Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan penyebab adanya perbedaan tarif bea masuk anti-dumping untuk komoditas udang ke Amerika Serikat (AS). Perbedaan tarif ini bermula usai Indonesia terkena tuduhan anti-dumping oleh AS.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan tarif bea masuk anti dumping ada perbedaan karena berdasarkan perhitungan keuntungan di perusahaan eksportir udang.

"Mereka kan menghitung seperti marginnya, keuntungan perusahaan di Indonesia ini seperti apa. Jadi dumping itu kan karena tuduhan perusahaan atau ekspor kita itu menjual lebih murah dalam negeri. Mereka jadikan menghitung dari margin dumping-nya," kata Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Berdasarkan, final determination atau keputusan final dari United States Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS per 22 Oktober 2024, tarif anti-dumping untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) ditetapkan sebesar 0% atau bebas kenakan bea masuk anti-dumping. Sedangkan untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha eksportir udang beku lainnya masih dikenakan tarif bea masuk anti-dumping sebesar 3,9%. Meskipun angka tersebut terjadi penurunan, di mana sebelumnya PT FMS dan eksportir lainnya sempat dikenakan tarif anti-dumping sebesar 6,3%.

Pihaknya pun terus berupaya agar terbebas dari bea masuk anti-dumping ini. Salah satu upayanya dengan menggandeng Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC

"Makanya kita aktif juga bersama dengan teman Satgas dan teman-teman Kementerian Perdagangan dan juga KBRI Washington DC untuk berjuang menurunkan tarif ataupun mungkin hingga kalau yang damping kan drop ya target kita," imbuh dia.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan kinerja ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) pada periode Januari-September 2024 mengalami penurunan sebesar 9,1% menjadi US$ 757,81 juta jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Direktur Pemasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Erwin Dwiyana mengatakan penurunan ekspor ke AS ini berdampak langsung pada kinerja ekspor udang secara menyeluruh. Pasalnya AS menjadi pasar utama dengan pangsa sebesar 64,3% untuk komoditas udang lokal.

"Periode Januari - September ekspor udang Indonesia di pasar global turun 8,1% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023," ujar Erwin dalam konferensi pers di Kantor KKP, Senin (28/10).

Erwin mengakui penurunan ekspor udang ke Negara Paman Sam ini tak luput dari bergulirnya kasus tuduhan antidumping dan countervailing duties (CVD) terhadap ekspor udang beku Indonesia ke pasar AS.

Erwin mengatakan tren penurunan ekspor udang ke AS bahkan mengalami tren penurunan signifikan sejak tahun lalu yang hanya mencapai 141,5 ton atau turun 19,8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022.

"Ini mengapa kemudian situasi apapun kasus CVD dan anti-dumping ini sangat berpengaruh bagi perudangan nasional, karena tujuan ekspor udang utama Indonesia masih tinggi di pasar Amerika Serikat," urainya.

Diketahui, komoditas udang asal Indonesia tengah menghadapi tuduhan pelanggaran anti dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang di Amerika Serikat (AS).

Erwin mengatakan imbas dari tuduhan itu udang RI yang akan masuk ke Negara Paman Sam dikenai pungutan tambahan sebesar 3,9%.

Walau begitu, Erwin menjelaskan pengenaan bea anti dumping ini sudah turun dari keputusan US Department of Commerce (USDOC) pada Maret lalu yang sebesar sebesar 6,3%.

"Pada tanggal 23 Oktober USDOC menerbitkan kembali penentuan akhir terhadap tuduhan anti dumping dan kita turun dari 6,3% menjadi 3,9%," jelas Erwin.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut ekspor komoditas udang masih mengalami penurunan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana.

Erwin mengatakan ekspor udang Indonesia mengalami penurunan yang signifikan selama tahun 2023, yakni sebesar 19,8%. Sementara untuk periode Januari-September 2024, ekspor udang juga mengalami penurunan hingga 8,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Pada periode Januari ini sampai September nilai ekspor Indonesia di pasar global tetap mengalami penurunan 8,1% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023," kata Erwin dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, penurunan ekspor ini terjadi utamanya di pasar Amerika Serikat (AS). Dia menyebut kasus tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang sangat mempengaruhi ekspor komoditas udang.

"Dan ini tentunya mengapa kemudian situasi ataupun kasus CVD dan anti-dumping ini sangat berpengaruh bagi perundangan nasional, karena tujuan ekspor udang utama Indonesia masih tinggi di pasar Amerika Serikat. Kemudian tentunya ekspor ini khususnya udang masih didominasi udang beku," jelasnya.

Dia menjelaskan pangsa pasar ekspor udang yang besar di AS ini tak lepas dari permintaan yang besar juga. Dia menekankan selama ada permintaan yang besar di sana, ekspor udang akan terus lari ke AS.

Meski begitu, dia tidak menutup celah atau potensi ekspor udang ke negara lain. Pihaknya telah melihat beberapa negara yang berpotensi ekspor komoditas udang, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

"Melihat dari sisi hasil dari kasus ini, kami melakukan upaya untuk bisa mencari celah pasar udang lain selain AS. Beberapa pasar seperti, Jepang ada potensi untuk bisa didorong, Jepang peluang masih besar untuk produk beku dan olahan. Kemudian Australia dan Korea Selatan juga potensi yang besar khususnya produk udang olahan," imbuhnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut ekspor komoditas udang masih mengalami penurunan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana.

Erwin mengatakan ekspor udang Indonesia mengalami penurunan yang signifikan selama tahun 2023, yakni sebesar 19,8%. Sementara untuk periode Januari-September 2024, ekspor udang juga mengalami penurunan hingga 8,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Pada periode Januari ini sampai September nilai ekspor Indonesia di pasar global tetap mengalami penurunan 8,1% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023," kata Erwin dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, penurunan ekspor ini terjadi utamanya di pasar Amerika Serikat (AS). Dia menyebut kasus tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang sangat mempengaruhi ekspor komoditas udang.

"Dan ini tentunya mengapa kemudian situasi ataupun kasus CVD dan anti-dumping ini sangat berpengaruh bagi perundangan nasional, karena tujuan ekspor udang utama Indonesia masih tinggi di pasar Amerika Serikat. Kemudian tentunya ekspor ini khususnya udang masih didominasi udang beku," jelasnya.

Dia menjelaskan pangsa pasar ekspor udang yang besar di AS ini tak lepas dari permintaan yang besar juga. Dia menekankan selama ada permintaan yang besar di sana, ekspor udang akan terus lari ke AS.

Meski begitu, dia tidak menutup celah atau potensi ekspor udang ke negara lain. Pihaknya telah melihat beberapa negara yang berpotensi ekspor komoditas udang, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

"Melihat dari sisi hasil dari kasus ini, kami melakukan upaya untuk bisa mencari celah pasar udang lain selain AS. Beberapa pasar seperti, Jepang ada potensi untuk bisa didorong, Jepang peluang masih besar untuk produk beku dan olahan. Kemudian Australia dan Korea Selatan juga potensi yang besar khususnya produk udang olahan," imbuhnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan kabar terbaru mengenai tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang untuk komoditas udang di pasar Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul hasil final determination yang dikeluarkan oleh US Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erin Dwiyana mengatakan final determination diterbitkan pada 22 Oktober 2024. Hasilnya, untuk CVD, Indonesia tetap deminis. Artinya, pemerintah tidak melakukan subsidi terhadap ekspor udang ke AS. Sementara untuk bea masuk anti dumping, tarifnya turun dari 6,3% jadi 3,9%.

"Sehingga kita tidak dikenai tarif untuk CVD-nya, jadi 0 persen. Sementara untuk anti-dumping kita turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen. Jadi, ini merupakan hasil capaian dari tentunya sinergi dari teman-teman asosiasi, juga dengan teman-teman kementerian perdagangan dan teman-teman dari KBRI Washington DC yang juga ikut di dalam proses hiring yang dilaksanakan bersama dengan USDOC," kata Erwin dalam acara Konferensi Pers, di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dia menjelaskan pada tanggal 23 Mei lalu, USDOC mengeluarkan preliminary determination khusus untuk anti-dumping. Atas tuduhan tersebut, Indonesia mendapatkan 2 mandatory untuk tarif anti-dumping, yakni tarif 0% untuk PT Bahari Makmur Sejati (BMS) dan 6,3% untuk PT First Marine Seafood (FMS) dan perusahaan eksportir udang lainnya.

Sementara, hasil dari final determination pada tanggal 22 Oktober, Indonesia oleh USDOC secara final menyimpulkan tarif anti-dumping turun dari 6,3% menjadi 3,9% bagi PT FMS dan perusahaan eksportir udang lainnya dan tarif 0% untuk BMS.

Namun, hasil ini belum berakhir. Sebab, masih menunggu hasil kajian dari US International Trade Commission (USITC) yang masih berlangsung. Lembaga tersebut bertugas untuk mengkaji injury ataupun dampak ekonomi di domestik AS.

"Dan pengumuman akan final akan disampaikan oleh US ITC per tanggal 5 Desember dan pengenaan untuk anti-dumping ataupun CVD dan duties-nya itu akan dikenakan di tanggal 12 Desember," jelasnya.

Dia pun berharap tarif CVD Indonesia tetap deminis dan tarif bea masuk anti dumping disamaratakan menjadi bebas bea masuk.

IDXChannel - Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Bidang Hubungan Luar Negeri, Edy Putra Irawadi, mengatakan aturan baru dumping dan countervailing duties (CVD) yang dirancang Amerika Serikat (AS) telah menekan ekspor udang Indonesia.

Edy menjelaskan bahwa AS telah mengubah beberapa regulasi hingga memaksa eksportir membayar cash deposit sebelum barang diberangkatkan ke negara tujuan. Padahal sebelumnya, cash deposit tersebut bisa dibayarkan pada saat barang yang diekspor sudah tiba.

Meskipun AS juga telah memberikan kelonggaran berupa penawaran untuk eksportir membatasi kuota atau menaikkan harga komoditas ekspor, namun menurut Edy aturan ini cukup menjadi beban bagi eksportir dalam negeri.

"Di Amerika yang agak aneh itu ada beberapa perubahan regulasi yang mendasar dari penyelidikan anti dumping maupun CVD. Risikonya bagi pengusaha ini adalah cash flow," kata Edy dalam konferensi pers yang digelar di Kantor KKP, Jakarta Pusat, pada Senin (2/9/2024).

Lebih lanjut, Edy mengatakan cash deposit yang telah dibayarkan tidak bisa dikembalikan lagi. Sementara para eksportir membutuhkan dana tersebut untuk mengembangkan bisnis mereka.

"Dampaknya itu kita rasakan adanya penurunan ekspor," tuturnya.

Edy mengatakan sikap semena-mena AS ini tak lepas dari melemahnya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional World Trade Organization (WTO).

Menurutnya, saat ini banyak juri di WTO yang sudah tidak bertugas sehingga banyak negara yang tidak bisa melayangkan gugatan atas tingkah polah AS.

"Kenapa ini bisa dilakukan semaunya oleh AS? Karena WTO-nya lemah," tuturnya.

Untuk diketahui, AS sebelumnya melepaskan tuduhan dumping dan countervailing duties (CVD) atau praktik subsidi kepada Indonesia. AS melalui American Shrimp Processors Association (ASPA) mengajukan permohonan pada Oktober 2023 untuk meminta bea masuk anti dumping atas impor udang air hangat beku asal Indonesia dan juga Ekuador.

Cakupan udang asal Indonesia yang dikenakan petisi meliputi seluruh udang tropis beku, tidak termasuk udang segar dan udang breaded. ASPA juga meminta untuk melakukan countervailing terhadap bea masuk udang impor dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam.

(Febrina Ratna)

Komoditas udang asal Indonesia sedang menghadapi tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang di Amerika Serikat (AS). Akibatnya, seluruh produk komoditas udang RI harus membayar bea tambahan sebesar 6,3% saat masuk AS.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Sulistiyo, menjelaskan tuduhan ini diajukan oleh American Shrimp Processors Association (ASPA) pada 25 Oktober 2023.

Ia menyebut tuduhan anti-dumping komoditas udang ini ditujukan pengusaha udang AS kepada Indonesia dan Ekuador. Sementara tuduhan CVD ditujukan kepada empat negara yaitu Indonesia, Vietnam, Ekuador dan India.

"Tanggal 25 Oktober tahun 2023, kita Indonesia menerima petisi yang dikirimkan oleh ASPA, ini asosiasi yang beranggotakan pengolah frozen warmwater shrimp di Amerika Serikat," kata Budi di Konferensi Pers Update Kasus Tuduhan Dumping Udang di Amerika Serikat, Jakarta, Senin (2/9/2024).

"Tuduhan yang kita terima adalah Anti-dumping, yaitu tindakan yang diambil negara importir berupa pengenaan bea masuk terhadap barang dumping. Kemudian countervailing duties adalah bea masuk tambahan yang dikenakan negara importir kepada negara eksportir atas subsidi yang diberikan pemerintah negara eksportir

Atas tuduhan dari para pengusaha udang Negeri Paman Sam ini, U.S Department of Commerce (USDOC) atau Kementerian Perdagangan AS melakukan investigasi atas subsidi dan dumping di negara eksportir. Lalu ada juga U.S International Trade Commission (USITC) atau Komisi Perdagangan Internasional AS melakukan penyelidikan aspek kerugian di domestik AS akibat subsidi dumping.

"Produk yang diselidiki atau investigasi adalah udang beku hasil budidaya, berupa produk utuh atau tanpa kepala, dikupas atau tidak dikupas, dengan ekor atau tanpa ekor, dibuang usus atau tidak, dimasak atau mentah, atau diproses dalam bentuk beku," kata Budi.

"Dalam penyelidikan ini USDOC memilih 2 pelaku usaha atau 2 eksportir Indonesia sebagai mandatory respondent adalah PT Bahari Makmur Sejati dan PT First Marine Seafood," terangnya lagi.

Berdasarkan hasil keputusan sementara yang dikeluarkan oleh USDOC pada 25 Maret 2024, Budi mengatakan pemerintah Indonesia tidak terbukti melakukan subsidi (CVD) yang membuat harga ekspor udang di AS sangat murah.

Sedangkan untuk hasil investigasi tuduhan Anti-dumping yang diterbitkan pada 23 Mei 2024 menyatakan margin dumping PT Bahari Makmur Sejati (BMS) sebesar 0% dan PT First Marine Seafood (FMS) sebesar 6,3%.

"Berdasarkan regulasi di Amerika maka PT First Marine Seafood dan seluruh eksportir udara Indonesia lainnya dikenakan tarif bea (Anti-dumping) 6,3%," ucapnya.

Budi mengatakan kebijakan pengenaan bea Anti-dumping sebesar 6,3% ini berpotensi membuat para importir AS ogah kembali mengimpor udang dari RI. Kondisi inilah yang sedikit banyak dapat menurunkan jumlah ekspor udang Tanah Air.

"Kemudian pengenaan biaya masuk yang dipergerakan memberikan dampak psikologis dan ekonomi terhadap eksportir udang beku Indonesia karena Amerika masih menjadi pasar utama (ekspor udang RI)," katanya.

Padahal menurutnya ekspor udang Indonesia ke pasar Amerika tahun 2023 itu adalah sebesar US$ 1,1 miliar atau 58,1% dari total ekspor perikanan Indonesia ke Amerika atau 64% dari total nilai ekspor udang RI ke dunia.

Kemudian secara umum kontribusi ekspor produk perikanan Indonesia ke Amerika terhadap total nilai ekspor non-nigas adalah 8,2%. Sedangkan kontribusi ekspor udang Indonesia ke Amerika secara khusus terhadap nilai ekspor non-nigas mencapai 4,8%.

"Kemudian potensi dampak dari dumping itu adalah akan terdampak terpada 46.590 petambak Indonesia, petambaknya (bisa terkena dampak). Kemudian juga ratusan ribu orang yang bekerja dengan industri ini," ucapnya.

"Kemudian juga ini terdampak pada 403 unit pengolah udang yang mempekerjakan sekitar 63.000 pekerja di mana 70% yang bergerak di industri ini (pekerja) adalah kaum perempuan. Ini adalah juga menjadi satu catatan yang saya sampaikan," jelas Budi lagi.

Atas pengenaan tarif anti-dumping ini, pemerintah melalui KKP bersama para eksportir udang RI menyampaikan keberatan terhadap penggunaan laporan keuangan perusahaan yang bisnisnya berbeda dengan dua mandatori responden sebagai dasar perhitungan dumping margin.

"Kami mengetahui, mereka menggunakan referensi yang sebenarnya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh BMS dan TMS, ini adalah referensinya kita mengusulkan untuk menggunakan laporan keuangan yang perusahaan yang memiliki bisnis yang sama dengan kedua responden," terangnya.

"Ini karena kedua responden adalah 100% eksportir udang, tidak ada usaha jenis lainnya (sedangkan perhitungan anti-dumping AS menggunakan referensi laporan keuangan perusahaan yang bisnisnya juga bergerak di bidang lain seperti pakan)," tambah Budi.

Kemudian KKP juga mendorong para eksportir udang Tanah Air dan asosiasi terkait untuk lebih bersinergi dan solid dalam menangani kasus anti-dumping ini. Mulai dari penyiapan dokumen pembelaan hingga hadir saat jejak pendapat dengan Otoritas AS terkait pengenaan tarif anti-dumping ini yang akan dilakukan pada Oktober 2024 ini.