REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, mengatakan kini telah waktunya mereformasi sistem hukum tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP). Reformasi tata kelola IUP penting untuk atasi masalah korupsi.

Hal itu dikatakan Nasir Djamil setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan penetapan tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

“Pemerintah perlu mengevaluasi, memperkuat regulasi serta tata kelola IUP untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izin. Ini mencakup penerapan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan izin pertambangan dan aktivitas yang terkait,” kata Nasir Djamil lewat keterangan resminya di Jakarta, pada Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, reformasi tata kelola IUP merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sektor pertambangan. Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa proses pemberian izin, pengawasan, pelaksanaan usaha pertambangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Selain revisi UU, diperlukan juga peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (Permen) yang lebih spesifik mengenai tata niaga komoditas pertambangan, termasuk timah. Regulasi ini harus memastikan bahwa seluruh rantai pasokan, mulai dari eksplorasi hingga pemasaran, perlu diawasi dengan ketat dan terbuka untuk audit,” ujar dia.

Nasir Djamil menilai, perlunya proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara mendalam, mencakup seluruh aspek kasus dari pemberian izin, pelaksanaan operasi, hingga aliran dana yang terkait.

Di sisi lain, penyidik harus memastikan bahwa semua bukti dikumpulkan secara legal dan akurat untuk membangun kasus yang kuat. “Dalam mengumpulkan bukti, penggunaan teknologi forensik sangat penting. Ini mencakup analisis data elektronik, pemantauan komunikasi, dan audit forensik keuangan untuk melacak aliran dana yang mencurigakan dan menghubungkannya dengan pelaku,” ungkap Aleg PKS Dapil Aceh II.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui jaksa penuntut umum pada Jampidsus dan Kejari Jakarta Selatan telah melimpahkan tiga tersangka kasus timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015-2022 ke PN Tipikor.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan ketiga tersangka yang dilimpahkan ke PN Tipiko yakni Suparta, Helena Lim dan Reza Andriansyah.

"Pelimpahan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama, Suparta, Helena dan Reza Andriansyah," ujar Harli di Kejagung, Selasa (13/8/2024).

Perlu diketahui, Helena merupakan manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE); Suparta selaku Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT); Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT.

Harli menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu jadwal sidang perdana atau dakwaan yang bakal diumumkan oleh PN Tipikor Jakarta Pusat.

"Tim JPU selanjutnya akan menunggu jadwal pelaksanaan sidang yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," tambahnya.

Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan 23 tersangka dalam kasus ini yaitu Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah Tbk. periode 2016–2021, suami Sandra Dewi Harvey Moeis hingga Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022, Bambang Gatot Ariyono (BGA).

Teranyar, lembaga penegakan hukum ini telah menetapkan Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Januari-Juni 2020, Supianto (SPT) sebagai tersangka, Selasa (13/8/2024).

Adapun, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menyampaikan akibat kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp300 triliun.

Ratusan triliun itu mencakup kerugian negara yang ditimbulkan oleh harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp 2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra sebesar Rp 26,649 triliun, hingga kerusakan ekologis yang mencapai Rp 271,6 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Suami aktris Sandra Dewi (SD), Harvey Moeis (HM) yang dijerat tersangka dalam kasus korupsi penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan segera diadili di persidangan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada Senin (5/8/2024) sudah melimpahkan berkas perkara, dan dakwaan Harvey Moeis ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta Pusat.

“Hari ini, pelimpahan dakwaan (tersangka) Harvey Moeis ke pengadilan,” kata Febrie saat dihubungi wartawan dari Jakarta, pada Senin (5/8/2024).

Pelimpahan perkara Harvey Moeis dipercepat ke pengadilan, karena adanya materi dalam dakwaannya yang harus segera dibuktikan lantaran menyangkut soal peran-peran tersangka lainnya dalam perkara yang merugikan negara Rp 300 triliun tersebut.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum Kejakgung Harli Siregar, pun menyampaikan hal yang sama. “Iya, kita percepat, karena ini bagian dari strategi,” begitu ujar Harli. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) Haryoko Ari Prabowo menambahkan, setelah pelimpahan dakwaan tersebut, selanjutnya tim JPU akan menunggu ketetapan ketua PN Tipikor Jakpus untuk sidang perdana pembacaan dakwaan. “Berkas dakwaan sudah saya tandatangani (dan dilimpahkan ke pengadilan), dan kita menunggu penetapan tanggal sidang,” begitu ujar Prabowo.

Harvey Moeis adalah satu dari 22 tersangka perorangan yang dijerat hukum dalam kasus korupsi penambangan timah ilegal di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Bangka Belitung 2015-2022. Dalam kasus ini, Harvey Moeis disebut-sebut sebagai perwakilan dari kepemilikan atas perusahaan PT Rafined Bangka Tin (RBT). Dalam kasus ini, Harvey Moies bukan cuma dijerat dengan sangkaan korupsi. Melainkan juga dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tiga terdakwa dari kalangan penyelenggara negara daerah, pada pekan lalu sudah mulai disidangkan di PN Tipikor Jakpus. Dan dari dakwaan ketiga terdakwa itu, terungkap adanya aliran uang yang bersumber dari hasil korupsi timah yang dinikmati Harvey Moeis senilai Rp 425 miliar bersama tersangka lainnya, yakni Helena Lim (HLM). Sementara Helena Lim saat ini, berkas perkaranya masih dalam proses penyempurnaan untuk juga dilimpahkan ke persidangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hasil dugaan korupsi penambangan timah ilegal pada lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) disebut memperkaya 11 tersangka mencapai Rp 30 triliun sepanjang 2015-2019. Hal tersebut terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Suranto Wibowo (SW), mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Babel 2015-2019.

11 nama penikmat hasil penambangan timah ilegal tersebut, di antaranya adalah suami aktris Sandra Dewi, yakni Harvey Moeis yang hingga kini masih dalam penahanan. JPU Ardito Muwardi dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, pada Rabu (31/7/2024), mengatakan, Harvey bersama-sama tersangka Helena Lim menerima uang hasil korupsi penambangan timah ilegal tersebut sebanyak Rp 420 miliar.

“Bahwa perbuatan terdakwa Suranto Wibowo telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, di antaranya adalah memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420 miliar,” begitu kata Ardito di PN Tipikor, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dakwaan terhadap Suranto Wibowo, menjadi persidangan pembuka kasus dugaan korupsi penambangan timah ilegal itu. Disebutkan dalam dakwaan, nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 300 triliun.

Dari kerugian negara tersebut, sekitar Rp 30 triliun di antaranya dinikmati oleh para tersangka dalam kasus ini. Harvey, dalam perkara ini turut jadi tersangka atas perannya sebagai perwakilan atas kepemilikan PT Rafined Bangka Tin (RBT), dan Helena dijerat tersangka atas perannya sebagai Manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE).

Mengacu dakwaan, selain Harvey dan Helena, kasus dugaan korupsi jumbo dari sektor tambang timah ini juga turut dinikmati tersangka Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Pemprov Babel, sebesar Rp 325,9 juta. Tersangka Suparta, selaku bos PT RBT, melalui perusahaan tersebut, menikmati keuntungan dari korupsi timah itu sebesar R 4,5 triliun.

Sedangkan tersangka Tamron (TN) alias Aon, yang merupakan pemilik manfaat atau beneficiary owner CV Venus Inti Perkasa (VIP) turut menikmati hasil korupsi sebesar Rp 3,66 triliun. Pihak lain yang disebut dalam dakwaan kecipratan uang korupsi tersebut adalah tersangka Robert Indarto (RI) yang turut mendapatkan Rp 1,92 triliun melalui perannya sebagai Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS).

Lalu ada nama tersangka Suwito Gunawan (SG) alias Awi yang menikmati korupsi tambang timah sebesar Rp 2,20 triliun melalui perannya sebagai Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP). Tersangka Hendry Lie (HL) yang merupakan salah-satu anggota keluarga pendiri maskapai penerbangan Sriwijaya Air, juga disebut menikmati hasil korupsi timah sebesar Rp 1,05 triliun melalui PT Tinindo Internusa (TIN).

Paling besar, hasil korupsi penambangan timah ilegal tersebut dinikmati oleh sebanyak 375 mitra jasa usaha pertambangan atau pemilik IUJP sebesar Rp 10,38 triliun. Pemilik IUJP tersebut di antaranya CV Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, dan PT Agung Dinamika Teknik Utama.

Selanjutnya, tersangka Emil Erminda (EE) yang menikmati uang hasil korupsi sebesar Rp 986,7 miliar melalui perannya sebagai Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Timah Tbk 2018, sekaligus sebagai pemilik CV Salsabila. Hasil korupsi sekurang-kurangnya Rp 30 triliun yang tersebar ke sejumlah nama dan tersangka itu didakwakan oleh JPU sebagai bagian dari nilai kerugian keuangan negara.

Sedangkan Rp 271 triliun sisanya, merupakan angka kerugian negara yang disebabkan dari kerusakan lingkungan akibat penambangan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah Tbk sepanjang 2015-2022. Dalam kasus ini, penyidikan di Jampidsus Kejagung total menetapkan 22 orang sebagai tersangka. Pada Rabu (31/7/2024), tiga tersangka awalan yang didakwa adalah Suranto Wibowo, Amir Syahbana, dan Rusbani alias Bani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hasil dugaan korupsi penambangan timah ilegal pada lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) disebut memperkaya 11 tersangka mencapai Rp 30 triliun sepanjang 2015-2019. Hal tersebut terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Suranto Wibowo (SW), mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Babel 2015-2019.

11 nama penikmat hasil penambangan timah ilegal tersebut, di antaranya adalah suami aktris Sandra Dewi, yakni Harvey Moeis yang hingga kini masih dalam penahanan. JPU Ardito Muwardi dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, pada Rabu (31/7/2024), mengatakan, Harvey bersama-sama tersangka Helena Lim menerima uang hasil korupsi penambangan timah ilegal tersebut sebanyak Rp 420 miliar.

“Bahwa perbuatan terdakwa Suranto Wibowo telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, di antaranya adalah memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420 miliar,” begitu kata Ardito di PN Tipikor, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dakwaan terhadap Suranto Wibowo, menjadi persidangan pembuka kasus dugaan korupsi penambangan timah ilegal itu. Disebutkan dalam dakwaan, nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 300 triliun.

Dari kerugian negara tersebut, sekitar Rp 30 triliun di antaranya dinikmati oleh para tersangka dalam kasus ini. Harvey, dalam perkara ini turut jadi tersangka atas perannya sebagai perwakilan atas kepemilikan PT Rafined Bangka Tin (RBT), dan Helena dijerat tersangka atas perannya sebagai Manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE).

Mengacu dakwaan, selain Harvey dan Helena, kasus dugaan korupsi jumbo dari sektor tambang timah ini juga turut dinikmati tersangka Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Pemprov Babel, sebesar Rp 325,9 juta. Tersangka Suparta, selaku bos PT RBT, melalui perusahaan tersebut, menikmati keuntungan dari korupsi timah itu sebesar R 4,5 triliun.

Sedangkan tersangka Tamron (TN) alias Aon, yang merupakan pemilik manfaat atau beneficiary owner CV Venus Inti Perkasa (VIP) turut menikmati hasil korupsi sebesar Rp 3,66 triliun. Pihak lain yang disebut dalam dakwaan kecipratan uang korupsi tersebut adalah tersangka Robert Indarto (RI) yang turut mendapatkan Rp 1,92 triliun melalui perannya sebagai Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS).

Lalu ada nama tersangka Suwito Gunawan (SG) alias Awi yang menikmati korupsi tambang timah sebesar Rp 2,20 triliun melalui perannya sebagai Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP). Tersangka Hendry Lie (HL) yang merupakan salah-satu anggota keluarga pendiri maskapai penerbangan Sriwijaya Air, juga disebut menikmati hasil korupsi timah sebesar Rp 1,05 triliun melalui PT Tinindo Internusa (TIN).

Paling besar, hasil korupsi penambangan timah ilegal tersebut dinikmati oleh sebanyak 375 mitra jasa usaha pertambangan atau pemilik IUJP sebesar Rp 10,38 triliun. Pemilik IUJP tersebut di antaranya CV Global Mandiri Jaya, PT Indo Metal Asia, CV Tri Selaras Jaya, dan PT Agung Dinamika Teknik Utama.

Selanjutnya, tersangka Emil Erminda (EE) yang menikmati uang hasil korupsi sebesar Rp 986,7 miliar melalui perannya sebagai Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Timah Tbk 2018, sekaligus sebagai pemilik CV Salsabila. Hasil korupsi sekurang-kurangnya Rp 30 triliun yang tersebar ke sejumlah nama dan tersangka itu didakwakan oleh JPU sebagai bagian dari nilai kerugian keuangan negara.

Sedangkan Rp 271 triliun sisanya, merupakan angka kerugian negara yang disebabkan dari kerusakan lingkungan akibat penambangan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah Tbk sepanjang 2015-2022. Dalam kasus ini, penyidikan di Jampidsus Kejagung total menetapkan 22 orang sebagai tersangka. Pada Rabu (31/7/2024), tiga tersangka awalan yang didakwa adalah Suranto Wibowo, Amir Syahbana, dan Rusbani alias Bani.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi melimpahkan tersangka kasus tata niaga timah Harvey Moeis (HM) dan Helena Lim (HL) dan barang bukti atau tahap II ke Kejari Jakarta Selatan.

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan pelimpahan tersangka ini lantaran berkas perkara Harvey maupun Helena telah dinyatakan lengkap.

"Yang diserahkan penyidik ke penuntut umum adalah HM [Harvey Moeis] dari swasta dan dan kedua HL [Helena Lim] selaku manager PT QSE [Quantum Skyline Exchange]," kata Harli di Kejari Jaksel, Senin (22/7/2024).

Dia menjelaskan, Harvey berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT). Harvey diduga melakukan negosiasi untuk mengkondisikan pembiayaan kerja sama penyewaan alat peleburan timah.

Sementara, Helena Lim diduga bertugas untuk menginisiasi keuntungan dari perbuatan Harvey itu untuk difasilitasi dengan modus tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

"Dari kerja sama itu HM [Harvey Moeis] menginisiasi keuntungan untuk diserahkan ke PT QSE yang difasilitasi oleh H [Helena] dengan modus CSR dan diserahkan ke masing-masing tersangka lainnya," imbuhnya.

Adapun, sejauh ini total tersangka yang telah dilimpahkan ke Kejari Jaksel adalah 18 dari 22 tersangka. Dari jumlah itu terdapat sejumlah tersangka yang juga dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU) termasuk Helena dan Harvey.

"Namun selain pasal 2 dan 3 UU Tipikor, kepada yang bersangkutan [Harvey dan Helena] juga dikenakan pasal 3 dan pasal 4 UU 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat 1 KUHP," pungkas Harli.

Sebagai informasi, Kejagung juga telah mencatatkan kerugian kasus timah ini mencapai Rp300 triliun. Perinciannya, kerugian ditimbulkan oleh harga sewa smelter PT Timah sebesar Rp2,85 triliun, pembayaran bijih timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra sebesar Rp26,649 triliun, dan kerusakan ekologis yang mencapai Rp271,6 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat daerah dalam kasus dugaan mega korupsi timah, yaitu. Salah satu pejabat tersebut bahkan diduga menerima uang pelicin Rp.325,9 juta.

Tiga tersangka yang berkasnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, yaitu kabid Pertambangan Mineral Logam pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mei 201-November 2021, Amir Syahbana (AS); Kepala Dinas (Kadis) ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Maret 2019-Desember 2019, Rusbani (BN): dan Kadis ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Januari 2015-Maret 2019, Suranto Wibowo (SW).

Tersangka yang diduga menerima uang ratusan juta itu, menurut Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar, adalah AS. “Bahwa perbuatan tersangka AS yang mengabaikan kesimpulan Tim Evaluator karena telah menerima pemberian uang senelai Rp.325,9 juta dari tersangka Achmad Albani (GM Operasional CV Venus Inti Perkasa (VIP) dan juga PT MCM),” begitu kata Harli.

Dijelaskannya, tersangka AS, secara sepihak membuat telaah staf untuk persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2019-2020, untuk perusahaan swasta yang melakukan penambangan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah Tbk. Adapun perusahaan itu adalah PT Menara Cipta Mulia (MCM), PT Rajawali Nindya Persada (RNP0, PT Trimitra Bangka Utama (TBU), dan PT Bangka Tin Industry (BTI), serta PT Rafined Bangka Tin (RBT).

Adapun penetapan BN sebagai tersangka, menurut Harli, karena selaku kadis ESDM tidak pernah meminta laporan tertulis atas RKAB tahunan milik perusahaan-perusahaan. Dan dalam kewenangan atas jabatannya, tersangka BN dikatakan, tak pernah melakukan evaluasi, pengawasan, serta pelaporan kepada level gubernur terkait dengan nihilnya laporan tertuis atas RKAB tahunan masing-masing perusahaan itu.

Enam perusahaan yang dimaksud adalah, PT MCM, PT RBT, PT Artha Prima Nusa Jaya (APNJ), PT Prisma Multi Karya (PMK), PT Bumi Hero Perkasa (BHP), dan PT Fortuna Tunas Mulya (FTM).

Sementara peran tersangka SW, menurut Harli, karena menyetujui RKAB 2015-2018 enam perusahaan pemurnian dan peleburan bijihtimah. Padahal SW mengetahui bahwa RKAB enam perusahaan tersebut, tidak benar. Ada dugaan SW telah menerima fasilitas berupa penginapan hotel dan transportasi, serta uang saku dari PT Stanindo Inti Perkasa (SIP).

Enam perusahaan smelter yang RKAB bodongnya disetujui SW, adalah PT RBT, PT SIP, dan PT MCM, PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT TIN, serta CV VIP.

RKAB bodong enam perusahaan tersebut berimbas pada kerugian yang dialami oleh PT Timah Tbk. Karena melalui RKAB tersebut, masing-masing perusahaan melakukan aktivitas penambangan timah di lokasi IUP PT Timah Tbk, dan melakukan peleburan, pemurnian, serta pelogaman atas hasil penambangan yang semestinya menjadi milik PT Timah Tbk.

“Sehingga atas perbuatan tersebut negara melalui PT Timah Tbk dirugikan sebesar Rp 2,28 triliun sepanjang 2015-2022,” ungkap Harli.

Nilai kerugian tersebut, bagian dari angka kerugian negara dari korupsi penambangan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah Tbk sepanjang 2015-2022 yang totalnya mencapai Rp 300 triliun. Jumlah tersebut, juga termasuk penghitungan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan timah ilegal yang nilainya mencapai Rp 271 triliun dalam periode yang sama.