Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat penerbangan menuturkan bahwa kinerja maskapai penerbangan masih dibebani oleh biaya tinggi hingga kini. Hal ini yang menjadi penyebab kerugian bisnis masih membelit maskapai penerbangan.

Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyatakan bahwa tidak hanya maskapai Garuda Indonesia dan Air Asia saja, tetapi semua maskapai penerbangan dalam negeri turut merasakan bebannya.

"Permasalahan ini terjadi karena di Indonesia tidak ada regulasi tarif batas atas (TBA) yang tidak kunjung direvisi oleh Menteri Perhubungan selama lima tahun belakangan. Maskapai tidak boleh menaikkan harga tiketnya," papar Alvin saat dihubungi oleh Kontan, Kamis (23/10).

Asal tahu saja, dalam laporan keuangan yang dirilis, Garuda Indonesia mencetak pendapatan sebesar US$ 1,62 miliar atau ekuivalen Rp 24,63 triliun sepanjang semester I 2024. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 18.27% jika dikomparasikan dengan pendapatan pada periode sama tahun lalu sebesar US$ 1,37 miliar.

Sayangnya, pertumbuhan pendapatan tersebut belum cukup untuk mengatrol kinerja laba bersih GIAA yang masih menderita kerugian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 101,65 juta atau setara Rp 1,54 triliun. Kerugian bersih ini membengkak sebanyak 32,88% daripada kerugian pada semester I 2023 yang sebesar US$ 76,50 juta.

Lalu, PT AirAsia Indonesia Tbk (AAID/CMPP) mengalami kerugian Rp581,91 miliar pada semester I 2024. Apabila dibandingkan dengan Semester I 2023 ada perbaikan kerugian sebesar 5 pts dengan rugi yang dimaksud tidak mencakup laba/rugi selisih kurs dari transaksi dalam mata uang asing.

Perusahaan juga membukukan pendapatan Semester I 2024 sebesar Rp3,78 triliun, meningkat sebesar 24% dibandingkan semester yang sama tahun 2023 sebesar Rp3,05 triliun.

Lebih lanjut, Alvin menyatakan akibat ketiadaan revisi TBA dan juga TBB, maskapai lebih memilih untuk mengembangkan rute internasional dibandingkan rute domestik dengan rute 'gemuk'.

Dia memberikan contoh, Lion Group juga menempuh strategi yang sama dengan mengalihkan sebagian pesawatnya ke Malaysia dan Thailand dimana dapat berbisnis tanpa terikat aturan TBB dan TBA, sesuai dengan kondisi pasar, serta tanpa intervensi Pemerintah.

Alvin menyebutkan, dengan mengembangkan rute internasional dan membatasi rute domestik merupakan salah satu cara maskapai penerbangan untuk mempertahankan bisnis.

"Apakah bisnis penerbangan ini tidak efisien? ya itu terjadi pula karena banyak pungutan-pungutan bandara yang dititipkan pada maskapai, dalam bentuk PPN dan PJP2U dan lain sebagainya. Biaya yang ditarik oleh bandara ini pun tidaklah murah. Bahkan di bandara TNI untuk sipil, maskapai dikenai biaya security clearance dan harus punya izin (pass) dari landasan udara. Jadi selain tambahan biaya, ini menambah tugas administrasi maskapai," paparnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO AirAsiaTony Fernandes merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghapus ketentuan tarif batas atas (TBA) untuk mengatasi permasalahan tingginya harga tiket pesawat rute domestik di Indonesia.

Menurut dia, ketentuan TBA justru membuat tarif tiket pesawat lebih mahal, sebab maskapai tidak dapat mematok tarif tinggi ketika biaya operasional dan permintaan pasar sedang meningkat.

Akibatnya, untuk menutupi potensi kerugian akibat biaya operasional yang lebih tinggi, tarif tiket pesawat yang lebih tinggi tidak hanya dikenakan terhadap tiket pesawat pada momen high season, tapi juga hari biasa.

"Menariknya, Tarif Batas Atas membuat harga tiket menjadi lebih mahal karena maskapai penerbangan harus menurunkan harga tiket lebih rendah (ketika biaya operasional dan permintaan tinggi)," tutur Tony, dalam Media Briefing, di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Lebih lanjut Tony bilang, jika ketentuan TBA dihapus, maskapai justru bisa menyesuaikan tarif tiket sesuai mekanisme pasar, di mana ketika permintaan pasar sedang rendah, maka tarif tiket pesawat akan lebih murah.

"Jadi di Malaysia, Filipina, dan Thailand, tidak ada pembatasan dan harga tiketnya lebih rendah," katanya.

Oleh karenanya, Tony merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan pembahasan terkait potensi penyesuaian ketentuan TBA.

"Jadi ironisnya, pemerintah yang menetapkan pembatasan membuat harga tiket menjadi lebih mahal, karena kita harus menurunkan harga tiket. Sehingga harga tiket rata-rata akan turun jika pembatasan dihapus," ucapnya.

Rekomendasi serupa sebenarnya telah disampaiakn oleh Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) yang terus mendesak pemerintah untuk menghapus TBA tiket pesawat agar harga tiket pesawat mengikuti menkanisme pasar.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan, penghapusan TBA tiket pesawat ini perlu dilakukan karena maskapai semakin terbebani dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah.

Sebab, dengan aturan TBA yang masih sama sejak 2019, para maskapai tidak dapat leluasa menyesuaikan tarif tiket pesawat dengan biaya operasional yang membengkak akibat pelemahan rupiah.

"Saya harapannya tarifnya diatur mekanisme pasar, tapi nanti tergantung Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," ujarnya saat ditemui di sela acara Indonesia Aero Summit 2024 di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Kendati demikian, INACA tidak memungkiri pengaturan TBA tiket pesawat bertujuan agar harga tiket pesawat tetap terjangkau untuk masyarakat luas serta tarif batas bawah (TBB) yang juga berfungsi agar maskapai tidak melakukan predatory pricing.

Namun menurutnya, Kemenhub selaku regulator seharusnya dapat menjadi penengah antara maskapai dan masyarakat agar penentuan tarif tiket pesawat tidak merugikan keduabelah pihak.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sigit Hani Hadiyanto mengungkapkan, pihaknya masih terus mengevaluasi aturan TBA tiket pesawat.

Namun dia tidak merincikan kapan evaluasi tersebut akan selesai dilakukan sehingga ketetapan TBA dapat berubah.

"Terkait dengan tarif tadi atau tiket, memang pemerintah sedang melakukan upaya evaluasi terhadap kondisi tersebut," kata Sigit.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, sampai saat ini Kemenhub telah melakukan banyak pembahasan dengan maskapai dan telah mempertimbangkan usulan maskapai untuk menaikkan TBA.

Namun, Kemenhub menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk merevisi aturan TBA yang sudah empat tahun tidak berubah. Adapun TBA diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO AirAsiaTony Fernandes merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghapus ketentuan tarif batas atas (TBA) untuk mengatasi permasalahan tingginya harga tiket pesawat rute domestik di Indonesia.

Menurut dia, ketentuan TBA justru membuat tarif tiket pesawat lebih mahal, sebab maskapai tidak dapat mematok tarif tinggi ketika biaya operasional dan permintaan pasar sedang meningkat.

Akibatnya, untuk menutupi potensi kerugian akibat biaya operasional yang lebih tinggi, tarif tiket pesawat yang lebih tinggi tidak hanya dikenakan terhadap tiket pesawat pada momen high season, tapi juga hari biasa.

"Menariknya, Tarif Batas Atas membuat harga tiket menjadi lebih mahal karena maskapai penerbangan harus menurunkan harga tiket lebih rendah (ketika biaya operasional dan permintaan tinggi)," tutur Tony, dalam Media Briefing, di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Lebih lanjut Tony bilang, jika ketentuan TBA dihapus, maskapai justru bisa menyesuaikan tarif tiket sesuai mekanisme pasar, di mana ketika permintaan pasar sedang rendah, maka tarif tiket pesawat akan lebih murah.

"Jadi di Malaysia, Filipina, dan Thailand, tidak ada pembatasan dan harga tiketnya lebih rendah," katanya.

Oleh karenanya, Tony merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan pembahasan terkait potensi penyesuaian ketentuan TBA.

"Jadi ironisnya, pemerintah yang menetapkan pembatasan membuat harga tiket menjadi lebih mahal, karena kita harus menurunkan harga tiket. Sehingga harga tiket rata-rata akan turun jika pembatasan dihapus," ucapnya.

Rekomendasi serupa sebenarnya telah disampaiakn oleh Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) yang terus mendesak pemerintah untuk menghapus TBA tiket pesawat agar harga tiket pesawat mengikuti menkanisme pasar.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan, penghapusan TBA tiket pesawat ini perlu dilakukan karena maskapai semakin terbebani dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah.

Sebab, dengan aturan TBA yang masih sama sejak 2019, para maskapai tidak dapat leluasa menyesuaikan tarif tiket pesawat dengan biaya operasional yang membengkak akibat pelemahan rupiah.

"Saya harapannya tarifnya diatur mekanisme pasar, tapi nanti tergantung Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," ujarnya saat ditemui di sela acara Indonesia Aero Summit 2024 di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Kendati demikian, INACA tidak memungkiri pengaturan TBA tiket pesawat bertujuan agar harga tiket pesawat tetap terjangkau untuk masyarakat luas serta tarif batas bawah (TBB) yang juga berfungsi agar maskapai tidak melakukan predatory pricing.

Namun menurutnya, Kemenhub selaku regulator seharusnya dapat menjadi penengah antara maskapai dan masyarakat agar penentuan tarif tiket pesawat tidak merugikan keduabelah pihak.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sigit Hani Hadiyanto mengungkapkan, pihaknya masih terus mengevaluasi aturan TBA tiket pesawat.

Namun dia tidak merincikan kapan evaluasi tersebut akan selesai dilakukan sehingga ketetapan TBA dapat berubah.

"Terkait dengan tarif tadi atau tiket, memang pemerintah sedang melakukan upaya evaluasi terhadap kondisi tersebut," kata Sigit.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, sampai saat ini Kemenhub telah melakukan banyak pembahasan dengan maskapai dan telah mempertimbangkan usulan maskapai untuk menaikkan TBA.

Namun, Kemenhub menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk merevisi aturan TBA yang sudah empat tahun tidak berubah. Adapun TBA diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - CEO AirAsiaTony Fernandes merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghapus ketentuan tarif batas atas (TBA) untuk mengatasi permasalahan tingginya harga tiket pesawat rute domestik di Indonesia.

Menurut dia, ketentuan TBA justru membuat tarif tiket pesawat lebih mahal, sebab maskapai tidak dapat mematok tarif tinggi ketika biaya operasional dan permintaan pasar sedang meningkat.

Akibatnya, untuk menutupi potensi kerugian akibat biaya operasional yang lebih tinggi, tarif tiket pesawat yang lebih tinggi tidak hanya dikenakan terhadap tiket pesawat pada momen high season, tapi juga hari biasa.

"Menariknya, Tarif Batas Atas membuat harga tiket menjadi lebih mahal karena maskapai penerbangan harus menurunkan harga tiket lebih rendah (ketika biaya operasional dan permintaan tinggi)," tutur Tony, dalam Media Briefing, di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Lebih lanjut Tony bilang, jika ketentuan TBA dihapus, maskapai justru bisa menyesuaikan tarif tiket sesuai mekanisme pasar, di mana ketika permintaan pasar sedang rendah, maka tarif tiket pesawat akan lebih murah.

"Jadi di Malaysia, Filipina, dan Thailand, tidak ada pembatasan dan harga tiketnya lebih rendah," katanya.

Oleh karenanya, Tony merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan pembahasan terkait potensi penyesuaian ketentuan TBA.

"Jadi ironisnya, pemerintah yang menetapkan pembatasan membuat harga tiket menjadi lebih mahal, karena kita harus menurunkan harga tiket. Sehingga harga tiket rata-rata akan turun jika pembatasan dihapus," ucapnya.

Rekomendasi serupa sebenarnya telah disampaiakn oleh Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) yang terus mendesak pemerintah untuk menghapus TBA tiket pesawat agar harga tiket pesawat mengikuti menkanisme pasar.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan, penghapusan TBA tiket pesawat ini perlu dilakukan karena maskapai semakin terbebani dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah.

Sebab, dengan aturan TBA yang masih sama sejak 2019, para maskapai tidak dapat leluasa menyesuaikan tarif tiket pesawat dengan biaya operasional yang membengkak akibat pelemahan rupiah.

"Saya harapannya tarifnya diatur mekanisme pasar, tapi nanti tergantung Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," ujarnya saat ditemui di sela acara Indonesia Aero Summit 2024 di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Kendati demikian, INACA tidak memungkiri pengaturan TBA tiket pesawat bertujuan agar harga tiket pesawat tetap terjangkau untuk masyarakat luas serta tarif batas bawah (TBB) yang juga berfungsi agar maskapai tidak melakukan predatory pricing.

Namun menurutnya, Kemenhub selaku regulator seharusnya dapat menjadi penengah antara maskapai dan masyarakat agar penentuan tarif tiket pesawat tidak merugikan keduabelah pihak.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sigit Hani Hadiyanto mengungkapkan, pihaknya masih terus mengevaluasi aturan TBA tiket pesawat.

Namun dia tidak merincikan kapan evaluasi tersebut akan selesai dilakukan sehingga ketetapan TBA dapat berubah.

"Terkait dengan tarif tadi atau tiket, memang pemerintah sedang melakukan upaya evaluasi terhadap kondisi tersebut," kata Sigit.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, sampai saat ini Kemenhub telah melakukan banyak pembahasan dengan maskapai dan telah mempertimbangkan usulan maskapai untuk menaikkan TBA.

Namun, Kemenhub menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk merevisi aturan TBA yang sudah empat tahun tidak berubah. Adapun TBA diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat penerbangan Gerry Soejatman mengusulkan pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar avtur untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Sebab menurutnya, jika pemerintah menurunkan harga tiket dengan mengevaluasi biaya operasional penerbangan seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya, maka akan menjadi tidak efektif.

Dia mengatakan, pemerintah perlu mengkaji pola pasar, pola harga, maupun sensitivitas biaya (cost sensitivity) untuk mengetahui penyebab harga tiket pesawat mahal.

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

Dia mengungkapkan, pada 2016 tarif batas atas (TBA) tiket pesawat lebih tinggi dari TBA 2019 yang sampai saat ini masih berlaku.

Kala itu ongkos maskapai penerbangan berbiaya rendah atau low cost carrier (LCC) masih di kisaran Rp 330.000 hingga Rp 380.000 per kursi per jam terbang.

Akan tetapi, saat ini ongkos maskapai LCC naik menjadi Rp 550.000 sampai Rp 600.000 per kursi per jam terbang karena harga avtur naik dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah dibandingkan pada tahun 2016.

Alhasil maskapai terpaksa menaikkan harga tiket pesawat agar tidak rugi karena biaya operasionalnya bertambah.

"Kalau mau benar-benar turunin harga tiket seperti tahun 2016, gampang sih, turunin harga avtur dan kurs dollar AS seperti 2016. Sanggup enggak?" imbuhnya.

Dok. AP I Ilustrasi pesawat di bandara kelolaan PT Angkasa Pura I (AP I).

Oleh karenanya dia menyayangkan TBA tiket pesawat yang tidak diubah sejak 2019, sehingga membatasi ruang gerak maskapai untuk mengatur harga tiketnya saat masa high dan low season.

"Kalau misal TBA naik, maka pada high season, maskapai bisa untung untuk bisa menyediakan kursi lebih murah di low season," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi biaya operasi pesawat untuk menurunkan harga tiket pesawat.

"Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat," kata Luhut melalui akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Kamis (11/7/2024).

Luhut menyebut, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

"Kita juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan," ujarnya.

Tak hanya itu, Luhut menjelaskan, pemerintah akan mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentuu untuk kebutuhan penerbangan, di mana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur.

Ia juga mengatakan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi terhadap pengenaan dua kali tarif PPN, luran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC) bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

"Mekanisme perhitungan tarif ini perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akan menurunkan harga tiket pesawat dengan mengevaluasi biaya operasi pesawat.

Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo menyambut baik upaya ini.

Kata dia, selama ini industri penerbangan terbebani biaya operasional yang tinggi, sedangkan pemerintah tidak berinisiatif melakukan koreksi pada komponen biaya operasi pesawat.

SHUTTERSTOCK/ZINAIDASOPINA Ilustrasi penerbangan, tiket pesawat.

"Apa yang dikatakan Pak Menko Marves ini betul dan sebenarnya sudah dikeluhkan juga oleh industri penerbangan sejak lama," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Gatot menjelaskan, selama ini maskapai mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk merevisi aturan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat agar bisa naik lantaran tidak sanggup terbebani dengan biaya operasional yang sudah mengalami kenaikan sejak aturan TBA dikeluarkan sejak 2019 lalu.

Dengan kenaikan TBA, maka maskapai bisa dengan leluasa menentukan harga tiket pesawat sesuai dengan biaya operasional pesawat saat ini.

Berbeda dengan usulan maskapai tersebut, Luhut justru ingin menurunkan harga tiket pesawat dengan menurunkan biaya-biaya operasional pesawat sehingga TBA tiket pesawat tidak perlu direvisi.

Lebih lanjut dia menjelaskan, secara bisnis, perusahaan akan mendapatkan keuntungan jika pendapatan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

Dalam bisnis penerbangan, keuntungan bisa didapat dari menaikkan TBA seperti keinginan maskapai sehingga pendapatan mereka bisa sama atau lebih besar dari biaya operasional.

Atau, keuntungan bisa didapatkan dengan menurunkan biaya operasional yang selama ini menjadi beban maskapai sehingga bisa lebih rendah atau sama dengan pendapatan saat ini.

UNSPLASH/PASCAL MEIER Ilustrasi pesawat.

Artinya, kedua pilihan tersebut bermuara pada hasil yang sama yakni maskapai mendapatkan keuntungan untuk bertahan hidup dan mengembangkan bisnisnya, hanya saja prosesnya berbeda.

"Tinggal pilih, mau aspek pertama atau kedua. Sepertinya pemerintah mau melakukan yang opsi kedua," kata Gatot.

"Dengan adanya biaya-biaya yang mau dikurangi Pak Luhut, itu bisa dibilang efisiensi tapi tetap mempertahankan atau tidak mengurangi sisi keselamatan dan keamanan," sambungnya.

Meski begitu, keputusan Luhut tersebut mungkin bakal berimbas ke berkurangnya pendapatan negara dari pajak dan bea masuk karena salah satu komponen biaya operasional pesawat terbesar ialah pajak dan bea masuk suku cadang.

Tapi perlu diingat, pemerintah bisa mendapatkan pemasukan lain dari sektor pariwisata, peningkatan konektivitas, dan meningkatkan perkonomian masyarakat daerah.

"Efeknya memang selalu ada. Tapi pemerintah bisa mendapatkan pemasukan dari trickle down effect penerbangan," tuturnya.

Biaya operasional apa saja yang bakal dievaluasi pemerintah?

Adapun dalam pernyataan Luhut, pemerintah akan mengevaluasi rincian pembentukan cost per block hour (CBH) dalam mengevaluasi biaya operasi pesawat.

"Kita juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan," ujarnya.

Tak hanya itu, Luhut menjelaskan, pemerintah akan mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentuu untuk kebutuhan penerbangan, di mana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur.

KOMPAS.com/Haryanti Puspa Sari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri cara Talkshow di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Dia juga mengatakan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi terhadap pengenaan dua kali tarif PPN, luran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC) bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

"Mekanisme perhitungan tarif ini perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan," tuturnya.

Di samping itu, Luhut menyebut, hal lain yang tidak kalah penting adalah evaluasi peran pendapatan kargo terhadap pendapatan perusahaan penerbangan yang seringkali luput dari perhatian.

Hal ini, kata dia, bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas.

Terakhir, Luhut mengatakan, pemerintah juga akan mengkaji peluang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas.

"Terhitung sejak rapat ini dilakukan, seluruh langkah tersebut di atas selanjutnya akan dikomandoi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Mereka akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerhati penerbangan Gerry Soejatman angkat bicara terkait langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat.

Gerry menyebut, harga tiket pesawat di luar negeri cenderung lebih murah ketika di low season. Kemudian, harga tiket akan mengalami kenaikan saat high season.

Gerry menuturkan, harga tiket pesawat di luar negeri saat high season akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan periode yang sama di Indonesia.

“Di luar negeri bisa jual murah saat low season karena tidak ada tarif batas atas (TBA) ataupun tarif batas bawah (TBB),” ujar Gerry saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Gerry menuturkan, langkah pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat dapat dilakukan dengan menurunkan harga bahan bakar pesawat atau avtur dan juga menurunkan kurs dolar AS. Hal tersebut karena faktor-faktor lain yang mempengaruhi biaya akan mengikuti pergerakan harga avtur dan juga kurs nilai tukar.

Dia mengatakan, ketimbang mengendalikan harga tiket yang kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi pasar, pemerintah dapat melakukan revisi TBA dan TBB sesuai dengan pergerakan komponen biaya.

Kemudian, opsi lain adalah mencabut mekanisme TBA dan TBB atau melepas harga tiket ke mekanisme pasar. Meski demikian, dia juga mengingatkan pemerintah harus mempersiapkan konsekuensi dari kedua pilihan tersebut nantinya.

“Jangan yang ada pemerintah maunya bisa dapat enaknya sistem TBA dan sistem harga bebas [mekanisme pasar],” kata Gerry.

Gerry melanjutkan, praktik melepas harga tiket penerbangan domestik ke mekanisme pasar sudah dilakukan oleh banyak negara di dunia. Gerry mengatakan AS, negara-negara di Eropa, dan negara tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara tidak memberlakukan batas atas dan batas bawah untuk harga tiket pesawat.

Dia menuturkan, pemberlakuan TBA dan TBB secara de facto memberikan kekuatan hukum untuk maskapai dalam menaikkan dan menurunkan harga tiket selama masih berada dalam koridor batas tersebut.

Sementara itu, dalam pengawasannya, negara-negara tersebut memiliki lembaga khusus yang memantau persaingan antar pelaku usaha.

Menurut Gerry, jika Indonesia berniat memberlakukan mekanisme pasar ini, proses pengawasan persaingan usaha dapat dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yaitu pada Direktorat Angkutan Udara.

“Menurut saya pengawasan bisa dilakukan Direktorat Angkutan Udara di Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub. Kalau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurut saya masih banyak PR-nya sebelum bisa mengemban tugas ini jika nantinya harga tiket pesawat dilepas ke mekanisme pasar,” ujar Gerry.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji operasi biaya pesawat. Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Dia menuturkan, perlu ada strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan.

"Karena porsi perawatan pesawat berada di 16% porsi [biaya operasi] keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.

Lanjutnya, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi pada pada pengenaan PPN hingga iuran Jasa Raharja. Oleh karena itu, perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang.

Dia menuturkan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

Menurutnya, mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang. Hal tersebut akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan.