Penguatan struktur organisasi KKP dengan memecah Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) menjadi dua bagian sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 193/2024, dinilai sebagai langkah tepat dan visioner. Sebab Indonesia akan dihadapkan pada persoalan 'Urbanization of the Sea' atau urbanisasi laut yang menimbulkan masalah yang kompleks dan dinamis dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang laut.

"Oleh karenanya hadirnya Ditjen Penataan Ruang Laut merupakan jawaban yang tepat dalam menghadapi dan menangani Urbanization of the Sea saat ini dan di masa mendatang," beber Guru Besar IPB University Prof. Akhmad Fauzi dalam keterangannya, Minggu (10/11/2024).

Sesuai Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terbit pada Jumat 8 November lalu, terjadi perubahan nomenklatur pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL). Melalui regulasi itu, PKRL dimekarkan menjadi dua bagian yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan.

Prof Akhmad Fauzi mengutarakan urgensi Ditjen Penataan Ruang Laut bahkan sudah dikaji pihaknya sejak setahun lalu. Hal ini karena KKP mengalami masalah Wooden Bucket Syndrom, di mana beban diemban dalam penataan ruang laut tidak sepadan dengan kewenangan kelembagaan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang optimalnya kebijakan ruang laut, khususnya yang berkaitan dengan sinergi dan kolaborasi antar lembaga.

Untuk itu, lanjutnya, penguatan kapasitas kelembagaan yang khusus menangani penataan ruang laut menjadi suatu keniscayaan karena beban kerja yang dihadapi KKP saat ini. Peningkatan kapasitas penataan ruang laut pun harus dilakukan baik dari sisi aspek Institutional Arrangement (lingkungan internal dan eksternal), maupun Institutional Governance (efektivitas beban kerja, potensi kontribusi terhadap KKP dan lingkup kerja sama antar lembaga).

"Dari hasil kajian yang kami lakukan terkait dengan isu-isu strategis yang dihadapi menunjukkan banyaknya masalah penataan ruang laut yang berada pada kuadran complex dan complicated yang berimplikasi pada kurang efektifnya kinerja KKP berkaitan dengan penataan ruang laut. Dengan adanya Ditjen Penataan Ruang Laut akan berimplikasi cukup signifikan dalam pengelolaan ruang laut yang lebih baik dan berkeadilan dan berkelanjutan," tuturnya.

Sosok Pemimpin

Menurutnya, sebagai unit kerja baru dengan beban kerja strategis, Ditjen Penataan Ruang Laut KKP sebaiknya dipimpin oleh sosok yang memahami serta menguasai permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang laut.

Selain itu, sosok tersebut harus memiliki leadership kuat dan integritas yang tinggi. Karena sosok pemimpin yang hanya memahami permasalahan namun tidak dibarengi dengan leadership kuat, tidak akan efektif dalam menjalankan fungsi Ditjen Penataan Ruang Laut.

"Pejabat karir yang sudah lama berkecimpung dalam konteks di atas tentu akan faham luar dalam masalah tata ruang laut. Saya masih berharap bahwa sipil yang memiliki kualifikasi memahami permasalahan dan memiliki pemikiran yang inovatif, disertai kemampuan mengambil keputusan dan integritas yang tinggi, merupakan sosok yang sangat dibutuhkan untuk seorang Dirjen Penataan Ruang Laut," tutupnya.

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menyiapkan aturan khusus tindakan pengamanan perdagangan (TPP) guna membatasi arus impor pakaian jadi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan upaya bersama antar-kementerian yang bertujuan melindungi industri pakaian jadi lokal dari persaingan produk impor yang semakin deras.

“Ini sedang kita kerja sama dengan cepat dengan berbagai K/L, khususnya tadi disebut oleh Bu Menteri Keuangan, ini dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian sehingga kita siap-siap bersama melakukan pembahasan dan harapannya kita bisa langsung cepat rumuskan agar industri lokal kita, khususnya pakaian jadi ini, bisa dilindungi dari banyaknya barang impor yang memang cukup tinggi,” kata Febrio saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Febrio menjelaskan, rencana ini merupakan respons dari adanya notifikasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) pada Kamis (7/11) yang telah memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian.

Komoditas yang dimaksud berasal dari China, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

Menurut Febrio, sektor pakaian jadi termasuk salah satu industri penting yang menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang, mulai dari proses produksi hulu hingga hilir. Oleh karena itu, penerapan tindakan perlindungan perdagangan seperti tarif bea masuk dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri ini.

"Ini salah satu sektor yang sangat penting bagi kita, memperkerjakan jutaan orang, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, untuk yang terkait dengan ini, kita sudah melakukan sebenarnya banyak sekali, baik safeguard maupun anti-dumping, baik itu produk tekstil yang dari hulu sampai ke hilirnya," jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah persaingan global yang semakin ketat, terutama dengan membanjirnya produk murah dari negara seperti China. Kondisi ini kian mempersulit daya saing produk lokal di pasar dalam negeri.

Adapun melalui siaran pers pada Kamis (7/11), Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengungkapkan, penyelidikan TPP didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesa (API).

API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

Selain itu, keputusan penyelidikan perpanjangan tersebut juga didasarkan pada keputusan pemerintah berdasarkan kepentingan nasional yang menyepakati dimulainya penyelidikan perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) produk pakaian dan aksesori pakaian.

“Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan, KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska.

KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, di antaranya China sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen, Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen.

Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah menargetkan beban subsidi dan impor energi bisa ditekan. Strategi tersebut adalah melalui pengembangan jaringan gas alias jargas rumah tangga yang masif. Jargas dinilainya dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

Pemberian subsidi energi bisa menjadi lebih tepat sasaran dengan adanya jargas. Pada ujungnya, Indonesia bisa memperbaiki neraca keuangan. Jargas juga dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jargas berlangsung.

"Jargas dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani negara," ujar Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Kemendagri Gunawan Eko Movianto menyampaikan dukungan Kemendagri untuk menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan pengembangan jargas.

"Kemendagri mendukung pembangunan jargas untuk swasembada energi agar kita dapat memanfaatkan kekayaan alam domestik bekerjasama bersama seluruh stakeholder dengan eksekusi bertanggungjawab penting untuk dilaksanakan," ujar Eko.

PT PGN selaku operator jargas menyambut baik dukungan dari berbagai stakeholder yang harapannya menjadi stimulus ke depan dalam pengembangan jargas. PGN mengestimasi pengurangan impor LPG dari pengelolaan jargas eksisting PGN saat ini mencapai 84.000 ton per tahun dan pengurangan subsidi Rp 468 miliar per tahun per 1 juta sambungan rumah tangga.

Angka ini tentu akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jargas yang diakselerasi secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait.

"Dibutuhkan penyelarasan bauran energi di wilayah jargas dengan bahan bakar subtitusi, khususnya LPG bersubsidi untuk optimalisasi program Jargas, serta meningkatkan minat pelanggan," ungkap Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari.

Selain itu, dalam konteks geopolitik, ketika timur tengah goyang, maka 50 % pasokan migas dapat terganggu. Jargas dinilai akan jadi salah satu solusi menjaga ketahanan energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peran pemerintah dalam penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex hanya sebagai fasilitator. Artinya, bantuan yang diberikan bukan finansial atau beken disebut bailout alias dana talangan.

Airlangga mengatakan, pemerintah akan tetap mengacu kepada putusan pengadilan dalam membantu Sritex. Terkait utang Sritex kepada puluhan bank, akan tetap ditanggung perusahaan tekstil tersebut.

"(Utang kepada bank ditanggung) pemilik Sritex. Sejauh ini kan kita fasilitator saja," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Langkah ke depan yang didorong pemerintah adalah bagaimana Sritex bisa tetap berproduksi dan berkegiatan biasa seperti ekspor impor. Sejauh ini pihak Bea Cukai, kurator, dan pemilik disebut sudah bertemu.

Dari pertemuan tersebut, kata Airlangga, ada hal-hal teknis yang disepakati terkait jaminan operasional dan proses izin ekspor impor. Termasuk profit atau penghasilan dari ekspor harus dapat membiayai operasional usaha.

"Kalau operasionalisasi itu kan harus pemilik lama yang lebih mengetahui. Harus ada jaminan bahwa dari operasi tersebut, keseluruhannya impor ekspornya sesuai dengan bidang usaha tersebut," jelas Airlangga.

"Jadi ada koridor-koridor yang harus disepakati dan juga penghasilan dari ekspor juga kembali untuk membiayai operasi usaha," tambahnya.

Utang Sritex

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan, jumlah utang Sritex per September 2024 tercatat sebesar Rp 14,64 triliun. Utang tersebut kepada 27 bank dan 3 multifinance.

"Total outstanding mencapai Rp 14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," kata Dian dalam konferensi pers RDKB secara virtual, Jumat (1/11/2024).

"Nah sementara itu cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah, ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk mem-backup potensi kerugian kepada bank," tambahnya.

Terkait pailitnya Sritex, Dian menyebut pihak perbankan telah mempertimbangkan berbagai aspek terkait keamanan perkreditan, termasuk kemampuan Sritex membayar utang. Perbankan juga sudah memperhatikan perkembangan di dunia bisnis dan segala persoalan yang mungkin terjadi.

"Nah tetapi tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan, bisa dikatakan begitu, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu karena kemacetan dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi sehingga ketentuan kehatian-hatian di dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut," bebernya.

Dian menyebut saat ini Sritex sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai informasi, Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat (IBR).

"Nah saat ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," tutupnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap jumlah utang PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang berstatus pailit. Berdasarkan laporan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, raksasa tekstil itu memiliki utang Rp 14,64 triliun per September 2024.

Menurut Dian, utang tersebut berasal dari 27 bank dan 3 multifinance. Sritex tercatat memiliki utang Rp 14,42 triliun ke bank dan Rp 220 miliar ke perusahaan pembiayaan.

"Nah yang kita mencatat bahwa exposure debitor per September 2024 itu tercatat pada 27 bank dan 3 multifinance dengan total outstanding mencapai Rp 14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," ujar Dian dalam konferensi pers RDKB virtual, Jumat (1/11/2024).

"Sementara itu cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk membackup potensi kerugian kepada bank," sambung dia.

Terkait pailitnya Sritex, Dian menyebut, perbankan telah memperimbangkan berbagai aspek terkait keamanan perkreditan, termasuk kemampuan Sritex membayar utang. Perbankan juga sudah memperhatikan perkembangan di dunia bisnis dan segala persoalan yang mungkin terjadi.

"Tetapi tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan, bisa dikatakan begitu, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Karena kemacetan dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi sehingga ketentuan kehatian-hatian di dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut," bebernya.

Dian menyebut saat ini Sritex sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai informasi, Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat (IBR).

"Saat ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, 15 investor tekstil asal Taiwan yang ia temui hari ini meminta agar Indonesia segera merampungkan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Permintaan itu menjadi salah satu syarat agar Asosiasi Investor Tekstil Taiwan (Taiwan Textile Federation) berinvestasi di industri tekstil Indonesia.

“End user mereka yang besar-besar itu komit (berinvestasi) kalau Indonesia bisa mendapatkan IEU-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia,” kata Airlangga usai pertemuan dengan Asosiasi Investor Teksti Taiwan di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian itu, 15 delegasi asosiasi investor tersebut mengajukan empat permintaan, salah satunya agar Indonesia merampungkan IEU-CEPA.

Permintaan pertama, Asosiasi Investor Tekstil Taiwan meminta agar pemerintah memudahkan proses pembelian lahan untuk industri tekstil.

Menanggapi permintaan ini, Airlangga mengarahkan mereka untuk membangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna memudahkan perizinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

Permintaan kedua, para investor meminta agar Indonesia mengembangkan industri tekstil yang patuh terhadap standar Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola Perusahaan), utamanya terkait energi hijau.

“Di dalam ESG compliance itu energinya hijau. Energi hijau kan bisa dari gas, bisa dari hydro, bisa dari solar floating, di mana itu di Jawa Barat semuanya tersedia,” ujarnya.

Ketiga, mereka meminta agar terdapat penyesuaian harga gas industri untuk produksi. Airlangga mengatakan, investor Taiwan mengeluhkan harga gas industri saat ini yang dinilai terlalu tinggi, yakni di atas 12 dolar AS per Million British Thermal Unit (MMBTu) .

“Saya katakan kalau harganya 9 dolar AS per MMBTu, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil lah itu, PGN (PT Perusahaan Gas Negara) atau siapa,” jelasnya.

Kemudian permintaan yang keempat, para investor meminta Indonesia agar segera menyelesaikan proses perundingan IEU-CEPA. Hal ini dikarenakan adanya insentif tarif bea masuk bagi produk yang diekspor ke pasar Eropa.

Para investor dari asosiasi tersebut, lanjut Airlangga, selama ini banyak menanamkan modal di China dan Vietnam. Sedangkan Vietnam sendiri telah memiliki kesepakatan EU-CEPA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP).

“Karena persoalannya, hari ini industri (tekstil) ini agak resah, karena sebagian yang mereka tadinya investasi di Bangladesh, dengan politik Bangladesh yang bergejolak, mereka mencari tempat lain dan mereka hanya melihat, tentu saja Vietnam, Indonesia, Thailand dan Indonesia, mereka melihat kita punya domestic market,” jelas Menko Airlangga.

Dengan adanya empat permintaan itu, Airlangga menyampaikan bahwa pihak pemerintah akan mempertimbangkan dan mendiskusikan lebih lanjut pada pertemuan dengan delegasi Taiwan selanjutnya.

Namun dirinya memastikan bahwa Pemerintah Indonesia akan komit mendorong industri tekstil dalam negeri.

“Kalau empat (permintaan) kita akan dorong, karena bukan hanya industri garment. Itu pun kita berikan kepada industri data center, dan the new industri digital dan yang lain butuh itu semua,” imbuhnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan 15 investor asing di sektor padat karya seperti tekstil akan datang untuk menjajaki investasi di Indonesia. Adanya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China membuat mereka berencana melakukan relokasi pabriknya ke Tanah Air.

"Nanti jam 3 sore akan ke sini (15 investor)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, Airlangga telah mengatakan bahwa 15 investor di sektor padat karya itu akan datang ke Indonesia. Sejauh ini belum ada komitmen investasinya.

"Itu asing semua. Mereka akan relokasi ke Indonesia karena kebanyakan kan mereka sebelumnya investasinya di China," kata Airlangga, Kamis (31/10).

Walaupun belum ada komitmen investasi, 15 investor asing itu disebut telah menaruh harapan ke Indonesia supaya pemerintah bisa segera membuat hubungan kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa, antara lain melalui Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"Mereka ingin agar Indonesia dan Vietnam mempunyai treatment yang sama di negara Eropa atau Amerika dan itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangan EU-CEPA, karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol, bagi Indonesia di atas, sekitar 16%, 10% sampai 20%," ucapnya.

Dari 15 calon investor sektor padat karya tersebut, Airlangga mengaku tidak ada satupun yang menyatakan minat untuk membeli PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, perusahaan tekstil tua Indonesia yang tengah pailit.

"Tidak ada. Mereka tidak minat untuk itu," ucap Airlangga.

Indonesia ingin masuk 'geng' Brasil, Rusia, India, China dan South Africa (Afrika Selatan) atau BRICS. Terlepas dari keuntungan yang didapat, bergabungnya Indonesia dengan BRICS disebut bisa mengganggu hubungan dengan Amerika Serikat (AS).

"Bergabung dengan BRICS bisa jadi membuat relationship kita dengan Amerika sedikit bermasalah," kata Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dalam diskusi virtual berjudul 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?', Rabu (30/10/1014).

Meski begitu, Wijayanto mengingatkan jangan sampai ketakutan itu membuat Indonesia tidak berani melangkah untuk gabung BRICS. Ia mencontohkan beberapa negara yang memiliki hubungan baik dengan AS, namun menjadi anggota BRICS.

"Contohnya India, itu salah satu inisiator BRICS yang dia adalah sahabat terdekat Amerika di kawasan Asia Selatan. Kemudian ada lagi Brasil, Brasil adalah sahabat Amerika juga di Amerika Selatan. Kemudian kalau kita lihat dalam konteks sekarang, Vietnam sudah ada bilateral trade agreement dengan Amerika sejak tahun 2000 itu juga mendekat ke BRICS, bahkan Thailand," beber Wijayanto.

Menurutnya, risiko hubungan dengan AS pasti ada. Seberapa besarnya tergantung diplomasi yang dilakukan agar bergabungnya Indonesia ke BRICS tidak dipandang menganut blok tertentu, seperti yang telah dilakukan India.

"Karena di BRICS kan ada dua kelompok: kelompok yang anti Amerika yaitu China dan Rusia, mereka mendorong kalau bisa ada mata uang alternatif pengganti dolar AS. Tapi ada kelompok India yang relatif moderat, dia tidak setuju ada mata uang baru tapi lebih mendorong adanya payment system baru, mendorong adanya penggunaan mata uang lokal, ini target-target yang lebih mild yang saya rasa bisa diterima oleh banyak pihak," ucapnya.

Untuk itu, Wijayanto mendorong agar Indonesia tidak hanya gabung BRICS, melainkan juga OECD yang beranggotakan 38 negara termasuk AS. Terlebih proses untuk menjadi anggota BRICS disebut relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Kalau goal BRICS dulu, kemudian nanti goal OECD ya bagus juga. Kalau kita diterima BRICS kemudian ditolak OECD, artinya OECD ingin melanggengkan prinsip-prinsip unilateralism, ini prinsip yang kita sebagai negara besar, negara berkembang sebenarnya tidak diuntungkan," imbuhnya.

"Jadi pasti ada dampaknya (Indonesia gabung BRICS), tetapi dampak itu bisa di-manage dan insyaallah benefitnya lebih besar," tambahnya.

Lihat Video: Menlu Sugiono Jelaskan Alasan Indonesia Ingin Gabung BRICS

[Gambas:Video 20detik]

Kunci jawaban bahasa Indonesia kelas 12 halaman 91 tentang teks editorial ini dapat dipelajari di rumah. Teks editorial adalah artikel atau tulisan yang biasanya muncul di surat kabar, majalah, atau media online yang berisi opini atau pandangan redaksi.

Artikel ini juga muncul terhadap suatu isu atau peristiwa yang tengah hangat dibicarakan. Editorial ditulis untuk memberikan sudut pandang, pendapat, atau penilaian mengenai suatu topik, sering kali dengan tujuan mengajak pembaca berpikir kritis.

Dikutip dari Buku Pengayaan, Hari (2019: 124), teks editorial adalah tulisan opini dari redaksi yang membahas isu aktual dengan tujuan memberikan sudut pandang atau memengaruhi pendapat publik. Tulisan ini bersifat argumentatif dan persuasif.

Tujuannya untuk mengajak pembaca memahami atau mendukung pandangan tertentu. Berikut ini adalah kunci jawaban bahasa Indonesia kelas 12 halaman 91 tentang teks editorial yang dapat dipelajari di rumah.

Untuk melatih daya analitis, carilah sebuah teks editorial dari media massa lokal atau nasional. Kemudian, lakukan sesuai dengan panduan berikut ini.

1. Datalah kalimat fakta yang terdapat dalam teks editorial yang didapatkan.

Jawaban:

Judul teks editorial: Bersama atasi covid-19

Fakta:

2. Data juga kalimat opini yang terdapat dalam teks editorial yang didapatkan berdasarkan isinya (kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran).

Itulah kunci jawaban bahasa Indonesia kelas 12 halaman 91 tentang teks editorial yang dapat dipelajari di rumah. (Gin)

Contoh teks doa Sumpah Pemuda diperlukan saat upacara peringatan Sumpah Pemuda. Doa dalam upacara ini menjadi sarana untuk merenungkan dan menghargai perjuangan para pemuda yang telah berjuang untuk kemerdekaan.

Doa menciptakan suasana yang khidmat dan mengikat semua peserta dalam semangat kebangsaan. Dengan berdoa, peserta diingatkan akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang dicontohkan oleh para pendahulu.

Teks doa Sumpah Pemuda merupakan salah satu cara untuk menghormati semangat perjuangan para pemuda dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap tahun, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai momen bersejarah yang mengingatkan kita akan komitmen dan dedikasi generasi muda untuk Indonesia.

Dalam upacara Sumpah Pemuda, doa menjadi bagian penting yang menggugah kesadaran akan makna perjuangan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa contoh teks doa Sumpah Pemuda yang bisa digunakan pada upacara.

Berdasarkan buku Sejarah Pergerakan Nasional, Fajriudin Muttaqin, (2015), Sumpah Pemuda merupakan suatu janji para pemuda yang ditetapkan pada saat Kongres Pemuda ll di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928.

Melalui contoh teks doa Sumpah Pemuda, generasi muda diajarkan untuk menghormati tradisi dan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam budaya bangsa. Ini penting untuk membentuk karakter mereka sebagai individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap bangsa. (DNR)

Tujuan penulisan teks deskripsi adalah untuk memberikan penjelasan secara mendetail kepada pembaca. Dalam teks deskripsi, terdapat beberapa pola pengembangan. Apa yang dimaksud pola deskripsi sudut pandang?

Berdasarkan buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia Sekolah Dasar oleh Dr. Fitri Puji Rahmawati, M.Hum., M.Pd. (2023:162), paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan tentang suatu objek atau suatu keadaan yang diterangjelaskan dengan melibatkan indra.

Teks deskripsi memiliki ciri-ciri tersendiri. Beberapa cirinya yang khas adalah teks tersebut menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat atau suasana tertentu. Teks deskripsi biasanya juga melibatkan panca indra (penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, peraba dan pengecapan).

Berdasarkan penulisannya, paragraf deskripsi sendiri bisa dilakukan dengan tiga pola pengembangan, yakni tempat, sudut pandang, dan deskripsi objek. Apa yang dimaksud pola deskripsi sudut pandang?

Pola deskripsi sudut pandang merupakan suatu pola sudut pandang yang didasarkan atas posisi penulis dalam menggambarkan suatu objek. Pola ini deskripsi sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang subjektif dan sudut pandang objektif

Pola pengembangan paragraf ini adalah dengan cara menggambarkan objek sesuai dengan penafsiran yang disertai kesan atau opini dari penulis.

Contoh:

Gua Jomblang merupakan salah satu destinasi wisata terbaik yang ada di Yogyakarta. Gua ini merupakan gua vertikal yang hanya bisa dimasuki menggunakan seutas tali. Setelah sampai di dasar gua, para petualang akan disambut dengan hutan purba yang khas.

Selanjutnya, para petualang wajib berjalan memasuki lorong gua guna bertemu dengan cahaya surga yang membuat siapa saja terpesona saat melihatnya. Suasana gua yang syahdu lengkap dengan gemericik air yang mengalir di bawahnya akan membuat siapa saja seolah tersihir dan masuk ke dunia lain.

Pola pengembangan paragraf deskripsi sudut pandang obyektif adalah dengan cara menggambarkan objek secara apa adanya tanpa disertai opini penulis.

Contoh:

Gua Jomblang merupakan salah satu gua vertikal yang ada di Gunungkidul, Yogyakarta. Untuk memasuki gua ini pengunjung harus turun menggunakan tali. Kedalaman gua vertikal Jomblang bervariasi, tergantung dari jalur mana yang dipilih.

Terdapat jalur turun dengan kedalaman 80 meter ( jalur A ), 60 meter ( jalur B ), dan 40 meter ( jalur C). Jika datang di waktu yang tepat, pengunjung bisa melihat ray of light yang membentuk tiang raksasa. Beberapa orang menyebutnya sebagai cahaya surga.

Kini, saat mendapat pertanyaan apa yang dimaksud pola deskripsi sudut pandang tak usah bingung lagi akan jawabannya. Pola ini adalah pola pengembangan paragraf deskripsi yang didasarkan atas posisi penulis dalam menggambarkan suatu objek. (SASH)

Perjalanan panjang PT Sri Rejeki Isman Tbk alis PT Sritex menjadi raksasa tekstil di Tanah Air harus berakhir. Perusahaan yang pernah memasok seragam militer untuk berbagai negara, termasuk anggota NATO ini harus mengakui kalau saat ini pailit.

Keputusan pailitnya PT Sritex itu sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat Putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

"Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum tersebut.

Dalam putusan itu pemohon perkara adalah Abraham Devrian dan rekan dari PT Indo Bharta Rayon. Pemohon perkara tersebut meminta untuk mengadili PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya yang dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022. Perkara ini telah didaftarkan sejak 2 September 2024.

Dalam sejarahnya, PT Sritex didirikan oleh H.M Lukminto pada 1966. Di tahun 1968, Sritex membuka pabrik cetak pertama yang dapat memproduksi kain putih dan berwarna. Setelah itu, Sritex terdaftar di Kementerian Perdagangan sebagai perseroan terbatas pada tahun 1978.

Memasuki era 80-an tepatnya di tahun 1982, perusahaan ini akhirnya mendirikan pabrik tenun pertamanya. Langkah Sritex tak hanya sampai situ, di tahun 1992, Sritex memperluas kapasitas pabrik menjadi empat lini produksi yaitu pemintalan, penenunan, sentuhan akhir dan busana.

Sritex mulai dikenal dunia karena perusahaan ini menjadi salah satu produsen seragam militer untuk negara-negara NATO di tahun 1994.

Perusahaan ini bisa selamat dari krisis moneter 1998. Bahkan, Sritex tercatat berhasil melipatgandakan pertumbuhannya sampai delapan kali lipat, dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada 1992. Pada tahun 2013, Sritex akhirnya melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode emiten SRIL.

Namun, kinerja Sritex mulai goyang, khususnya saat pandemi COVID-19 melanda. Di BEI, saham SRIL sempat disuspensi sejak 18 Mei 2021. Hal ini karena Sritex melakukan penundaan pembayaran pokok dan bunga medium term note (MTN) tahap III 2018 ke-6 (USD- SRIL01X3MF). Sampai 18 Mei 2023, BEI telah berulang kali memberi surat peringatan potensi delisting kepada Sritex.

Akibat krisis ini, ribuan pekerja harus di-PHK dan beberapa pabrik Sritex terpaksa ditutup. Pada Juni 2024 lalu, Sritex telah melakukan PHK hampir 3.000 karyawan atau 35 persen dari total karyawan. Perusahaan mengakui masih mempekerjakan 11.000 karyawan.

Pada 24 Juni 2024, Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengakui ada penurunan kinerja perusahaan akibat pandemi dan persaingan ketat di industri tekstil global.

Welly menyebut kelebihan suplai tekstil yang terjadi di China menyebabkan terjadinya dumping harga. Produk dumping tersebut menyasar ke negara di luar Eropa dan yang longgar aturan impornya, salah satunya adalah Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyebut saat ini ada 20 pekerja Sritex yang terancam kehilangan pekerjaan tanpa pesangon.

"Saat ini, sekitar 20 ribu pekerja terancam di-PHK tanpa pesangon karena utang perusahaan jauh lebih besar daripada nilai aset,” kata Ristadi kepada kumparan.

Ristadi juga bilang kalau manajemen Sritex tengah melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan kasasi untuk membatalkan putusan pailit yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Namun, sampai saat ini manajemen belum mau memberikan keterangan resmi dan langkah yang diambil mengenai pailitnya Sritex.