JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri enggan berkomentar soal mahalnya tarif menggunakan drone di kawasan taman nasional seluruh Indonesia.

"Enggak ke kami. Kami harus ketemu menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk membahas hal itu," kata Widi saat ditemui Kompas.com usai rapat koordinasi menteri bidang ekonomi di Four Seasons Hotel, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Widi tak menjawab saat ditanya soal pengkajian ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 30 September 2024.

PP tersebut mengatur tarif baru berupa tiket masuk kawasan taman nasional, tiket wisata, serta biaya penggunaan kamera dan drone.

Sebelumnya, wisatawan hanya dipungut Rp 300.000 bila ingin menggunakan drone di kawasan taman nasional per sekali kedatangan.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Kini, tarifnya melonjak jadi Rp 2 juta per unit drone per hari, di luar biaya pengambilan foto dan video komersial.

• Tarif Terbangkan Drone Rp 2 Juta di Gunung Gede Pangrango Tak Hanya untuk Komersial
• TN Karimunjawa Berlakukan Perubahan Tarif, Drone Menyusul
• Tarif Terbangkan Drone di TN Gunung Merapi Kini Rp 2 Juta

Kasubdit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Agung Nugroho, juga sudah mengonfirmasi hal tersebut.

"Khusus untuk (penerbangan) drone harus memiliki izin, kemudian diterbangkan di mana. Prinsipnya ketika biaya tarif drone dibayar, dia punya hak menerbangkan dan punya hak menggunakan peralatan, yang jadi fasilitas drone itu," kata Agung dalam berita Kompas.com yang tayang pada Jumat (1/11/2023).

Bagi warga negara Indonesia (WNI) yang menggunakan kamera untuk video komersial dibanderol Rp 10 juta per paket lokasi, sedangkan warga negara asing (WNA) dikenakan Rp 20 juta untuk mengambil foto dan video komersial dengan kamera profesional.

Mahalnya mendapat izin penggunaan drone, mendapat protes dari Federasi Drone Indonesia.

"Harapan kami agar peraturan ini dapat ditinjau kembali oleh yang berwenang supaya dapat meringankan beban para pelaku wisata yang ingin menggunakan drone-nya untuk tujuan dokmentasi dan rekreasi," tulis akun Instagram resmi @federasidroneindonesia.

• Selain Bayar Rp 2 Juta, Terbangkan Drone di Bromo Tak Lagi Leluasa
• 5 Wisata Sekitar Gunung Bromo, Bisa Jadi Pilihan Liburan
• Daftar Lengkap Tarif Baru Wisata Gunung Bromo, Berlaku 30 Oktober 2024

Nyatanya, kenaikan tarif kegiatan di tempat wisata ini memang tidak sejalan dengan fokus utama Kementerian Pariwisata yang mendorong wisata dalam negeri.

"Dari segi pariwisata, akan terus didorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 dan salah satu yang sedang dibahas, terkait harga tiket (pesawat) yang kompetitif," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjelaskan pembahasan rapat koordinasi menteri bidang ekonomi di Four Seasons Hotel Jakarta, Minggu (3/11/2024).

KOMPAS.com – Kenaikan tarif penerbangan drone di berbagai taman nasional di Indonesia menuai perhatian wisatawan mengenai alasan dibalik terciptanya peraturan baru ini.

Itu karena pengunjung kini harus merogoh kocek Rp 2 juta per hari untuk menerbangkan satu unit drone.

Tarif itu berdasarkan aturan baru yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dilaporkan oleh Kompas.com, Jumat (1/11/2024), kenaikan tarif penerbangan drone berlaku di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan destinasi konservasi lainnya.

Agung Nugroho, Kasubdit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi KLHK, mengungkapkan bahwa tarif penerbangan drone di kawasan konservasi ditetapkan sebesar Rp 2 juta per unit per hari untuk memberikan hak penggunaan fasilitas tersebut secara legal dan teratur.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

"Prinsipnya, tarif ini memberi hak penggunaan peralatan di kawasan yang telah diizinkan," ungkap Agung.

Dilaporkan oleh Kompas.com, Jumat (1/11/2024), Kepala Bagian Tata Usaha TNBTS, Septi Eka Wardani, juga menegaskan bahwa aturan baru tak hanya soal tarif, tetapi juga terkait pembatasan lokasi untuk menjaga kesakralan adat setempat dan keselamatan satwa.

“Penggunaan drone hanya bisa di lokasi tertentu agar tidak mengganggu adat Tengger, satwa, dan pengunjung,” kata Septi, seraya menambahkan bahwa saat ini sedang disusun SOP lengkap untuk penerbangan drone di kawasan TNBTS.

Dilaporkan oleh Kompas.com, Minggu (3/11/2024), Humas Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Agus Denie, menyatakan bahwa sebelumnya tak ada tarif PNBP untuk menerbangkan drone di kawasan tersebut. Namun, kini tarif PNBP diterapkan untuk semua penggunaan, baik komersial maupun non-komersial.

“Penggunaan drone sekarang dikenakan tarif tanpa membedakan tujuan, berlaku untuk WNI dan WNA,” ujarnya.

Agus Denie dari TNGGP menambahkan bahwa dasar hukum yang kuat kini memungkinkan pengelola taman nasional untuk lebih mengawasi aktivitas penerbangan drone dan menjaga kestabilan ekosistem kawasan konservasi.

"Pengunjung tak perlu izin khusus, cukup beli tiket drone di pintu masuk," tutup Agus.

KOMPAS.com – Kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional (TN) yang diatur dalam PP No. 36 Tahun 2024 menuai reaksi dari wisatawan yang sering bepergian ke Taman Nasional.

PP tersebut diresmikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo pada 30 September 2024, yang mulai berlaku pada 30 Oktober 2024.

Pada kesempatan kali ini, Jumat (1/11/2024), Kompas.com menanyakan respons dari wisatawan yang kerap pergi ke berbagai Taman Nasional seperti Taman Nasional Gunung Merbabu dan Taman Nasional Gunung Ciremai.

Bagaimana wisatawan menanggapi kebijakan baru ini?

Salah satu wisatawan yang kerap melakukan pendakian di berbagai Taman Nasional bernama Leonardo Juan (21 tahun) seorang warga Buaran, Jakarta Timur, yang mengungkapkan pandangannya kepada Kompas.com via Whatsapp, Jumat (1/11/2024).

Menurutnya, keputusan pemerintah harus dihormati, terutama karena taman nasional berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

"Hormati keputusan pemerintah, sebab taman nasional itu di bawah naungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi, sudah diputuskan, hormati putusan tersebut," ujar Leonardo saat ditanya Kompas.com via Whatsapp, Jumat (1/11/2024).

Kebijakan ini ternyata tidak mengurangi minat Leonardo untuk mengunjungi taman nasional.

Ia menganggap bahwa meskipun ada kenaikan harga, kunjungannya ke taman nasional tidak begitu sering sehingga dampaknya terhadap pengeluaran wisata masih tergolong minim.

"Tidak memengaruhi minat untuk berkunjung, karena pergi ke sana belum tentu dalam sebulan sekali atau seminggu sekali," katanya.

Namun, Leonardo berharap kenaikan harga tiket ini dapat di ikuti dengan peningkatan kualitas fasilitas di taman nasional.

Leonardo mengungkapkan, pengalaman terakhirnya di Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGM) cukup memuaskan, tetapi ia menilai masih ada ruang untuk perbaikan.

"Terakhir kemarin ke TNG Merbabu, dengan harga lama serta fasilitas yang ada, bisa dikatakan cukup memadai bagi wisatawan, tapi tentu akan lebih baik lagi jika ada yang di perbaiki dan di tingkatkan," tambahnya.

Lebih jauh, Leonardo menilai kenaikan tarif ini tidak berpengaruh besar pada anggaran wisata yang ia siapkan, mengingat harga tiket masuk terbaru yang masih relatif terjangkau dan Ia berharap adanya peningkatan pengalaman bagi pengunjung dengan tarif baru ini.

“Pastinya dengan kenaikan harga, pelayanan serta pengalaman yang diperoleh oleh pengunjung harus lebih baik,” kata Leonardo.

Dengan adanya kenaikan harga tiket ini, Leonardo berharap agar kualitas dan kelestarian taman nasional tetap terjaga, sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik lagi bagi para pengunjung yang ingin menikmati keindahan alam di Indonesia.

KOMPAS.com – Kebijakan kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional mulai 100 persen hingga 400 persen yang diatur dalam PP No. 36 Tahun 2024 menuai kritik dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menilai kebijakan ini memberatkan konsumen dan bisa berdampak negatif pada minat masyarakat untuk berwisata. Hal itu dinilai kontraproduktif dengan upaya pemerintah meningkatkan jumlah wisatawan.

"Kenaikan itu jelas terlalu tinggi, dan bahkan bisa menjadi kebijakan yang kontra produktif,” kata Tulus Abadi kepada Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

“Masyarakat menjadi malas untuk melakukan perjalanan wisata, apalagi tiket pesawat saat ini juga cenderung mahal," tambah dia.

Tulus juga menambahkan, pemerintah seharusnya memberi insentif untuk mendorong pariwisata, bukan justru menerapkan kebijakan yang membebani wisatawan.

“Kenaikan tarif yang cenderung ugal-ugalan adalah bentuk disinsentif,” kata Tulus.

Kebijakan baru ini juga tidak diiringi dengan jaminan peningkatan pelayanan atau fasilitas di lokasi wisata. Menurut YLKI peningkatan pelayanan merupakan hak konsumen yang harus dipenuhi, terutama jika tarif naik secara signifikan.

"Tidak ada jaminan adanya peningkatan pelayanan di lokasi wisata dan kebijakan kenaikan tarif yang mencapai 100-400 persen sebaiknya dibatalkan saja," kata Tulus.

YLKI juga mengusulkan beberapa hal yang seharusnya diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas fasilitas taman nasional, terutama dalam hal infrastruktur dan kenyamanan pengunjung.

Menurut Tulus, pemerintah perlu memastikan keandalan infrastruktur, termasuk keamanan sarana bermain yang sudah terverifikasi, serta menjaga stabilitas harga makanan, minuman, dan oleh-oleh.

"Terlebih lagi, harga-harga makanan, minuman, dan oleh-oleh jangan sampai terlalu mahal, serta fasilitas seperti toilet dan musala yang bersih juga penting," kata dia.

Dengan adanya kritik ini, YLKI berharap agar pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan kenaikan tarif taman nasional demi mendukung pertumbuhan pariwisata yang tetap ramah bagi wisatawan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah menggodok rencana perubahan fungsi kawasanan hutan pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan inisiatif perubahan fungsi ini dilakukan karena Kalimantan Selatan merupakan satu dari empat provinsi di Indonesia yang belum memiliki Taman Nasional.

“Perubahan fungsi ini juga bertujuan untuk meningkatkan intensitas pengelolaan kawasan hutan Pegunungan Meratus, hal ini juga untuk menjaga tutupan lahan di Pegunungan Meratus yang tidak mengalami perubahan selama 10 tahun terakhir,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9).

Hanif mengatakan, kawasan hutan lindung Pegunungan Meratus sudah memenuhi persyaratan untuk bisa ditingkatkan statusnya sebagai kawasan Taman Nasional. Pegunungan Meratus memiliki semua variabel yang digunakan untuk menetapkan sebuah wilayah hutan dapat ditetapkan menjadi kawasan taman nasional.

"UNESCO juga telah mengakui Geopark Meratus, sehingga secara teknis sudah layak untuk ditingkatkan menjadi Taman Nasional," ucapnya.

Untuk itu, ia meminta Pemprov Kalsel melakukan identifikasi luasan kawasan hutan lindung Pegunungan Meratus yang akan diajukan menjadi Taman Nasional nanti.

“Kita juga akan libatkan orang-orang yang ahli di bidang ekonomi dan keuangan dalam penyusunan kajian akdemisnya, mengingat kita saat ini juga menggeser baseline dari ekologi sentris menjadi profit sentris,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Satyawan Pudyatmoko, mengatakan pengusulan Taman Nasional Pegunungan Meratus ini sudah tepat. Hal itu mengingat kawasan pegunungan Meratus ini mempunyai kekayaan hayati dan keunikan ekosistemnya.

“Salah satu kriteria Taman Nasional itukan adanya keunikan baik itu hayatinya maupun ekosistemnya. Disana juga ada kelompok masyarakat yang memiliki interaksi positif dengan kawasan pegunungan Meratus,” ujar Satyawan.

Pengajuan Taman Nasional ini bertujuan untuk menjaga keunikan hayati, ekosistem, dan budaya yang ada di pegunungan Meratus, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih optimum.

“Tidak hanya fungsi perlindungan, tetapi juga fungsi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat serta untuk pendidikan dan penelitian. Kita optimis tahun ini bisa ditetapkan menjadi Taman Nasional,” ungkapnya.

Situbondo: Pasangan banteng Jawa (Bos javanicus) "Dimas" dan "Tina" indukan dari Taman Safari Indonesia II Prigen melahirkan seekor bayi banteng jantan di suaka satwa banteng Taman Nasional Baluran Situbondo, Jawa Timur.

Kepala Balai Taman Nasional Baluran Situbondo Johan Setiawan mengemukakan pasangan banteng Jawa Dimas dan Tina melahirkan bayinya pada Jumat, 9 Agustus 2024 sekitar pukul 04:30 WIB.

"Bayi banteng lahir dalam kondisi sehat dengan berat badan 21,5 kilogram, tinggi badan 64 cm, panjang badan 73 cm dan lingkar dada 66 cm," ujarnya, Sabtu, 10 Agustus 2024.
Menurut Johan, proses kelahiran bayi banteng Jawa berlangsung secara normal dan saat ini tim perawat banteng sedang melakukan pemantauan intensif untuk memastikan kesehatan dan perkembangan bayi banteng tersebut.

Dengan lahirnya bayi banteng jantan dari indukan Dimas dan Tina ini, lanjut ia, maka jumlah banteng di suaka satwa banteng Taman Nasional Baluran tercatat sebanyak delapan ekor, terdiri dari tiga ekor jantan dan lima ekor betina.

Baca juga: Geger! Tapir Masuk Kedalam Toko Emas di Pasar Kepahiang Bikin Warga Panik

"Tentunya ini menjadi momentum yang sangat membahagiakan bagi kami, lahirnya bayi banteng jantan ini adalah bukti dari upaya keras kami dalam menjaga dan melestarikan spesies banteng yang terancam punah," ucap Johan.

Ia menambahkan, saat ini di suaka satwa banteng juga sedang menunggu kelahiran banteng dari betina "Usi" dengan pejantan "Dimas" yang diperkirakan akan lahir pada akhir Agustus.

"Catatan kami, sampai dengan saat ini suaka satwa banteng TN Baluran telah melepasliarkan lima ekor banteng yang terdiri dari dua ekor jantan dan tiga ekor betina sebagai upaya untuk meningkatkan populasi banteng di alam dan variasi genetiknya," tutur Johan.

Melansir ANTARA, hingga saat ini populasi banteng Jawa atau bos javanicus di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Baluran Situbondo mencapai lebih dari 200 ekor.

Balai Taman Nasional Baluran Situbondo melakukan upaya pengembangbiakan semialami banteng Jawa itu diharapkan dapat membantu meningkatkan populasi dan mutu keanekaragaman genetik banteng.

(MEL)

MANGGARAI BARAT, iNews.id - Kapal wisata Refviero kecelakaan di kawasan perairanTaman Nasional (TN) Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (1/8/2024). Angkutan jenis speed boat tersebut terbalik di Long Pink Beach saat mengangkut belasan wisatawan.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto mengatakan, mengetahui kejadian tersebut dari informasi via WhatsApp (WA).

"Sesampainya di lokasi, kami menemukan speedboat Refviero dalam keadaan kandas di pinggir pantai," ujar Risdiyanto, Kamis (1/8/2024).

Dia menyampaikan, kecelakaan terjadi akibat terjangan arus kencang yang menyebabkan speed boat tersebut miring lalu terbalik. 

"Kapal mendekati Pink Beach ketika terjadi arus kuat akibat pasang surut yang menyebabkan pusaran air dan membuat kapal miring hingga terbalik, namun tidak tenggelam," ucapnya. 

Menurutnya, beberapa penumpang melompat ke air dan dibantu oleh kapal lain di sekitar untuk dievakuasi ke pantai. Saat itu, kata dia memang sedang terjadi efek venturi atau fenomena pasang-surut air laut  yang sangat tinggi di wilayah tersebut yang memicu arus kencang berbentuk pusaran dan berdampak pada navigasi kapal.

"Ini adalah fenomena alam. BMKG telah memberikan peringatan dan kami juga telah mengeluarkan notice to marine. Namun, di beberapa kepulauan, pasang surut yang sangat tinggi dan jarak hulu yang berdekatan menyebabkan arus kencang berputar," ucapnya.

Informasi yang diperoleh, lanjut dia wisatawan yang menumpang di speedboat saat peristiwa nahas tersebut sebanyak 16 orang. "Semua kru dan penumpang selamat. Tidak ada yang terluka," katanya.

Dia menuturkan, kru dan penumpang berhasil dievakuasi ke pantai oleh kapal wisata lain yang melintas. Termasuk speed boat telah ditarik ke pinggir pantai agar tidak mengganggu alur pelayaran.

Dalam kejadian itu, hanya 13 dari 16 wisatawan yang melanjutkan perjalanan dengan speed boat pengganti yang disediakan agen perjalanan. Tiga lainnya memilih balik ke Labuan Bajo lantaran penerbangan yang telah terjadwal.

Editor: Kurnia Illahi

Fenomena embun es melanda kawasan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (TNGGP), Cianjur, Jawa Barat.

Fenomena frost itu terjadi akibat cuaca ekstrem yang terjadi sejak sepekan terakhir. Hasil pemantauan, suhu mendekati titik nol bahkan sampai nol derajat celsius.

Kepala Balai Besar TNGGP Sapto Aji Prabowo mengungkapkan, kondisi cuaca itu biasa terjadi saat musim kemarau di berbagai tempat tropis, termasuk di TNGGP.

"Di area Alun-alun Suryakencana dilaporkan terjadinya embun es. Berdasarkan pantauan suhu mendekati titik nol sampai nol derajat celsius sehingga memicu frozen atau embun es," jelas Sapto kepada wartawan, Rabu (24/7).

Sapto mengatakan, embun membeku biasanya terjadi mulai dari malam hingga pagi. Puncaknya di jam enam pagi.

Kondisi ini yang menarik perhatian pengunjung atau pendaki. "Sebabnya kuota pendakian meningkat, banyak yang ingin merasakan sensasi embun es," jelasnya.

Kata Sapto, kondisi cuaca ekstrem ini, tidak akan berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem di dalam kawasan konservasi.

"Fenomena alamiah, jadi alam sudah punya mekanisme sendiri untuk mengantisipasi situasi seperti ini," pungkasnya.