Jakarta -

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah dampak buruk imbas beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terhadap perekonomian negara jika benar diterapkan.

Sejumlah pasal 'bermasalah' yang dimaksud ini mencakup aturan kemasan rokok polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan iklan.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan sejumlah dampak yang dimaksud mulai dari hilangnya potensi ekonomi Rp 308 triliun dan penerimaan pajak Rp 160,6 triliun.

Di luar itu, sejumlah pasal bermasalah ini juga diproyeksikan dapat menggerus pasar tenaga kerja RI atau berpotensi terjadinya PHK massal. Secara keseluruhan 2.293.957 orang atau 1,6% dari total penduduk bekerja diperkirakan akan terdampak PP dan RPMK tersebut.

Secara khusus, untuk aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya kepada detikcom, seperti ditulisSabtu (2/11/2024).

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL), Iwan S Lukminto mengaku pihaknya tengah menyusun strategi besar di tengah adanya status pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Semarang beberapa waktu lalu.

Iwan menjelaskan, strategi besar tersebut disusun dalam rangka pengoperasian usaha yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, ia masih enggan untuk merinci lebih jauh terkait strategi besar tersebut.

"Saya membuat strategi besar, untuk bisa semuanya berkelanjutan, jadi jangan kita membuat plan itu tanggung-tanggung, harus bisa dirasakan masyarakat langsung," kata Iwan di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Iwan mengaku mendapatkan arahan dari Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita agar perusahaan kembali berjalan dan beroperasi agar terlebih dahulu agar tidak mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK kepada karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengajukan kasasi atas putusan pailit yang ditetapkan PN Semarang.

"Arahan dari Pak Menteri harus tetap berjalan, harus beroperasi yang baik. Nah ini kita sekarang kasasi, kita tunggu saja," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT. Sri Rejeki Isman (Sritex). Prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT. Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," ungkap Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis (25/10).

JAKARTA - Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex resmi mengajukan kasasi untuk menghadapi putusan pailit dari pengadilan. Sebagai catatan, Pengadilan Niaga Kota Semarang sebelumnya menetapkan Sritex berstatus pailit, berdasarkan putusan 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10/2024).

?Hari ini kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik, dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder,? kata manajemen dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Manajemen menghormati putusan hukum yang telah terjadi. Konsolidasi internal dilakukan dengan sejumlah pihak, sehingga menghasilkan kesepakatan untuk mengambil proses hukum kasasi.

Langkah hukum ini juga disebut sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok. ?Mereka telah bersama-sama mendukung usaha kami selama lebih dari setengah abad. Kami akan memberikan upaya terbaik sesuai ketentuan,? ungkapnya.

Untuk diketahui, majelis hakim menilai Sritex lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022. Kreditur yang dikabulkan putusan dalam hal ini atas nama PT Indo Bharat Rayon, demikian menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Kota Semarang.

Tak hanya dinyatakan pailit, hakim juga menyatakan batal atas Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).

Jakarta -

Pabrik pesawat Boeing akan memangkas sepersepuluh tenaga kerjanya karena adanya kerugian yang dialami. Bahkan produksi pembuatan pesawat ikut tertunda.

Dilansir dari BBC pada Sabtu (12/10), Boeing akan memangkas 17.000 pekerja, termasuk eksekutif, manajer dan karyawan. Perusahaan itu juga memperingatkan kerugian di divisi manufaktur senjata dan peralatan militernya, dan menunda tanggal pengiriman pesawat 777X-nya.

Berita itu muncul saat perusahaan bergulat dengan pemogokan staf dan meningkatnya kekhawatiran seputar kualitas pesawatnya.

Kepala eksekutif Kelly Ortberg mengatakan dalam email kepada karyawan bahwa perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya selama beberapa bulan mendatang.

"Minggu depan, tim kepemimpinan Anda akan membagikan informasi yang lebih khusus tentang apa artinya ini bagi organisasi Anda," katanya, seraya menambahkan bahwa perusahaan itu tidak akan melanjutkan siklus cuti paksa berikutnya.

"Kondisi bisnis kami dan pemulihan masa depan kami memerlukan tindakan yang tegas," kata Ortberg.

Selain memangkas jumlah pekerja, perusahaan juga menunda produksi 777X karena tantangan yang dihadapi dalam pengembangan, serta jeda uji terbang dan penghentian kerja yang sedang berlangsung. Ini merujuk pada pemogokan yang sedang berlangsung selama beberapa minggu.

"Kami telah memberi tahu pelanggan bahwa kami mungkin melakukan pengiriman pertama pada tahun 2026," katanya.

Pemogokan serikat pekerja selama sebulan di Boeing telah menjadi pertentangan, karena sekitar 33.000 pekerja mencari paket gaji yang lebih baik.

Badan pemeringkat kredit global S&P telah menempatkan Boeing pada CreditWatch, sebuah tanda bahwa mereka dapat menurunkan peringkat produsen pesawat terbang itu jika pemogokan berlanjut.

Perusahaan itu telah berada di bawah pengawasan kongres setelah insiden Januari, di mana sebuah cacat menyebabkan panel meledak pada jet Boeing 737-MAX tak lama setelah lepas landas.

Tidak ada yang terluka, dan kepala eksekutif Boeing saat itu, Dave Calhoun, mengatakan perusahaan tersebut "mengakui kesalahannya".

(bnl/bnl)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memastikan bahwa pemerintah terus mengupayakan penanganan serius dalam menekan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Pemerintah kan ada upaya penanganan serius kemiskinan esktrim yang cukup tajam,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/9/2024).

Menurutnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sukses menurunkan kemiskinan ekstrem yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir.

Dia melanjutkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis selama satu dekade pemerintahan Jokowi, yakni dari 4% menjadi 0,8%.

“Terus terang aja kemiskinan esktrim kan turun signifikan, kami fokus kepada kemiskinan ekstrem. ini suatu yang jadi catatan penting, tetapi kita tahu ada Covid-19 sehingga dinamika kemiskinan cukup fluktuatif,” tuturnya.

Di sisi lain, Sektretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu juga angkat bicara mengenai fenomena anjloknya jumlah kelas menengah yang turun kasta dari kelas menengah menjadi aspiring middle class atau calon kelas menengah.

Meskipun penurunan itu mencerminkan tantangan dalam pemulihan ekonomi, tetapi penanganan kemiskinan telah menunjukkan hasil positif dengan angka kemiskinan total menurun dari 9,8% menjadi 9,03%.

Dia menilai bahwa sejauh ini strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem terbukti efektif.

“Sekarang saja [kemiskinan ekstrem] sudah turun, tingkat kemiskinan pada 2019 itu 9,22% dan sekarang 9,03% sudah turun kan dibandingkan sebelum Covid-19,” pungkas Gus Ipul.

Menurut Catatan Bisnis, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menekankan bahwa pada tahun ini, target penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0% di Indonesia dapat tercapai jelang habis masa jabatannya.

“Kami optimistis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12% pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83% pada Maret tahun ini,” ujarnya di Istana Wapres, Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Orang nomor dua di Indonesia itu melanjutkan bahwa pencapaian ini tentu saja masih dihadapkan oleh beberapa tantangan, seperti akurasi data sasaran, konvergensi program, kualitas pelaksanaan program, penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem, hingga regulasi pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan berakhir di tahun ini.

Menurutnya, seluruh pihak perlu menjaga agar tren penurunan ini terus berlanjut melalui kolaborasi dan kerja seluruh pemangku kepentingan termasuk kinerja dan peran aktif seluruh kepala daerah.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bakal mengkaji perluasan ranah program bantuan sosial (bansos) untuk menyasar kelas menengah terancam.

Menurutnya, fenomena badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian bertambah dengan total pekerja yang kena PHK mencapai 52.993 pekerja hingga 26 September 2024 lalu.

Termasuk ukuran standar internasional yang mengacu terhadap ketentuan Bank Dunia (World Bank) lantaran menetapkan garis kemiskinan terbaru sebesar US$3,2 per kapita per hari dari sebelumnya hanya US$1,9.

“Itu juga yang termasuk kami kan perlu kerja sama dengan Kemenaker karena banyak yang perlu dikerjakan beberapa waktu ke depan, tetapi yang jelas Kemensos berusaha melakukan berbagai hal lewat pusat data dan informasi untuk update data kami dulu,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/9/2024).

Sekretaris jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu pun mengatakan bahwa pihaknya bakal kembali mengevaluasi program bantuan sosial (bansos) agar kian maksimal dan tepat sasaran.

Hal ini disampaikannya untuk menjawab tantangan dari fenomena inflasi di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang secara tahun ke tahun (year on year/yoy) mengalami peningkatan hingga 1,38% dari 2023 lalu.

Sekadar informasi, inflasi yoy untuk kelompok tersebut pada 2023 mencapai angka 6,05% serta mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 2024 menjadi 7,43%. Atau kenaikan sebesar 1,38%.

“Kami lagi diskusi ya, kami dalami, meskipun APBN sudah diketok, tetapi yang sedang ingin kami pastikan lagi adalah sasaran, sasaran ini kita bisa dapat gambaran baru, karena data itu dinamis, data itu dinamis sekali,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/9/2024).

Menurutnya, ke depan pemerintah pusat khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) bakal memasifkan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) baik tingkat Kabupaten/Kota dalam memahami dinamika pemberian bansos.

Salah satunya, kata Gus Ipul, kerja sama dilakukan demi memperbarui data-data di lapangan terhadap penerima bansos.

“Mungkin ada yang meninggal atau mungkin ada yang sudah tidak masuk dalam kategori memperoleh bantuan, atau ada yang turun jadi berhak mendapatkan, ini lagi kami sinkronisasi dan diskusikan,” pungkas Gus Ipul.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa (27/8/2024), mengecam kepala keamanan nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang menyerukan pembangunan sinagog di Gunung Bait Suci di Yerusalem, yang menjadi lokasi kompleks Masjid Al-Aqsa.

"Kementerian Luar Negeri menyampaikan kecaman Kerajaan Arab Saudi terkait pernyataan salah satu kepala departemen di pemerintahan pendudukan Israel yang menyerukan pembangunan sinagog di Masjid Al-Aqsa," kata Kemlu melalui pernyataan.

Ben-Gvir, yang merupakan garis keras Israel, pada Senin (26/8), mengatakan akan membangun sinagog di Gunung Bait Suci untuk memastikan kesetaraan hak bagi orang Yahudi dan Muslim.

Pihak kerajaan mengaku secara tegas menolak pernyataan "ekstremis dan provokatif" semacam itu. Saudi meminta dunia untuk mendorong diakhirinya bencana kemanusiaan di wilayah-wilayah Palestina.

Gunung Bait Suci atau Temple Mount, yang dikenal di kalangan umat Islam sebagai Haram al-Sharif, merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam dan diawasi lembaga keagamaan Wakaf Islam.

Meski orang Yahudi kini diperbolehkan mengunjungi situs tersebut, namun mereka dilarang berdoa di sana untuk menghindari ketegangan antara orang-orang Yahudi dan Muslim.