natalius Pigai lahir pada 28 Juni 1975 di Paniai, Irian Jaya. Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komnas HAM periode 2012-2017.

Ia juga pernah menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Alhilal Hamdi, dan Jacob Nuwa Wea.

Sebelumnya ia juga pernah menjadi Penasihat BRR Aceh-Nias di Deputi Pengawas dan Menulis Ensiklopedia Tsunami Aceh-Nias pada 2008 sampai 2009.

Tak hanya itu, Pigai pernah mengabdi di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Yayasan Cinderalas dan Yayasan Sejati.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal mengumumkan susunan kabinet pada tanggal 21 Oktober 2024 nanti.

Hal itu dibocorkan oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di sela-sela acara launching buku berjudul Sea Power Indonesia di era Indo Pasifik di Wisma Elang Laut, Jakarta, Selasa (7/8/2024).

"Kemarin dia [Prabowo] bilang aku dilantik tanggal 20, 21 aku umumkan kabinet itu aku lantik, terus sidang kabinet 23," tuturnya.

Luhut juga memastikan bahwa pihaknya bakal membantu pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan nanti agar berjalan dengan baik dan lancar sesuai instruksi dari Presiden Jokowi.

"Pak Presiden bilang agar saya tetap terus komunikasi dengan Pak Prabowo, saya juga bilang siap," katanya.

Dia mengimbau kepada masyarakat dan pihak terkait untuk membantu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga semua program yang dijanjikan selama kampanye kemarin bisa berjalan lancar.

"Ayo kita dukung pemerintahan yang akan datang. Ya tentu tidak sempurna, tapi saya optimis karena saya punya pembanding waktu saya dulu Kepala Staf Presiden 2014 dengan sekarang ini," ujarnya.