Buruh berencana mogok nasional jika tuntutan kenaikan upah tidak direalisasikan. Buruh menuntut upah minimum tahun 2025 naik minimal 8-10%.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, buruh juga menuntut dicabutnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini disampaikan di tengah aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 2.000 buruh di area Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Bilamana dua tuntutan ini tidak didengar oleh pemerintahan yang baru, bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada mogok nasional. Ini akan diikuti oleh 5 juta buruh di 15 ribu pabrik dan perusahaan," terang Said Iqbal di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

"Dan sedang kami galang di pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara termasuk transportasi publik untuk mengikuti mogok nasional ini," sambung dia.

Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional adalah setop produksi, yang mana buruh-buruh keluar dari pabrik dan tidak melakukan aksi produksi. Ia menyebut dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /Serikat Buruh.

Ia menambahkan, buruh tidak sepakat dengan rumus kenaikan upah yang digunakan pemerintah. Ia juga menyoroti kenaikan upah buruh yang dinilainya kecil dalam 5 tahun terakhir.

"Dalam 5 tahun upah buruh itu tidak naik, upah teman-teman juga tidak naik. 5 tahun terakhir itu, 3 tahun pertama 0 persen kita naik upah, padahal barang naiknya adalah 3 persen," tuturnya.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kini menyentuh angka 5%, sementara inflasi berada di kisaran 2,8%. "Setiap bulan itu sadarkah kamu pemerintah yang baru harus mendengar ini? Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah," tuturnya.

Adapun aksi yang dilakukan hari ini diikuti oleh buruh dari Jabodebek, Banten, dan Jawa Barat. Said Iqbal berharap aksi dan tuntutan para buruh dapat didengar Presiden Prabowo Subianto.

Adapun aksi mogok direncanakan berlangsung pada pertengahan atau akhir bulan November. Said Iqbal menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik dari Kementerian Ketenagakerjaan.

"Nanti 11-12 November dan atau 25-26 November kita mogok nasional. Kenapa tanggal itu yang dipilih mogok nasional? Karena kita mau lihat dulu itikad baik dari Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menterinya," tutup Said.

Saksikan Live DetikPagi:

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sepakat mengenai tuntutan perlu dibuatnya peraturan khusus untuk pengemudi ojek online (Ojol). Pernyataan ini dilayangkannya merespon ribuan driver ojol hingga kurir se-Jabodetabek yang berdemonstrasi pada Kamis (29/8).

"Itu satu usulan yang baik agar landasan UU (undang-undang khusus Ojol) itu dibuat, kami setuju untuk dilakukan. Kami juga sebenarnya sangat concern dengan apa yang dimintakan oleh para Ojol," kata Budi di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Menurut Budi, kesejahteraan para pengemudi Ojol memang harus diperhatikan. Apalagi, pekerjaan itu digeluti oleh jutaan orang. "Bahkan ada mereka-mereka yang disabilitas yang kami apresiasi pada minggu lalu, dan banyak upaya-upaya daripada operator untuk menggunakan EV (kendaraan listrik)," tuturnya.

Oleh sebab itu, Budi mengaku bakal bekerja sama dengan DPR untuk mengevaluasi undang-undang yang berkaitan dengan para pekerja Ojol. Sebab, dia mengatakan bahwa diskresi pekerjaan Ojol memang sudah ada lewat Keputusan Menteri, dia mengatakan perlu ada landasan hukum yang lebih kuat lagi seperti Undang-Undang.

"Yang jelas sekalipun cantolan daripada UU itu belum ada, tapi benih untuk memberikan suatu kesempatan bekerja bagi jutaan masyarakat di Ojol itu sudah ada landasan diskresi dari Keputusan Menteri. Pada dasarnya itu juga legal tapi akan lebih bagus kalau nanti kita bahas, dan kami terbuka," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengungkap alasan ribuan pengemudi Ojol dan kurir turun ke jalan pada Kamis (29/8). Aksi itu digelar untuk menyampaikan aspirasi Ojol dan kurir yang merasa tertekan dengan kebijakan perusahaan dan pemerintah. Mereka menuntut adanya legal standing hukum yang jelas bagi para pengemudi Ojol agar perusahaan tidak berbuat semena-mena terhadap Ojol dan kurir selaku mitranya.

"Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi Ojol maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah, hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra," katanya kepada wartawan, Rabu (28/8/2024).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemui ribuan driver ojek online yang menggelar aksi demonstrasi di Patung Kuda, Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan usai audiensi antara Kominfo dengan perwakilan massa aksi.

Audiensi ini digelar bersama 8 orang perwakilan Koalisi Ojol Nasional (KON). Mereka dipertemukan langsung dengan Wamenkominfo Angga Raka Prabowo.

Setelahnya, Kominfo pun mengirimkan Direktur Pos Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Gunawan Hutagalung, untuk naik ke mobil orasi dan menjawab pertanyaan massa aksi.

"Saya saat ini mewakili Pak Wamen, bertemu dengan teman-teman dan berkoordinasi bagaimana menyelesaikannya segera mungkin dan tuntutan ini sudah diterima," kata Gunawan, di lokasi demo, Kamis (29/8/2024).

Gunawan juga menjamin, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan bersama dengan seluruh aplikator untuk membahas seluruh tuntutan yang diajukan pendemo.

"Kami juga akan sesegera mungkin mengadakan pertemuan dengan semua aplikator untuk membahas tuntutan teman-teman, teman-teman sesegera mungkin kita akan bertemu. Intinya Pak Wamen sudah mendengar dan Pak Wamen juga akan mencarikan solusi yang terbaik dan berkeadilan bagi teman-teman, termasuk mengenai tarif yang diterapkan," jelasnya.

Merespons pernyataan Gunawan, perwakilan ojol, Andi Kristianto, menambahkan berdasarkan hasil diskusi tersebut disepakati permasalahan ini akan selesai setidaknya dalam 2 minggu.

"Bila kita tidak mendapatkan progres dalam waktu 2 minggu, kita tidak akan basa-basi lagi kita akan kembali dalam jumlah yang lebih banyak. Bagaimanapun juga kita harus menghargai usaha mereka, untuk menyelesaikan itu butuh waktu, untuk berkoordinasi dan kita berikan paling lambat itu adalah 2 minggu," kata Andi.

Kendati demikian, apabila dalam waktu 1 minggu belum ada progresnya, para ojol meminta agar Kominfo menonaktifkan aplikasi ojol setidaknya dalam kurun waktu 3 hari.

"Ada permintaan juga misalkan dalam satu minggu ini tidak ada progress kita minta seluruh layanan aplikasi dimatikan oleh Kominfo," ujar dia.

Sebagai informasi, salah satu yang paling disoroti para driver ojol dalam demo kali ini ialah terkait beban tarif yang ditetapkan operator. Pihaknya berharap agar pemerintah bisa turut andil dalam persoalan tersebut lewat Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial.

Adapun dalam pasal 1 ayat 5 Permenkominfo itu, pemerintah tidak ikut menetapkan tarif layanan pos komersial. Artinya mengenai tarif diserahkan kepada pasar, kepada masing-masing perusahaan.

"Pemerintah tidak menetapkan harga tentang tarif layanan pos komersial. Dampaknya seperti teman-teman rasakan antar aplikasi bersaing masalah harga, jadi ada persaingan yang tidak sehat, yang merugikan mitra. Ini yang kita tuntut," Ketua Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional Mohamad Rahman Tohir, ditemui di lokasi demo.

Simak Video: Gojek Temui Massa Aksi, Beri Penjelasan Alasan Tuntutan Tak Diterima

[Gambas:Video 20detik]

Forum Komunikasi Laskar Biru Operator JakLingko Mikrotrans Eks Mikrolet menggelar demo di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (30/7). Sebelum membubarkan diri, mereka melakukan mediasi dengan pihak Dishub, TransJ, dan Satpol PP.

Dalam mediasi tersebut, mereka memberikan beberapa poin tuntutan.

Mediasi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Lipto, Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, Direktur Operasional dan Keselatan PT Transjakarta, Daud Joseph, dan Kasatpol PP Jakarta, Arifin.

Berikut 7 poin tuntutan yang disampaikan pihak JakLingko saat mediasi:

1. (Armada) reguler untuk di atas 10 tahun diberikan kesempatan beroperasi selama 1 tahun, namun wajib melakukan KIR dan untuk itu, Kadishub akan memerintahkan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) untuk membuka blokiran untuk dua kali KIR;

2. Untuk kendaraan-kendaraan yang telanjur dikandangi setelah selesai mengikuti sidang dan membayar denda untuk pengeluaran kendaraannya cukup membawa bukti tilang dan bukti setor denda;

3. Transjakarta diminta memberhentikan praktik operasional dengan sistem poros;

4. Bilamana ada BKO (Bantuan Kendaraan Operasional) untuk rute tertentu, maka akan menarik dari rute terdekat;

5. FKLB meminta agar seluruh kuota yang sudah diklik dibatalkan karena tidak mencerminkan keadilan serta tidak mencerminkan iklim usaha yang sehat;

6. FKLB meminta agar Direkrur Utama dan Direkrur Operasional segera diberhentikan karena kinerjanya mencerminkan praktek diskriminasi serta adu domba antar operator khususnya yang dilakukan oleh Direktur Operasional Transjakarta Bapak Daud Joseph;

7. FKLB memberikan ultimatum kepada PJ Gubernur DKI Jakarta melalui KADISHUB, KAKESBANGPOL, dan KASATPOL PP untuk melakukan pemecatan kepada Direksi Transjakarta tersebut selambat-lambatnya 14 hari kerja dari hari in, kalau TDK maka akan ada aksi yg lebih besar dari hari ini.

Perwakilan Koperasi Purimas Jaya, Rahmadoni menambahkan, FKLB mengancam akan melakukan aksi yang kebih besar jika 7 poin tuntutan ini tak dilaksanakan.

“Kalau tidak dilaksanakan, kami sudah katakan di depan mereka semuanya, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,” ujar dia.

Menurut Rahmadoni, beberapa poin akan langsung dilaksanakan pada Rabu (317).

“Angkutan reguler sudah ada keputusan dan kami akan membuktikan besok, apakah sudah diimplementasikan atau belum,” tutup dia.

kumparan sudah mencoba menghubungi Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dan Wakadishub DKI Jakarta Syafrudin, namun hingga saat ini belum mendapatkan jawaban.

Sopir JakLingko dan pengemudi mikrolet melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta, Selasa (30/7).

Mereka berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan, sejak pukul 08.00 WIB, dan berakhir pada pukul 14.30 WIB.

Dalam orasinya, mereka menuntut transparansi dalam pembagian kuota armada untuk koperasi mitra operator program JakLingko. Ada pun tuntutan lengkap demo ini adalah sebagai berikut:

Sidang ke-22 kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak di Pengadilan Negeri Subang, Kamis (4/7/2024), memasuki agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sidang yang dimulai pukul 13.00 hingga 15.30 WIB diawali dengan pembacaan kronologi peristiwa pembunuhan ibu dan anak yang menyita perhatian publik nasional tersebut oleh JPU.

Sekitar pukul 15.30 WIB, JPU membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa Yosep Hidayah, yakni pidana penjara seumur hidup.

Atas perbuatannya yang menghilangkan nyawa anak dan istrinya, JPU melalui proses pembuktian meyakini bahwa yang terbukti adalah kesatu primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Adapun hal-hal yang memberatkan yang menjadi pertimbangan penuntut umum adalah: perbuatan terdakwa dilakukan secara keji dan sadis terhadap anak dan istrinya," ungkap Heli Mulyawati, JPU, saat membacakan tuntutan.

Selanjutnya, dalam surat tuntutannya, penuntut umum menilai tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa Yosep Hidayah, sehingga JPU menuntut terdakwa dengan hukuman pidana seumur hidup.

"Terdakwa Yosep Hidayah terbukti dan meyakinkan melakukan pembunuhan terhadap anak dan istrinya, Amelia Mustika Ratu dan Tuti Suhartini," ucapnya.

Menurut jaksa, hal yang memberatkan hukuman terhadap terdakwa dalam kasus pembunuhan ini adalah perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan luas di masyarakat, hingga menjadi perhatian dan sorotan publik nasional.

"Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sepantasnya dilakukan kepada anak dan istrinya. Terdakwa seharusnya menjadi pelindung utama bagi keluarga, bukan malah turut serta melakukan pembunuhan dengan keji bersama tersangka lainnya," tuturnya.

Tak hanya itu, hal yang memberatkan terdakwa lainnya adalah terdakwa sampai saat ini tidak mengakui perbuatannya.

"Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan kepada penyidik maupun saat persidangan," ujarnya.

Sementara itu, Yosep Hidayah menanggapi santai tuntutan jaksa tersebut.

"Biasa saja, saya tidak panik. Kasus ini banyak rekayasa dan kebohongan, serta tuntutan terlalu dipaksakan tanpa bukti yang kuat. Padahal fakta persidangan menunjukkan keterangan saksi berbeda dengan BAP," ucap Yosep.

"Kita tunggu minggu depan pleidoi dari saya," imbuhnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Rohman Hidayat, mengaku tidak kaget dengan tuntutan jaksa.

"Tuntutan terlalu dipaksakan untuk menutupi penanganan kasus ini, padahal fakta persidangan berbeda dengan BAP. Jadi, tuntutan ini hanya berdasarkan BAP dan tidak melihat bukti persidangan," tegasnya.

"Kami akan sampaikan pembelaan minggu depan berdasarkan fakta persidangan, dan saya optimis hakim akan adil memutus kasus ini berdasarkan fakta persidangan," ucapnya.

Sidang kasus Subang ini akan dilanjutkan minggu depan, Kamis (11/7/2024), dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa terhadap tuntutan jaksa (pleidoi).